Bahwa atas hasil penangkapan ikan tersebut,perusahaan asingmenjualnya ke luar Indonesia, bukan di Indonesia, sedangkanbantuan operasional yang diberikan Termohon PeninjauanKembali Sesuai dengan lampiran SPT PPh Badan adalah :e Jasa pengisian solar/oli; Pemenuhan kebutuhan logistik kapal jaring, pancing dll);e Pembayaran biaya pelabuhan (tambat/labuh, dermaga dll);e Pembayaran biaya imigrasi ;e Pembayaran gaji ABK/Nahkoda ;e Biaya perawatan kapal ;e Pembayaran retribusi perikanan ;8.

dilakukannya berkaitandengan proses penangkapan ikan yang dilakukan 4perusahaan asing tersebut di lautan Indonesia tersebut;Dengan demikian pemberian jasa dilakukan di dalam daerahpabean, sehingga memenuhi ketentuan penyerahan jasa yangterutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana ditegaskan dalamMemori Penjelasan Pasal 4 huruf c UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;1510.1.10.1.10.2.Bahwa pada SPT Tahunan PPh

Badan sesuai dengan lampiranSPT PPh Badan penghasilan yang dilaporkan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalah ataspenyerahan jasa sesuai kontrak perjanjian "Fishing VesselsAgency Agreement" berupa :e Jasa pengisian solar/oli ;e Pemenuhan kebutuhan logistik kapal jaring, pancing dll) ;e Pembayaran biaya pelabuhan (tambat/labuh, dermaga dll) ;e Pembayaran biaya imigrasi ;e Pembayaran gaji ABK/Nahkoda ;e Biaya perawatan kapal ;e Pembayaran retribusi perikanan ;Bahwa hasil penangkapan

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/ jasamembuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH,PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Ir. IWANTURANGAN selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV.KOSTINDO bersama dengan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan diketahui olehPejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai PajakPenghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebutdipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening706.21.20.01.001046 atas nama PT.

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku PenyediaBarang/Jasa membuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnyabiaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat olehkonsultan pengawas yakni perusahaan CV. KOSTINDO bersama dengan PT.

., Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH)dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kKemudian dana tersebut dipindahbukukan kerekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening 706.21.20.01.001046atas nama PT.

T.1.10Tergugat IITergugat IIIT.L3T.L4TLST.L6T.L7T.L8T.LQFotocpy Bukti Surat kematian No. 470.3/88Ckt/2015 tanggal 03 Desember2015, yang dikeluarkan Lurah Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul, Kotabandung.Fotocpy Bukti Pembayaran pajak Penjualan (PPh) sebesar Rp. 25.000.000,Fotocpy Bukti Surat Pemberitahuan Kurang Bayar dari KPP PratamaSleman sebesar Rp. 10.000.000,Fotocpy Bukti tambah bayar pajak Penjualan (PPh) sebesar Rp.10.000.000,Fotocpy Bukti Salinan Akta Perikatan Jual Beli No. 06 tanggal 02

TIl.4 Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penjualan (PPh) sebesar Rp.25.000.000,5. TI.5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Kurang Bayar dari KPP PratamaSleman sebesar Rp. 10.000.000,6. TIl.6 Fotocopy Bukti Tambah bayar Pajak Penjualan (PPh) sebesar Tp.10.000.000,1. T.IIl.1 Fotocopy Rekening Tahapan a/n.

Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)melakukankoreksi positif DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungutterhadap hasil usaha sebesar Rp371.085.594,00 dengan alasan bahwabaik secara yuridis maupun substansinya, penerimaan reimbursemerupakan transaksi penjualan dan merupakan objek pajak sesuaidengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UndangUndang PPh

Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2012berdasarkan fakta hukum dan Peraturan Perundangundanganperpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berkeyakinan sebagai berikut:a.Bahwa secara yuridis maupun substansinya, penerimaan reimbursemerupakan transaksi penjualan dan merupakan objek pajak sesuaidengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang PPh;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebagai perusahaan yang bergerak dalambidang jasa, pencatatanbiaya tiket merupakan

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Pasal 4 ayat (1) huruf aUndangUndang PPh serta Pasal 1 angka 19 UndangUndang PPN,nyatanyata tagihan atas pengeluaran tiket pesawat tersebutmerupakan unsur peredaran usaha;b. Bahwa biayabiaya yang dikeluarkan sehubungan dengandiperolehnya penghasilan atas usaha yang = akhirnya akandiperhitungkan dengan penghasilan tersebut untuk diperoleh labausaha merupakan prinsip umum dalam akuntansi, yang dianut jugadalam ketentuan perpajakan di Indonesia;c.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang hanya mendasarkan pada perjanjian antara TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan paracustomer dan jurnal transaksi terkait biaya tiket pesawat dalamrangka penyelesaian proyek ke customer, telahbertentangandengan PSAK 23 tentang Pendapatan dan Pasal 4 ayat (1) sertaPasal 16 ayat (1) UndangUndang PPh;e.

Tagihan yang seharusnya dibayar menjadi Rp. 66.922.000 dengan rincian:e BM :Rp. 23.595.000,e PPN:Rp. 25.955.000,PPh :Rp. 6.489.000,Denda :Rp. 10.883.000,C. Terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 23.805.000 denganrincian:BM :Rp. 5.441.000,PPN :Rp. 5.985.000,PPh :Rp. 1.496.000,Denda :Rp. 10.883.000,bahwa pada saat tersebut Pemohon Banding menanyakan kepada KasiKepatuhan Internal (Bp.

Cara Perpajakan sebagaiman telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 menyatakan Gugatan Penggugat atauPenanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan denganpelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal25 ayat (1) dan Pasal 26 dari UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 ini;bahwa dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tergugatdengan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN135/WPJ.24/KP.0105/2010 tanggal 3 Agustus 2010 sampai denganterbitnya SKPKB PPh

Koreksi Tergugat atas biaya bahan pembantu:bahwa biaya bahan pembantu terkoreksi sebesar Rp.24.672.378,00,dimana dalam nota tertulis bukan nama Penggugat ataupun ada tetapinama perseorangan dikarenakan Penggugat membeli dari toko yangtidak ada/kurang dalam administrasinya;bahwa untuk melengkapi permohonan gugatan ini, bersama ini Penggugatlampirkan fotokopi Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012tanggal 9 November 2012 dan SKPKB PPh 25 Nomor: 00010/206/09/603/11tanggal 3 Maret 2011 Tahun

Bahwa dengan demikian, karena Majelis Hakim tidak berpendapatatas sengketa material dan tidak mempertimbangkan alasanalasanPenggugat atas sengketa material, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mengusulkan untuk tetapmempertahankan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang Penguranganatau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar AtasSKPKB PPh Pasal 25 Nomor: 00010/206/09/603/11 tanggal 03 Maret2011 Tahun Pajak JanuariDesember 2009 tersebut

Putusan Nomor 290 /B/PK/PJK/2013atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) PPh BadanTahun 2006 yang ditetapbkan 4 Mei 2009 dan diterima tanggal 5 Mei 2009dengan alasan :1.Bahwa pajak yang terutang tersebut menurut petugas pemeriksadikarenakan adanya koreksi biaya penyusutan aktiva tetap sebesarRp.2.392.026.491,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp.7.370.764.308,00,sehingga laba fiskal naik sebesar Rp.9.762.790.800,00;Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas pajak, Pemohon Banding tidakmenyetujui

biaya yang tidak bolehdikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak WajibPajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaanpajaknya bersifat final";Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995 tentang Perlakuan Biaya BungaYang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima AtauMemperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atauTabungan Lainnya (Seri PPh

Banding);Bahwa dari hasil penelitian diketahui tidak ada peraturan fiskal yangmewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding)menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam bentuk deposito;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan angka 4 huruf b Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam HalWajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa BungaDeposito atau Tabungan Lainnya ( Seri PPh

Bone telah dicairkan sebesarRp3.814.924.621, setelah dikurangi PPN sebesar Rp311.944.305,dan pph sebesar Rp84.797.635, berdasarkan dokumenpembayaran untuk pencairan kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanJalan (rutin) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 pada DinasPekerjaan Umum dan SDA Kab. Bone namun jumlah dana yang telahdicairkan tersebut tidak didukung dengan catatan jumlah materialyang sebesarnya terpasang dan Rustan ST, selaku PanitiaPengadaan Bahan/Material, Andi Husni G.

Jumlah pembayaran/pencairan dana 3.814.924.621,00berdasarkan bukti kwitansi/oembayaranuntuk 55 paket kegiatan PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan pada DinasPekerjaan Umum dan Sumber Daya AirKabupaten Bone Tahun Anggaran 2014setelah dikurangi PPN dan PPh 2. Jumlah pembayaran yang seharusnya 3.589.274.518,23diterima berdasarkan perhitungan abhlikonstruksi dari Politeknik Negeri UjungPandang 3.

Bone telah dicairkan sebesarRp3.814.14.924.621, setelah dikurangi PPN sebesarRp311.944.305, dan pph sebesar Rp84.797.635, berdasarkandokumen pembayaran untuk pencairan kegiatanRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (rutin) Kabupaten Bone TahunAnggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kab.

Maret 2016menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang terpasang terhadap 55paket kegiatan Rehabilitasi/Pemelihnaraan Jalan (rutin) KabupatenBone Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.589/274.518,23 sedangkanjumlah pengeluaran untuk 55 paket kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan(rutin) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 berdasarkan bukti kuitansipembayaran sebesar Rp3.814.924.621,00 dengan rincian sebagai berikut : ; Biaya bersih; Biaya PPN PphNo Uraian Kotor (rp) fins (rp) setelah PPNotor (r r rR R E dan PPh

Jumlah pembayaran/pencairan dana 3.814.924.621,00berdasarkan bukti kwitansi/pembayaranuntuk 55 paket kegiatan PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan pada DinasPekerjaan Umum dan Sumber Daya AirKabupaten Bone Tahun Anggaran 2014setelah dikurangi PPN dan PPh 2. Jumlah pembayaran yang seharusnya 3.589.274.518,23diterima berdasarkan perhitungan abhikonstruksi dari Politeknik Negeri UjungPandang 3.

No Invoice Tanggal Jumlah Security PPh Penerimaan Tanggalcost Pasal 23 Bank1 002/I 30 = Apr 50.358.000 300.000 (915.600) 49.742.400 26 JunFTP/VW/2010 2010 2010 2. Surat Perintah Kerja Nomor 000858/SPK/MHP/WL1/SABRT/04/10tanggal 01 April 2010 No Invoice Tangga Jumlah Security PPh Penerimaan Tanggal cost Pasal23 Bank1 003/I 31 Mei 40.425.000 262.500 (735.000) 39.952.500 26 JunFTP/V/2010 2010 2010 Halaman 13 dari 112 Peutusan Nomor 1055/Pid.B/2016/PN Plg. 3.

FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP : 02.417.336.1301.000mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : PPh Pasal 25/29 atau PPh Badan Pajak Pertambahan Nilai PPh Pasal 21 PPh Pasal 23Bahwa atas tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang telahdipungut, dan tidak dilaporkannya seluruh faktur pajak pajak keluaran PTFELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1301.000 dalam SPTMasa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012, terhadap wajib pajakPT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1301.000, terhadapwajiob

No Invoice Tanggal Jumlah Security PPh Penerimaan Tanggalcost Pasal 23 Bank1 002/FTP 30 Apr 50.358.000 300.000 (915.600) 49.742.400 26 Jun/IW/2010 2010 2010 5. Surat Perintah Kerja Nomor 000858/SPK/MHP/WL1/SABRT/04/10tanggal 01 April 2010. No Invoice Tanggal Jumlah Security PPh Penerimaan Tanggalcost Pasal 23 Bank1 003/I 31. Mei 40.425.000 262.500 (735.000) 39.952.500 26 JunFTP/V/2010 2010 2010 6.

FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP : 02.417.336.1301.000mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : PPh Pasal 25/29 atau PPh BadanHalaman 29 dari 112 Peutusan Nomor 1055/Pid.B/2016/PN Plg.

Pajak Pertambahan Nilai PPh Pasal 21 PPh Pasal 23> Bahwa atas tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang telahdipungut, dan tidak dilaporkannya seluruh faktur pajak pajak keluaran PTFELICIA TUNAS PERSADA NPWP. 02.417.336.1301.000 dalam SPTMasa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012, terhadap wajib pajakPT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1301.000, terhadapwajib pajak telah dilakukan himbauan dan undangan konseling sebagaiberikut :c. Surat Himbauan :Surat Himbauan no.

31. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka biaya BPHTB, PPH, AJB dan pengurusan balik nama SHM No. 11/BU, SHM No. 4/BU, SHM No. 205/PD. SHM No. 207/PD dan SHM No. 00080 , tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

32. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB, PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4, SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8 Februari 2013 yang diterima oleh Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

33. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pelunasan AJB, PPH (Final), BPHTB, dan pengurusan Balik nama SHM.

.;1 (Satu) Eksemplar Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 31tanggal 27 Desember 2012;1 (Satu) Eksemplar Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17tanggal 7 Agustus 2012;1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka biayaBPHTB, PPH, AJB dan pengurusan balik nama SHM No. 11/BU, SHMNo. 4/BU, SHM No. 205/PD. SHM No. 207/PD dan SHM No. 00080 ,tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn.

LIANGPURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB,PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4,SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8Februari 2013 yang diterima oleh Tn. LLANG PURNOMO sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pelunasan AJB, PPH (Final),BPHTB, dan pengurusan Balik nama SHM.

LIANGPURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB,PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4,SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8Februari 2013 yang diterima oleh Tn. LLANG PURNOMO sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pelunasan AJB, PPH (Final),BPHTB, dan pengurusan Balik nama SHM.

LIANGPURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB,PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4,SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8Februari 2013 yang diterima oleh Tn. LLANG PURNOMO sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 701/Pid.B/2018/PN Jkt.

., dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10%,PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh (Pajak Penghasilan)sebesar 2,5%, selanjutnya diisikan pada dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) pada kolom pos tariff ;Atas dasar harga (nilai pabean) yaitu sekitar USD 140/ton dan klasifikasi postarif 3902.10.200. dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10%, PPN(Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar2,5%, dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut : PIB TGL HS

TanjungJati Utama yaitu menggunakan klasifikasi postarif 3902.10.200, dengan pembebanan beamasuk (BM) sebesar 10%, PPN (PajakPertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh (PajakPenghasilan) sebesar 2,5% ;Mengenai Klasifikasi pos tarif untuk jenisbarang biji plastik Low Density Polyethylene(LDPE) yang diberitahukan dalamPemberitahuan Impor Barang (PIB) denganimportir PT. Tanjung Jati Utama dan PT.

Pasal 22 denganpembayaran bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan olehperusahaan, buku bank dan SSPCP kedapatan sesuai ;1 Pemeriksaan klasifikasi barang : Dari hasil perbandingan antara postarif pada PIB dengan pos tarif yang seharusnya menurut BTBMIkedapatan sesuai ;D Laporan Hasil Audit PT.

JasaKepabeanan (PPJK) yaitu : postarif 3902.10.200.denganpembebanan bea masuk (BM)sebesar10%,PPN(PajakPertambahan Nilai) sebesar 10%dan PPh (Pajak Penghasilan)sebesardiisikan2,5%,padaselanjutnyaPemberitahuan ImpordokumenBarang(PIB) pada kolom pos tariff ;e Atas dasar harga (nilai pabean)yaitu sekitar USD 140/ton danklasifikasi pos tarif 3902.10.200.dengan pembebanan bea masuk(BM) sebesar 10%, PPN (PajakPertambahan Nilai) sebesar 10%dan PPh (Pajak Penghasilan)sebesar 2,5%, dapat dilakukanpenghitungan

Pasal 22 denganpembayaran bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan olehperusahaan, buku bank dan SSPCP kedapatan sesuai ; 4 Pemeriksaan klasifikasi barang : Dari hasil perbandingan antara postarif pada PIB dengan pos tarif yang seharusnya menurut BTBMIkedapatan sesuai ; Laporan Hasil Audit PT.

Koreksi atas Pendapatan Lainlain sebesar Rp. 316.386.243,00Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh Terbanding, pendapatan lainlain yang dikoreksi sebagai tambahan obyek PPN sebagai hasil daripermohonan keberatan dari Pemohon Banding terdiri dari:Audit adjustment No. 2(kurang catat penjualan lainlain) Rp. 274.413.847,00Ekualisasi Pendapatan Lainlain menurut: SPT Tahunan PPh Badan Rp. 731.830.302,00* Dasar penghitungan ekualisasi Selisih Rp. 689.857.906,00Selisih Rp. 41.972.396,00Jumlah Rp. 316.386.243,00bahwa

keberatanPemohon Banding, audit adjustment No. 2 yang diakibatkan kurang catatpenjualan lainlain Tahun 2004, telah Pemohon Banding kenakan PPN danlaporkan di SPT Masa Agustus 2004;bahwa adapun nilai sebesar Rp. 41.972.396,00 yang Terbanding tambahkansebagai obyek PPN, menurut analisa Pemohon Banding berasal dari:Penjualan serap sesuai hasil audit Rp. 2.800.050,00Penjualan lainlain Rp. 10.022.879,00Rugi penjualan aktiva tetap per fiskal Rp (40.202.207,00)Koreksi fiskal atas :Audit adjustment No. 4 (accrual PPh

Bahwa berdasarkan hal di atas maka koreksi Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) yang tidak memasukkan unsur priceadjusment sebagai dasar ekualisasi PPN dan PPh yang bila dapatdiyakini sebagai penjualan ekspor akan menambah DasarPengenaan Pajak (DPP) PPN karena sebelumnya tidak dilaporkandi SPT Masa PPN.Bahwa terdapat dokumen yang diminta dalam proses penelitiankeberatan yang tidak disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sehingga menambahketidakyakinan atas kebenaran

Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapatsengketa terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)berpendapat penghitungan sanksi administrasi bunga penagihan dalam STPBunga Penagihan Nomor : 00003/109/02/218/09 tanggal 18 Maret 2009terhadap SKPKB PPh Pasal 21.

berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1)UndangUndang KUP, dan bukan berdasarkan pokok pajak sepertidisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);12.Bahwa Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat dalam menerjemahkanmaksud dan isi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UndangUndang KUP,karena dalam pertimbangannya menggunakan Dasar Pengenaan Pajakdengan penghitungan kembali sanksi administrasi bunga penagihan sebagaiberikut (Halaman 12 alinea 4 Put. 26602/PP/M.V99/2010): Dasar hutang pajak : SKPKB PPh

Badan Tahun Pajak Nomor : 00097/201/02/212/05 tanggal 23 Maret 2005 dengan jatuh tempo pembayarantanggal 22 April 2005; Pokok Pajak PPh Pasal 21 yang kurang dibayar berdasarkan SKPKB :Rp.2.194.095,00; Penghitungan sanksi administrasi :Masa 22 April 2005 s.d. 12 September 2005 = 5 bulan x 2% xRp.2.194.095,00 = Rp. 219.409,50;Dibulatkan menjadi sebesar Rp. 219.409,00Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 73/B/PK/PJK/201213.Bahwa pengertian pajak yang terutang dalam Pasal 19 ayat (1) UndangUndang

(lima ribu rupiah);Demikian diputus datam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegen Sidoarjo, pada hari : Selasa, tanggat 25 Mei 2010, oleh PPH. SITORUS,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis H.

PPH. SITORUS, SH.MHum.Ttd Panitera Pengganti,2. WAYAN YASA ABADHI, SH.MH. TtdANSORI,

tahanannegara ;5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabudengan berat brutto 0,45 gram setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim denganberat netto 0,0802 gram dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warnaputih, dirampas untuk dimusnahkan ;5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : RABU, tanggal 17 JUNI 2015, oleh kami: PPH

PPH. SITORUS,SH.MHum.II OLOAN HARIANJA, SH.MH. PANITERA PENGGANTI,SUROYO, S.H. MH.Hal. 11

Pencabutan Surat Banding Nomor : 002/AccTax/V/2007tanggal 30 Mei 2007 dan menghapus Permohonan Banding tersebut dari daftarsengketa.Bahwa atas Permohonan Pencabutan tersebut, Pengadilan Pajak telahmenerbitkan Putusan dengan Nomor : Put.11524/PP/M.IX/15/2007 tanggal 24Agustus 2007.Bahwa dengan Surat Nomor : 002/Pajak/Dir/IX/2007 tanggal 12 September2007, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Pengurangan atau Pembatalankepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I atasSKPKB PPh

Karena terhadap Permohonan Keberatan yang Saudara ajukan atas SKPKBPPhBadan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang isinya MenolakPermohonan Keberatan Saudara, maka kedudukan SKPKB PPh Badan tersebuttelah digantikan oleh Surat Keputusan Keberatan tersebut.b.

(sembilan puluh juta rupiah)27 Dan PPh...BuktiBuktiBuktiP.22P.23P.24dan PPh sebesar Rp 27.000.000,00. (dua puluh tujuh jutarupiah); tertanggal 14 April 2013 (Fotokopi dari fotokopi)Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT Sinar Lembatatahun 2013 dengan No. NPWP 017679590921000 untuk PPn30,01% dari paket pekerjaan peningkatan jalan SP.PasakrajaLamauWaiara (segmen WatodiriAtawatung, Multy Years),PPn sebesar Rp 144.048.000,00.

(seratus empat puluh empatjuta empat puluh delapan ribu rupiah) dan PPh sebesar Rp43.214.400,00. (empat puluh tiga juta dua ratus empat belasribu empat ratus rupiah); tertanggal 11 September 2013(Fotokopi dari Fotokopi);Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT Sinar Lembatatahun 2013 dengan No. NPWP 017679590921000 untuk PPndan PPh 5% dari paket pekerjaan peningkatan jalanSP.PasakrajaLamauWaiara (segmen WatodiriAtawatung,Multy Years), PPn sebesar Rp 30.000.000,00.

(tiga puluh jutarupiah) dan PPh sebesar Rp 9.000.000,00. (sembilan jutarupiah) tertanggal 30 Juni 2014 ( Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT Sinar Lembatatahun 2013 dengan No. NPWP 017679590921000 untuk PPndan PPh 56,78% dari paket pekerjaan peningkatan jalanSP.PasakrajaLamauWaiara (segmen WatodiriAtawatung,Multy Years), PPn sebesar Rp 128.496.000,00. (seratus duapuluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam riburupiah) dan PPh sebesar Rp 38.548.800,00.

atas nama PIE TITINSURYANI yang pada tanggal 22 November 2012 dicairkan ke rekeningmilik saksi HENDRIK HANDOKO pada Bank BCA Kantor Cabang GondangDia No.Rek.4551 133375.Bahwa Terdakwa LUDIE ERISTIAWAN KUSUMA,SE bersama SaksiHENDRIK HANDOKO mengajukan Surat No.12/SPP/AMIFTVAnak/XV2012, Perihal : Permohonan Pembayaran tanggal 5 Desember2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan menyertakan InvoicePT.A Man International; Faktur Pajak Standar; Surat Setoran Pajak (SSP)PPN; Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

Dan PPH sebesar Rp.503.738.182,. yangditandatangani oleh YULKASMIR selaku PPK dan RIZKI RIDWANHal.13 Putusan No:39/PID.SUS TPK/2017/PT.DKIPERMANA selaku Dirut PT. A Man International, kemudian pada tanggal 12Desember 2012 diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)No.872284B/018/110 tanggal 12 Desember 2012 sebesarRp.2.854.516.363,.

atas nama PIE TITINSURYANI yang pada tanggal 22 November 2012 dicairkan ke rekeningmilik saksi HENDRIK HANDOKO pada Bank BCA Kantor Cabang GondangDia No.Rek.4551 133375.Bahwa Terdakwa LUDIE ERISTIAWAN KUSUMA,SE bersama SaksiHENDRIK HANDOKO mengajukan Surat No.12/SPP/AMIFTVAnak/X/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran tanggal 5 Desember2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan menyertakan InvoicePT.A Man International; Faktur Pajak Standar; Surat Setoran Pajak (SSP)PPN; Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

Dan PPH sebesar Rp.503.738.182,. yangditandatangani oleh YULKASMIR selaku PPK dan RIZKI RIDWANPERMANA selaku Dirut PT. A Man International, kKemudian pada tanggal 12Desember 2012 diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)No.872284B/018/110 tanggal 12 Desember 2012 sebesarRp.2.854.516.363,.

Foto copy2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib PajakBendahara Pengeluaran LPPTVRI untuk setoran PPh Pasal 23 sebesarRp.503.378.182, (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapanribu seratus delapan puluh dua rupiah), dibukukan tanggal 12 Desember2012.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkasperkara.8. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. Hal.34 Putusan No:39/PID.SUS TPK/2017/PT.DKI10.000 (sepuluh ribu rupiah ;3.

(setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilaiRp.77.658.955. dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.) Setelah dana tersebut masuk ke rekeningPT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu JAINAL MUS memerintahkan LAODE RUSDAMIN menandatangani cek PT.

(setelahdikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp. 20.709.055. dan PPh pasal 22 sebesar 2%sebesar Rp. 4.141.810.), kemudian pada tanggal 18 Maret 2009 ENANGBUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sulamenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0287/SP2DLS/KS/2009yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMALESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan DaerahMaluku Sanana sebesar Rp.202.948.735.

(setelah memperhitungkan PPn sebesar 10%dengan nilai Rp.77.658.955. dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesarRp.15.531.790. serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.) Setelah dana tersebut16masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu JAINAL MUSmemerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT.

(setelah dikurangi PPn sebesar10% sebesar Rp.20.709.055. dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp. 4.141.810.).yang masuk ke rekening JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMALESTARI Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana.Setelah dilakukan pembayaran uang muka tersebut namun PT.

(setelah memperhitungkan PPn sebesar 10%dengan nilai Rp.77.658.955. dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesarRp.15.531.790. serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.) Setelah dana tersebutmasuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu JAINAL MUSmemerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT.

Pengeluaran (BKP) tanggal 11Oktober 2012, SPM No. 932/551/5.1.03.01.100/2012 tanggal 11 Oktober 2012,SPP 1, 2, 3, copy cek BG, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) No.600/55 1/BAP/DPUP/WK/2012 tertanggal 27 Maret 2012, Berita Acara SerahTerima Pekerjaan No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 28 Maret 2012,Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 9Oktober 2012, Berita Acara Pembayaran No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012tertanggal 11 Oktober 2012, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh

1053/5.1.03.01.100/2012 tanggal 02 Juli 2012, SPP 1, 2, 3, copy cek BG,Berita Acara Pemeriksaan No. 600/1053/BAP/DPUPWK/2012 tertanggal 28November 2012, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 600/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 29 November 2012, Berita Acara Prestasi PekerjaanHalaman 19 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN TjkNo. 610/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 18 Desember 2012, Berita AcaraPembayaran No. 600/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 20 Desember 2012,Surat Setoran Pajak PPn dan PPh

PANTAI CERMIN INDAH sebesarRp.19.950.000, yang terdiri dari: Kontrak, SP2D No : 0934/01534/Wk/2012tanggal 09 Juli 2012, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 2 Juli 2012, SPMNo. 932/134/5.1.03.01.100/2012 tanggal 02 Juli 2012, SPP 1, 2, 3, copy cek BG,Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No. 600/01 1/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 24 April 2012, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh,Surat Kuasa Pengambilan Cek;137 Dokumen Pembayaran atas Pekerjaan Rehab Gerbang dan Pagar IslamiCenter kontrak

Halaman 23 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN TjkBerita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No. 600/08/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 23 April 2012, Berita Acara Serah Terima PekerjaanI (PHO) No. 600/138/BASTP/DPUWK/2012 tertanggal 23 April 2012, BeritaAcara Prestasi Pekerjaan No. 610/138/BAPP/DPU/WK/2012 tertanggal 29 Juni2012, Berita Acara Pembayaran No. 600/138/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 02Juli 2012, Sertifikat Bulanan (MC), Foto Dokumen Pekerjaan, Surat SetoranPajak PPn dan PPh

13 Desember 2012, SPP 1, 2, 3, copycek BG, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No.600/08 1/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 27 November 2012, Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 600/910/BASTP/DPUWK/2012tertanggal 27 November 2012, Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 610/910/BAPP/DPU/WK/2012 tertanggal 26 Juni 2012, Berita Acara Pembayaran No.600/910/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 10 Desember 2012, Sertifikat Bulanan(MC), Foto Dokumen Pekerjaan, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh