Kecamatan TanjungPalas Utara, Kabupaten Bulungan, Propinsi KalimantanUtara, sebagai Pemohon I; Pengadilan Agama ters ebut; Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut; Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti denganseksama buktibukti yang diajukan di depan persidangan; DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tanjung Selor pada 15 J anuari 2018 di bawah register perkara Nomor6

Pasal 7Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon IImendalilkan bahwa pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam, makadengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksaperkara a QUO; 299 229 nono nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nneeMenimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor6/P dt.P/2018/PA.Tse tertanggal 1 Februari 2018 telah diterangkan oleh J urusitaPengadilan Agama Tanjung Selor bahwa J urusita yang bersangkutan tidakbertemu dengan Pemohon

Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di registerperkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 15 Januari 2018 Nomor6/Pdt.P/2018/PA.tS@, BUBUT)~nnnnnnnn anne enna nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn2.

yangberlaku.SUBSIDER:Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap ke muka sidang;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telahhadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikanpenjelasan secukupnya kepada Pemohon;Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohonmenyatakan Pemohon menyadari bahwa permohonan Pemohon tersebuttelah keliru dan Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor6

halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonanPemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon telah datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyadari bahwapermohonan yang diajukannya tersebut adalah hal yang dilarang dalamhukum syari, maka Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor6

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor6/Pdt.P/2021/PA.KP.;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Memperhatikan Keputusan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor6/Pdt.G/2015/PN.Pwr, Tanggal 9 Juli 2015, secara khusus di halaman 18,pada alinea 4, tertulis: Menimbang, bahwa dari bukti surat P1 dan TT1, danhasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta diatas tanah obyek sengketaterdapat beberapa bangunan, yaitu bangunan induk dan paviliun, namunmelihat dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya mengenai pembagianmenurut luas dan pembagian harus semua bagian menghadap jalan, tidaklahmungkin hasil pembagian

rumah induk ingin dimiliki olehPara Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan dalam hal iniPara Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sangat mustahilrumah induk akan terbagibagi, dengan prediksi sangat mungkin ParaPenggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi akan menjual secarautuh rumah induk secara bersamasama dan ini sangatlah berpengaruhterhadap nilai jual paviliun, dimana sepertiga bagian sebelah timur (yang adabangunan paviliun) diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor6

Nomor 817 K/Pdt/2016Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dicatat/tidak dimunculkandalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor6/Pdt.G/2015/PN.Pwr, Tanggal 9 Juli 2015 , sebagai berikut :a. Saksi 1, yaitu Muktakiyah Binti Siswoyo yang sudah disumpah sesuaidengan Agama Islam tidak pernah mengatakan Tergugat menguasaiobyek sengketa. (halaman 10 pada Salinan Putusan Nomor6/Pdt.G/2015/PN.Pwr, Tanggal 9 Juli 2015 );b.

Andriani sebagaimana yang menerangkantersebut di atas ternyata tidak dicatat dalam Salinan Putusan Nomor6/Pdt.G/2015/PN.Pwr, Tanggal 9 Juli 2015 serta dalam berita acarapersidangan, sehingga tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalammemutus perkara ini. Dengan demikian Panitera Pengganti yang mengetikSalinan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pwr, Tanggal 9 Juli 2015 danmencatat jalannya persidangan tidak bersikap obyektif, tetapi memihakHalaman 9 dari 14 hal. Put.

Dengandemikian Panitera Pengganti yang mengetik Salinan Putusan Nomor6/Pdt.G/2015/PN.Pwr, Tanggal 9 Juli 2015 dan mencatat jalannyapersidangan tidak bersikap objektif, tetapi memihak kepada ParaPenggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi serta Turut TergugatHalaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt/2016I/Turut Terbanding 1/ Turut Termohon 1 Kasasi.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoromencatat pencabutan perkara Nomor6/Pdt.G.S/2019/PN Bjn dalamregister perkara yang sedang berjalan;3.

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 446.000, ( Empat Ratus EmpatPuluh Enam Ribu Rupiah )Demikian ditetapbkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh saya,Nurjamal SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor6/Pdt.G.S/2019/PN Bjn tanggal 19 Maret 2019, penetapan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut

Muna BaratPekerjaan : PerdaganganMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhanaterhadap para Tergugat berdasarkan Surat Gugatan Sederhana tanggal 13 Juli2018 yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah Register Nomor6/Pdt.G.S/2018/PN Rah;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebutyaitu para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas ketentuan dan syaratdalam perikatan antara kedua pihak sebagaimana

persidangan sampai pada batasHalaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Rahwaktu) yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan mengenalpemeriksaan perkara gugatan sederhana patut disangka Penggugat telahmelakukan pencabutan gugatan secara diamdiam dan tidak hadirnya Tergugattanpa mengajukan jawaban di persidangan patut disangka tidak keberatan ataspencabutan gugatan tersebut, dengan demikian gugatan perkara a quo harusdinyatakan telah dicabut dan oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor6

No. 82/PDT/2016/PT.PLGterhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016 Nomor :1/Pdt.G/2016/PN.Lht. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkatbanding.Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding semula sebagai Tergugat yang dibuat oleh Muhammad Syamsul BachriJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahnukan secara

seksama kepada Terbanding padatanggal 27 Juli 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding IIsemula sebagai Tergugat II yang dibuat oleh Muhammad Syamsul BachriJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding II padatanggal 28 Juli 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding Illsemula

sebagai Tergugat III yang dibuat oleh Muhammad Syamsul BachriJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding III padatanggal 27 Juli 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding IVsemula sebagai Tergugat IV yang dibuat oleh Muhammad Syamsul BachriHal 13 dari 24 Hal Put.

No. 82/PDT/2016/PT.PLGJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding IV padatanggal 27 Juli 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding Vsemula sebagai Tergugat V yang dibuat oleh Muhammad Syamsul BachriJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/

seksama kepada Terbanding VI padatanggal 27 Juli 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding VIIsemula sebagai Tergugat VII yang dibuat oleh Muhammad SyamsulBachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yangmenyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding VII padatanggal 27 Juli 2016;Hal 14 dari 24 Hal Put.

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini; Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pkltertanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang perkara ini; Setelah membaca Surat Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PNPkl: Setelah mendengar Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabutberkas perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN PklI dalampersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21Juni 2021; Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor6

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untukmencatat pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor6/Pdt.G.S/2021/PN PklI dari buku Register perkara tersebut;4.

;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 48 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;Tuntutan.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutantanggal 03 Mei 2018 Nomor Reg.Perk : PDM22/LSM/Euh.2/02/2018,terhadap Terdakwa yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut:1.

waktu yang ditentukan, hal inisesuai dengan surat keterangan Panitera tanggal 25 Juni 2018 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnyamenyatakan keberatan atas putusan perkara aquo pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Kutacane yangmenyatakan bahwa Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 175 (seratustujuh puluh lima) bulan yang kami pandang kurang berpedoman kepadaKetentuan Peralihan Uqubat yang bersifat alternatif, sesuai ketentuanQanun Nomor6

Tahun 2014 ;e Terhadap Terdakwa ..... dalam perkara ini diancam pidana Pasal 48Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014Pasal 48 :Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaandiancam dengan Uqubat Tazir Cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluhlima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali, atau denda palingsedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara palingsingkat 125 (seratus dua

Terdakwa ..... tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatannyasehingga ia harus dijatuhi hukuman tazir sebagaimana yang ditentukan dalamPasal 48 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya yang menyatakan Mahkamah Syariyah Kutacane telah salahmenerapkan hukum, dimana uqubat terhadap jarimah pemerkosaan bersifatalternatif, cambuk, denda atau penjara, dalam hal ini seharusnya MajelisHakim menghukum Terdakwa dengan hukuman

sebagaimanatuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan hukuman penjara, sesuai denganaturan peralihan Pasal 73 ayat (3) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding MahkamahSyariyah Aceh sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama Mahkamah Syariyah Kutacane, dalam hal ini MajelisHakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang berbeda dengantuntutan Jaksa meskipun uqubatnya bersifat alternatife, dalam penjelasanHal 11 dari 13 hal Putusan No.06/JN/2018/MS.AcehQanun Aceh Nomor6

Greges diminta untukmemfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengukuran gunapengembalian batasbatas Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor6 /Kel. Greges; dane. Para Penggugat juga telah kembali mengirimkan Surat ParaPenggugat tertanggal 6 Mei 2014 yang ditujukan kepadaPimpinan PT Sungai Budi, Jalan Margumulyo Nomor 51,Surabaya (selanjutnya disebut sebagai "Surat Para Penggugattanggal 6 Mei 2014) selaku pihak yang menguasai tanahSertipikat Pengganti Nomor 6/Kel.

Objek Sengketa Bukan Objek Peradilan Tata Usaha Negara.4.1.Bahwa dari dalildalil yang diajukan oleh Para Penggugat terlihatbahwa Pokok Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalamPerkara ini adalah mengenai sengketa hak kepemilikan atas Tanah,hal mana dapat diketahui dari dalildalil gugatan Para Penggugat yangmenyatakan selaku pemilik atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor6/Kel.

Greges yang didapat dari warisan orang tuanya yang menurutPara Penggugat belum pernah dialinkan kepada siapapun Vide dalilgugatan angka 13 yang ternyata sekarang dikuasai oleh pihak lain(PT Sungai Budi) atas dasar Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor6/Kel.

Soroto, Cs Vide dalil gugatan angka 16,namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan Pasal, ketentuandan peraturan perundangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalammenerbitkan Surat Tergugat tertanggal 12 Februari 2016 Nomor 469/435.78.200/Il, perihal Permohonan Pengembalian Batas Hak Mlik Nomor6/Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo atas nama H.

Bahwa gugatan telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dimana yang menjadi pokokperkara secara yuridis merupakan sengketa hak, dalam hal ini antara ParaPenggugat dengan pemegang Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor6/Kelurahan Greges, yang saat ini dimiliki olen Sdr. Santoso Winata yangsecara yuridis sebagai pemilik sah hak atas tanah. Sdr.

KEPALA DESA GOSOMA, Alamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding IX/ semula Turut Tergugat Il;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor6/PDT/2021/PTTTE tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Tobelo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Tob tanggal 30 November

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusannya halaman 82 paragraf pertama yang menyebutkan bahwa bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Gosoma, KecamatanTobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan luas + 2, 5 Ha yaitu milikAlmarhum Wangelenge Bicoli bukan milik Wemi Bicoli anak dari AlmarhumMarifu Bicoli dan tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah warisanyang belum dibagi oleh Almarhum Wangelenge Bicoli dan AlmarhumahHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor6/PDT/2021

Wangelenge Bicoli; Hal mana nyata dalam putusan MajelisHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor6/PDT/2021/PT TTEHakim Tingkat Pertama Nomor 20/Pat.G/2020/PN Tob tanggal 30 November2020 halaman 80 paragraf kedua;.

Jnon, sedangkan Bpk.Jhon dalamhal ini tidak digugat oleh Para Penggugat dengan demikian gugat Penggugat/sekarang Para Terbanding I,II,II dan IV kurang pihak yang akan menimbulkankesulitan pada eksekusi jika gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan alasan hukum tersebut Majelis Hakim TingkatBanding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor20/Pdt.G/2020/PN Tob tanggal 30 November 2020 dan Mengadili Sendiri bahwaHalaman 15 dari 17 Putusan Nomor6/PDT/2021/PT TTEgugatan Penggugat/

Meterai.....................Rp . 10.000,00Redaksi....................Rp. 10.000,00Biaya Proses.............Rp. 130.000,00Jumlah.....................Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah.)Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor6/PDT/2021/PT TTE

sengketa 3 untukmengosongkan tanah objek sengketa tersebut secara sukarela kepadaPenggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun, jikadiperlukan dengan bantuan alat negara;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkaraini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditaksir sejumlahRp2.793.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratusrupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan banding Nomor6

Penggugat / Terbanding seluruhnya Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa dari alasanalasan kontra memori banding yangdiajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya memohonsebagai berikut : Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat atausetidaknya menyatakan tidak dapat diterima; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor6

memuat dan menguraikan dengan tepat danbenar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihakdipersidangan sebagai dasar putusannya, dan dianggap telah termuat dantercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ,sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 Juli 2020 Nomor6

tingkat pengadilan dibebankan kepadamereka secara tanggung renteng;Mengingat RBg sto Nomor 1927/227, Undangundang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat danTergugat III tersebut;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 Juli 2020 Nomor6

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor6/Bbhinor/1999 tanggal 25 Februari 1999, seluas 2.075 m? (dua ributujuh puluh lima meter persegi);b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor9/Bbhinor/1999 tanggal 03 Mei 1999, seluas 12.650 m? (dua belasribu enam ratus lima puluh meter persegi);c. Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 57/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor10/Bbhinor/1999 tanggal 03 Mei 1999, seluas 4.665 m?

Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 55/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor6/Bhinor/1999, tanggal 25 Februari 1999, seluas 2.075 m? (dua ributujuh puluh lima meter persegi);Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 646 PK/Pdt/2020b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor9/Bhinor/1999, tanggal 03 Mei 1999, seluas 12.650 m? (dua belasribu enam ratus lima puluh meter persegi);c.

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor6/Bhinor/1999 tanggal 25 Februari 1999, seluas 2.075 m? (dua ributujuh puluh lima meter persegi);b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor9/Bhinor/1999 tanggal 03 Mei 1999, seluas 12.650 m? (dua belasribu enam ratus lima puluh meter persegi);c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 57/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor10/Bhinor/1999 tanggal 03 Mei 1999, seluas 4.665 m?

Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 55/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor6/Bhinor/1999, tanggal 25 Februari 1999, seluas 2.075 m? (dua ributujuh puluh lima meter persegi);b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor9/Bhinor/1999, tanggal 03 Mei 1999, seluas 12.650 m? (dua belasribu enam ratus lima puluh meter persegi);c. Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 57/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor10/Bhinor/1999, tanggal 03 Mei 1999, seluas 4.665 m?

Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 55/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor6/Bhinor/1999 tanggal 25 Februari 1999, seluas 2.075 m? (dua ributujuh puluh lima meter persegi);b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56 /Desa Bhinor, Surat UkurNomor 9/Bhinor/1999 tanggal 03 Mei 1999, seluas 12.650 m? (duabelas ribu enam ratus lima puluh meter persegi);c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 57 /Desa Bhinor, Surat UkurNomor 10/Bhinor/1999 tanggal 03 Mei 1999, seluas 4.665 m?

Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 55/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor6/Bbhinor/1999, tanggal 25 Februari 1999, seluas 2.075 m? (dua ributujuh puluh lima meter persegi), dengan batas sebagaimana BeritaAcara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor17/2016, pada tanggal 17 Oktober 2016;b. Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 56/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor9/Bbhinor/1999, tanggal 3 Mei 1999, seluas 12.650 m?

Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 55/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor6/Bhinor/1999, tanggal 25 Februari 1999, seluas 2.075 m? (dua ributujuh puluh lima meter persegi);b. Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 56/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor9/Bhinor/1999, tanggal 3 Mei 1999, seluas 12.650 m? (dua belas ribuenam ratus lima puluh meter persegi);c. Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 57/Desa Bhinor, Surat Ukur NomorHalaman 7 dari 18 hal. Put.

Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 55/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor6/Bhinor/1999 tanggal 25 Februari 1999, seluas 2.075 m? (dua ributujuh puluh lima meter persegi);b. Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 56/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor9/Bhinor/1999 tanggal 3 Mei 1999, seluas 12.650 m? (dua belas ribuenam ratus lima puluh meter persegi);c. Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 57/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor10/Bhinor/1999 tanggal 3 Mei 1999, seluas 4.665 m?

Menyatakan sebagai hukum bahwa:a.b.Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 55/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor6/Bhinor/1999, tanggal 25 Februari 1999, seluas 2.075 m? (dua ributujuh puluh lima meter persegi);Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 56/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor9/Bhinor/1999, tanggal 3 Mei 1999, seluas 12.650 m? (dua belas ribuHalaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 118 K/Pdt/2019enam ratus lima puluh meter persegi);c.

terlapor yang telah menguasai lahan tanahtersebut dan pelapor langsung menyuruh terlapor agar keluar atau mengosongkantanah tersebut, tetapi sampai sekarang terlapor tidak mau mengosongkan tanahtersebut, malah terlapor mengancam akan membunuh kalau berani datang lagi kelokasi tanah dan pelapor merasa dirugikan sebesar Rp.4.000.000.000,(empatmilyar rupiah), sehingga Terdakwa disangka telah melanggar Pasal 2 Jo Pasal 6(1) Huruf a UU RI No. 51 / PRP / 1960;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor6

PaniteraPengadilan Negeri Medan Nomor :W2.U1/7971/HK.01/IV/2018 tanggal 5 April2018 perihal Mempelajari berkas perkara;Menimbang, bahwa pada Pasal 205 ayat (3) UndangUndang Nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur Dalam acara pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakimtunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatunkan pidanaperampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding;Menimbang, bahwa pada amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor6

Hakim Pengadilan tingkat pertamadalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijinyang berhak atau kuasanya yang syah ; dan mengambil alih pertimbangan Hakimtingkat pertama sebagai pertimbangan hukum Hakim tingkat banding sendiri dalammemeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Maret 2018, Nomor6

PENETAPANNomor 6/Pdt.P/2019/PA.Crp.oeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:Pemohon , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten RejangLebong, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor6

karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkarayang telah diajukannya tersebut sepenuhnya merupakan hak Pemohon dantidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas danoleh karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku mencabut permohonanyang telah diajukan sepenuhnya merupakan hak Pemohon, oleh karenanyapermohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannyatanggal 10 Januari 2019 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor6

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor6/Pdt.P/2019/PA.Crp.;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatatpencabutan tersebut dalam register perkara;3.

uraianuraia enai dudukNegeri Garut tanggal 13 Agustus 2015 Nomoramar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : SSDALAM EKSEPSI : (* Menolak Eksepsi Tergugat dan Te Il untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : YN Menyatakan gugatan recess tidak dapat diterima ; Menghukum Penggu ntuk membayar biaya perkara yang timbuldalam ow ar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satuperkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan regmi usan PengadilanKy 01S/PN ert yangridu rupiah) 4Bate Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor6

FAJAR PARAHIYANGAN) selaku Penggugat melaluiKuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015,telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriGarut tertanggal 13 Agustus 2015 Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Grt. tersebut ;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor6/Pdt.G/2015/PN.Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Garut, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembandingsemula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas (inzage)Nomor 849/PDT/DEL/2015/PN.Bdg., jo Nomor 6/Pdt/G/2015/PN.Grt., yangdibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22September 2015 guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Garutriyang menerangkan kepada Pembanding semula Penggugat diberikankesempatan untuk membaca berkas perkara selama 14 (empat b 4+setelah hari berikutnya sebelum perkara ini dikirim ke Pengadi inggiBandung ;Membaca relaas pemberitahuan mempelajari pn Nomor6

;SUBSIDER:Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon danTermohon datang menghadap ke persidangan;Bahwa Majelis didalam persidangan telah menasehati Pemohon danTermohon dan berhasil;Bahwa di depan sidang, Pemohon secara lisan menyatakan akanmencabut perkaranya karena Pemohon masih mencintai dan menyayangiTermohon dan akan membina rumahtangganya bersamasama;Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor6

/Pdt.G/2021/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agarHalaman 3 dari 5 Halaman Penetapan 6/Pdt.G/2021/PA.KPmengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.KP;Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.KP;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Kamis, tanggal 21Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442Hijriah oleh Drs.

Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/JaksaPenuntut Umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020;Telah pula membaca akta permohonan banding dari PembandingI/Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Mahkamah SyariyahLhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari2020, Pembanding Il/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe Nomor6

Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 05Jumadil Akhir 1441 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13Februari 2020;Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syariyah Aceh tanggal 3Maret 2020 Nomor 9/JN/2020/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe Nomor6

sesuai dengan surat keterangan Panitera MahkamahSyariyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2020/MS.Lsm tanggal 25 Februari 2020 ;Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, telahdiberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengansurat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 Februari2020, Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untukmelakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) seSuai dengan suratketerangan Panitera) Mahkamah Syariyah Lhokseumawe Nomor6

/JN/2020/MS.Lsm tanggal 25 Februari 2020 ;Menimbang, bahwa Pembanding 1/Terdakwa berdasarkan suratketerangan Panitera) Mahkamah Syariyah Lhokseumawe Nomor6/JN/2020/MS.Lsm tanggal 25 Februari 2020 tidak mengajukan memoribanding sebagai mana ditentukan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan Pemohonbanding wajib mengajukan memori banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelahmenyatakan banding, maka berdasarkan ketentuan ayat (9) Pasal 225tersebut menyebabkan

No. 9/JN/2020/MS.AcehMenimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telahmenyerahkan memori bandingnya tertanggal 14 Februari 2020 kepada Pih.Panitera Mahkamah Syariyah Lhoksemawe pada hari Jumat tanggal 14Februari 2020, berdasarkan tanda terima memori banding Nomor6/JN/2019/MS.Lsm (tanpa tanggal) dari Plh.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulutanggal 26 November 2021, Nomor 40/PDT/2021/PT.BGL, tentang PenunjukanMajelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini ;Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BGLTelanh membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di KepaniteraanPengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor6

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.970.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BGLMenimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri KepahiangNomor 6/Pdt.G/2021/PN Bgl diucapkan tanggal 7 Oktober 2021 dihadapanPenggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonanbanding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor6/Pdt.G/2021/PN Kph tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat

terungkap didalam Persidangan;Bahwa semua persetujuan untuk menjaminkan 6 (enam) Sertifikat hak miliktersebut adalah isteri Prowi Wira Prawira yang bernama Herliyani termasukHalaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BGLSertifikat hak milik Nomor : 314, sehingga dalam hal ini ijin untuk pinjaman kreditverband tidak pernah dari Penggugat/Pembanding.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti denganseksama Berkas Perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor6

Tahun 1947 tentang PengadilanUlangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb Nomor 1947/227 untuk Luar Jawa danMadura, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yangtelah beberapa kali diubah dan perobahan terakhir dengan UndangUndang Nomor49 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman serta peraturan perundangundang lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor6

dan tanggal lahir Jember, 06 Mei 1988, agama Islam,pekerjaan Pengusaha Studio Photo, pendidikan SLTA,tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani padahari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor6

,M.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor6/Pdt.G/2022/PA.Stn tanggal Selasa.Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Januari 2022,menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai denganTergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan ataspertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.Bahwa oleh karena Penggugat telan mengakui berdamai denganTergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri makaPenggugat selanjutnya

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Pemohon;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.