Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) dan saksi GUGUN GUNAWAN Bin SURADI (Alm) selakubendahara Desa Padabeunghar, karena seluruh uang pencairan baikTermyn ke1 (satu) dan termyn ke2 (dua) baik untuk Dana Desa (DD)maupun Anggaran Dana Desa (ADD) atas perintah Terdakwa SAMAD BinTARYA (Alm) selaku Kepala Desa Padabeunghar seluruhnya diserahkanHalaman 10 dari 181 Halaman Putusan No. 70/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.kepada saksi UJUM, S.Sos Bin SUEB (Alm) selaku Mantan SekretarisDesa Padabeunghar, yang tidak mempunyai kewenganan

Kepala Desa Padabeunghar tidak pernah melibatkanPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan saksi GUGUNGUNAWAN Bin SURADI (Alm) selaku bendahara Desa Padabeunghar,karena seluruh uang pencairan baik Termyn ke1 (satu) dan termyn ke2(dua) baik untuk Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) atasperintah Terdakwa SAMAD Bin TARYA (Alm) selaku Kepala DesaPadabeunghar seluruhnya diserahkan kepada saksi UJUM, S.Sos Bin SUEB(Alm) selaku Mantan Sekretaris Desa Padabeunghar, yang tidakmempunyai kewenganan

Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) dan saksi GUGUN GUNAWAN Bin SURADI (Alm) selakubendahara Desa Padabeunghar, karena seluruh uang pencairan baikTermyn ke1 (satu) dan termyn ke2 (dua) baik untuk Dana Desa (DD)maupun Anggaran Dana Desa (ADD) atas perintah Terdakwa SAMAD BinHalaman 148 dari 181 Halaman Putusan No. 70/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.TARYA (Alm) selaku Kepala Desa Padabeunghar seluruhnya diserahkankepada saksi UJUM, S.Sos Bin SUEB (Alm) selaku Mantan SekretarisDesa Padabeunghar, yang tidak mempunyai kewenganan

Karim bin Djamoed,bagaimana, sehingga petitum pada point 2 halaman 11 adalah memintaPara Penggugat dinyatakan sebagai para ahli waris sah dari Karim binDjamoed, maka perkara a quo adalah sengketa waris, sehinggaberdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor7 Tahun1989 TentangPeradilan Agama ayat (1) huruf b dan ayat (2) juncto UndangundangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 188 KHI, makaSengketa Waris adalah menjadi kewenganan absolut

Bahwa seperti yang telah TERGUGAT jabarkan di bagian eksepsidi atas, debitur dalam Perjanjian Kredit No. 35 dan No. 56 adalahPENGGUGAT I, sehigga yang mempunyai kewenganan lebih dalamberhubungan dengan TERGUGAT dan bertanggung jawab penuhterkait permasalahan kredit adalah PENGGUGAT .

Halaman 23 dari 60pada Pengadilan Agama Cikarang Bekasi, dimana PengadilanAgama Cikarang Bekasi tidak mempunyai kewenganan untukmemeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak yang diajukanPemohon, inti alasannya sebagai berikut :e Bahwa sejak bulan Desember 2016 Termohon telah diusir olehPemohon untuk meninggalkan rumah yang beralamat diKabupaten Bekasi dan Termohon dengan anakanaknyakembali rumah orang tuanya dan Telah berdomisili ataubertempat tinggal di Kota Yogyakarta; Sehingga Termohontelah

beli, menukar atau menyerahkan.Bahwa oeleh karena unsur ini mengandung beberapaalternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternativeyang paling bersesuaian dengan Fakta yang terungkap dipersidangan.30Bahwa yang dimaksud dengan hak menurut pengertianbahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewengangan,milik, kKepunyaan atas sesuatu.Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur iniadalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal iniTerdakwa, tidak terdpat kekuasaan atau kewenganan

tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yangberdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011,telahmelakukan, menyuruh melakukan, dan turutserta yang melakukan perbuatan yangdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenganan

AcehNomor P1.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari 1999 yang itupun bukanditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen KesehatanProvinsi Daerah Istimewa Aceh, melainkan oleh Kepala Sub BagianPerlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi DaerahIstimewa Aceh.Berdasarkan uraian di atas, meskipun unsur adanya perbuatan terpenuhisebagai bagian dari perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatantersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat IIkarena tidak ada dasar kewenganan

dalam perkara in casu, namun agar tidakmenimbulkan pengertian dan pemahaman yang keliru terkait SKRekomendasi BOPI tersebut, maka TERGUGAT perlu memberikantanggapan atas SK Rekomendasi BOPI dimaksud.Bahwa kewenangan TERGUGAT, bersumber pada ketentuan Pasal51 ayat (2) UU SKN, bahwa BOPI memiliki kewenangan untukHalaman 37 dari 92 halaman Putusan No.99/G/2015/PTUNJKTmemberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kejuaraankeolahragaan seperti Indonesia Super League 2015 (ISL 2015)karena yang memiliki kewenganan

Terdakwa belum pernahmeminta pemeriksaan barang tahun 2008 dan 2009;Bahwa dalam dokumendokumen pencaoran tidak disertakan Beruta AcaraPemeriksaan Barang tetapi saksi meloloskan dan saksi paham;Bahwa ada disertakan progres report dan resume kontrak;SAKSI XVILDJAY KAISUPYBahwa tugas dan kewenganan Saksi secara normative salah satu diantaranyamembuat rancangan APBD maupun APBD perubahan bersama dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas di DPRD sedangakankewenangan memberi bantuan kepada KPA

tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, bertempat di DusunCipandung Desa/Kecamatan Purwaharja Kota Banjar atau setidaknya pada tempattempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung,berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Setiap orang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,menyalahgunakan kewenganan

Melanggar kewenganan diskresi yang diberikanUndangundang Administrasi Pemerintah kepadaPejabat Tata Usaha Negara. Diskresi adalan Keputusandan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukanoleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalankonkret yang dihadapi dalam penyelenggaraanpemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur,tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanyastagnasi pemerintahan (Pasal 22).13.

tersebut karena ada hubungan perkawinan antara tantenyaobaja ondi dengan marga yoku sehingga mulai saat itu bapak Karel Yokudatang bikin rumah dan kebun ke objek tersebut untuk mencari makandan hidup sekian tahun;Bahwa sepengetahuan saksi bahwa suku Yoku ada dilokasi tersebuthanya karena hubungan perkawinan saja tidak ada hubungan lain ;Bahwa sesuai bukti P9 yang diperlihatkan kepada saksi, bahwa lokasikebun saksi adalah 150 meter dari objek tersebut tidak jauh dari pantal;Bahwa berkaitan dengan kewenganan

tempat lain yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor:46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/I/2011 tanggal 07 Februari 2011, telah melakukan, menyuruhmelakukan, dan turut serta yang melakukan perbuatan yang dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenganan

DACHYAR HURSANI, M.T. selaku pembantu PPTKmemiliki Kewenganan untuk menolak hasil pekerjaan rekanan yang tidaksesuai dengan dokumen penawaran;Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 730 K/PID.SUS/2015Dari ke (3) tiga hal tersebut di atas, maka apa yang didakwaankepada Terdakwa merugikan keuangan negara adalah tidak terbukti dengankerangka analisis sebagai berikut :Bahwa causa prima ditempatkannya Terdakwa Ir. Hj. JULIANI JAFAR,M.M. selaku PPTK dan Terdakwa II Ir.

Pengangkatan CPNSyang dibawa oleh orangorang yang mengaku telah lolos seleksi CPNSadalah palsu;e Bahwa benar saksi dapat memastikan kalau SK. yang dipegang olehpeserta yang berkumpul di kantor BKN Regional III Bandung tersebutpalsu, karena :1 Amplop tidak sesuai dengan spesipikasi yang ada dikantorBKN.2 Penulisan tidak sesuai dengan yang ada di kantor BKN.3 Tanda tangan kepala BKN palsu.4 Secara normative kewenganan untuk mengangkat CPNSadalah pejabat Pembina kepegawaian instansi masingmasing,BKN

Undangundang No. 31 Tahun 1999, adalah terletak pada adanyapredikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalamPasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yangmemangku suatu jabatan atau kedudukan, Istilan kKedudukan disamping perkataanjabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka orang yangmenyalahgunakan kewenganan

yang telah dibenarkan oleh Terdakwa didepan persidangan ini yaituTerdakwa RIMAWATI, SH, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPKTahun Anggaran 2011, sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas PemadamKebakaran Dan Penanggulangan Bencana Propinsi DKI Jakarta Nomor : 1041/2011tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DanPenanggulangan Bencana Propinsi DKI Jakarta Nomor : 146/2011 tentangPendelegasian Kegiatan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), didakwamenyalahgunakan kewenganan

Bahwa hal yang mendasarbagi kewenganan Pengadilan Agama apabila ter jadi konflik mengadili tersebutadalah adanya ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN ;Bahwa inti pokok ataukah dari ASAS PERSONALITAS keislaman adalah bahwaapabila terjadi kebimbangan (untuk menentukan kewenangan mengadili) karenaadanya persoalan yang menyangkut Agama Para Pihak yang berperkara, maka yangmenjadi patokan adalah Agama Orang yang meninggalkan harta (dalam hal iniPewaris) ;Bahwa dalam Perkara ini, secara nyata dan tagas Para Penggugat

SAKSI DJAILUDIN KAISUPYBahwa tugas dan kewenganan saksi secara normative sebagai Kepala BPKAD salahsatu diantaranya membuat rancangan APBD maupun APBD perubahan bersamadengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas di DPRD sedangakankewenangan memberi bantuan kepada KPA ;Bahwa pada tahun 2008 itu dinas perhubungan mengajukan usulan kepada timanggaran eksekutif yaitu salah satu programnya pengadaan kapal patroli setelah itudisampaikan ke DPRD untuk dibahas tapi sebelum pembahasan finalnya di

atasan,maka berikut ini Pemohon Kasasi/Terdakwa tuliskan pendapattentang pengertian penyalahgunaan kewenangan yang telah menjadicommunis opinio doctorum, antara lain dikemukakan oleh : R.Wiyono, S.H. dalam buku Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006, halaman 38 denganmengatakan sebagai menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat ataudiduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain darimaksud diberikannya kewenganan

Secara normative kewenganan untuk mengangkat CPNSadalah pejabat Pembina kepegawaian instansi masingmasing, BKN hanya menetapkan nota pertimbangan NIPCPNS.Halaman 26 dari 68 halaman,Putusan Pidana Nomor: 1295/Pid.B/2015/PN.Bdg5.