Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo.Ayat (2) Jo.Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana MiliterJo.Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo.Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo.Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo.Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pembanding/Tergugat I, oleh karena itu tidak perlu dan tidak boleh lagi Judex Facti untukmempergunakan bukti persangkaan lagi.Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 284 RBG Judex Factiseharusnya mengutamakan bukti surat yaitu TII2 dari pada bukti persangkaan, makatindakan Judex Facti mempergunakan bukti persangkaan dalam perkara a quo adalahmelanggar ketentuan pasal 284 RBG dimana akibat hukumnya kedua Putusan JudexFacti harus dibatalkan.PUTUSAN JUDEX FACTI MELANGGAR KETENTUAN PASAL 164 AYAT (1) JO.AYAT

(satu) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2021 sampaidengan bulan April 2021 atas nama Terdakwa Prada RizkyAndika Putra NRP 31190446120399Berupa barang :Nihil.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut merupakankelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsungdengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejaksemula melekat dalam berkas perkara serta tidak Sulitpenyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukanstatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo.Ayat

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun1991 Penggugat secara formal masih dalam tenggang waktu berhak serta sangat berkepentingan mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;Bahwa agar Penggugat dan atau pihak lain jangan mengalami kerugianyang lebih besar dan fatal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 2 jo.ayat 4 huruf a dari UndangUndang No. 5 Tahun 1986, perkenankanlahPenggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedangmemeriksa perkara ini agar berkenan terlebih

tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua: Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomo2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) UndangUndangIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penundengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakimemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UndanRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.ayat

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukanketidakhadiran di Kudam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dariKakudam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejaktanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP11/A11/IV/2019/Idik tanggal 03 Juni 2019 dari Pomdam XIV/Hsnatau selama 60 (enam puluh) hari secara berturutturut ataulebih lama dari tiga puluh hari.Sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2 jo.ayat (2) KUHPM.: Bahwa berdasarkan

sampai dengan bulan Mei 2021 atasnama Terdakwa Praka Hamsah Madogo NRP.31080236010189, Jabatan Tamudi Pokko Raipur CYonarmed 13/2/1 Kostrad.Menimbang : Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebutmerupakankelengkapan berkas perkara yangberhubungan langsung dengan tindak pidana yangdilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalamberkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, makaoleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo.Ayat

ALASAN & DASAR HUKUM GUGATAN:1.Bahwa Dasar Hukum diajukannya Gugatan ini adalah pasal 3 ayat (1) jo.Ayat (3) UndangUndang No. 5 Th. 1986 jo. pasal 1 angka 9 UU No. 51Th. 2009;Pasal 3 UndangUndang No. 5 Th. 1986 menentukan:(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata UsahaNegara;(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan

Nomor 9 dan 10, sehingga kemudian Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi selaku Pengembang mengundangnyaberkalikali melalui Handphone maupun surat yang akhirnya karenaTermohon Kasasi tidak pernah hadir maka tahun 2012, dilayangkansurat pemberitahuan pembatalan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat, sesuai ketentuan butir 8 ayat (3) Jo.ayat (5) ketentuan pesanan bukti (T5);10.

Sederhana berjudulANTENA PARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID 50001095 B atasnama Tergugat I, jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undangundang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.Oleh karenanya, pendaftaran Paten Sederhana berjudul ANTENAPARABOLA JENIS MESH terdaftar Nomor: ID 50001095 B atas namaTergugat dan seolaholah hasil Inventor dari Tergugat Il, sangatlah patutdan adil untuk dibatalkan;14.Bahwa gugatan Penggugat bersandar pada Pasal 91 ayat (1) huruf a jo.ayat

SYARIFUDDIN als ARIF ak MUHAMMAD terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencuriandengan pemberatan sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Jo.ayat (2) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . MUHAMMAD GUNTUR als GUNak A. WAHAB HUSAEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10(sepuluh) bulan dan terdakwa II.

Dasar mana yang paling fatal adalah merubah komposisi kepemilikansaham yang sangat merugikan, para Pelawan dan menguntungkan salah satupemegang saham yang bernama Agus Sutanto ;Padahal menurut Anggaran Dasar PT Kayu Lapis Indonesia tentang Tata CaraRapat Umum Pemegang Saham yang bermaksud mengubah Anggaran Dasarperseroan secara spesifik atau secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 25Anggaran Dasar, dan bukan dalam ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) jo.ayat

menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerimaNarkotika Golongan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon; Bahwa karenanya Majelis Hakim kasasi akan memperbaiki pertimbanganputusan Judex Facti dan amar putusan Judex Facti yang seluruh amarnyasebagaimana dinyatakan dalam putusan in casu; Bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim kasasiakan memperbaiki dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo.ayat

Sedangkan Kepala KantorCatatan Sipil Kota Tangerang hanyalah sebagai pihak yangmelakukan pencatatan atas Perkawinan yang telah dilangsungkandi Gereja, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Jo.Ayat (2) Jo. Ayat (8) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan.Berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT II INTERVENSI adalahIstri Sah dari RONY PATUWO dan juga TERGUGAT II INTERVENSI,MONALISA PATUWO dan ERIC PATUWO sebagai ahli waris yangsah dari almarhum RONY PATUWO.

Ayat (2) Jo.Ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

Pasal 100 Ayat (1) Jo.Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdinyatakan bahwa Penyidik memiliki Kewenangan melakukan penyidikanterhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yangdilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka setelah menerimalaporan atau pengaduan dari orang yang menjadi korban atau yangmengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secaralangsung tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan sesudah menerimalaporan,

ayat (2) yang merupakan syarat mutlak terhadapbakal calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka jikadihubungkan Keputusan Tergugat yang meloloskan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara fakta hukum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuanPasal dimaksud ; Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraManado yang mempertimbangkan legalisir Surat Keterangan Tamat Tergugat IIIntervensi/Pembanding jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1) huruf c jo.ayat

bahwa dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan paraTerdakwa tersebut telah cukup memenuhi keseluruhan unsurunsur dari pasal 365 ayatHal 17 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI18(2) ke1 dan ke2 jo. ayat (3) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu,karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dan pendapat Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar pasal 365 ayat (2) ke1 dan ke2 jo.ayat

dari keterangansaksi dan keterangan para terdakwa dan didukung barang bukti yang ada,setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah faktafakta tersebut dapat memenuhi unsurunsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada para terdakwa,dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan ALTERNATIF yaitu KESATU melanggar Pasal 170 ayat (1)jo.Ayat

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2018, sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 20/2011, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengundangkan Pergub DKI Jakarta No. 132/2018; Bahwa Pasal 103 ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) jo.ayat (5) Pergub DKI Jakarta No. 132/2018 mewajibkan dilakukannya penyesuaian struktur organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Tata Tertib bagi PerhimpunanPenghuni yang terbentuk berdasarkan Akta yang telah disahkan sebelumnya oleh Gubernur, melalui

Jkt.25).26).27).dan/atau pengawas P3SRS melanggar atau melakukan tindakanyang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, setelah terlebin dahulu dilakukan teguran, suratperingatan pertama dan surat peringatan kedua Pasal 101 ayat(1) jo.ayat (4) huruf d jo.

Pasal 102 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo.ayat (3) jo. ayat 4 huruf a Pergub DKI Jakarta No. 132/2018;Bahwa penerbitan Obyek Sengketa aquo oleh Tergugat setelah mendapatkan persetujuan RUA, sebagaimana ditentukan dalamPasal46 ayat (14) jo. Pasal 62 ayat (1) jo. ayat (2) Pergub DKIJakarta No. 132/2018, telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.

Mekanisme yang disediakan oleh Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) Pergub DKI Jakarta No.132/2018 bagi Penggugat yang berkeberatan dan/atau menolak Susunan Pengurus dan Pengawas yang tertuang dalam Objek Gugatan aquo karena dianggap tidak memenuhi syarat dengan melakukan perubahan kepengurusan melalui RUA;Bahwa meskipun Tergugat diberi kKewenangan untuk mencabut Objek Sengketa aquo berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo.ayat (4)huruf d jo.

Pasal 102 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo.ayat 4 huruf a Pergub DKI Jakarta No. 132/2018, sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 1315 Gugatan aquo, namun pencabutan hanya dapat dilakukan terhadap pengurus dan/ataupengawas P3SRS melanggar atau melakukan tindakan yangbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan,setelah terlebin dahulu dilakukan teguran, surat peringatanpertama dan surat peringatan kedua;Bahwa keberatan dan/atau penolakan Penggugat terhadap Susunan