Ditemukan 4023628 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-04-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2022 Tanggal 6 Juli 2022 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
129 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
Register : 08-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 — BUPATI KABUPATEN GARUT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT;;
138 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN GARUT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT;;
Register : 21-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2071 B/PK/PJK/2023 Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
47 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4705 B/PK/PJK/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG VS PT. KENCANA GRAHA PERMAI;
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG VS PT. KENCANA GRAHA PERMAI;
PUTUSANNomor 4705/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KETAPANG, tempat kedudukan di Jalan JenderalUrip Sumoharjo Nomor 66 Ketapang 78851;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KENCANA GRAHA PERMAI, beralamat di JalanBrigjend Katamso Nomor 88 RT 026 RW 006, Sukaharja,Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,dengan alamat korespondensi di Sinar Mas Land PlazaMenara II Lantai
Register : 21-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2070 B/PK/PJK/2023 Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
Register : 07-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/TUN/KI/2019 Tanggal 21 Nopember 2019 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
PUTUSANNomor 617 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Jalan Dr.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT.01, RW.03 Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang Kami ajukan;2.
sebagai akibat timbulnya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 September2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat: Bahwa Informasi mengenai salinan/fotokopi SuratPertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayaran paket/kegiatanswakelola tahun anggaran 2017 pada Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H., dan H.
Register : 21-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 B/PK/PJK/2023 Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — ARGO MANUNGGAL SAWITINDO VS BUPATI KABUPATEN KETAPANG
95 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARGO MANUNGGAL SAWITINDO VS BUPATI KABUPATEN KETAPANG
PUTUSANNomor 615/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT AGRO MANUNGGAL SAWITINDO, beralamat di JalanMelawai Raya No. 10 Blok M, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta 12160, yang diwakili olehBagus Sulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI KABUPATEN KETAPANG, tempat kedudukan diJalan Jenderal S.
Mahyudin, M.Si,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BadanPendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor144/1764/Hukum/2020, tanggal 13 Agustus 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
Register : 27-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — JUNIAR A VS BUPATI KABUPATEN SIMEULUE;
67 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUNIAR A VS BUPATI KABUPATEN SIMEULUE;
JUNIR A, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Beringin Desa Salur, Kecamatan TeupahBarat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Azwir, S.H,,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor AsosiasiPengacara Pengadaan Indonesia (APPI), beralamat di KotaBanda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN SIMEULUE, tempat kedudukan diJalan Teuku Umar Sinabang, Kabupaten Simeulue
M.Junir A, jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Simeulue, jabatan baru Kepala Bidang (Kabid)Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan(Bakesbangpol), dan khusus pada lampiran nomor urut 42 atas namaHusin Alim, jabatan lama Kepala Bagian Administrasi KesekretariatanKeuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baruSekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenSimeulue (dulu dijabat oleh Drs. M.
M.Junir A, jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid)Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan(Bakesbangpol), dan khusus pada lampiran nomor urut 42 atas namaHusin Alim, jabatan lama Kepala Bagian Administrasi KesekretariatanKeuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baruSekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenSimeulue (dulu dijabat oleh Drs. M.
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2023 Tanggal 16 Mei 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
122 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2571 B/PK/PJK/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — BUPATI KABUPATEN KOTABARU vs PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA;
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN KOTABARU vs PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA;
PUTUSANNomor 2571/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KABUPATEN KOTABARU, tempat kedudukan diJalan Pangeran Hidayat, Nomor 5, Kotabaru, KalimantanSelatan 72111;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Rajudinnoor, S.H.
., dan kawankawan, Pegawai Negeri Sipil pada KantorPemerintah Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/01/KUM, tanggal 29 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SINAR KENCANA INTI PERKASA, beralamat di JalanSungai Panci, Batulicin, Kalimantan Selatan, AlamatKorespondensi di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30,Jalan MH.
Membatalkan Surat Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/III2016 tanggal 1Maret 2016 mengenai Tanggapan Permohonan Keberatan atasSKPDKB BPHTB tidak memenuhi persyaratan formal atau tidak dapatdipertimbangkan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru' DinasPendapatan Daerah;3.
Putusan Nomor 2571/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Dinas Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/II2016tanggal 1 Maret
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KABUPATEN KOTABARU;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 6 dari 8 halaman.
Register : 02-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/KI/2020 Tanggal 13 Februari 2020 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
140 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang kami ajukan;2.
Memerintahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untukmencatat Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi kedalam daftar hitam dan mengumumkannya di seluruh Komisi InformasiProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;4.
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 06-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/TUN/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN VS H. JUNAIDI;;
214 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN VS H. JUNAIDI;;
Register : 06-06-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/TUN/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 — RUBIANTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA;;
144 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUBIANTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA;;
Register : 13-11-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2023 Tanggal 9 Januari 2024 — BUPATI KABUPATEN DAIRI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI;;
206 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN DAIRI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI;;
Register : 23-04-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2021 Tanggal 9 September 2021 — DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG., 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG;
292 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
292 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG., 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG;
Putus : 08-08-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2024 Tanggal 8 Agustus 2024 — BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI;;
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI;;
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2023 Tanggal 12 Desember 2023 — KAMARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
68 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAMARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2024 Tanggal 27 Februari 2024 — JUNAIDIN YAMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA;;
102 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUNAIDIN YAMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA;;
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
107 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
Daerah Tingkat Il Kutai dan Kabupaten DaerahTingkat Il PASIR.
Makadengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, daerahKabupaten Pasir berkurang seluas Kabupaten Penajam Paser Utara.Bahwa batas Kabupaten Pasir dengan Kotamadya Daerah Tingkat IlBalikpapan dapat dilihat dari Peta Peraturan Pemerintah R.
bukti P4); Bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari sebagian(pemekaran) Wilayah Kabupaten Pasir di wilayah Kalimantan Timur,dan luas wilayah Kabupaten Pasir seluas 11.063,94 km2 berdasarkanHalaman 23 dari 50 halaman.
Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir..
PPCI tidak melampauibatas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.9.