Bahwa awalnya Tergugat mentaati pengaturan hak asuh anak dalamperjanjian tersebut, akan tetapi pada tanggal 7 Maret 2016 pada saat anakgiliran akan tinggal bersama dengan Penggugat, ternyata Tergugat kembalitelah menjemput anak dari sekolah sebelum menyelesaikan jamsekolahnya dan langsung membawanya ke rumah Tergugat, padahal saatitu berdasarkan pengaturan dalam poin 20 perjanjian adalah jadual gilirananak untuk tinggal bersama dengan Penggugat selama seminggu,sehingga akibat tindakan Tergugat tersebut

otomatis poin 54 Perjanjian (vide P3/T1)jelas berlaku dan mengikat para pihak yang artinya perjanjian ini hanyabisa dibatalkan apabila disepakati bersama oleh Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi dan dibuatkan surat pembatalan penanjiannya, ataubatal menurut hukum setelah anak Tetahi Taal Cowen Davies berusia 21tahun atau telah dewasa sehingga berhak menentukan jalan hidupnyasendiri;Berdasarkan ketentuan poin 20 perjanjian (vide P3/T1), pada hari Senintanggal 7 Maret 2016 seharusnya adalah giliran dan jadual

Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih KecamatanWedung Kabupaten Demak telah menyusun jadual pendaftaran calonPerangkat Desa Kedungmutin Kecamatan Wedung Kabupaten DemakProvinsi Jawa Tengah dengan formasi Sekretaris Desa, Staf UrusanKeuangan, JOQODOY0; 22 nnen nn nn nn nn nn nn enna ne nnen nn nene anne3.

,M.Si dari Fakultas Ilmu Sosial dan PolitikUniversitas Indonesia selaku Ketua Panitia;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Daerah KabupatenDemak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan DanPemberhentian Perangkat Desa, Tim Pengisian melaksanakanPenyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksikemampuan Calon Perangkat Desa;Bahwa selanjutnya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa KedungmutihKecamatan Wedung Kabupaten Demak menetapkan jadual ujian seleksiPengangkatan Perangkat

Panitia tidak konsisten terhadap jadual ujian seleksi, yaitu ujianpraktek penulisan naskah yang seharusnya diselenggarakan padatanggal 24 Februari 2018 ternyata diubah menjadi tanggal 25Februari 2018 dan dijadikan satu jadualnya dengan ujian wawancara;Bahwa setelah pelaksanaan proses seleksi calon Perangkat Desa yangdilaksanakan pada tanggal 2225 Februari 2018, maka pada tanggal 28Februari 2018 sekira jam 17.00 WIB, Panitia Pengangkatan PerangkatDesa Kedungmutihn Kecamatan Wedung Kabupaten Demakmenyerahkan

Jadual Penarikan dan Angsuran kredit dari maksimum kredit adalahseperti yang tercantum di dalam lampiran perjanjian ini dan lampirantersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dariperjanjian kredit ini;2.

Jika jadual Penarikan dan Angsuran kredit ini tidak dibuatsebagaimana yang ditentukan ayat (1) Pasal ini, maka penarikandapat dilakukan setiap saat dan waktu pembayaran kembali kredit iniadalah sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 perjanjian kreditini;e Pasal 20 ayat (1):Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjiankredit ini, Bank berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut olehpenerima kredit dan mengakhiri jangka waktu kredit, sehingga penerirnakredit wajib membayar

RIDUWAN, olehkarena itu masingmasing dengan Pidana Penjara,selama 1 (satu) tahun dandenda masingmasing sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;Menetapkan para Terdakwa ditahan;Menetapkan barang bukti berupa Foto Copy dokumen terdiri dari :1 ( satu ) lembar Jadual kegiatan rombongan ( bus pariwisata ) PO AKAS IlNNR No.

Pol N7188US, periode tgl 16102011 s/d 18102011;1 ( satu ) lembar Jadual kegiatan rombongan ( bus pariwisata ) PO AKAS IlNNR No. Pol N7061US, periode tgl 16102011 s/d 18102011;1 ( satu ) lembar Jadual kegiatan rombongan ( bus pariwisata ) PO AKAS IlNNR No. Pol N7375US, periode tgl 16102011 s/d 18102011;1 ( satu ) lembar bukti order bus pariwisata dengan tg!

Indonesia.Setiap Bank dalam hal melakukan tindakan operasional wajib tundukkepada aturanaturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia danatau Otoritas Jasa Keuangan (OJk).Dalam ketentuan yang mengatur mengenai tindakan restrukturisasidiatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan :Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukanBank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yangdilakukan melalui:a) penjadualan kembali, yaitu perubahan jadual

pembayarankewajiban Debitur atau jangka waktu;b) persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atauseluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas padaperubahan jadual pembayaran, jangka waktu, dan/atauHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT YYK19persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkutperubahan maksimum plafon Kredit; dan/atauc) penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredityang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dankonversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuranbunga menjadi

Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar dan bensin tersebut danmenyimpannya di belakang rumah Terdakwa bukan bermaksud menimbun,tetapi pada saat itu BBM jenis solar dan bensin tersebut sangat langka di SPBUdan kalaupun ada selalu mengantri panjang, sedangkan untuk pengangkutansemen harus rutin dan sesuai jadual dan harus memenuhi target penjualansemen sehingga Terdakwa melakukan pembelian BBM solar dan bensin hanyauntuk lancarnya usaha yang Terdakwa jalankan (agar tidak terkendala);6.

Penjadualan kembali, yaitu perubahan jadual pembayaran kewajiban debitur ataujangka waktu.b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yangtidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu dan atauHalaman 11 Putusan No. 7/Pdt.G/2013/PN.Kds.persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafonc.

Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolutePengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Banjarnegara;Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelasmengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telahmendengarkan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon dimana masingmasing saksitersebut telah memberikan keterangan saling mendukung saling bersesuaian yangpada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonislagi sering terjadi perselisihan jadual

Penggugatsesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukupdisebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan MahkamahAgung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat;Menimbang, bahwa oleh karena tergugat pernah hadir dipersidangan,maka perkara ini Secara hokum harus diperiksa dan diputus secara kontradikturMenimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakankarena Tergugat tidak hadir pada saat jadual

Kemudian setelah angkaangka tebakan tersebut Terdakwa kirim kepada NAINGGOLAN AliasROBOCOP (DPO) lalu pembeli/pemasang tinggal menunggu jadual keluarputaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahulangka tersebut keluar dari NAINGGOLAN Alias ROBOCOP (DPO) yangmengirimkan SMS kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyetorkanHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN.

Kemudian setelah angkaangka tebakan tersebut Terdakwa kirim kepada NAINGGOLAN AliasROBOCOP (DPO) lalu pembeli/pemasang tinggal menunggu jadual keluarputaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahuiangka tersebut keluar dari NAINGGOLAN Alias ROBOCOP (DPO) yangmengirimkan SMS kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyetorkanhasil pasangan nomor tersebut kepada NAINGGOLAN Alias ROBOCOP(DPO) sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis yangdisetorkan 2 (dua) kali dalam seminggu

Panitia Sertifikasi Guru yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ,kemudian Tjasah yang telah disahkan Perguruan Tinggi yang mengeluarkan akandiverifikasi dan apabila dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) akan dikirim ke LembagaPenjamin Mutu Pendidikan dan Lembaga Pendidikan TenagaKependidikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan bahwa : Pada Tahap PersiapanPenilaian Portofolio/verifikast dokumen, pelaksana PLPG, PSG Rayon LPTKmelaksanakan kegiatan diantaranya : (4) Penentuan tempat dan jadual

Dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa tugas utama LPTK /Tergugat/Terbandingadalah menentukan tempat, jadual, dan pelaksanaan PLPG, apabila LPTK berkehendakuntuk melakukan verifikasi data kembali yang notabene sudah dilakukan oleh PSG diDinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, maka verifikasi hanya dapat dilakukan pada awalatau sebelum pelaksanaan PLPG dan harus dalam bentuk keputusan bersama (videhalaman 25 huruf h bukti P31 ) tindakan

Karya PutraBorneo, kami akan melaksanakan pembayaran kewajiban kepada BankMandiri dengan total tagihan sebesar Rp281,099,798,470,00 denganketentuan sebagai berikut: Hutang pokok sebesar Rp273.128.53.653,00 akan dilunasi dalamjangka waktu 36 bulan sejak tanggal akte penetapan putusanhomologasi dengan jadual angsuran sebagai berikut:. Bulan ke1 s.d ke6: Rp1.000.000.000,00 per bulan;. Bulan ke7 s.d ke12: Rp2.500.000.000,00 per bulan;. Bulanke13 s.d ke18: Rp3.500.000.000,00 per bulan;.

Kepada kreditur konkuren leasing Untuk angsuran leasing yang masih tertunggak sampai denganangsuran periode bulan Desember 2014, kami akan mengajukanrestruktur pembayaran tunggakan angsuran tersebut yang dimulaipada bulan Maret 2015, dengan perhitungan pembayarannyaberdasarkan prosentase terhadap nilai tunggakan tersebut sesuaidengan jadual sebagai berikut: fan15 Febt5 NMardS Ape15 Maye35 i funt5 Juld5 AugI5 Sep15 + Oct15 NoviS Deci5 Masiikas tang 4 Z 3 4 5 6 7 B 5 0 il 12Tunggakan Angsuran Leasing

No. 186 K/Padt.SusPailit/2015 Untuk angsuran leasing yang masih berjalan tidak dilakukanrestruktur, akan menyesuaikan dengan jadual pembayaran yangsudah disepakati;b.

(foto copy sesuaidengan aslinya);BuktiP3 : Surat Persetujuan KPM Mini Cooper Type Countryman LtdEdition, Nomor 87/OL/KPM/V/2012, tanggal 08 May 2012dengan lampiran Jadual Angsuran Pokok Hutang. (foto copysesuai dengan aslinya);BuktiP4 : Kwitansi Pembayaran DP atas Pembelian 1 (satu) Mobil MiniCooper Countryman Launch Edition, Nomor 000299, tanggal09 Mei 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 dimana dalam butkitersebut menerangkan bahwa Tergugat II telah melakukan pemesanan 1 (satu)buah Kendaraan Nomor 000276, tanggal 2922012, yang selanjutnya diikutidengan permohonan kredit pemilikan mobil yang diajukan oleh Tergugat ,kemudian mendapat persetujuan dari Penggugat sebagaimana bukti P.3. berupaSurat Persetujuaan KPM Mini Cooper Type Countryman Ltd Edition, Nomor 87/OL/KPM/V/2012, tanggal 08 Mai 2012 dengan lampiran Jadual Angsuran PokokHutang

2012;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Perjanjian FasilitasKredit Pemilikan Mobil Nomor : 02540PKA001543, tanggal 21 Mei 2012, antaraPenggugat dengan Tergugat yang kemudian disetujui olen Tergugat II MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji(Wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Surat PersetujuanKPM Mini Cooper Type Countryman Ltd Edition, Nomor 87/OL/KPM/V/2012,tanggal 08 Mei 2012 dengan lampiran Jadual

Purworejo sesuai denganketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedomanpelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintaha. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;c. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuanmengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri danpeningkatan pemberian kesempatan bagi usahakecil termasukkoperasi kecil, serta kelompok masyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual, tata carapelaksanaan

Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan sistem hargasatuan maka harga satuan, jadual dan tempat pengiriman sertaperkiraan jumlah barang harus ditetapkan.Zl1.c. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006Lampiran Bab Il tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa YangMemerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D nomor 4. PengadaanBarang huruf h. Serah Terima Barang :.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimanadiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015tentang Tahapan, program, dan Jadual Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota;6.

PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2015, dan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, dan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Programdan Jadual

Pasal 42A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) , jo.Pasal 43 ayat (1), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadual PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikotadan Wakil Walikota. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dimana sebenarnya bakal Pasangan Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah,S.Sos., M.M., dan Wakil Bupati H.

Jadual tutorial minimal 2 hari per minggu ; c. Sarona don prasarana pembe/ajaran ; b.

Bahwa perbuatan selingkuh Tergugat tersebut, Penggugatketahui awalnya dari kecurigaan Penggugat karena seringkehilangan uang dan Tergugat sering pulang terlambat,setelah Tergugat pamit piket, Penggugat berusaha ngecekkebenaran Terguat ke POLSEK Durenan, ternyata menurutketerangan petugas piket bahwa benar hari itu TergugatPUTUSAN PA.TL No 0494/Pdt.G/2009/PA.TL, halaman 2 dari 14halamanada jadual piket, tetapi ia keluar dan tidak ada diPolsek tersebut, dan setelah ada laporan Pengugattersebut, baik

Penggugat juga telah mengingatkan Para Tergugat, baik secaralisan maupun tertulis, untuk tidak menahan atau menghalangiKapal Penggugat bertolak dari Pelabuhan Panjang, BandarLampung, karena Penggugat telah mempunyai jadual pelayaranlain yang tidak bisa dilanggar karena akan menyebabkantuntutan hukum terhadap Penggugat dari berbagai pihak yangdirugikan akibat keterlambatan pelayaran Kapal tersebut. ;6.

Kerugian immaterial Penggugat akibat adanya tindakanmelawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat denganmenahan atau menghalangi Kapal Penggugat bertolak ke luardari pelabuhan Panjang, sehingga menyebabkan reputasipenggugat sebagai salah satu perusahaan pelayananterkemuka di Korea selatan dihadapan rekan bisnisnyamenjadi tercoreng karena jadual pelayaran kapal menjaditerlambat.Kerugian Penggugat adalah sekurangnya sebesarUSD 300.000 (Tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat)Atau keseluruhannya sekurang

Panitia Sertifikasi Guru yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ,kemudian Tjasah yang telah disahkan Perguruan Tinggi yang mengeluarkan akandiverifikasi dan apabila dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) akan dikirim ke LembagaPenjamin Mutu Pendidikan dan Lembaga Pendidikan TenagaKependidikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan bahwa : Pada Tahap PersiapanPenilaian Portofolio/verifikast dokumen, pelaksana PLPG, PSG Rayon LPTKmelaksanakan kegiatan diantaranya : (4) Penentuan tempat dan jadual

Dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa tugas utama LPTK /Tergugat/Terbandingadalah menentukan tempat, jadual, dan pelaksanaan PLPG, apabila LPTK berkehendakuntuk melakukan verifikasi data kembali yang notabene sudah dilakukan oleh PSG diDinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, maka verifikasi hanya dapat dilakukan pada awalatau sebelum pelaksanaan PLPG dan harus dalam bentuk keputusan bersama (videhalaman 25 huruf h bukti P31 ) tindakan

Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKTTahun 2015, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadual PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati SertaWalikota dan Wakil Walikota; jo.

Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/AtauWalikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 danPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentangTahapan, program, dan Jadual Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan WakilWalikota; 5.