Ditemukan 10925 data
78 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepemilikan atastanah miliknya yang telah dikuasai, dipelinara dan dinikmatinya sejak dibeliyaitu Sertifikat Hak Milik, dan dalam hal mengeluarkan Sertifikat haruslahsesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan juga berlaku yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, dimana pemohon haruslah melengkapi seluruh persyaratanberupa dokumendokumen pendukung atau alas hak yang mendasari hakkepemilikannya atas tanah tersebut yang menggambarkan kedudukan,letak ukuran luas tanah dan sejarah
287 — 193
saksi pernah belajar dengan Terdakwa di Madrasah TsanawiyahSwasta Islam Darussalam Sontang sampai kelas 3 (tiga);Bahwa saksi belajar dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun ajaran dan 1(satu) tahun sebelumnya saksi dan Terdakwa samasama bersekolah diSekolah Tekhnik (ST);Bahwa saksi dan Terdakwa samasama bersekolah di Sekolah Tekhnik(ST) kemudian berhenti dan pindah ke Madrasah Tsanawiyah SwastaIslam Darussalam SontangBahwa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Islam Darussalam Sontang saksibelajar Fikih, Sejarah
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
141 — 89
Bahwa sejarah penguasaan Para Terbanding atas objek sengketadari sejak Zaman Belanda dan telah berdiri Radar Laut Sein Post yangdioperasikan oleh Angkatan Laut Hindia Belanda. Pada tahun 1942 masaPerang Dunia kelIIl, Pulau Sabang termasuk Sein Post dikuasai olehJepang. Setelah Perang Dunia keII berakhir pada tahun 1945, Seint Postdikuasai kembali oleh Belanda.b.
107 — 37
Namun sebaliknya vide bukti bertanda P01 yang ditanda tangani oleh Camat Perbaungan tidak melalui prosedursebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran, karena tidak ditandatangani oleh temansebatas, tidak diketahui oleh Lurah Tualang dan tidak ditandatanganioleh Kepala Lingkungan VI, sehingga sangat tidak beralasanmenyatakan bukti tersebut menjadi alas hak terhadap objek perkara.Bahwa, jika dilihat dari fakta sejarah penguasan fisik, tanah objekperkara
I Made Surenaya
Tergugat:
1.Marianne Andriessen
2.Frederik Hendrik Van Dorst
3.I Made Dharma Tanaya,SH
72 — 49
alasanSurenaya (Penggugat) berhenti bekerja di Villa tersebut; Bahwa saat Penggugat (Made Surenaya) bekerja di Villa tersebut saksi pernahdiperlihatkan suratsurat berupa sertifikat Villa tersebut atas nama Penggugatyang terletak di Desa Kayu Putih; Bahwa saksi mengetahui Penggugat (Made Surenaya) selama pernah bekerjadi Villa Kembang Kertas, Penggugat di beri kepercayaan oleh Tergugat danTergugat Il untuk mengelola Villa tersebut, dan Penggugat tinggal di Villatersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sejarah
640 — 258
V 17 yaitu Akta Jual Beli SeroNo. 61 tanggal 19 Desember 2008 , Bukti mana bagi Majelis tidak mempunyai nilai pembuktian karena buktitersebut hanyalah membuktikan latar belakang sejarah kepemilikan saham pada Turut TERGUGAT sebelumdiambil alin oleh PENGGUGAT, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mematahkanbukti Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap bukti Bukti T. Ill, IV, VI, VII, VIII, X11 10 dan T.
V 19 yaitu Akta Jual Beli Sero No. 63 tanggal 19 Desember 2008Bukt mana bagi Majelis tidak mempunyai nilai pembuktian karena bukti tersebut hanyalah membuktikan latarbelakang sejarah kepemilikan saham pada Turut TERGUGAT sebelum diambil alin oleh PENGGUGAT,sehingga bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mematahkan bukt' Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T. Ill, VV, VI, VII, VII, XII 12 dan T.
V 22 yaitu AktaJual Beli Sero No. 66 tanggal 19 Desember 2008, Bukti mana bagi Majelis tidak mempunyai nilai pbembuktiankarena bukti tersebut hanyalah membukitkan latar belakang sejarah kepemilikan saham pada TurutTERGUGAT sebelum diambil alin oleh PENGGUGAT, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagaidasar untuk mematahkan bukti PenggugatMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T. Ill, IV, VI, VII, VIII, XII 15 dan T.
600 — 306
1945 Banyuwangi sesuaimaksud diatas telah membawa perubahan sikap secara fundamental padasebagian terbesar unitunit pendidikan untuk kembali kepada khittahnya, yaknikembali bernaung dibawah bendera YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yangtelah mendirikan dan melaksanakan pengelolaan unitunit tersebut sebelumnya.Terhadap kenyataan ini, Tergugat Intervensi sebagai orang tua seolah diingatkankembali oleh anakanak muda tentang " JASMERAH " suatu ajaran Bung Karnokepada bangsa ini untuk tidak melupakan sejarah
KotaMalang, yang merupakan perubahan dari akta nomor 22 tertanggal 09 Juni 2010, yangmerupakan perubahan dari akta 53 tertanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat dihadapanHeru Ismadi, SH Notaris di Banyuwangi, yang merupakan perubahan dari akta no 6tertanggal 1 Agustus 2002 (vide alat bukti T.ll, T.Ill, T.IV, T.V, T.VI, T.VIl, T.VIIl, T.IX,T.X, T.Xl, T.XIl, T.XIll, T.XV (Tergugat Intervensi) 73);Menimbang, bahwa pendirian Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17Agustus 1945 Banyuwangi tidak terlepas dari sejarah
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
54 — 35
Tentang Turut Tergugat , Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat IIIBahwa kedudukan Hukum Turut Tergugat , Turut Tergugat Il dan TurutTergugat Ill pada perkara aquo mempunyai tanggungjawab yang sangatbesar dalam sejarah terbitnya alas hak yang di dalilkan oleh ParaPenggugat maupun terbitnya SHP No. 02/2017.Bahwa sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat yaitu sebagaiberikut:1) Tentang dalil dasar kepemilikan tanan Para Penggugat padaHalaman 3 dan 4 yang mendalilkan:a) Penggugat memiliki tanah berdasarkan
BandarUdara Sibisa tanggal 2 Agustus 2017, dan Keputusan Menteri KeuanganNomor: 57/KM.6MWKN.O2/KNL.04/2020 tentang Penetapan StatusPenggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan tanggal 12Agustus 2020; Bahwa Tergugat II tidak ada kaitannya dengan proses penerbitan SHPNo. 02/2017 tetapi Tergugat Il mendapat tugas untuk melakukanpembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Sibisa; Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Illmempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam sejarah
90 — 33
Buku Sejarah sebanyak 3 judul @ 2 set = 6 bukup. Buku Sosiologi sebanyak 5 judul @ 2 set = 10 buku.q. Buku Seni Budaya sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku.Buku Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan sebanyak 3 judul @ 2set = 6 buku s. Buku tekhnologi Informasi dan komunikasi sebanyak 1 judul@ 2 set = 2 buku. 3.
seharusnya jumlah buku yang di terima olehSMP Angkasa Kupang ; Yang di gunakan sebagai acuan untuk menghitung jumlah buku yang diterima oleh SMP Angkasa Kupang adalah daftar lampiran nama buku yang diberikan bersama Berita Acara Penyerahan Barang ;e Kami melakukan penghitungan bukubuku tsb. pada bulan Maret 2011dan dari jumlah 1.889 eksemplar tsb. terdapat kekurangan sebanyak 3 judulbuku yaitu :e Bahasa Indonesia 1 judul yaitu LIPU ;e Penjas 1 judul yaitu mengenal bahaya narkoba ;e Mulok 1 judul yaitu sejarah
sebanyak 2 judul buku @ 2 set dengan nilaiRp. 84.800,Bahasa inggris sebanyak 2 judul buku @ 2 set dengan nilai Rp.59.400,Matematika sebanyak 1 judul buku @ 2 set dengan nilai Rp.88.600,Fisika sebanyak 6 judul buku @ 2 set dengan nilai Rp. 453.600.Kimia sebanyak 1 judul buku @ 2 set dengan nilai Rp. 59.800,Biologi sebanyak 1 judul buku @ 2 set dengan nilai Rp. 335.000.Ekonomi sebanyak 2 judul buku @ 2 set dengan nilai Rp.66.000,Geografi/atlas sebanyak 33 judul buku @ 2 set dengan nilai Rp.3.603.800,Sejarah
1301 — 2334
2010 tanggal 01 oktober 2010 perihal Peninjauan Kembali Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi;Dikembalikan kepada BURHANUDIN BB No.10: 1 (satu) undel fotokopi buku Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Kronologis Penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah (AHB);Dikembalikan kepada KAHAR HARIS BB No.11: 1 (satu) bundel dokumen tentang Kronologis Izin Usaha Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah;Dikembalikan kepada BURHANUDIN BB No.12: 1 (satu) lembar Sejarah
Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIe BB No.12: 1 (satu) lembar Sejarah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi No. 600 Tahun 2010 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH;e BB No.13: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rincian Perblok IUP PT. AHBTahun 2014;e BB No.14: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Daftar Kepemilikan IUP;e BB No.15: 2 (dua) lembar print out Dokumen Pendukung Izin UsahaPertambangan PT Anugrah Harisma Barakah Kec.
Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIProvinsi Sulawesi Tenggara perihal Kronologis Penerbitan IUP PT AnugrahHarisma Barakah (AHB);Dikembalikan kepada KAHAR HARISe BB No.11: 1 (satu) bundel dokumen tentang Kronologis Izin UsahaPertambangan PT Anugrah Harisma Barakah;Dikembalikan kepada BURHANUDINe BB No.12: 1 (satu) lembar Sejarah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi No. 600 Tahun 2010 PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH;e BB No.13: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rincian Perblok IUP PT.
Bombana Nomor:3385/84.03/DBM/2010 tanggal 01 oktober 2010 perihal PeninjauanKembali Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi;Dikembalikan kepada BURHANUDINBB No.10: 1 (satu) undel fotokopi buku Sekretariat DaerahPemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Kronologis Penerbitan IUPPT Anugrah Harisma Barakah (AHB);Dikembalikan kepada KAHAR HARISBB No.11: 1 (satu) bundel dokumen tentang Kronologis Izin UsahaPertambangan PT Anugrah Harisma Barakah;Dikembalikan kepada BURHANUDINBB No.12: 1 (satu) lembar Sejarah
1.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
H. ANDI DODY HERMAWAN, S.E.
174 — 78
Tahun 2016 Dusun Pangondoang Tadui
- Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Pangondoang Tadui
- Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Dusun Pangondoang Tadui
- Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 Dusun Pangondoang Tadui
- Dokumen P.4 (Lampiran)
- Dokumen Catatan Sejarah
211 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1555 K/Pdt/2016Penuntut Umum di kantor Aspidum DKI Jakarta pada sekitar tanggal 26Maret 2013, setelah dijelaskan langsung oleh Penggugat sejarah pacaranselama 4 (empat) tahun sejak Oktober 2008 hingga Mei 2012, bagaimanaPelapor saudari Safersa Yusana Sertana sering kumat (makan kunci,membenturkan kepala, menendang partisi kamar sampai jebol, berupayamau bunuh diri dengan cara melompat dari jendela apartemen, makan obattidur satu botol, mau menabrakan diri dengan menggunakan mobil) dandiperlinatkan
pemeriksaan rekayasa apalagi pihak lawan(Pengacara Lucas, S.H.) diketahui dan sering diberitakan di berbagai mediamerupakan mafia hukum yang diduga sering melakukan suap kepada hakimdi tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung (vide bukti P45);Bahwa pada pertemuan kami selaku Pengacara, Penggugat dengan ibuHappy Hadiastuty, S.H., C.N. selaku Aspidum Kejati DKI dan 2 orang JaksaPenuntut Umum di kantor Aspidum DKI Jakarta pada sekitar tanggal 26Maret 2013, setelah dijelaskan langsung oleh Penggugat sejarah
67 — 17
tangan Pemohon yaitu Pak H.Dididan Aman Suherman;Bahwa apabila pada tahun yang sama ada permohonan yang sama makasesuai tupoksi kesekretariatan Desa, mereka akan memprosesnya;Bahwa pada saat itu ada kondisi yang sama yang meminta hal yang samatanpa surat Kuasa, bahwa untuk pembuatan warkah ada, tapi kondisinya tidakseperti yang ini;Bahwa saksi mau melayani tanpa surat kuasa karena saksi percaya samaSekretaris Desa yang mengatakan bahwa syarat dan prosedurnya telahterpenuhi;Bahwa saksi tidak tahu sejarah
LILIK SUGIHARTO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
95 — 9
KAIlainnya bervariasi, ada yang habis masa kontrak tahun 2005, 2013,2014 dan sampai sekarang belum ada perpanjangan kontrak; Bahwa Saksi tidak tahu sejarah Penggugat bisa menempati rumahdinas PT. KAI; Bahwa aset rumah dinas PT. KAI ada sekitar 130 (Seratus tiga puluh)rumah di Jalan Sukokaryo Madiun. Rumah tersebut tidak knusus untukpegawai PT. KAI tetapi bisa disewakan untuk umum; Bahwa Saksi melihat data sejak tahun 2018 bahwa kondisi rumahdinas PT.
1.I Dewa Ketut Oka Merta
2.Dewa Nyoman Ngurah Swastika
Tergugat:
1.Dewa Nyoman Oka
2.Dewa Nyoman Putra
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Didis
2.Supadi
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
84 — 55
Are senilai Rp. 3.000.00, (Tiga Juta Rupiah), selama 20 (DuaPuluh Tahun) dari tanggal 15 Maret 2000 sampai dengan 15 MAret2020 sebagaimana Surat Perjanjian Tentang Sewa Kontrak Tanah,tertanggal 15 Maret 2000.Halaman 15 dari 92 HalamanPutusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PN Gin2) Dengan SUPADI (TURUT TERGUGAT II), tanah seluas + 1 aredari tahun 2008, yang diperpanjang setiap tahunnya sampail saat ini(10 tahun lamanya) dengan nilai sewa terakhir Rp. 1.700.000, (SatuJuta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).Berdasarkan sejarah
Terbanding/Tergugat : PT.PERTIWI LESTARI
54 — 19
Bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum Tergugat adalahpemilik yang sah atas SHGB No. 5 / Margamulya, dan Penggugatbahkan tidak memiliki sejarah hukum apapun atas kepemilikansebagian tanah dalam SHGB No. 5 / Margamulyatersebut,Hal. 84 dari 87 Hal, Putusan No. 596 / PDT / 2019 / PT.
2918 — 2639 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan tidaktersedianya cukup anggaran dalam bidang pendidikan yang dialokasikan dalamAnggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), maka didirikanlah Tergugat II(Yayasan Supersemar) dengan niat yang sangat mulia, guna membantu NegaraRepublik Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;Bahwa dalam gugatannya halaman 4 poin 1.3, Tergugat pernahmenjadi kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia (tahun1967 sampai dengan tahun 1998), adalah benar. tidak pernah ada suatuprecedent dalam sejarah
Terbanding/Penuntut Umum : Ali fikri
210 — 97
karena mendapatkeuantungan dalam pekerjaannya dan menyiihkan sebagian untukSatuan Dinas yang saya menjadi Kepala Dinasnya, uang itupundigunakan untuk operasional kepentingan dinas baik secarakeelembagaan maupun person untuk membantu pihakpihak yangmembutuhkannya, uanguang yang saya terima tersebut adalahmerupakan uang terimakasih yang di berikan kepada saya yang sudahmenjadi hal lumrah atau biasa terjadi saat saling membantu dalampekerjaan dan hal itu merupakan kebiasaan yang teruS menerussepanjang sejarah
Bahwajuga pemberian hadiah, apalagi hadiah lebaran yang dikenal denganTunjangan Hari Raya (THR) bagi orang muslim yang di berikan olehrekan kerja kepada pejabat yang merayakan hari raya lebaran, adalahmerupakan kebiasaan dan budaya yang sudah sejak dahulu kala,sejak lama terjadi secara terus menerus dalam sejarah kehidupanmanusia, sehingga hal tersebut seharusnya demi kiemanusiaan danperadaban manusia tidak patutlan dimasukan kedalamtindakkejahatan korupsi.
231 — 204
Plato mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpaadanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya,keadilan dan ketidak adilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitasyang mengacu pada harkat dan martabat manusia;Friedman mengatakan Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentanghukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukanapa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)Scholten mengatakan Penentuan mengenai
89 — 62
Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).e Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang Pihak yang digugat, karenaPenggugat tidak mengikutsertakan Bupati Kabupaten Langkat sebagaiPihak yang telah memberi informasi tertulis yang ditebuskan kepadaTergugat dan II tentang adanya klaim atas tanah seluas 714 Hadengan PT.Serdang Hulu, dan Penggugat juga tidakMengikutsertakan Pemilik Lama (Adi Wijaya) sebagai pemilik pertamayang juga merupakan pelaku sejarah dari PT.Serdang Hulu sebabpada tahun 2007