XUCHAFAN yang mengaku dari mantan manager Bank Of China Hongkongdi London Inggris, uang sebesar S$ 7.000, (tujuh ribu dollar Amerika) dikirimkankepada DR ISAAC MUDIAGAN yang mengaku dari United Nation (PBB) diKuala Lumpur Malaysia dan sisanya terdakwa dipergunakan untuk biayaoperasional.Namun pada saat jatuh tenggang waktu yang telah dijanjikan saksi WENYAPRIANTO PALIMBONG pernah mencoba mencairkan 1 (satu) lembar Cektunai HSBC senilai S$ 35.000, (tiga puluh lima ribu dollar singapura) tertanggal

XUCHAFAN yang mengaku dari mantan manager Bank Of China Hongkong9di London Inggris, uang sebesar S$ 7.000, (tujuh ribu dollar Amerika) dikirimkankepada DR ISAAC MUDIAGAN yang mengaku dari United Nation (PBB) diKuala Lumpur Malaysia dan sisanya terdakwa dipergunakan untuk biayaoperasional.Namun pada saat jatuh tenggang waktu yang telah dijanjikan saksi WENYAPRIANTO PALIMBONG pernah mencoba mencairkan (satu) lembar Cektunai HSBC senilai S$ 35.000, (tiga puluh lima ribu dollar singapura) tertanggal

pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wimemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation

selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.Menetapkan barang bukti berupa :-1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,42 gram beserta plastiknya;-1 (satu) buah bungkus rokok Nation

Tergugat telah terbukti melanggarta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat,Majelis berpendapat alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf ( PeraturanHal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.PmlPemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat dalam KitabSyarqowi ala al Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:baa nation

pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan uwmemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation

E123218KF280005 tanggal 23 Juni 2012 tersebut telah dikonfirmasi keabsahan (retroactive check) dengan Surat Nomor: S1247/KPU.01/2012 tanggal 18 JIdan belum mendapat jawaban dari pihak berwenang di negara China;bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB Nomor: 2773724 tiJuli 2012 tidak dilengkapi dengan Form E yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;bahwa Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Associ:South East Asian Nation

jelas di Indonesia;Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggartaklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya dan terhadappelanggaran taklik talak tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha;Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyaicukup alasan tersebut sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari KitabSyarqowi alat Tahrir juz Il halaman 302 yang berbunyi :baa nation

pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wimemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa kita sering mendengar istilah negara bangsa atau nation state,persoalannya adalah bahwa nation state ini bukan merupakan terminologidalam Hukum Internasional, ini merupakan terminologi dalam ilmupolitikkarena ada perbedaan sebab di dalam Hukum Internasional apa yangdisebut negara itu. berbeda dengan bangsa, kalau dalam HukumInternasional apa yang disebut dengan negara itu sudah diatur dandidefenisikan di dalam konfrensi Montevideo

Di dalam terminologi HukumInternasional biasanya bangsa itu disebut sebagai people dalam bahasaInggris bisa berarti rakyat bisa berarti nation atau bangsa dan bisa diartikankelompok etnis, kenapa demikian karena pada tahun 1966 ada pembahasanHalaman 32 dari 57 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Ambdi majelis umum mengenai 3 (tiga) deklarasi yaitu deklarasi mengenaideklonomisasi, deklarasi mengenai ekosom / ekonomi sosial dan budayakemudian deklarasi mengenai sipol / sipil politik.

Ada perdebatan mengenai nomenklatur sejarah pembentukandari deklarasi oleh majelis umum mengenai hakhak sipil politik, di dalamperdebatan itu negaranegara berpendapat ata sependapat bahwa yangdisebut bangsa itu people yang sama artinya dengan rakyat, nation ataukelompok etnis, baru dipilinlah yang dipakai nation atau people, dan saat itumenyatakan memilih people.

Bahwa di dalam dunia akademik sebenarnya bangsa/nation, ras, etniksebenarnya tidak perlu dibedakan menurut Seorang Profesor guru besarantropologi di Irlandia yang dikutip oleh seorang guru besar antropologi diIndonesia Ahmad Syaifudin. Bahwa ada 2 (dua) teori besar mengenai bangsa ini yang secaraantropolgis dan secara politis. Secara antropologi yang dikemukan oleh HansTom berkebangsaan Jerman mengatakan bangsa itu identik dengan darahsuatu fakta yang nyata.

Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighot taklik talak angka 1, 2 dan 4sehingga gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraiansebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allahdalam surat Al Isro ayat 34 yangberbunyi: VoimoySr.gdleylogdllgsgleArtinya : Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya ; Serta ibarat nash dalam Kitab Asy Syargowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yangberbunyi ;bea nation

pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan uwmemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation

Judex Facti/Pengadilan Tinggi dapat mengambil alin pertimbanganputusan Judex Facti/Pengadilan Negeri apabila Judex Facti/PengadilanTinggi sependapat dan berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri telahtepat dan benar.Bahwa alasan kasasi mengenai pidana denda yang dijatuhkan tanpamencantumkan pidana pengganti denda tidak dapat dibenarkan, karenaberdasarkan Pasal 73 Ayat (2) United Nation Convention on the Law of theSea (UNCLOS) yang telah diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 17Tahun 1985 tentang

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa kita sering mendengar istilah negara bangsa atau nation state,persoalannya adalah bahwa nation state ini bukan merupakan terminologidalam Hukum Internasional, ini merupakan terminologi dalam ilmupolitikkarena ada perbedaan sebab di dalam Hukum Internasional apa yangdisebut negara itu. berbeda dengan bangsa, kalau dalam HukumInternasional apa yang disebut dengan negara itu sudah diatur dandidefenisikan di dalam konfrensi Montevideo

Di dalam terminologi HukumInternasional biasanya bangsa itu disebut sebagai people dalam bahasaInggris bisa berarti rakyat bisa berarti nation atau bangsa dan bisa diartikankelompok etnis, kenapa demikian karena pada tahun 1966 ada pembahasandi majelis umum mengenai 3 (tiga) deklarasi yaitu deklarasi mengenaideklonomisasi, deklarasi mengenai ekosom / ekonomi sosial dan budayakemudian deklarasi mengenai sipol / sipil politik.

Ada perdebatan mengenai nomenklatur sejarah pembentukandari deklarasi oleh majelis umum mengenai hakhak sipil politik, di dalamperdebatan itu negaranegara berpendapat ata sependapat bahwa yangdisebut bangsa itu people yang sama artinya dengan rakyat, nation ataukelompok etnis, baru dipilinlah yang dipakai nation atau people, dan saat itumenyatakan memilin people.

Bahwa di dalam dunia akademik sebenarnya bangsa/nation, ras, etniksebenarnya tidak perlu dibedakan menurut Seorang Profesor guru besarantropologi di Irlandia yang dikutip oleh seorang guru besar antropologi diIndonesia Ahmad Syaifudin. Bahwa ada 2 (dua) teori besar mengenai bangsa ini yang secaraantropolgis dan secara politis. Secara antropologi yang dikemukan oleh HansTom berkebangsaan Jerman mengatakan bangsa itu identik dengan darahsuatu fakta yang nyata.

panjang denim warna biru;- 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih;- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam;- 1 (satu) buah sprei motif batik warna biru muda; - 2 (dua) lembar Sprei bantal;- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;- 1( satu) buah celana jeans merk YO LUIS;- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan THE LUX 67 ROCK NATION

COMPETITION, 1 (satu)buah kaos kutang warna putih, 1 (satu) celana panjang denimwarna biru, 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRYtype 8520 warna putih, 1 (satu) buan Handphone Merk NOKIAtype 0168 warna biru hitam1 (satu) buah sprei motif batik warnabiru muda, 2 (dua) lembar Sprei bantal, 1 (satu) buah celanadalam warna abuabu, 1( satu) buah celana jeans % merk YOLUIS, 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitambagian depan bertuliskan THE LUX 67 ROCK NATION padakerah belakang bertuliskan

Tnr. 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depanbertuliskan THE LUX 67 ROCK NATION pada kerah belakangbertuliskan ZERO ZEN SEVEN 007;Menimbang, bahwa selain SaksiSaksi dan Barang Bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:Surat Visum Et Repertum Nomor:445:445/315/VER.285.XII/2016/RSUD, tanggal 28 Desember 2016, olehDokter Nefalasri Amsir (Dokter pada RSUD Dr.

warna putih; 1 (satu) celana panjang denim warna biru;1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih; 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam; 1 (satu)buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH; 1(satu) buah sprei motif batik warna biru muda; 2 (dua) lembar Sprei bantal;1 (satu) buah celana dalam warna abuabu; 1( satu) buah celana jeans %merk YO LUIS; 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitambagian depan bertuliskan THE LUX 67 ROCK NATION

Tnr. 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagiandepan bertuliskan THE LUX 67 ROCK NATION pada kerahbelakang bertuliskan ZERO ZEN SEVEN 007*; 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna HitamBiru KT 2091 GH:(Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untukdipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa: SUMARDIBIN AMAR);5.

Alasan kasasi terakhir ini juga tidak dapat dibenarkan karenamenurut Pasal 73 Ayat (2) United Nation Convention on The Law of TheSea (UNCLOS) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS telah meniadakan pidanapenjara (imprisonment) dan segala bentuk hukuman badan lainnya yanghal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun2015.

Dengan demikianMajelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan putusan a quokarena bunga yang tersebut diterima tidak berhak mendapatkan fasilitasperpajakan secara penuh berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) danayat (4) P3B IndonesiaAustria, dengan pertimbangan Majelis HakimAgung bahwa pengertian bunga yang "diferima adalah sebagai bungayang dibayar kepada, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak denganmengutip United Nation tax Treaty Commentary dalam article 11(interest) butir 12 huruf c yang menjelaskan

bertindak menjadi pesero aktif, hal ini adalahsematamata dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk belajar dan untukmengetahui buyerbuyer atau langgananlangganan CV Trias HarmoniBatik, yang kemudian setelah buyerbuyerCV Trias Harmoni Batik diketahuidan dikenal oleh Tergugat Rekonvensi, buyerbuyer CV Trias Harmoni Batikitu diambil atau dialinkan ke perusahaan yang baru didirikan oleh TergugatRekonvensi;Bahwa buyerbuyer CV Trias Harmoni Batik yang telah diambil olehTergugat Rekonvensi adalah buyer United Nation

yang berkantordi Dallas,Amerika Serikat dan CSN;Bahwa selama buyer United Nation masih dengan CV Trias Harmoni Batiktelah memberi keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) kepada CV Trias Harmoni Batik dan CSN juga telah memberiHalaman 6 dari 16 hal.

Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakantambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untukeksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negaranegara yangmemiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia.2) Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakterpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal I merupakantambahan Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation

Nation Ambrosse Reverebergerak dibidang bisnis Foreign Exchange pemegang saham 75 % senilaiRp2.025.000.000,00 dan saksi Nur Bambang memiliki saham 25 %, sedangkanDirekturnya adalah Zulkarma;Bahwa PT. Nation milik Terpidana mempunyai hubungan atau mitrausaha dengan PT.Dea U Trade Futures yang bergerak dalam usaha perdaganganberjangka komoditi. PT.

Nation Ambrosse tidak pernah dilaporkan /dicatatkan kepada BAPPEBTI, adanya penipuan dengan modus pencucian uangbelakangan baru diketahui pada saat Nasabah akan menarik dananya yangdiinventasikan kepada PT.

Pengeluaran Barang (SPPB),yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 PMK229/2017 bahwapenyerahan dokumen SKA dilakukan paling lambat 3 hari sejakPemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB), sehingga Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan terkait jangkawaktu penyerahan dokumen pelengkap pabean berupa SKA, maka tarifpreferensi ATIGA tidak dapat diberikan melainkan dikenakan tarif beamasuk yang berlaku umum (Most Favored Nation