menyatakan sepenuhnya mengakui masih ada hartabersama yang tidak dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini danoleh karena itu berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata jo Pasal 311 RBgpengakuan Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai alat bukti sempurna bagiTergugat/Pembanding;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Bandingberpendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak melakukan konstituiringdan klarifikasi perkara yang benar dan hal ini bertentangan dengan azaskeaktifan hakim (dominus

Sedangkandakwaan sesuai dengan asas dominus litis adalah dasar pemeriksaan perkarayang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalampasal 112 ayat (1) UU RI omor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalamdakwaan subsiderPara Terdakwapaling singkat hanya bisa di jatuhi pidanaselama 4 (empat) tahun.

Putusan Nomor316/B/PK/PJK/2013Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidaksependapat dengan Majelis yang telah mengabaikan persyaratan pemilikmanfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus lIitis) ;Bahwa sebagaimana

120) bahwa "Hakim Administrasi diberikan peran aktifkarena hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetapberlakunya suatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru dan jelasbertentangan dengan undangundang yang berlaku, hanya karena alasanpara pihak tidak mempersoalkannya dalam objek sengketa., PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan Hakim (dominus

telahmengabaikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidaksependapat dengan Majelis yang telah mengabaikan persyaratan pemilikmanfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapbkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

tahun2010, halaman 120) bahwa Hakim Administrasi diberikan peran aktif karenahakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunyasuatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru dan jelasbertentangan dengan UU yang berlaku, hanya karena alasan para pihaktidak mempersoalkannya dalam objek sengketa., Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagai bagian dari Hakim Administrasi diberi Kewenangan untuk bertindaksesuai asas keaktifan hakim (dominus

telahmengabaikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidaksependapat dengan Majelis yang telah mengabaikan persyaratan pemilikmanfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal MaajelisHakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

tahun2010, halaman 120) bahwa Hakim Administrasi diberikan peran aktifkarena hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetapberlakunya suatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru danJelas bertentangan dengan UU yang berlaku, hanya karena alasan parapihak tidak mempersoalkannya dalam objek sengketa., PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalamkonstruksi dakwaan Penuntut Umum sebagai dominus litis. Sedangkandakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangioleh Hakim.

Hakim;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107UndangUndang tentang Peradilan TUN mengatur Hakim menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian,Hal. 21 dari Hal. 39 Putusan Perkara No. 66/G/2018/PTUNMDNdan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat buktiberdasarkan keyakinan Hakim ;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatifyang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengankewenangannya berdasarkan asas dominus

sehinggadapat dibuktikan kebenarannya dikemudian hari serta mencegah adanyakeberatan dari pihak yang lain;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat dalamproses penerbitan sertipikat objek sengketa tidak sesuai dengan peraturandalam penelitian data fisik dan yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 danPasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1999;Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominus

Persiapan sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 63 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, danselanjutnya gugatan telah dinyatakan layak untuk disidangkan dalam persidanganterbuka untuk umum sebagaimana maksud Pasal 70 UndangUndang PeradilanTata Usaha Ne@Q ara j 222 nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nner enn neeMenimbang, bahwa sesuai hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara,Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yangdiajukan kepadanya mendasarkan pada asas Dominus

22929222 2220 2 nn nnn nnn nnn nn eeeMenimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negaraadalah bersifat dominus litis oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketaa quo Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawabmenjawab dari Penggugatdan Tergugat, serta alat bukti yang diajukan para pihak.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menyelesaikanperkara ini berpedoman pada ketentuan pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 juncto Undangundang Nomor 51 Tahun = 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasanyang menentukan : Hakim menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian,dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang kurangnya2 (dua) alat bukti' berdasarkan keyakinan hakim dan halini sesuai dengan asas dominus

Majelis Hakim dalamhal ini hanya berhak mengajukan seseorang yang bersumpah palsu dalam hal memberikankesaksian di pengadilan untuk dijadikan sebagai terdakwa untuk diadili di muka persidangan(ASAS DOMINUS LITIS) ;won= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan ketiga haruslah diw Menimbang, bahwa karena keberatankeberatan dalam Eksepsi dari Penasihat Hukumterdakwa di tolak, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;won= Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum

telahmengabaikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidaksependapat dengan Majelis yang telah mengabaikan persyaratan pemilikmanfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

, halaman 120) bahwa "Hakim Administrasi diberikan peran aktifkarena Hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetapberlakunya suatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru danjelas bertentangan dengan UU yang berlaku, hanya karena alasan parapinak tidak mempersoalkannya dalam objek sengketa., PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan Hakim (dominus

Geden tanggal 12 Juni 2009(Bukti P6).Bahwa Tanggal 12 Juni 2009 Tergugat I mengajukanpermintaan perpanjangan penahanan Penggugat kepadaTergugat II (Bukti P7).Bahwa Tergugat I melakukan Pelimpahan perkara kepadaTergugat II sejak tanggal 30 Juni 2009. kemudian Tergugat IImelakukan penahanan terhadap Penggugat dengan masapenanahanan selama 10 Hari, dari tanggal 30 Juni 2009 s.dtanggal 09 Juli 2009 (Bukti P8).Bahwa Tergugat II selaku Jaksa Penuntut Umum mempunyaikewenangan dominus litis untuk melakukan

Bahwa Tergugat II mempunyai kewenangan untuk melakukan pra penuntutan danmelakukan penututan, karena Tergugat II selaku Penuntut Umum, maka Tergugatmempunyai dominus litis dalam hal penuntutan;88.

OBSCUUR LIBEL)78Bahwa gugatan Penggugat adalah Perbuatan MelawanHukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat dalamsurat gugatannya adalah sebagai berikut ;e Bahwa Tergugat I melimpahkan perkara kepadaTergugat II sejak tanggal 30 Juni 2009 kemudianTergugat II melakukan penahanan terhadapPenggugat dengan masa penahanan 10 hari daritanggal 30 Juni 2009 sampai dengan 15 Juli 2009.e Bahwa Tergugat II selaku Jaksa Penuntut Umummempunyai kewenangan dominus

Penggugat telah gegabah dan tidak memperhatikanYurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dalam mengajukangugatan yang serupa, kiranya Penggugat masih harus belajar lebih banyak lagi danmencermati semua dalildalil yang diajukan sebagai dasar gugatan ini.2 Dalam Surat Gugatannya pada halaman 23 point 87 dan 88, Penggugatmenyatakan:Bahwa Tergugat II mempunyai kewenangan untuk melakukan Pra Penuntutandan melakukan penuntutan, karena tergugat II selaku Penuntut Umum, makaTergugat mempunyai Dominus

Agustus 2009.Menurut pendapat kami, surat keberatan dilakukan penahanan oleh Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat II ,terlambat diajukan sehingga tidakdapat dipertimbangkan oleh Tergugat II dan hal ini tidak dapat disebut suatuperbuatan melawan hukum, sedangkan dalam melaksanakan penahanan tersebut,Tergugat II sepenuhnya tunduk dalam ketentuan peraturan perundangundangan(.....BA 15).Selain itu, di satu sisi Penggugat mengakui sepenuhnya Tergugat II adalahpenuntut Umum yang mempunyai Dominus

dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha...9Usaha Negara Surabaya tertanggal 20 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepadapihak lawannya tertanggal 21 Maret 2013, yang dalam memori bandingnya tersebutPenggugat /Pembanding pada pokoknya antara lain mengemukakan bahwapertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara majelis hukum masih cukupstandart dalam membuat pertimbangan hukumnya yatitu hanya dari segi Kewenangan,prosedur dan substansi , sedangkan apa yang disebutkan dominus

Putusan Nomor 1582/B/PK/PJK/201613.5.13.6.13.7.13.8.yang lebih merugikan baginya daripada keadaan sebelum diajukangugatan atau banding.Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangansesuai dengan asas keaktifan hakim (Dominus Litis Beginsel)sebagai salah satu) asas yang menjadi landasannormatifoperasional hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengingatPasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara

Riawan Tjandra , S.H., M.Hum dalam bukunya yangberjudul Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, edisi revisi,Tahun 2010, menyatakan pada halaman 119 asas keaktifan hakim(Dominus Litis Beginsel) secara konsepsional (seharusnya)merupakan instrumen vital dalam pelaksanaan fungsi Peradilan TataUsaha Negara untuk menjangkau aspek kebenaran materiilsubstansi Keputusan Tata Usaha Negara baik dari sisi prosedural,substansi maupun dasar kewenangan.Bahwa selanjutnya dalam buku yang sama pada halaman 120dinyatakan

Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding dan mengabulkan permohonanpermohonan PemohonPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Mahkamah Agung telahmengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 517/B/PK/PJK/2010,tanggal 7 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa kembali perkara a quoberdasarkan buktibukti yang berada dalam penguasaan Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sesuai azas dominus

Sebabpasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut Umumsebagai dominus litis. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaanperkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim.

SedangkanTergugat/Terbanding untuk meneguhkan dalildalil bantahannya telah mengajukanbukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T5 yang telah bermeterai cukupakan tetapi tidak menghadirkan saksi di mukapersidangan ;Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak, denganmendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebas terbatas, merujukpada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 dari dalildalil para pihak, suratsurat bukti dan keterangan

telahmengabaikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidaksependapat dengan Majelis yang telah mengabaikan persyaratanpemilik manfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4)P3B IndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelistelah membatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahalMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari HakimAdministrasi diberi kKewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifanhakim (dominus

halaman 120)bahwa Hakim Administrasi diberikan peranaktif karena hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankantetap berlakunya suatu keputusan administrasi negara yang nyata kelirudan jelas bertentangan dengan undangundang yang berlaku, hanyakarena alasan para pihak tidak mempersoalkannya dalam objeksengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dariHakim Administrasi diberi kKewenangan untuk bertindak sesuai asaskeaktifan hakim (dominus

menggantikan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa AwuNomor: 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awutanggal 28 Maret 2018 (vide bukti P10) tersebut yang diajukan oleh Tergugatdalam persidangan tanggal 28 November 2018 yaitu Surat Keputusan KepalaDesa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur KesraDesa Awu, tanggal 3 April 2018 (vide bukti T.I19 dan berita acara persidangantanggal 28 November 2018) dengan pertimbangan berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus

actus bahwa badan atau pejabat tata usahanegara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinyaberwenang membatalkannya;Menimbang, bahwa oleh karena Surat keputusan Kepala Desa AwuNomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu,tanggal 3 April 2018 (vide bukti T.I19) adalah merupakan perbaikan terhadapSurat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/III/2018 tentangPemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 28 Maret 2018 (vide bukti P10),sebagai penerapan asas dominus

Kewenangan hakimdalam hal ini bersifat dominus litis, artinya tidak saja terbatas pada buktimaupun dalildalil yang diajukan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat dalammenerbitkan keputusan objek sengketa a quo diatur dalam ketentuan sebagaiberikut: Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa menentukan:Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan namalain dibantu. perangkat desa sebagai unsur penyelenggarapemerintahan desa; Pasal 26 ayat

Hal inilan menjadi landasan dari suatupenjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang sematamata dilakukanDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rangkamenegakkan hukum dengan dilandasi nilainilai Kemanusiaan yang berkeadilansosial:Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN AmtMenimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanyapidana dalam tuntutan Penuntut Umum walaupun penuntutan tersebutmerupakan dominus litis dari Penuntut Umum oleh karena Majelis Hakimmenilai