Ditemukan 1072 data
69 — 24
dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADD kepadapublik.e Bahwa terdakwa Il FAJRIANOOR Als KUCUNG Bin BAHTIAR selakuBendahara Desa Derawa, dalam pegelolaan dana Alokasi Dana Desa(ADD) memiliki kKewajiban dan kewenangan sebagai berikut: Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan serta membuatlaporan pertanggungjawaban keuangan Desa Menyelenggarakan Pembukuan Pendapatan Desa untuk Alokasi DanaDesa dan Lainlain Pendapatan Desa Yang sahe
denganketentuan peraturan perundangan yang berlaku Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADD kepadapublik.e Bahwa terdakwa Il FAJRIANOOR Als KUCUNG Bin BAHTIAR selakuBendahara Desa Derawa, dalam pegelolaan dana Alokasi Dana Desa(ADD) memiliki kKewajiban dan kewenangan sebagai berikut: Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan serta membuatlaporan pertanggungjawaban keuangan Desa Menyelenggarakan Pembukuan Pendapatan Desa untuk Alokasi DanaDesa dan Lainlain Pendapatan Desa Yang sahe
75 — 35
Damai untukkepentingan pribadi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan terhadap pinjamantersebut tidak dikembalikan.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan seperti di atas terdakwatelah melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan mengenai pengelolaankeuangan desa yaitu:e Pasal9 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 37 Tahun 2007 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBDesa harus didukung dengan bukti lengkapdan sahe
92 — 19
BUMI REDJO BERDASARKANADANYA KERJASAMA ATAU DENGAN CARA LAINNYA YANG TIDAK SAHe Penguasaan, penempatan, dan penggunaan diatas sebagianOBJEK TANAH MILIK TERGUGAT V KONVENS / PENGGUGATREKONVENSI (SHM No. 11, 16, dan 17) sebagai "Base Camp BachingPlant" untuk kepentingan sepihak usaha dan PT.
95 — 31
Buamona Bot, telah meninggal duniapada tahun 1940 di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, sekarang KabupatenKepulauan Sula, dan tidak mempunyai keturunan (ahli6 Bahwa Djoronga Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, telah meninggal duniapada tahun 1943 di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, sekarang KabupatenKepulauan Sula, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula,tertanggal 12 Juli 2013 dan meninggalkan (satu) orang ahli waris yang sahe
57 — 35
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) berbunyi:Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasilprogram dengan target yang telah ditetapkan, yaitu. dengan caramembandingkan keluaran dengan hasile Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) berbunyi:Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sahe
93 — 30
.), dari tanggal 1 Mei 2013 hingga tanggal 16 Mei 2014 tidak pernahmengeluarkan Surat PHK terhadap para karyawan yang melakukan MogokTidak Sahe Bahwa setahu saksi Serikat Pekerja yang ada di PT.
83 — 32
Sosuntuk mengaku sebagai PNS dan segala dokumennya dipersiapkan oleh Terdakwa dansaksi Alfi Laila;Menimbang, bahwa setelah kredit disetujui dan dicairkan oleh saksi Abdizakirsyah Nasution (MMM Bank mandiri Mitra Kuala Simpang 2), dana kredit tersebutkemudian mengalir dengan rincian sbb :e 1 (satu) buah Kredit atas nama WIWIK FAJARIKA nilai kredit sejumlahRp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh debitur karenamerupakan kredit yang sahe 12 (dua belas) kredit lainnya total dana
175 — 90
tidak pernahmemberikan surat kuasa kepada kepala sekolahsebagai syarat pengambilannya dan tanda tangandipalsukan (dilakukan langsung oleh KepalaSekolah tanpa melalui bendahara sekolah) danmenurut Ahli Tunjangan Fungsional GTT hanyadipertanggung jawabkan kepada Yusnil/KepalaSekolah)Ketentuan yang dilanggar : Keppres No: 42 Tahun 2002 TentangPedoman Pelaksanaan APBN yangdalam Pasal 12 ayat (2) menegaskan:weBelanja atas beban anggaran belanjaNegara dilakukan berdasarkan atas hakdan buktibukti yang sahe
Pembanding/Penggugat I : Kuah Chee San bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries, Diwakili Oleh : Geoffrey Nanulaitta, S.H., Pande Uly Boy Pardomuan, S.H., Dan Horas A.M. Naiborhu, S.H.,
Pembanding/Penggugat II : Wan Leong Wah bertindak selaku Komisaris PT. Capitol Gravure Industries Diwakili Oleh : Geoffrey Nanulaitta, S.H., Pande Uly Boy Pardomuan, S.H., Dan Horas A.M. Naiborhu, S.H.,
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Direktorat Jenderal Pajak ... cq Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua
Terbanding/Tergugat I : Sri Huntati Alias Teo Sri Huntati, Charlie Salim, Yansen Ahli Waris Almarhum Lim Tji Bin Alias Sujanto Salim
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sri Huntati a
171 — 69
Halhal yang terkait cacat formiltersebut meliputi :a. gugatan melanggar batas yurisdiksi mengadili baiksecara absolut atau relatifb. gugatan mengandung eror in persona bisa dalam bentukdiskualifikasi atau plurium litis consorsiumc. gugatan obscuur libel, dapat berupa dalil gugatan tidakpunya dasar hukum, objek gugatan tidak jelas ataupetitum gugatan bertentangan dengan dalil gugatd. surat kuasa tidak sah sehingga gugatan yangditandatangani kuasa tersebut tidak sahe. gugatan prematurdan termasuk gugatan
93 — 15
,VIIl9 (62) ;Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan menerima uang kerohiman untukmembongkar bangunan tempat tinggal/usaha tanggal 02 Maret 2012 atasnama Encih. diberitanda T,VII9 (63) ;Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan menerima uang kerohiman untukmembongkar bangunan tempat tinggal/usaha tanggal 02 Maret 2012 atasnama Jubair. diberi tanda T,VII9 (64) ;Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan menerima uang kerohiman untukmembongkar bangunan tempat tinggal/usaha tanggal 02 Maret 2012 atasnama Sahe
73 — 33
yang dipimpinnya ;= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur :e Pasal 4 ayat (1):Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat .e Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa :setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sahe
1461 — 1489 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oehkarena kesempatan mengajukan pembelaan kepentingandalam proses pemeriksaan adalah hak, pengadilan tidak bolehmengesampingkan tanpa alasan yang sahe Persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak (musthear each party) secara proporsional, jika hal itu merekaminta.Bahwa dengan tidak memeriksa dan mengabaikan bukti tambahanPemohon Kasasi, Majelis Hakim Banding telah nyatanyatamengesampingkan Asas /mparsialitas dan Asas Audi Et Alteram Partem,karena tidak memeriksa perkara banding dengan seimbang
385 — 108
peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalam Permohonan aquo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilanini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahe
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
DARMA BIN ALM ISHAK
97 — 30
anggaranyang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desaHal 31 dari 238 hal Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN BnaAyat (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan dalam = rangka mendanai penyelenggaraankewenangan desae Pasal 24Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalamrangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melaluirekening kas desa.Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh buktiyang lengkap dan sahe
rekeningdesa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembalioleh desaAyat (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraankewenangan desae Pasal 24Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalamrangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melaluirekening kas desa.Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung olehbukti yang lengkap dan sahe
74 — 39
bahwa seharunya terdakwa sebagai pengguna barang harus mempedomanisebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Keppres No 80 Tahun 2003 yaitu, penggunabarang/jasa bertanggungjawab dari segi Admistrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaanbarang/jasa yang dilaksanakan.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah pula bertentangan dengan:e Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006;Pasal 132 ayat (1) : setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkapdan sahe
KOHARUDIN, SH
Terdakwa:
ERNI BINTI BAHARUDDIN
71 — 45
Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sahe Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan Alm. H. ALWItersebut diatas telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.233.859.026, (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluhsembilan ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 2 31 Realisasi belanja kKegiatan peningkatan air bersih; Rp. 307.000.000..
REZA HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Roni Candra
180 — 44
sebesarbesarnya.Ayat (2) : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab,mencegahkebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadapketentuan Peraturan Perundangundangan.Pasal 17 ayat (1) : Pembayaran atas pelaksanaan pengadaanbarang/jasa secara swakelola dan atau melalui penyedia barang/jasadilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, setiap pengeluaran belanjaatas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sahe
64 — 11
Basri, Sahe dan Sarifuddin sedangkannama Tina saksi tidak kenal;Bahwa benar saksi hanya satu kali meminjam pada tanggal 28 April 2009sebesar Rp. 29.000.000 (Dua puluh Sembilan juta rupiah) dan pinjamantersebut sudah lunas, yang mana saksi tida tahu dana apa yang digunakantersebut apakah dana UEP atau Dana SPP;Bahwa benar saksi sudah lupa apakah kelompoknya membuat proposal atautidak.
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
176 — 55
Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atau suatu barang.Ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata mengatur mengenaikadaluwarsaan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dapatdilakukan jika teroenuhi unsurunsur sebagai berikut:e Mempunyai itikad baik (Pasal 1965 dan 1966 KUH Perdata)e Terdapat alas hak yang sahe Menguasai barang tersebutterus menerus selama 20(dua puluh) tahunatau 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada yang menggugat2.
121 — 9
dan ADD reward diperuntukkan untuk kegiatan fisikdesa melalui musyawarah Desa yang dituangkan dalam AanggaranPendapatan belanja desa.e Bahwa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 TentangPedoman pengelolaan keuangan Desa :e Pasal 2 ayat 1 : keuangan desa dikelola berdasarkan azasazas transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggarane Pasal ayat : setiap pengeluaran belanja atas beban atas beban APBDesaharus didukung dengan bukti lengkap dan sahe