Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau beniat untuk itub.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atauSurat Peringatan atau surat lain yang sejenis;b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atauc.

Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita harus memuatalasan. ketidakhadiran Penanggung Pajak.

Pajak.Angka 11Pasal 14Ayat (1)Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak.

Mengingat Penanggung Pajakyang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktuyang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.Ayat (3)Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihanpajak.

NANA SURYANATempat Lahir : Garut, Umur : 12 Agustus 1980, Jenis Kelamin : Lakilaki, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Kp/Desa Salamnunggal, Rt. 003/007, Kec leles, Kab Garut, Agama : Islam,Pekerjaan Wiraswasta ; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, Minggu tanggal, 01 Agustus sekitar pukul 09.30 Wibterdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakankegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Amana Nusa 2021 ; Bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai penanggung jawab pasar

tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa terdakwa sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawab pasartumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi para pengunjungnyabanyak yang bergerombol ; Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwa pasartumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ; Bahwa saksi pada

Pedes, Kec tarogong Kidul, Kab Garut, Agama :Islam, Pekerjaan PNS; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, Minggu tanggal, 01 Agustus sekitar pukul 09.30 Wibterdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakankegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Amana Nusa 2021 ; Bahwa benar terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai penanggung jawab pasar tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa

benar terdakwa sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawabpasar tumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi parapengunjungnya banyak yang bergerombol ; Bahwa benar terdakwa sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwapasar tumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ; Bahwa terdakwa sudah mengetahu tidak boleh ada kerumunan di pasar tumpah tersebut,akan tetapi tadinya terdakwa sebagai penanggung jawab hanya

jawab pasar tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa benar saya sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawab pasartumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi para pengunjungnyabanyak yang bergerombol ; Bahwa benar saya sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwapasar tumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ;

Menyatakan bahwa Pemohon SUMGIYARTO Sebagai Penanggung Jawab dari anak bernama DANANG SUBRAMANTO bin SARTONO khusus untuk mendaftar sebagai Calon Anggota TNI., selama yang bersangkutan mengikuti Pendidikan Calon Anggota TNI. ; ----------------------------------------------------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ----------------

Atas tahun 2012 sebagai cucukesehariannya sekarang ikut pada Keluarga Pemohon ; Bahwa sekarang DANANG SUBRAMANTO bermaksud mendaftar sebagaiCalon Anggota TNI di Wilayah Jawa Tengah ; Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar diperlukan adanyaPenetapan, Pengesahan dan Tanggung Jawab Orang Tua sebagai Walinya; Bahwa dikarenakan Ayah / Orang Tuanya DANANG SUBRAMANTObertempat tinggal di Kampung Pondok II Libo RT. 001/010 Desa Libo JayaKecamatan Kandis, Kabupaten Siak, maka untuk menjadi Penanggung

Jawabdari anak tersebut haruslah seseorang yang berada dan bertempat tinggal diWilayah Hukum Jawa Tengah ;Bahwa untuk menjadi penanggung jawab terhadap anak tersebut harus adaPenetapan dari Instansi yang berwenang ;Bahwa dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum PengadilanNegeri Kebumen, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satusatunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya; Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas dengan ini Pemohon mohonkehadapan Bapak Ketua Pengadilan

Menyatakan bahwa Pemohon SUMGIYARTO sebagai penanggung Jawab dari3.anak bernama DANANG SUBRAMANTO bin SARTONO khusus untukmendaftar sebagai Calon Anggota TNI. selama yang bersangkutan mengikutiPendidikan Calon Anggota TNI. ; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbuldalam permohonan ini; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohontelah datang menghadap persidangan sendiri dan setelah dibacakan surat permohonanPemohon, Pemohon menyatakan tetap pada

Anis Tiyani pada tanggal 31 Agustus 1992, Anis Tiyani adalah anakkandung dari kakak perempuan Pemohon :Menimbang, bahwa Danang Subramanto lahir pada tanggal 27 September 1993di Yogyakarta dan Ia telah lulus SLTA., sejak tamat SLTA Danang Subramanto tinggalbersama Pemohon di Desa Sidayu KecamatanGombong Kabupaten Kebumen ; Menimbang, bahwa Danang Subramanto bermaksud mendaftar sebagai CalonAnggota TNI di wilayah Jawa Tengah dan untuk kepentingan tersebut, diperlukanadanya Penetapan Wali sebagai penanggung

Menyatakan bahwa Pemohon SUMGIYARTO Sebagai Penanggung Jawabdari anak bernama DANANG SUBRAMANTO bin SARTONO khusus untukmendaftar sebagai Calon Anggota TNI., selama yang bersangkutan mengikutiPendidikan Calon Anggota TNI. ; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonansebesar Rp. 191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 23 OKTOBER2012 oleh YUNINDRO FUJI A.,, SH.

Pajak yang Namanyatidak Tercantum dalam Surat Paksa (SE108/PJ./2009) jelas mengatur:Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaandapat dilaksanakan atas barang miilikperusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik ditempat kedudukan yangbersangkutan, di tempat tinggal mereka maupuntempat lain.

Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dalammelaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, JurusitaPajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap hartakekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakdilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

penagihan pajak dengan SuratPaksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakanpenyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank. (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu.

. 0000000000 000 2000000000002=(3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjukmembuat berita acara pemblokiran yang tindasannyadisampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabatyang meminta pemblokiran.

Pasal 4;(1) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut : a.

strong>

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 230/Pdt.G /2021/PN.AMB tanggal 12 Mei 2022, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

• Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
• Menyatakan Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 atas nama Syarifuddin Junus (Pembanding semula Penggugat) sebagai tertanggung yang dikeluarkan PT Prudential Life Assurance (Terbanding semula Tergugat) selaku Penanggung

adalah batal dengan segala akibat hukumnya;

Nomor 10617538 kepada Terbanding semula Tergugat selaku penanggung sebesar Rp.248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Januari 2021.

Jawab;Bahwa Saksi mengetahui Pada bulan Oktober 2011 PanitiaPenanggung Jawab mengirim surat agar dibuka penjaringan tahapke 2 (dua) ;Bahwa setiap masalah menyangkut pemilihan Kepala Desa saksimelaporkan ke Panitia Penanggung Jawab ;Bahwa saksi mengetahui surat Nomor : 40/PPJKP/XI/2011 tanggal24 Nopember 2011 dari Panitia Penanggung Jawab ;Bahwa Panitia Penanggung Jawab dan Panitia Pengawasmempunyai hak memerintahkan Panitia Pemilihan untukmembuka pendaftaran tahap ke 2 bisa terjadi apabila PanitiaPemilihan

tentang surat dari PanitiaPenanggung Jawab menyatakan bahwa sudah memenuhi syaratdan sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Walikota Tual Nomor50 tahun 2009 sehingga tidak perlu membuka tahap ke 2 (dua) ;Bahwa isi surat pertama Panitia Penanggung Jawab tanggal 10Oktober 2011 adalah Panitia Penanggung Jawab meminta PanitiaPemilihan untuk membuka tahap ke 2 (dua) berdasarkanPeraturan Walikota Tual Nomor 50 tahun 2009 ;Bahwa hak Panitia Pemilihan tidak bisa diintervensi ;Bahwa Panitia Penanggung Jawab

LEOPOLD P TETHOOL, kewarganegaraan Indonesia, tempattanggal lahir Ngilngof, 15 Juli 1954, jenis kelamin Lakilaki, tempattinggal Petak XX Tual RT/RW 002/001 Desa Lodar El KecamatanPulau Dullah Selatan Kota Tual, Agama Katholik, Pekerjaan PNS,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut ; Bahwa jabatan saksi pada Panitia Penanggung Jawab sebagaiAnggota Panitia Penanggung Jawab ; Bahwa pernah Ketua Panitia Penanggung Jawab mengumpulkansemua anggota Panitia Penanggung Jawab tapi isi surattertanggal

Penanggung Jawab sudah menyurati Panitia Pemilihan atauini merupakan suatu kewenangan pada Panitia Pemilihan bahwabegitu hanya 1 calon terjaring maka kewajiban untuk membukatahap ke 2.

(Anggota Panitia Penanggung Jawab) memberikan keterangan bahwakewenangan Panitia Penanggung Jawab dapat memerintahkan PanitiaPemilihan ;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf adan Pasal 7 huruf c, Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 ;ditegaskan bahwa:e Pasal 3 Panitia Penanggung Jawab Pemilihan mempunyaiTugas : huruf a Memberikan Petunjuk PelaksanaanPemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemlihan ;e Pasal 7 Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugashuruf c Melakukan Penjaringan

(Pengadilan Pajak) adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.IX.

Bahwa sesuai dengan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Nomor: 135 tahun 2000, yang dimaksud Penanggung Pajakadalah :Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungJawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hakdan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.Pasal tersebut menentukan ada 2 (dua) macam penanggung Pajak yakniOrang Pribadi atau Badan, dan untuk penyitaan terhadap harta kekayaanBadan sesuai

Dengandemikian,Pelawan merupakan Penanggung Pajakdari Wajib Pajak PT.

Mengenai Kedudukan Pelawan Sebagai Penanggung Pajak PT.Tamarona Mas Utama.il.Bahwa Pelawan dalam perlawanannya pada halaman 5 menyatakanPelawan bukan penanggung pajakkarena bukan merupakan Direksi.Dalil Pelawan tersebut adalah keliru dengan alasanalasan sebagaiberikut:a.

dengan hukum, karena Pelawanmerupakan Penanggung Pajak dari PT.

Berdasarkan ketentuan di atas, Terbantah melaksanakanpenagihan pajak kepada Penanggung Pajak in casu Terbantahdengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak in casuTerbantah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan SuratPaksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan dengancara pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak incasu Terbantah yang tersimpan di bank..

Bahwa objek bantahan pertama yang didalilkan oleh Pembantah yaknipenetapan Pembantah sebagai Penanggung Pajak PT TGSI tidakmemenuhi unsurunsur dalam Pasal 38 UU PPSP, dimana pada ayat (1)dinyatakan bahwa bantahan/sanggahan yang dilakukan adalah terhadapkepemilikan barang yang disita, dan bukan terhadap penetapanstatus Penanggung Pajak.6.

sebagai pihak"Penanggung Pajak" dari PT TGSI yang telah seara sah telah dinyatakanbubar pada tanggal 17 Mei 2004 yang lIalu."1.

Pasal 2 KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadapharta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahulu..

permintaan pencabutan pemblokirankepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utangpajak dan biaya penagihan pajak.Merujuk pada ketentuan di atas, Terobantah hanya dapat mengajukanpermintaan pencabutan pemblokiran kepada Turut Terbantah danTurut Terbantah Il setelah Pembantah selaku Penanggung Pajak PTTGSI melunasi utang pajak PT TGSI dan biaya penagihan pajak.

Menimbang bahwa, Nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01. 351.108.4407.001.Alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II. Rt.000 Kota Bekasi. JumlahTunggakan Pajak Rp. 351. 484.272.00,;. Surat Paksa Nomor : SP00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KepalaKantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya.

Nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01. 351.108.4407.001.Alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.Il Rt.000 Kota Bekasi. JumlahTunggakan Pajak Rp. 175.742.136.00,;Surat Paksa Nomor : SP00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KepalaKantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya.

Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.351.108.4407.001.Alamat JI. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.Il Rt.000 Kota Bekasi. JumlahTunggakan Pajak Rp. 2.400.000.00,;. Surat Paksa Nomor : SP00034/WPU.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April2015.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KepalaKantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya.

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP .01.351.108.4407.001.Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1 .II Rt.000 Kota Bekasi. JumlahTunggakan Pajak Rp. 4.500.000.00,;Surat Paksa Nomor : SP00032/WPuJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KepalaKantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/Penanggung pajak PT. Nusuno Karya.

;Berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat melaksanakan penagihanpajak kepada Penanggung Pajak in casu Penggugat denganserangkaian tindakan agar Penanggung Pajak in casu Penggugatmelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. ;.

Kewajiban penanggung untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibandebitor baru ada segera setelah debitor wanprestasi;Hal. 6 dari 38 hal. Put.

Bahwa berdasarkan Pasal 1832 BW Ayat 40, mengatur apabiladebitur utama telah dinyatakan pailit maka, kreditur dapat menuntutlangsung kepada penanggung untuk memenuhi prestasi dari debiturutama. Hal ini sebagaimana bunyi dari Pasal 1832 BW;Si penanggung tidak dapat menuntut supaya bendabenda siberutang lebih dalu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;40 jika si berutang dalam keadaan pailit";";"26.

Jika Penanggung secara sukarela melepaskan hak istimewanya;b. Jika Penanggung mengikatkan diri secara bersamasama dengandebitur utama sebagai debitur tanggungmenanggung kepada kreditur;c. Jika Debitur Utama dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenaidiri pribadi debiturutama sendiri;d. Jika Debitur Utama Pailit (cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);e.

utangDebitur Pailit (yang dijamin oleh Penanggung) oleh Penanggung yangbersangkutan kepada Kreditor tanoa harus menunggu proses pemberesanharta pailit telah selesai dilakukan;Bahwa ketentuan Pasal 141 Ayat (2) UUKPKPU tersebut, kembalimenegaskan bahwa nyatanyata terdapat adanya suatu mekanismepencocokan piutang oleh Penanggung oleh karena adanya pembayaranyang dilakukan oleh Penanggung kepada Kreditor atas utang Debitur Pailitkepada kreditur tanoba harus menunggu proses pemberesan harta pailittelah

Sutan Remy Sjahdeni, S.H. tersebut, telah jelasmengatur mengenai mekanisme pencocokan piutang oleh Penanggung atasHal. 32 dari 38 hal. Put.

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pajakdan saksisaksi.(3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita AcaraPelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepalacabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetapperusahaan;4 Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakandengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),berasal dari Pemerintah Daerah setempat.(5) Dalam ha/ penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud

S1823/WPJ.12/KP.0704/2010 tanggal 30 November 2010 hal PermintaanPemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada BankCentral Asia pada tanggal 30 November 2010;c. S1823/WPJ.12/KP.0704/2010 tanggal 30 November 2010 hal PermintaanPemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada BankDanamon Indonesia pada tanggal 30 November 2010;d.

Nomor 2450 K/Pdt/20162222(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :a.

Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakanterhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempattinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau ditempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain;Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/201628Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barangbergerak.

pemisahan hartadan penghasilan;e Pasal 2 KM K 563/KM K.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;1 Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, JurusitaPajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank;28292Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu;112.

POLO (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan);13. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Karang Mas dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Desa Karang Mas, tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 141. PEM / 100 / Km / X / 2007, Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Biaya Cetak dan Poto Copy / Pengadaan Dokumen, ditandatangani oleh T.

POLO (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan);14. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Karang Mas dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Desa Karang Mas, tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 141. PEM / 100 / Km / X / 2007, Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Pembelian Mesin Tik satu unit, ditandatangani oleh T.

POLO (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan);15. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Karang Mas dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Desa Karang Mas, tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 141. PEM / 100 / Km / X / 2007, Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Pembuatan Papan Nama Kantor Kepala Desa Karang Mas kepada MALUDIN, ditandatangani oleh T.

POLO (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan);16. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Karang Mas dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Desa Karang Mas, tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 141. PEM / 100 / Km / X / 2007, Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Biaya Cetak Spanduk, ditandatangani oleh T.

POLO (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan);17. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Karang Mas dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Desa Karang Mas, tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 141. PEM / 100 / Km / 2007, Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Pembelian Atap Multi Rup 400 Keping kepada CINCUNG, ditandatangani oleh T.

POLO(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan);1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Kepala DesaKarang Mas dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan DesaKarang Mas, tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 141. PEM / 100 /Km/ X/ 2007, Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Pembelian Mesin Tiksatu unit, ditandatangani oleh T.

POLO (Penanggung Jawab OperasionalKegiatan);1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Kepala DesaKarang Mas dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan DesaKarang Mas, tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 141. PEM / 100 /Km/ X/ 2007, Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Biaya Cetak Spanduk,ditandatangani oleh T.

POLO (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan);1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Kepala Desa KarangMas dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Desa Karang Mas, tanggal03 Oktober 2007 Nomor : 141.

POLO (Penanggung JawabOperasional Kegiatan);1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Kepala Desa KarangMas dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Desa Karang Mas, tanggal03 Oktober 2007 Nomor : 141. PEM / 100 / Km / X / 2007, Perihal : MohonPersetujuan Pembayaran Biaya Cetak Spanduk, ditandatangani oleh T.

POLO (Penanggung JawabOperasional Kegiatan);1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada KepalaDesa Karang Mas dari Penanggung Jawab Operasional KegiatanDesa Karang Mas, tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 141.

(Tergugat), maka antara Tertanggung dan/atauTermaslahat (Penggugat) dengan Penanggung (Tergugat) telah terjadiHalaman 3 dari 18 hal.

Apabila penanggung sudahmenandatangani/menyetujui perjanjian polis, maka penanggung sudahdikatakan menyetujui semua isi keterangan yang diberikan olehTertanggung (alm. Uli Sinambela). Bila penanggung mengetahui adanyapemberitahuan yang tidak benar, maka penanggung tidak harusmenyetujui perjanjian polis tersebut, sehingga polis tersebut tidak akandiadakan;4. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menafsirkan SuratKeterangan Dokter Rumah Sakit RSU DR. FL.

Nomor 1420 K/Padt/2015 Bahwa tindakan Penanggung (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat)yang melakukan investigasi kesehatan Tertanggung Uli Sinambela setelahterjadi evenemen merupakan upaya Penanggung/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk melepaskan diri dari tanggung jawab dalammemenuhi prestasinya/kewajibannya kepada Permohon Kasasi/Terbanding/Penggugat; Bahwa atas investigasi yang dilakukan penanggung setelah terjadinyaevenemen adalah bertantangan dengan hukum perjanjian yang tertuangdalam

Nomor 1420 K/Pat/2015Sinambela), sehingga penerbitan Polis tersebut secara hukum sudahmengikat bagi kedua belah pihak, yaitu Tertanggung dan Penanggung;6.

Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak(tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungankeperdataan;2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan olehtertanggung kepada penanggung;3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada Tertanggung jikaterjadi klaim atau masa perjanjian selesai;Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1420 K/Padt/20154.

Berdasarkan ketentuan di atas,Tergugat melaksanakan penagihan pajak kepada Penanggung Pajak incasu Penggugat dengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak incasu Penggugat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan dengan carapemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak in casuPenggugat yang tersimpan di bank.3.

3 Februari2014, Perihai: Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan WajibPajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yangditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Permata, Tbk, CabangBandung.67) Nomor S038/WPJ.09/KP.0504/2014 Tanggal 3 Februari 2014,Perihai: Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang ditujukankepada Pimpinan PT.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU PPSP di atas,oleh karena Wayjib Pajak/Penanggung Pajak In Casu Penggugattidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telahditentukan, maka Tergugat menerbitkan Surat TeguranNomorDS0000383/WPJ.09/KP. 0504/2008.84)Selanjutnya apabila telah diterbitkan Surat Teguran, SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis, Penanggung Pajak tetaptidak melunasi utang pajaknya, maka terhadap Penanggung Pajaktersebut akan diterbitkan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam :Pasal

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPSPTujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utangpajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapatdilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baikyang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukanPenanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yangpenguasaannya berada di tangan pihak lain.

/WPJ.09/KP.0504/2014 Tanggal 3 Februari 2014Perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang ditujukan kepadaPimpinan PT.

Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JKTRekening dan membebaskan Pemohon Sebagai Penanggung PajakPT Duta Sembilan Kartika;a.

kepada bank yaituapabila apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak danbiaya penagihan pajak.

Pemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak YangTersimpan di Bank yang telah diterbitkan oleh Termohon.

Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JKTPemohon selaku penanggung pajak PT.

Bahwa Syarat Pencabutan Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak TelahDiatur Dengan Jelas Dalam Peraturan PerundangUndangan1. Bahwa peraturan perundangundangan di bidang perpajakan telah mengatursyarat pencabutan pemblokiran rekening penanggung pajak.2.

Menyatakan bahwa pemohon NARDI sebagai penanggung jawab dari anak bernama FAJAR SYAFII bin SUNARTO khusus untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI, terhitung sejak penerimaan sampai dengan pendidikan menjadi TNI selesai ;---------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,-( Seratus sembilanbelas ribu rupiah );--------

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan danpenyerahan surat paksa kepada penanggung pajak2.

Penanggung payjak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun angsuran3. Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak4. Penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu5.

Bahwa uraian mengenai diragukan iktikad lebih jelas diatur didalam Pasal 3ayat (1) huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan PemberianRehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera, yaitu:Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNAUraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan iktikadbaiknya dalam pelunasan utang pajak meliputi:1.Penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Penanggung

pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utangpajak baik sekaligus maupun angsuran;Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu;Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yangdikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatanperusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya ataumenggabungkan

Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNA2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan atau tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun dengan cara mengangsur;3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;4. Dst.6.

Nomor 577 K/Pdt/2020pengusaha/nama penanggung jawab atas suratsurat perusahaan milikperseroan PT Ming Yuan Indonesia yaitu:1.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timurtanggal 20022017 seluas 3.673 m?

sebagai penanggung jawab PTMing Yuan Indonesia;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), darimenggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai namapengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia,dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalahZhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT MingYuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming YuanIndonesia;Tanda Daftar Industri, dari menggunakan nama tergugat SannyOscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT

Nomor 577 K/Pdt/2020PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT MingYuan Indonesia;6. Surat Izin Usaha Perdagangan, dari menggunakan nama tergugatSanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PTMing Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas namapengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selakupengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dansebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;7.

Surat Keterangan Fiskal, dari menggunakan nama tergugat SannyOscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT MingYuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggungjawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagaiDirektur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PTMing Yuan Indonesia;8.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari menggunakan namatergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawabpada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas namapengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selakupengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dansebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;I. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

PUPA Sd SABPAMPXIEL 99 AddJedis PapakTFati2PajakPdkakvkxeygitretamenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Surat TergugatNomor: S 02/WPJ.05/KP.0204/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Permohonan Pengaktifan KembaliRekening Koran Perusahaan Atas Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yangTersimpan pada Bank Nomor: 334/CBUJND/PLY/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan Nomor: 574/BLK/PIN/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;Mbahbvut pitraln datrgugat berpendapat bahwa

Pajak yang Tersimpanpada Bank;bahwa menindaklanjuti Surat Nomor: S2039/WPJ.05/KP.0204/2012 tanggal 28 September 2012,diterbitkan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bankdalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota denganNomor: 547/BLK/PIN/X/2012 dan oleh Bank DKI Cabang Utama Juanda dengan Nomor: 333/CBUJND/X/2012, yang ditandatangani bersama antara pihak Bank dan Jurusita Pajak;bahwa Penggugat menyampaikan Surat Nomor

Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksuddalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untukmemerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpanpada bank yang dimaksud;e.

Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakanpenyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan BeritaAcara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah PenanggungPajak melunasi Utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak;g.

Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan PenanggungPajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya PenagihanPajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran;bahwa Majelis berpendapat penerbitan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung PajakYang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;bahwa atas landasan