Ditemukan 13333 data
8 — 5
tersebut sangat kabur dan tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alasan hukum;Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada point 3. c adalah tidak benar, karenabagaimanapun dalam berumah tangga Tergugat selalu mendahulukan keluarga danrumah tangga;Bahwa adalah tidak benar dan tidak beralasan apabila seorahg suami istri yang masihsatu rumah tetapi kemudian tibatiba istri meminta cerai tanpa alasan yang jelas;Oteh karena itu seluruh gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasar hukum dan tidaksesuai dengan ketetuan
12 — 8
., maka telah terbukti menuruthukum bahwa antara Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) sejaktanggal 04 September 2004 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah,sesuai dengan ketetuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.
17 — 9
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keteranganbahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diKabupaten Tanah Bumbu, Pemohon dan Pemohon Il tercatat sebagaiHal. 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PA.Blcn.sebuah keluarga, dan kekuatan alat bukti tersebut memiliki nilaipembuktian yang sama dengan alat bukti P.3 di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksisaksi tersebuttidak bertentangan dengan ketetuan
30 — 11
persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason),meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaaspanggilan Nomor : 175/Pdt.G/2012/MSBna tanggal 24 Oktober 2012, makaberdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diproses dandiputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan makaupaya mediasi untuk memenuhi ketetuan
13 — 9
pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masingmasing calon mempelai; 22222 no ne nnn nen nenMenimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapatdinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namunPasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukunpernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut sertapencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundangundangan dan ketetuan
32 — 0
Tergugat dan menghukum kepadaPenggugat dan Tergugat untuk membagi dua tanah dan rumah tersebutmasingmasing mendapat separuh bagian.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkaraini dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketetuan
11 — 9
PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undangundangnomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketetuan
9 — 7
Anwar bin Abd.Majid.Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat danditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telahterjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinantersebut telah sesuai dengan syareat Islam, maka majelis hakim menilai bahwabukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil danmateril, mempunyai keuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuaimaksud ketetuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
19 — 15
meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon danPegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang telah disediakan untuk itu;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketetuan
24 — 10
berakibatbatalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing masing calon mempelai;Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapatdinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namunPasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukunpernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut sertapencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundangundangan dan ketetuan
13 — 10
untukmembuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya(terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secarahukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, maka terbuktibahwa Pemohon pada saat menikah dengan Pemohon II tidak dalam ikatanperkawinan dengan orang lain;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksisaksi tersebut tidakbertentangan dengan ketetuan
39 — 21
Ismail, lahir di Tanah Bumbu padatanggal 03 Juni 2020 adalah anak kandung dari Pemohon dan PemohonIl yang diajukan dalam perkara asal usul anak ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang kualifikasi saksisaksi tersebut tidak bertentangandengan ketetuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan Ayat (2) RBg., jugamemberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehinggasesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formildapat diterima sebagai alat
26 — 9
dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan mengenai identitasHal. 8 dari 16 Putusan No. 0374/Pdt.G/2016/MS.Bir.Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang telahmemenuhi maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah SyariyahBireuen berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan perkarahak asuh anak terhadap Tergugat, apabila dikaitkan dengan ketetuan
14 — 3
berakibatbatalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masingmasing calon mempelai; Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapatdinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namunPasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukunpernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut sertapencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundangundangan dan ketetuan
35 — 12
Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT)terhadap Penggugat (PENGGUGAT)a: Menetapkan biaya perkara menurut ketetuan hukum yangberlaku;4.
7 — 1
Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahn kedua Undangundang nomor 50 tahun2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketetuan
11 — 6
permohonan Pemohon agar diijinkan untukmenjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBontang patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat segala ketetuan
19 — 18
Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisinan dan pertengkaran yang teruSs menerus antara suami istri dan tidak adaharapan lagi untuk rukun kembali;Menimbang, bahwa dari ketetuan pasalpasal tersebut terdapat beberapa unsuryang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak,yaitu: Adanya alasan terjadinya perselisinan dan pertengkaran yang teruS menerus.
9 — 0
Undangundang Nomor 3 Tahun2006, dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah wewenang PengadilanAgama Karawang, dan pengajuan Permohonan Pemohon a quo secara formildapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, maka telah terbuktimenurut hukum bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon(Termohon binti Enjen) sejak tanggal 11 Januari 2001 telah terikat dalam ikatantall perkawinan yang sah, sesuai dengan ketetuan
16 — 9
bukan sebagaialat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, sertasah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuahpernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti P.3 danHal. 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 0583/Padt.P/2018/PA.BicnP.4 tersebut hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya buktitambahan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksisaksi tersebuttidak bertentangan dengan ketetuan