:NamaWP:PT.Melindo Bhakti Persadatama ,Alamat J.Panunjung Tarung RT.IXPulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :41122,Kode Jenis Setoran :100,MasaPajak :Agustus Tahun 2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin I Pengadaan ContexFreezer /Mesin Pembeku (Kekurangan Pembayaran),Jumlah Pembayaran:Rp..3.620.450, (tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluhrupiah),(asli);14.

SPP ( Surat Setoran Pajak ) , ( Lembar 5 ) , NPWP No.02.538.729.1 711.000:NamaWP:PT.Kahayan Raya Mandiri ,Alamat Jl.Darung Bawan No.09 PulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :411124 Kode Jenis Setoran :104,Masa Pajak :Tahun 2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin 100 % Pekerjaan PengadaanReservoir Osmosis/Mesin Sterilisasi Air,Jumlah Pembayaran:Rp.26.727.300,(duapuluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah),(asli).;16.

SPP ( Surat Setoran Pajak ) , ( Lembar 3) , NPWP No.02.538.729.1711.000:NamaWP:PT.Kahayan Raya Mandiri ,Alamat Jl.Darung Bawan No.09 PulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :411122, Kode Jenis Setoran :100,Masa Pajak :Tahun 2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin I Kegiatan Pengadaan ReservoirOsmosis/Mesin Sterilisasi Air,Jumlah Pembayaran:Rp.668.200,( enam ratusenam puluh delapan ribu dua ratus rupiah),(asli).; 18.

SPP ( Surat Setoran Pajak ) , ( Lembar 3) , NPWP No.02.538.729.1711.000:NamaWP:PT.Kahayan Raya Mandiri ,Alamat Jl.Darung Bawan No.09 PulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :411122, Kode Jenis Setoran :100,Masa Pajak : Tahun2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin I Kegiatan Pengadaan Reservoir Osmosis/Mesin Sterilisasi Air,Jumlah Pembayaran:Rp.668.200,( enam ratus enam puluhdelapan ribu dua ratus rupiah),(asli).;18.

No.09 PulangPisau ;MAP/Kode Jenis Pajak :411122, Kode Jenis Setoran :100,Masa Pajak : Tahun2008,Uraian Pembayaran :PPh Termin I Kegiatan Pengadaan Reservoir Osmosis/Mesin Sterilisasi Air,Jumlah Pembayaran:Rp.668.200,( enam ratus enam puluhdelapan ribu dua ratus rupiah),(asli).;18.

Dengan demikian, besarnyajumlah pajak yang masih harus dibayar pada SKPKB PPh Final Pasal 23/26Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00005/245/10/081/14 tertanggal 21 Juli2014 sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman.

Membayar makan, minum serta snack sebesar Rp 165.075.210, dari Pagusebesar Rp 187.160.000, setelah dipotong PPH sebesar Rp 22.084.880.,.6.

Jumlah total dana kegiatan Diklat PIM IVyang telah di serap setelah dipotong pajak(PPH) berdasarkan ke3 lembar SP2D sebesar Rp 656.573.350, .b. Total dana yang saksi bayarkan sebesar Rp 601.972.500,.c.

ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANILSH.

ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI,SH.

ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,128Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANISH.

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) diantaranya adalah Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilaan SKPKB PPh Badan Nomor00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011 dengan jumlah yang masih harusdibayar sebesar Rp.2.408.897.528,00;3.

Pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat mengajukan permohonan keberatanatas SKPKB PPh Badan Nomor : 00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011melalui surat permohonan keberatan Nomor: LMLGKWI/PDPF110526tanggal 15 Juli 2011;4. Setelan melakukan penelitian atas permohonan Penggugat tersebut,Tergugat menerbitkan Nomor : S00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25Juli 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi PersyaratanFormal.

Penggugat juga berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak tidak adildengan menerbitkan Surat Nomor : S146/WPJ.19/KP.0203/2011 tentangRalat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formalsetelah batas waktu penyampaian Surat Keberatan terlampaui, yaitu padatanggal 18 Agustus 2011 (karena dikirimkan melalui pos, Surat Tergugatbaru Penggugat terima tanggal 7 September 2011);Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam poin latar belakangbahwa Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh

Ringkasan Kronologi Kejadian15 Juli 2011, Pemohon mengajukan surat permohonan keberatan melalui SuratKeberatan Nomor: LMLGKWI/PDPF110526 atas SKPKB PPh Badan;22 Juli 2011, setelanh menerima Surat Keberatan tersebut, Termohonmemberikan bukti tanda terima berupa Bukti Penerimaan Surat PEM:000206092jul2011, dimana didalamnya Termohon menyatakan bahwa statusSurat Keberatan yang diajukan Pemohon adalah Lengkap,25 Juli 2011, Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor:$00142/WPJ.19 /KP.0203/2011, yang

Perlu Pemohon sampaikan bahwa SuratPermohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan telah Pemohonsampaikan pada tanggal 22 Juli 2011. Adapun batas waktupenyampaian surat keberatan Pemohon yang seharusnya adalah 3bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, yaitu tanggal 27 Juli2011.

Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahkoreksi DPP PPN Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00yang terkait dengan sengketa koreksi peredaran usaha di PPh BadanTahun Pajak 2008 sebesar Rp11.267.227.916,00, sehingga terkaitdengan pembahasan sengketa Peredaran Usaha di PPh Badan;Bahwa atas sengketa koreksi peredaran usaha pada PPh Badan TahunPajak 2008 sebesar Rp11.267.227.916,00, Mejelis Hakim PengadilanPajak memutuskan untuk tidak

Bahwa jumlah koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri Masa Pajak April 2008 sebesarRp1.438.052.028,00 sama dengan dasar koreksi perhitunganPeredaran Usaha di PPh Badan, yaitu berdasarkan analisapemakaian filter Khusus jenis sigaret kretek mesin, denganHalaman 14 dari 35 halaman.

5.6. 6.perhitungan 1 batang filter 12 cm untuk 6 batang rokok @ 2 cm,yang kemudian di konversi ke dalam jumlah produksi perjenis/merek rokok dan dikalikan besarnya nilai pita cukai, sehinggadiperoleh koreksi atas objek yang belum dipungut PPN selamatahun 2008 tersebut adalah sebesar Rp17.256.624.338,00 dankemudian bagian koreksi utk Masa April 2008 adalah sebesarRp1.438.052.028,00 (yang dihitung dari Rp17.256.624.338,00dibagi 12);Bahwa koreksi DPP PPN didasarkan pada hasil equalisasi denganDPP PPh

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/ jasamembuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH,PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Ir. IWANTURANGAN selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV.KOSTINDO bersama dengan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan diketahui olehPejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai PajakPenghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebutdipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening706.21.20.01.001046 atas nama PT.

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku PenyediaBarang/Jasa membuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnyabiaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat olehkonsultan pengawas yakni perusahaan CV. KOSTINDO bersama dengan PT.

., Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH)dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kKemudian dana tersebut dipindahbukukan kerekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening 706.21.20.01.001046atas nama PT.

nampaknyajustru akan dapat berdampak kepada kerugian Negara yang jauh lebihbesar ;Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata ;Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebut harusjuga diartikan bahwa tarif PPh

Adapun UU PPh yang berlaku adalah sbb:UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;Hal. 25 dari 40 hal. Put.

No. 853/B/PK/PJK/2012e UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dengan tarif PPh Badannyaadalah: Untuk tahun pajak 2009 = 28% ; untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya = 25% ;Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkan tarifPPh Badan berdasarkan UndangUndang tersebut di atas, makapemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampai denganperiode tahun pajak 2005 2010 yaitu kurang lebih sebesar USD 343juta (Bukti PK11)

Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakansebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr.

Eva Evi Bersaudara,terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debetsebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) padatanggal 13 September 2008;4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelahdikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkanoleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (KepalaDesa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesarRp74.000.000,00 oleh karena dipotong oleh Sdr.

Atas permintaan Majelis, Pemohon Banding menyampaikan buktibuktipendukung terkait Titip Olah berupa : Perjanjian Titip Olah, Invoice danFaktur Pajak ( terkait transaksi titip olah ), Bukti Pemotongan PPh Pasal 23Jasa Titip Olah, Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. ABC dan PT.

XXX) yang didukung dengan bukti antara lain : Invoice,Faktur Pajak ( terkait transaksi titip olah ), Bukti Pemotongan PPh Pasal 23Jasa Titip Olah, SPM PPN Pemohon Banding, Surat Pemberitahuan MasaPPN PT. ABC dan PT.

sesuai ketentuan Saksi memeriksanya terlebin dahulu, dimanaNinon Martis ada di Jakarta dan harus ada surat kuasanya, selanjutnyaTamara Indah Kurnia dan Jonathan Poggi masih dibawah umur Saksimenganjurkan harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan NegeriPadang Panjang, saksi Deddy Pratama minta cepat kepada Saksi,setelah Saksi melakukan pengecekan sertifikat ke BPN Padang Panjangdan verifikasi ke Balai Kota Padang Panjang ke bahagian Pajak, danSaksi menyuruh saksi Deddy Pratama untuk membayar dulu PPh

,karena PPh ini mesti Validasi dulu ke Kantor Pajak, karena keadaanCorona kita masih menunggu hasilnya dari kantor Pajak, setelah itu barutanda tangan akta jual beli dan tahap selanjutnya menunggu PenetapanPerwalian dari Pengadilan Negeri Padang Panjang;Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah terjadi jual beli;Bahwa setahu Saksi sewaktu dilihat di Warkah di Kantor BPN PadangPanjang tanahnya adalah tanah adat/ Pusaka Tinggi yang sudahdiperuntukkan;Bahwa setahu Saksi tanah tersebut atas nama

PO/SG/33 tanggal 1 April 2011dan PO No.PO/G/38 tanggal 10 April 2011 telahdikirim melalui laut dengan estimasi kedatangan kapalangkut pada tanggal 15 Mei 2011 dan tanggal 21 Mei2011 ; Bahwa dengan dasar BL, Invoice, dan Packing listtersebut di atas, pada tanggal 23 Mei 2011 Penggugatkemudian melakukan kewajibannya kepada Negara yaknimembayar bea masuk, PPN, PPH atas importasi tersebutdi atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yangdibayarkan melalui Perusahaan Pengurusan JasaKepabeanan (PPJK) yaitu

Layar Abadi Nusantara,yang meneruskan pembayaran bea masuk, PPN, PPH,dengan mentransfer data BL, invoice dan packing listkepada Tergugat melalui Data Elektronik (PDE);Bahwa setelah Penggugat melakukan pembayaran,Tergugat kemudian menerbitkan surat bukti penerimaanPemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SuratPemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dengan nomorpendaftaran peti kemas sebagai berikutHalaman 13 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN JKT141) Nomor Container : EOLU 4963048(40) Nopen :

No. 133 PK/PID.SUS/2014Jadi apabila dilinat di proyek, maka kekurangan luasan yang berisibahan bangunan berupa urugan sirtu dengan harga per meter3 nyaseharga Rp82.747,50 sehingga total kekurangan luasan dalampekerjaan proyek Couseway tahap dan tahap II apabila dirupiahkanadalah = Rp82.747,50 x 40,446 M3 = Rp3.346.805,39 (tiga juta tigaratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah tiga puluhsembilan sen) dan setelah dikurangi PPn 10% dan PPh, maka didapatkerugian negara sebesar Rp2.981.699,36

(dua juta sembilan ratusdelapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tigapuluh enam sen) ;* Begitu juga dengan pekerjaan lanjutan dari tahap ke tahap Il, dimanapekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II setelah dikurangi PPn 10%dan PPh sebesar Rp12.027.273,18 (dua belas juta dua puluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah delapan belas sen), dimana menurutketerangan saksi ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu saksiErwahyudi dan saksi Edi Sukmono, pekerjaan

volume pada luasan uang kurangsebesar 12,840 m2 x 3,150 m = 40,446 MS ;Jadi apabila dilinat di proyek, maka kekurangan luasan yang berisibahan bangunan berupa urugan sirtu dengan harga per meter3 nyaseharga Rp82.747,50,00 sehingga total kekurangan luasan dalampekerjaan proyek Couseway tahap dan tahap II apabila dirupiahkanadalah = Rp82.747,50,00 x 40,446 M3 = Rp3.346.805,39 (tiga juta tigaratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah tiga puluhsembilan sen) dan setelah dikurangi PPn 10% dan PPh

, maka didapatkerugian negara sebesar Rp2.981.699,36 (dua juta sembilan ratusdelapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tigapuluh enam sen) ;Begitu juga dengan pekerjaan lanjutan dari tahap ke tahap Il, dimanapekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II setelah dikurangi PPn 10%dan PPh sebesar Rp12.027.273,18 (dua belas juta dua puluh tujuh ribudua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan belas sen), dimana menurutketerangan saksi ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur

No. 2322 K/Pid.Sus/2015Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,00 adalahuang PPN dan PPh atas pembelian material rehap Balai Desa daridana ADD yang uangnya digunakan Terdakwa dan tidak disetorkemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa disuruhnomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Mei 2010kurang Rop1.013.000,00 ;Kwitansi tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000,00 uangkas untuk pelunasan raskin bulan oktober 2010 karena uang raskindiambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua

datapenduduk sebesar Rp3.000.000,00 dipergunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa seharusnya apabila tidakdipergunakan disetorkan ke kas daerah;Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD;Saldo ADD tahun 2012 sebesar Rp.712.977,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD ;Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selakuPTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh

sebesar Rp.6.800.000,00adalah uang kas desa yang merupakan saldo akhir tahun 2009;Kwitansi tanggal 01 Januari 2010 sebesar Rp.2.984.000,00 adalahuang kas desa untuk pelunasan raskin bulan Januari 2010 karenauang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidakdisetorkan kemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desadisuruh nomboki menggunakan uang kas desa sehingga saldo kasbulan Januari 2010 kurang sebesar Rp.2.984.000,00;Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,00 adalahuang PPN dan PPh

datapenduduk sebesar Rp3.000.000,00 dipergunakan = untukkepentingan pribadi Terdakwa seharusnya apabila tidakdipergunakan disetorkan ke kas daerah;Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD;Saldo ADD tahun 2012 sebesar Rp.712.977,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD ;Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selakuPTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh

Pasal 14 ayat (5) UndangUndang PPh jo Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP.536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Netto bagi Wajib Pajakyang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan NormaPerhitungan,. dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat caraperhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor553/KMK.04/2000 tentang

Putusan Nomor 1954/B/PK/Pjk/2021Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar oO; oO GO O&OSanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIHIL KesimpulanBahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesarRp0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Kasubdit Keberatan dan BandingPPh, Direktorat Pajak Penghasilan.Wiston Manihuruk, Jabatan Kasi Banding PPh, Direktorat PajakPenghasilan.FX. Panca Purbasukmana, Jabatan Korlak Banding PPh I,Direktorat Pajak Penghasilan. Masingmasing menggunakan alamatKantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal GatotSubroto No.4042 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU158/PJ./2005, tertanggal 30 September 2005.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat;Melawan:PT.

tentang perubahankedua Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, tetapi berlaku undangundang Nomor 9 Tahun 1994 (perubahan pertama Undangundang Nomor 6 Tahun1983) ; Bahwa berdasarkan Pasal 47A Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakanbahwa Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikandiberlakukan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kelebihan pembayaran PPh

,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh = 7,5 % x Rp 3.341.600,= Rp 250.620,Kerugian Negara =BM+PPn+PPhSebesar = Rp 395.000, + Rp 334.160, + Rp 250.620,= Rp 979.780, (sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan gula pasir asal Malaysiatersebut, bertindak bukan sebagai Pengusaha Importir Terdaftar Gula yangterdaftar dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan DepartemenPerdagangan dan Industri Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa

,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh = 7,5 % x Rp 3.341.600,= Rp 250.620,Kerugian Negara =BM+PPn+PPhSebesar = Rp 395.000, + Rp 334.160, + Rp 250.620,= Rp 979.780, (Sembilan ratus tujuh puluh sembilanribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa seperti diuraikan di atas, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 103 huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNo. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Hal. 8 dari 17

"Thailand White Sugartersebut kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4Entikong untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya sehingga Negaradirugikan sebesar + Rp 979.780, (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ributujuh ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Bea Masuk = 10 karung x @ 50kg x Rp 790, / kg= Rp 395.000,Nilai Import = (10 sak x 50kg x 1,8 x Rp 3.274,) + Rp 395.000,= Rp 2.946.600, + Rp 395.000.,= Rp 3.341.600,PPn = 10% x Rp 3.341.600,= Rp 334.160,PPh

Tidak pernah menandatangani Daftar Penermaan Honorarum TmKoordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat PemerintahanDesa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.Dengan perincian sebagai berikut :No Desa Jumlah Pajak PPh Jumlah Jumlah Yang Kerugian PenerimaHonorarium Pasal 21 Honorarium Dibayarkan NegaraSebelum Setelah (Rp) (Rp)Pajak (Rp) Pajak (Rp)1 2 3 4 5=34 6 7=56 81. KokarLian 12.990.800, 779.448, 12.211.352, 12.211.352, M. Dahlan2.

Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan 39.916.800,Jumlah pengeluaran bruto 914.899. 200,e Dikurangi potongan PPh Pasal 21 :a. Honorarium Tim Koordinasi T ingkat Kelurahan 6.917.340,b. Honorarium Tim KoordinasiT ingkat Desa 44.198. 136,c.

Tidak pernah menandatangani Daftar Penermaan Honorarum TmKoordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat PemerintahanDesa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.Dengan perincian sebagai berikut :No Desa Jumlah Pajak PPh Jumlah Jumlah Kerugian PenerimaHonorarium Pasal 21 Honorarium Yang Negara (Rp)Sebelum Setelah DibayarkaPajak (Rp) Pajak (Rp) n (Rp)1 2 3 4 5=34 6 7=56 81. Kokar 12.990.800, 779.448, 12.211.352, 12.211.352, M. DahlanLian2.

Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan 39.916.800, 73Jumlah pengeluaran bruto 914.899. 200,e Dikurangi potongan PPh Pasal 21 :d. Honorarium Tim KoordinasiT ingkat Kelurahan 6.917.340,e. Honorarium Tim KoordinasiT ingkat Desa 44. 198. 136,f.

Taliwang dan dipotong PPh 21sebesar Rp. 44.198.136, (empat puluh empat juta seratus sembilan puluhdelapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.692.437.464, (enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluhtujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

PPh 21 atas belanja TPP senilai Ro75.937.500,00, belanja honorariumpanitia pelaksana kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa pengamanansenilai Rp26.163.000,00 dan honorarium pada kegiatan lainnya senilaiRp12. 315.000,00.b. PPh 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran kepadapihak ketiga sebesar Rp2.918.376,00.c. PPNatas belanja barang senilai Rp. 23.240.975,00.Bahwa dalam hal ini sdr.

PAYAN SIPAHUTAR dalam tahun 2012 tidakpernah menyetorkan pungutan pajak atas PPh 21, PPh 22 dan PPNsebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa ANGGIAT HUTAGALUNG, SH.juga tidak pernah memeriksa dan mengawasi setoransetoran pajak yangseharusnya dilakukan oleh sdr.

PAYAN SIPAHUTAR dalam tahun 2012 tidakpernah menyetorkan pungutan pajak atas PPh 21, PPh 22 dan PPNHalaman 39Putusan Pengadilan TIPIKORNo.15/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdnsebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa ANGGIAT HUTAGALUNG, SH.juga tidak pernah memeriksa dan mengawasi setoransetoran pajak yangseharusnya dilakukan oleh sdr.

PPh 21 atas belanja TPP senilai Rp. 75.937.500,00, belanja honorariumpanitia pelaksana kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa pengamanansenilai Rp. 26.163.000,00 dan honorarium pada kegiatan lainnya senilaiRp.12. 315.000,00.2. PPh 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran kepadapihak ketiga sebesar Rp. 2.918.376,00.3.

Habibullah Harahap, SH dan Albert Harianja, SE. selakuKasubbag Umum.Bahwa kegiatan/program pada Satpol PP Provsu TA. 2012 yang berasal dariBelanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dikenakan potongan pajakberupa pajak PPN dan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.Bahwa yang bertugas untuk memungut dan menyetorkan PPN dan PPh padaSatpol PP Provsu TA. 2012 adalah Bendahara Pengeluaran dan sepengetahuansaya Bendahara Pengeluaran sudah menarik dan memungut pajak PPN danPPH tetapi berdasarkan

Sehinggamenurut Pemohon Banding perhitungan PPh Badan yang seharusnyaterutang untuk tahun pajak 2003 adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 556/B/PK/Pjk/2020PenghasilanNetto Rp KompensasiKerugian Rp PenghasilanKenaPajak Rp PajakPenghasilan (PPh) Terutang Rp KreditPajak Rp PPhKurang/(Lebih) bayar Rp SanksiAdministrasi Rp Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Rp NIHIL ~Dibayar;Pemohon Banding mengharapkan penjelasan tersebut di atas dapat menjadibahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonanBanding Pemohon Banding.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Maret 2014