• Agis Electronic, NPWP 01.760.460.4021.000,yang beralamat di UOB Plaza Building Lantai 42, Jalan MH Thamrin Nomor10, Jakarta Pusat dahulu beralamat di Menara Kebon Sirih Nomor 1719,Kebon Sirih, Jakarta Pusat sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayarmenurut Majelis adalah: Uraian Menurut Majelis(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 993.370.431PPh Pasal 23 yang terutang 19.867.409Kredit Pajak:Setoran Masa 0Pajak yang tidak/kurang dibayar 19.867.409Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 9.536.356Jumlah PPh

• Bahwa atas pengeluaran/penyerahan BKP kepada Perusahaan yangmempunyai fasilitas KITE: Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor: 101/PMK.03/2005 jo Pasal 26 ayat (1)Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 09/BC/1997 disebutkanBahwa "Atas pengeluaran barang yang telah diolah/impor olehPDKB/Gudang Berikat ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBMdan PPh Pasal 22 impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebuttidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan

  Putusan Nomor 1743/B/PK/PJK/2017Bahwa Majelis berpendapat ketentuan yang diatur dalam Pasal17 ayat (1) #=Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 mengandung makna sebagai berikut:Bahwa kalimat atas pengeluaran barang yang telah diolaholeh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPn BM danPPh Pasal 22 impor, mengandung makna Bahwapenyerahan BKP dari Pengusaha Dalam Kawasan Berikatkepada Pengusaha di tempat lain Dalam Daerah Pabeandikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;Bahwa kalimat

  sepanjang terhadap pengeluaran tersebuttidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajakdalam rangka impor, mengandung makna Bahwa apabilapenyerahan BKP tersebut ditujukan kepada pengusaha yangmemperoleh fasilitas KITE maka tidak dikenakan BM, Cukai,PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapatketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan MenteriKeuanganNomor 101/PMK.03/2005 tidak bertentangan

  Toko Bebas Bea,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini;Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakimuntuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembaliatas DPP PPN Impor Masa Pajak Mei 2011 sebesarRp5.711.995.129,00 ketentuan ketentuan yang diatur dalamPasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 yang menyatakan atas pengeluaranbarang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM,Cukai, PPN, PPnBM dan PPh

• Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo,antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 26:Bahwa oleh karena koreksi DPP PPN ini terkait dengan koreksiperedaran usaha pada PPh Badan, maka pendapat Majelis atas koreksiDPP PPN adalah sebagaimana pendapat mengenai koreksi peredaranusaha;Halaman 32:Bahwa berdasarkan penelitian dan analisa Majelis terhadap bukti yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat terdapat

  Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2017peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh BadanTahun 2009 telah sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksipositif Terbanding atas Peredaran Usaha sebesarRp199.293.063.865,00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa oleh karena koreksi DPP PPN Masa Pajak April 2009 sampaidengan Maret 2010 berdasarkan equalisasi koreksi positif Terbandingatas Peredaran Usaha sebesar Rp199.293.063.865,00 tidak dapatdipertahankan

  Penjualan dicatat pada saat barang telah dikirim;bahwa deposit yang diterima tidak langsung dibuatkan faktur pajak,karena pemberi deposit belum memberikan atas nama siapa barangyang rencananya dijual tersebut karena masih harus dibandingkandengan pengiriman yang sebenarnya;Bahwa pada sidang ke3 (tiga) yang diselenggarakan pada 26September 2013, Terbanding menyatakan metode pencatatanPemohon Banding atas uang muka tidak berpengaruh padaperhitungan PPh Badan tetapi berpengaruh pada mekanisme PPN;Bahwa

  Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo memiliki hubungan hukum(innerliike samenhang) dengan jumlah peredaran usaha yang dilaporkanpada SPT PPh

• Nomor:672 K/Pid.Sus/201 1Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH= Rp5.451.120,00 + Rp4.088.340,00 = Rp.16.649.460,00Perbuatan terdakwa SAMSUDIN ALS UN BIN ABANG MOCHTARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU RI No.17Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndanag RI Nomor : 10 Tahun 1995.tentang kepabeanan ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR padahari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu laindalam bulan Juni ditahun 2009

  tentang perubahan UndangUndang R.I Nomor : 10 tahun 1995tentang Kepabeanan ;Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTARsebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara antaralain :Bea Masuk (BM) 180 karung X@ 50 kg x Rp790,00 / Kg = Rp. 7.110.000,Nilai Import ( 180 Karung X 50 Kg X 1.8 X 32.926 ) + Rp7.110.000,00 =Rp47.401.200,00 + Rp7.110.200,00PPN 10 % X Rp54.511.200,00 = Rp5.451.120,00PPH 7,5 % X Rp54.511.200,00 = Rp4.088.340,00Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH

  Nomor:672 K/Pid.Sus/201 1Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH = Rp5.451.120,00 +Rp4.088.340,00 = Rp16.649.460,00Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UndangUndang R.I Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSanggau tanggal 24 Juni 2010 sebagai berikut :1.

• justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar.Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara daritindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah namabaik kita sebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akansirna kembali setelah selama lebih dari tiga dasawarsa kitapupuk dan telah banyak membuahkan hasil nyata.Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutharus juga diartikan bahwa tarif PPh

  Badan berdasarkanKontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku, danpenghitungan PPh Badan harus mengikuti tarif yang diatur didalam UndangUndang Pajak Penghasilan.

  UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengantarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.

  UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009,dengan tarif PPh Badannya adalah: Untuk Tahun Pajak 2009 = 28% Untuk Tahun Pajak 2010 dan seterusnya = 25%.Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkantarif PPh Badan berdasarkan UndangUndang tersebut di atas,maka pemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampaidengan periode tahun pajak 2005 2010 yaitu kurang lebih sebesarUSD 343 juta (Bukti PK11).Halaman 24 dari 36 halaman

• Diamond Graha Furnindo secara bertahap mulai tanggal15 Janauri 2004 sampai bulan Maret 2004, dan dalam waktu itu tidakdipenuhi isi kesepakatan pembayaran 60% tersebut maka pembayarankembali menjadi 100%, dan PPH. Menjadi tanggungan masingmasingperusahaan ;Bahwa dalam pertemuan yang kedua itu saksi melihat daftar hadir dan dariCV. Pacific juga hadir ;Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran terhadap krediturkreditur yanglain termasuk CV.

  Diamond Graha Furnindo) ;Bahwa pada pertemuan kedua itu setelah dilakukan negoisasi dengan debiturtelah disepakati, bahwa hutang yang dibayar adalah 60% dutambah PPN100% sedangkan PPH tanggungan masingmasing perusahaan ;Bahwa pada pertemuan itu telah disepakati juga pembayaran dilakukanselama 3 bulan yaitu mulai bulan Janauri 2004 sampai Maret 2004 danapabila dalam batas waktu itu tidak dipenuhi hutang tersebut kembali 100% ;Bahwa pembayaran itu disepakati dibayar dengan Bilyet Giro ;Bahwa saat pertemuan

  PACIFIC kepada Tergugat tentang perhitungan hutang Tergugat,ternyata dalam bukti T8 tersebut ada disebutkan jumlah hutang yang harus dibayaroleh Tergugat adalah 60%, hal ini menunjukan bahwa Penggugat telah menyetujuitentang hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah 60% dariseluruh hutangnya, namun dibalik itu Majelis setelah meneliti dengan seksama buktiT8 tersebut, ternyata Penggugat juga menuntut PPH kepada Tergugat, padahalmenurut hukum PPH adalah merupakan kewajiban yang

  harus dibayar sendiri olehmasingmasing perusahaan, sehingga dari faktfakta tersebut telah menunjukanbahwa Penggugat telah berusaha mengingkari persetujuannya dengan caramengajukan tuntutan PPH, padahal PPH tersebut tidak dapat dibebankan kepadaTergugat.

• ., selaku Bendahara Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahapsebesar total Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas jutaseratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening kasumum daerah dengan nomor rekening 100 01.01.0006230 pada BankSumut, beserta pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp159.552.855,00(seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus limapuluh lima rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi pada UPTLaboratorium Lingkungan

  Lingkungan BLH (Lampiran (159.552.855,00)IX):(a) PPN 159.075.855,00(b) PPh 21 477.000,004. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00 Hal. 8 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadiUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

  ,MT., selaku Bendahara Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahapHal. 13 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015sebesar total Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas jutaseratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening KasUmum Daerah dengan Nomor Rekening 100 01.01.0006230 pada BankSumut, beserta pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp159.552.855,00(seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus limapuluh lima rupiah), sedangkan jumlah

  Lingkungan BLH (159.552.855,00) Hal. 16 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015 (Lampiran IX):(a) PPN 159.075.855,00(b) PPh 21 477.000,004. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

  Lingkungan BLH (159.552.855,00)(Lampiran IX):(a) PPN 159.075.855,00(b) PPh 21 477.000,004. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

• justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar.Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara daritindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalahnama baik kita sebagai bangsa dan iklim kepastian hukumyang akan sirna kembali setelah selama lebih dari tigadasawarsa kita pupuk dan telah banyak membuahkan hasilnyata.Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexSpecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutharus juga diartikan bahwa tarif PPh

  Badan berdasarkanKontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku,dan penghitungan PPh Badan harus mengikuti tarif yang diaturdi dalam UndangUndang Pajak Penghasilan.

  Putusan Nomor. 841/B/PK/PJK/2012 UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dantarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%. UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001,dengan tarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.

  UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009,dengan tarif PPh Badannya adalah: Untuk Tahun Pajak 2009 = 28% Untuk Tahun Pajak 2010 dan seterusnya = 25%.Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, denganmenerapkan tarif PPh Badan berdasarkan UndangUndangtersebut di atas, maka pemerintah RI harus mengembalikan PPhBadan sampai dengan periode tahun pajak 2005 2010 yaitukurang lebih sebesar USD 343 juta (Bukti PK11).8.2.a.3 Majelis Hakim Pengadilan

• No. 576 K/Pid.Sus/2015 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dandiketahui oleh Sdr. Hj.

  Eva Evi Bersaudara,terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debetsebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) padatanggal 13 September 2008;4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelahdikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkanoleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Terdakwa ABDUL MAJID(Kades Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 sebesar Rp74.000.000,setelah dipotong oleh Sdr.

  Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakansebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr.

• Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp 4.476.030, (0) (empat jutaempat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).p.

  Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.23.242.680, (u) (dua puluhtiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKSV.Bahwa BERDASARKAN FAKTAFAKTA PENGELOLAAN ADD/DD TA.2015TERSEBUT DIATAS, DIPEROLEH KERUGIAN KEUANGAN

  NamunRealisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya sebesarRp140.380.023, sehingga terdapat selisin sebesar Rp123.570.000, (j)Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2016, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2016, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.55.999.607, (k) (Lima PuluhLima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam RatusTujuh Rupiah).BAHWA BERDASARKAN FAKTAFAKTA

  Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukanHalaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKSpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp4.476.030, (0) (empat jutaempat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).Bahwa berdasarkan faktafakta pengelolaan add/dd ta.2014 tersebutdiatas, diperoleh kerugian keuangan negara pada tahun anggaran

  Namun 2 (dua) orang Anggota Pokja (M.Isjan danMasudah) tidak pernah menerima honor dan tidak pernah menandatanganibukti terima honor dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapatselisih sebesar Rp2.400.000, (t)Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajakyang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DDTA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukanpenyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp.23.242.680, (u) (dua puluhtiga juta dua ratus

• MAHMUDDIN PAKEH bin WATICEH menderita kerugian sebesarRp. 83.560.000, (delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluhribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratuslima puluh rupiah) ;Dengan jumlah total kerugian para korban seluruhnya Rp. 1.999.935.000,(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksikorban menderita

  ,(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tigapuluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksikorban menderita kerugian sejumlah Rp. 1.794.241.500, (satu milyar tujuhratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratusrupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa

  Kecamatan Muara Satu,Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 Agustus 2007, ditandatangani olehKuasa Pengguna Anggaran Bukhari, S.Sos.M.Si., BendaharaPengeluaran Samsul Bahri, Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTKWahyuni, S.STP.M.Si. ;109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masingmasing pemilik tanahdan sambil memengang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3 102 000nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setdako Lsm, alamatLhokseumawe, uraian pembayaran PPh

  kepada parasaksi korban hanya sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) per meterpersegi ;Bahwa Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh riburupiah) dikalikan luas tanah milik para saksi korban yang sebagian atauseluruhnya kepunyaan para saksi korban yang ada dalam kekuasaan Terdakwabukan karena kejahatan dan para korban menderita kerugian sebesar Rp.1.999.935.000, (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH

  Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 20Agustus 2007, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna AnggaranBukhari, S.Sos.M.Si., Bendahara Pengeluaran Samsul Bahri,Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTK Wahyuni, S.STP.M.Si. ;109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masingmasing pemiliktanah dan sambil memengang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3102 000 nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan SetdakoLsm, alamat Lhokseumawe, uraian pembayaran PPh

• tahanannegara ;5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabudengan berat brutto 0,45 gram setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim denganberat netto 0,0802 gram dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warnaputih, dirampas untuk dimusnahkan ;5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : RABU, tanggal 17 JUNI 2015, oleh kami: PPH

  PPH. SITORUS,SH.MHum.II OLOAN HARIANJA, SH.MH. PANITERA PENGGANTI,SUROYO, S.H. MH.Hal. 11

• Pencabutan Surat Banding Nomor : 002/AccTax/V/2007tanggal 30 Mei 2007 dan menghapus Permohonan Banding tersebut dari daftarsengketa.Bahwa atas Permohonan Pencabutan tersebut, Pengadilan Pajak telahmenerbitkan Putusan dengan Nomor : Put.11524/PP/M.IX/15/2007 tanggal 24Agustus 2007.Bahwa dengan Surat Nomor : 002/Pajak/Dir/IX/2007 tanggal 12 September2007, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Pengurangan atau Pembatalankepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I atasSKPKB PPh

  Karena terhadap Permohonan Keberatan yang Saudara ajukan atas SKPKBPPhBadan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang isinya MenolakPermohonan Keberatan Saudara, maka kedudukan SKPKB PPh Badan tersebuttelah digantikan oleh Surat Keputusan Keberatan tersebut.b.

• Fotocopy yang dilegalisir cetakan kode billing bendahara pengeluaran Desa Bunut dengan uraian sebagai berikut :

  • PPH 22 PKK Rp 204.545;
  • PPH 22 Karang Taruna Rp 68.182;
  • PPH 22 Motor Dinas Rp 204.545;
  • PPH 22 Hari Besar Islam Rp 136.364;
  • PPH 22 Operasional Posyandu Rp 122.727;
  • PPH 22 OP TK Rp 204.545;
  • PPH 22 OP Perpustakaan Rp 61.364;
  • PPH 22 Pembelian Tanah Kas

  Desa Rp 1.827.273;

• PPH 22 Kegiatan BBGRM Rp 2.249.727;
• PPH 22 Peringatan HUT RI Rp 109.091;
• PPH 22 Pembangunan Teribun Rp 750.626;
• PPH 22 Bangunan Jembatan TA. 2018 Rp 1.011.055;
• PPH 22 Penimbunan Halaman Kantor BPD Rp 733.636;
• PPH 22 Pembayaran KWH untuk Fasilitas Umum Rp 763.636;
• PPH 22 Belayah Lanting Rp 113.321;
• PPN Peringatan Hut RI Rp 363.636;
• PPN Penimbunan Halaman Kantor BPD

  22 atas Pembelian Paving Stone Rp 684.611;

• PPH 22 atas Pembelian Paving Stone II Rp 209.397;
• PPN atas Pembelian Paving Stone Rp 2.282.036;
• PPN atas belanja Konsultan (RAB & Gambar) Rp 348.836;
• PPN atas pembelian semen @ 50 kg (Halaman TK) Rp 113.136;
• PPN atas pembelian paving stone (halaman tk) Rp 697.989;
• PPH Final atas belanja Konsultan Perencana (Halaman TK) Rp 139.535;
• PPN makan minum RT 01 Rp 145.455;

• PPN makan minum RT 03 Rp 145.455;
• PPN makan minum posyandu lansia Rp 272.727;
• PPN makan minum rapat Rp 318.182;
• PPN makan minum RT 02 Rp 145.455;
• PPN makan minum Posyandu Lansia Juli Rp 272.727;
• PPN makan minum RT 03 Juli Rp 145.455;
• PPN makan minum TK Juli Rp 409.091;
• PPH 21 makan minum posyandu balita Juli Rp 81.818;
• PPH 21 makan minum TK juli Rp 122.727;
• PPN makan

  minum Posyandu Balita Juli Rp 272.727;

• PPN makan minum RT 02 Juli Rp 145.455;
• PPN makan minum RT 01 Juli Rp 145.455;
• PPH 21 makan minum Posyandu lansia Juli Rp 81.818;
• PPN makan minum Posyandu Balita Rp 272.727;
• PPN makan minum tamu Rp 227.273;
• PPN makan harian Rp 227.273;

119.

• Rp. 3.817.699.700,00Kredit Pajak Rp. 1 4Jumlah PPh yang kurang dibayar .................. Rp. 1.978.115.100,00Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP ou... eee eeeeeeeseeetteees Rp. 949.495.248,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar ...........

  Badan dengan SPM PPN untuk seng A2 sebesarRp161.848.067,00 (diajukan PK terhadap koreksi tidak dipertahankansebesar Rp73.021.528,00).E Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran UsahaEqualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPM untuk kapas A2 sebesarRp3.888.638.110,00.F Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : Returpenjualan kapas cfm lampiran 1195 A1 sebesar Rp2.952.243.638,00.G Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : ReturPenjualan Kapas cfm

  Badan denganSPM PPN untuk kapas A2 adalah sebagai berikut:e PEREDARAN Usaha Seng A2 cfmSPT PPh Badan Rp236.150.754,00e Retur Penjualan (Rp 7.772.644,00)e Peredaran Usaha Seng A2 cfmSPT PPh Badan Rp228.378,110,00e Penyerahan Seng A2 cfm SPTPajak Pertambahan Nilai Rp228.378.110,00e Koreksi Equalisasi Rp. 0,00Bahwa menurut Majelis, oleh karena Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Keberatannya ataskoreksi peredaran usaha berdasarkan Equalisasi SPT PPh Badandengan SPM PPN untuk

  Dengan demikian,Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harusdibatalkan.E Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : EqualisasiSPT PPh Badan dengan SPT PPM untuk kapas A2 sebesarRp3.888.638.110,00 dari kolom 1.e. pada tabel halaman 51 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 71 alinea ke 1, 6 dan 7

  bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Peredaranusaha atas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk kapas A2Rp1.533.010.305,00 tidak dapat dipertahankan;Bahwaselanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbandingterhadap peredaran usaha atas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPMPPN untuk kapas A2 sebesar Rp2.355.630.168,00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding terhadap peredaran usahaatas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk kapas A2 sebesarRp. 3.888.638.110,00

• Menetapkan agar barang bukti berupa :
• 1 (satu) pucuk senjata api rakitan wama silver;
• 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber PIN 5.56;
• 2 (dua) butir amunisi karet caliber PIN 7.62x45 PPH;
• 1 (satu) buah plastik pembungkus Rexona digunakan untuk membungkus amunisi;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) pucuk senjata api rakitan wama silver; 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber PIN 5.56; 2 (dua) butir amunisi karet caliber PIN 7.62x45 PPH; 1 (satu) buah plastik pembungkus Rexona digunakan untukmembungkus amunisi;Dirampas untuk dimusnahkan4.

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan wama silver; 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber PIN 5.56; 2 (dua) butir amunisi karet caliber PIN 7.62x45 PPH;1 (satu) buah plastik pembungkus Rexona digunakan untuk membungkusamunisi;dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan peraturanperundangundangan maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai

Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan wama silver; 3 (tiga) butir amunisi tajam caliber PIN 5.56; 2 (dua) butir amunisi karet caliber PIN 7.62x45 PPH;1 (satu) buah plastik pembungkus Rexona digunakan untuk membungkusamunisi;Dirampas untuk dimusnahkan6.

• (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enamratus rupiah) dan terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan (PPh)sebesar Rp. 24.110.580. (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu limaratus delapan puluh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesarRp. 80.368.600. (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribuenam ratus rupiah), sehingga pembayaran atas uang muka pekerjaandirealisasikan kepada PT.

  Supangat selakuPengguna Anggaran, sehingga atas dasar Berita Acara Pembayaran danSurat Perintah Membayar tersebut kemudian diajukan kepada BendaharaUmum Daerah (BUD) Kabupaten Buol untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) nomor : 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27Desember 2017 sejumlah Rp. 815.945.400, (delapan ratus lima belasjuta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) danterdapat potongan berupa Pajak (PPh dan PPN) sebesar Rp.89.012.226.

  Supangat selaku Pengguna Anggaran,sehingga atas dasar Berita Acara Pembayaran dan Surat PerintahMembayar tersebut kemudian diajukan kepada Bendahara UmumDaerah (BUD) Kabupaten Buol untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) nomor : 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27Desember 2017 sejumlah Rp. 815.945.400, (delapan ratus lima belasjuta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) danterdapat potongan berupa Pajak (PPh dan PPN) sebesar Rp.89.012.226.

• Operasi Represif Dilakukan Melalui Tahapan yang BenarTahapan operasi represif yang dilakukan Termohon dalamperkara a quo dapat diringkas sebagai berikut:Tabel 1Tahapan Operasi Represif WaktuTindakan 2 Januari 2019Direktur Pencegahan dan PengamananHutan (selanjutnya disebut DirekturPPH) menerbitkan Surat Perintah TugasNomor: ST. 839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, untukmelakukan operasi peredaran hasilhutan di Prov Jawa Timur, SulawesiSelatan, Maluku, Papua dan PapuaBarat, pada tanggal

  4 sampai 18 Januari2019. 46 Januari 2019Melakukan rangkaian kegiatanpengamanan 88 kontainer yang berisikayu, termasuk 35 kontainer milikPemohon 6 Januari 2019 Termohon menerbitkan LaporanKejadian Nomor: 01/PPH/PPHSMP/GKM.1/1/2019, berdasarkan hasil 27 pengamanan, yang intinya telah terjadidugaan tindak pidana LHK sebagaimanadiatur di dalam pasal 87 ayat (1) huruf adan/atau Pasal 95 Ayat (1) buruf a dan/atau Pasal 86 Ayat (1) huruf a UU 18Tahun 2013 717 Januari 2019Termohon melakukan rangkaiankegiatan

  Tindakan pengamanan 88 kontainer yang dilakukanoleh Termohon bukan tindakan penahanan sebagaimanadiatur di dalam KUHAP, melainkan tindakan nonprojustitiaSurat Tugas nomor: ST.841/PPH/PPHSMP/GKM.2/1/ 2019 28terkait dengan kewenangan pengamanan hutan sebagaimanadiatur di dalam peraturan perundangan mengenai Kehutanan.e.

  /PPNS/GKM.2/1/2019 tanggal 3 Januari 2019 dalamrangka melakukan operasi pengamanan dan peredaran hasil hutansumber daya alam Tanah Papua di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta,Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat, diberi gtanda bukti T6;Foto copi Surat Tugas Direktur Pencegahan dan Pengamanan HutanNomor: ST.841/PPH/PPHSMP/GKM.2/1/2019 tanggal 7 Januari 2019dalam rangka melakukan Pengumpulan data dan informasi kerawanantindak pidana kehutanan bidang pembalakan liar di perusahaan CV.Sorong Timber

  Klalin Indah Furniture diSurabaya Provinsi Jawa Timur dan di Sorong Provinsi Papua Barat, dan darirangkaian kegiatan tersebut, Termohon menerbitkan bukti T 8 berupa LaporanKejadian Nomor: LK.01/PPH/ PPHSMP/GKM.2/1/2019 tanggal 6 Januari 2019;87Menimbang bahwa sedangkan mengenai alat bukti surat yang diajukanoleh Pemohon yang terdiri dari:1. Bukti tanda P 1 berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV AlcoTimber Irian No. 56 tanggal 23 Maret 2010, yang dibuat dihadapan B.

• Sisa koreksi yang masih disengketakan Rp 1.456.485.967,00bahwa jumlah sebesar Rp1.189.994.445,00 yang disetujui dalam suratkeberatan Pemohon Banding adalah selisih antara jumlah Peredaran Usahayang dilaporkan pada SPT PPh Badan sebesar Rp8.619.970.073,00 dikurangidengan jumlah DPP yang dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 sebesar Rp7.429.975.628,00 sama denganRp1.185.994.445,00.bahwa dengan berlandaskan atas fakta persidangan tersebut diatas dari seluruhjumlah koreksi sebesar

• SS sejak tanggal 07072013 s/d tanggal04092013; n2nennnne nenTerdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan PenasehatHukum Nomor : 06/Pen.Pid/PPH/2013/PN.SS tertanggal 19 Juni 2013 didampingioleh Penasehat Hukumnya SAHNAWI UMAR, SH. dan rekan; Pengadilan Negeri tersebut; +20 m0 none nn neniSETELAH MEMBACA : 20202nnne nae nce nce ce cece cece cc cee nceceenneneBerita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini;e Surat Pelimpahan Berkas