Putusan Nomor 41 P/HUM/2014menyebabkan persaingan tidak sehat antara Perguruan Tinggi di daerahKabupaten/kota ;Pasal 3 ayat (1) huruf e menyatakan, penyelenggaraan program studi di luardomisili dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada program studitersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat; bahwaPasal 3 ayat (1) huruf e, menyebabkan kerugian hak dan materiil antarperguruan tinggi, karena Program studi (Prodi) perguruan tinggi di daerahkabupaten/kota telah memenuhi

minat calon mahasiswa, hal tersebut olehPerguruan Tinggi Negeri bisa dianggap tidak memenuhi minat calon mahasiswabertentangan dengan fakta hukum bahwa Program Studi Di Luar Domisilidengan Prodi yang dibuka oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya diBanyuwangi telah terpenuhi atau dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Swastatermasuk Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi.Pasal 3 ayat (1) huruf f menyatakan, penyelenggaraan program studi di luardomisili didukung oleh pemerintah daerah kabupaten

Ayat (1) menyatakan, Dalam hal terdapat kebutuhan untukmenyelenggarakan program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisitertentu, Menteri dapat menetapkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakanprogram studi tersebut. bahwa Pasal 4 Ayat (1) merupakan pasal multi tafsir(vague of norm) tidak ada kejelasan tentang program studi di luar domisilidalam bidang dan kondisi tertentu, bertentangan dengan fakta hukum bahwa DiBanyuwangi telah lama ada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mampumenyediakan Prodi

Perguruan TinggiNegeri (PTN) boro kerja ke daerah Kabupaten/Kota yang kesannya jualan merkyang kualitasnya tidak sama dengan PTN induknya.Pasal 4 Ayat (2) menyatakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraanprogram studi diluar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu sebegaimanadimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal. bahwa Pasal 4 Ayat (2)merupakan pasal multi tafsir (vague of norm) bertentangan dengan fakta hukumbahwa Peraturan dari Direktur Jenderal dalam penyelenggaraan Prodi

) lainnya;e Mengenai besaan honor sebelum tahun 2007 tidak ada ketentuan yang mengaturnya,karenanya disesuaikan dengan kemampuan Prodi yang bersangkutan (PSPD);e Namun sejak tahun 2008 telah ada ketentuan mengenai besaran honor yakni PeraturanMenteri Keuangan RI Tentang Standar Biaya Umum (SBU).

ELTYANTI, M.Si selaku Pembantu II Bidang Administrasi dan Keuanganuntuk konsultasi kepada Kanwil Anggaran atau BPKP mengenai besaran honor danpenggunaan anggaran Prodi PSPD Unja, agar tidak keliru karena menurut saksijumlahnya terlalu besar, namun Dr. Ir. ELTYANTI, M.Si mengatakan jika mengikutiSBU para dosen/dokter tidak mau mengajar karena jumlahnya kecil;e Di Unja ada 5 Fakultas dana yang diperolehnya masuk dalam PNBP danpenggunaannya melalui DIPA APBN.

ELTYANTI, M.Si (Pembantu II Bidang Administrasi danKeuangan) untuk diproses oleh Ketua Prodi/PSPD (Terdakwa) atau Ketua HarianPSPD (dr. H.

ABDUL HAMID SYAM) untuk dimintakan kepada Rektor (Terdakwa)atau saksi selaku PR II, kemudian Rektor mendisposisikan ke saksi untukditindaklanjuti;e Permasalahannya saksi tidak dapat membedakan apakah permintaan uang tersebutberasal dari Ketua Prodi/PSPD ataukah dari Rektor, karena dijabat oleh orang yangsama;e Pengajuan dana berawal dari perencanaan kepada Ketua Prodi, tanpa paraf dari KetuaProdi dana tidak bisa cair, begitupun tanpa persetujuan saksi dana juga tidak bisa cair;e Permintaan dana dari

Jumlah keuanganyang diterima Universitas Jambi melalui Prodi Pendidikan Dokter sampai denganPutusan No: 10/Pid.sus/2013/PN.Jbitahun 2009 dari sumbangan Pemda se Prop.

ProfilEmas Konsultan Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pare DariLaboratarium Uni Material Prodi D III Tehnik Sipil FTSP ITS tanggal 17September 2009:(Fotokopi yang dilegalisir) 1 (satu) buah Dokumen Daftar UsulanRencana Proyek Danalokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008,Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rpe542.315.000,00 (limaratus empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);(Asli) 1 (satu) buah dokumen Perencanaan Pembangunan RuangPavililun dan Ruang Hemocalis RSUD Pare, Kabupaten Kediri

Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai Re214.795.717,255 (dua ratus empat belas juta tujuh ratussembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus limapuluh lima sen) ;dirampas untuk Negara;1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Anggaran PengawasanPembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008: (Asli) 1 (satu) buah dokumen laporan hasil penyelidikan tanah CVProfil Emas Konsultan Proyek Pembangunan Gedung RSUD PareDari Laboratarium Uni Material Prodi D Ill Tehnik Sipil FTSP ITStanggal 17 September

No. 2538 K/Pid.Sus/20181 (satu) bendel Dokumen Pencairan Anggaran PengawasanPembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008:(Asli) 1 (Satu) buah dokumen laporan hasil penyelidikan tanah CV.Profil Emas Konsultan Proyek Pembangunan Gedung RSUD PareDari Laboratarium Uni Material Prodi D III Tehnik Sipil FTSP ITStanggal 17 September 2009;(Fotokopi yang dilegalisir) 1 (satu) buah Dokumen Daftar UsulanRencana Proyek Danalokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008,Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rp542.315.000,00

Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Dosen Prodi TeknikSipil pada Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak yangdiangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dengan SK MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1451/PT.29.H15/C/1991 tanggal21 Maret 1991 TMT 1 Januari 1991 dengan pangkat golongan/ruangHalaman 12 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.Penata Muda (Ill/a) dan sampai dengan diterbitkannya surat keputusanTergugat obyek sengketa Inlitis, Penggugat memiliki

pangkatgolongan/ruang Penata Tingkat (III/d), dengan masa kerja pengabdianselama 28 Tahun 6 bulan.Bahwa Penggugat adalah PNS fungsional Dosen Prodi Teknik SipilUniversitas Tanjung Pura Pontianak dan selama menjadi PNS tidakpernah pindah alin tugas selaku fungsional Dosen Prodi Teknik SipilFakultas Teknik UNTAN Pontianak hingga dikeluarkannya keputusanTergugat Nomor : 25456/M/KP/2019 tentang pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan

Kejahatan jabatan apa yang dilakukan oleh Penggugat selaku PNSfungsional Dosen Prodi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik UniversitasTanjung Pura dihadapkan dengan proyek pembangunan Gedung kantorBupati Melawi ?

Untuk diketahui bahwa Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya maupun dalam amar putusannya tidak terdapat adanyapelanggaran jabatan bagi Penggugat.Dimana letak pelanggaran jabatan yang dilakukan Penggugat selakuPNS dengan jabatan fungsional Dosen Prodi Teknik Fakultas TeknikUniversitas Tanjung Pura Pontianak yang berkaitan dengan proyekpembangunan Gedung kantor Bupati Melawi baik Tahap I, Tahap II danTahap III ?

Bahwa, Penggugat tidak melakukan perbuatan hukum yang berkaitan denganproyek pembangunan Kantor Bupati Melawai Tahap maupun Tahap II danHalaman 91 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.tahap selanjutnya baik secara pribadi maupun selaku dosen Prodi Teknik Sipilpada Fakultas Teknik UNTAN Pontianak atau selaku ketua LPJK KalimantanBarat, namun Penggugat atas rekayasa hukum Pengadilan Negeri Pontianaktelah Memvonis dengan pelanggaran Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo.

Program Studi PendidikanMatematika Kepadia Har lant jaa oon nnn nnn nnn nnnBahwa benar didalam ketentuan dekan diatur bahwa Dosen Prodi bisa dari luarmonodisipliner; === === 2 22 == ===Putusan Perkara No. 03/G/2014/PTUNBKL Hal .31 dari 42 Hal.Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat telahmengajukan kesimpulannya tertanggal 2 April 2014 pada persidangan hari Rabutanggal 2 April 2014, dan selanjutnya para pihak mohon

Wahyu Widada, M.Pd., sebagai Ketua danSekretaris Prodi S2 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan IlmuPS richi ibis 2+ tero eee cenaa spunea anrmase ean aunananinraeeaisMenimbang, bahwa individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itutidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju,dalam perkara a quo yaitu ditujukan kepada Dr. Saleh Haji, M.Pd. dan Prof.

Keputusan inilah yang mempunyai arti untuk digugat;Menimbang, bahwa dalam persidangan, dari pemeriksaan bukti surat, danketerangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:Bahwa pemilihan Ketua Prodi S2 Pendidikan Matematika pada awalnyaberdasarkan Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanUniversitas Bengkulu Nomor: 5275/UN30.3/PP/2013 tanggal 16 Desember2013 kepada Ketua Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu tentang

pengusulan Ketua danSekretaris Prodi S2 Pendidikan Matematika (bukti T1) yang meminta KetuaJurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)Universitas Bengkulu segera melakukan pengusulan Ketua dan SekretarisProgram Studi S2 Pendidikan Matematika, dan diperkuat oleh keterangansaksi Prof.

Rambat Nur Sasongko yang juga sebagai Dekan FakultasKeguruan dan lIlmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang menyatakanbenar memerintahkan kepada ketua jurusan untuk mengusulkan segeraKetua dan Sekretaris Prodi S2 Pendidikan Matematika; Bahwa berdasarkan Surat Dekan Nomor: 5275/UN30.3/PP/2013 tanggal 16Desember 2013, Ketua Jurusan MIPA Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan (FKIP) mengirimkan Surat Ketua Jurusan Pendidikan MIPAFKIP Universitas Bengkulu Nomor: 148/UN30.3.10/PP/2013 tanggal 24Desember

Ketiga prodi, yakni 1) Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan,2) Budidaya Perairan, 3) Pengolahan hasil perikanan belumpernah terakreditasi.3. Lahan kampus belum atas nama yayasan, namun berasaldari Pemda berdasarkan peruntukanHalaman 14 Putusan Perkara Nomor 165/G/2019/PTUNMDN4. Ketersedian sarana pembelajaran untuk ketiga prodi tersebutterutama prodi pengolahan hasil perikanan masih belummemenuhi syarat minimum.5.

Komitmen yayasan akan memenuhi komitmen 5 (lima) pointdiatas untuk 3 prodi Sampai batas 30 Juni 2017, apabila tidakada laporan kemajuan sesuai komitmen ke Kopertis Wil maka STKPI akan ditutup.bahwa berdasarkan pernyataan point 6 Berita Acara tersebutdiatas maka Penggugat melakukan perbaikan serta membuatlaporan kemajuan komitmen kepada Tergugat II melalui suratNomor 110/SK/YBBI/VI/17 tanggal 20 Juni 2017 perihal LaporanKemajuan Komitmen, dengan menguraikan kemajuankemajuanyang telah dicapai oleh

Bahwa syarat yang tidak dipenuhi STKPI antara lain: Dosen tidak memenuhi syarat baik jumlah maupun kualifikasipendidikan, jumlah dosen yang S2 baru satu orang, sehinggakurang 17 orang Semua prodi belum pernah terakreditasi Lahan kampus belum atas nama yayasan Ketersediaan sarana pembelajaran belum memenuhi = syaratminimumMahasiswa aktif hanya 15 orang yang tercatat di Forlap Dikti35.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi akademik terhadapSTKIP yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Tergugat II, pada tahun 5Juni 2017 Tergugat Il kemudian melaksanakan Monitoring dan EvaluasiPerguruan Tinggi Bermasalah STKIP Deli Serdang Sumatera Utara yangdituangkan dalam Berita Acara yang pada pokoknya memperoleh hasilsebagai berikut:a.Dosen tetap tidak memenuhi syarat baik jumlah maupun kualifikasipendidikannya, jumlah dosen yang S2 baru satu orang sehinggamasih kurang 17 orang;Ketiga Prodi

yakni: 1) Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, 2)Budidaya Perairan, 3) Pengolahan Hasil Perikanan belum pernahterakreditasiLahan Kampus belum atas nama yayasan, namun berasal dariPemda berdasarkan peruntukanKetersediaan sarana pembelajaran untuk ketiga Prodi tersebutterutama prodi pengolahan hasil perikanan masih belum memenuhisyarat minimum;Mahasiswa aktif berdasarkan Forlap Dikti untuk ketiga Proditersebut hanya 15 Orang;Komitmen yayasan akan memenuhi komitmen 5 (lima) point diatasuntuk 3 prodi

Hal tersebutdibuktikan dengan surat tertulis dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor:UIN.02/R/PS.00/3536/2015, Asosiasi Prodi Nomor: UIN/Aspro/015/IX/2015,Program Studi Ilmu Komunikasi Nomor: UIN.02/KP72/PP.009/106/2015,Program Studi Sosiologi Nomor: UIN.02/KP72/PP.009/73/2015, SenatFakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,Dukungan DosenDosen Prodi PsikologiFakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Dukungan DosenDosen Saintek UINSunan Kalijaga, Dukungan DosenDosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UINSunan Kalijaga

AchmadUzair, S.IP., M.A., (fotokopi sesuai dengan aslinya).: Surat Asosiasi Prodi (ASPRO) UIN Sunan Kalijaga, No. : UIN/Aspro/015/IX/2015, tertanggal 22 September 2015, PerihalDukungan Permohonan Pencabutan SK Menteri Agama RINomor : B.IV3/PDH/0678 tanggal 27 Juli 2015 atas namaAchmad Uzair, S.IP., M.A., (fotokopi sesuai dengan aslinya).: Surat Kepala Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga,Nomor : UIN.O2/KP72/PP.009/73/2015, tertanggal 18Halaman 42 dari 73 halaman.

Saksi sejak sekitar tahun 2006sudah di Prodi, dan salah satu tugasnya di Prodi adalah membantu KepalaProgram Studi untuk menyusun Jadwal Kuliah, mencarikan Dosen Pengajarserta membantu proses akademik, sehingga Prodi mengetahui mengenaikeberangkatan Penggugat ke Australia, dan menurutnya Penggugatmerupakan aset yang sangat penting bagi Kampus karena Penggugatsangat membantu proses pembelajaran.Bahwa, menurut Saksi, bahwa dalam proses pembelajaran di perguruantinggi selalu membutuhkan kecepatan tindakan

penuhdedikasi dalam mengajar, contohnya di program studi kami, beliau ada yangmemegang 3 SKS (150 menit) dan dalam prakteknya jarang sekali yangmengajar sampai full, akan tetapi Penggugat selaku mengajar sesuaiprosedur dan penuh hingga 150 menitnya habis atau sekitar 2 jam 30 menit,ini menjadi gambaran bahwa Penggugat mempunyai komitmen yang sangattinggi di UIN Sunan Kalijaga, bahkan ketika ada SK Pemberhentian atasdirinya, Penggugat tidak patah semangat untuk terus mengajar, beliau jugadipakai mulai dari Prodi

Putusan Nomor : 261/G/2015/PTUNJKTDosen justru tugasnya adalah untuk memberi pengajaran dan tentuanyameningkatkan kualitas dirinya dengan sekolah lagi.Bahwa, sepengetahuan Saksi, di UIN Sunan Kalijaga biasanya CPNSditempatkan di bagian Tata Usaha, akan tetapi karena Prodi kami adalahProdi yang tergolong baru ditambah lagi kKemampuan yang dimiliki olehPenggugat sangat dibutuhkan di akademisi, maka Penggugat pada waktuyang bersamaan juga diberi tugas mengajar, sehingga Penggugat justrumelaksanakan

Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi 1 Paketdan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan 29.612.115.000,Mulut Fak. Kedokteran 3. Pengadaan Alat Praktikum Prodi 1 Paket Putusan Perkara No : 52/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. Bjm Teknik Mesin Fak. Teknik 46.598.180.000, 4. Pengadaan Peralatan dan Alat Lab 1 PaketFak. Perikanan 2.784.160.000, 5. Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1 Paket12.450.575.000, B. Pengadaan Pembangunan GedungKuliah 1. Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah 1 PaketFak. Teknik 1.000.000.000, 2.

Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi 1 Paketdan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan 29.612.115.000,Mulut Fak. Kedokteran 4. Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran 1 Paket 20.000.000.000,5. Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1 Paket12.450.575.000,6. Pengadaan Alat Praktikum Prodi 1 PaketTeknik Mesin Fak. Teknik 46.598.180.000,7. Pengadaan Peralatan dan Alat Lab 1 PaketFak. Perikanan 2.784.160.000,Total 113.145.030.000 Putusan Perkara No : 52/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.

Pengadaan Peralatan Medik RS 1 Paket 29.612.115.000,Gigi dan Mulut Prodi KesehatanGigi dan Mulut Fak. Kedokteran 3. Pengadaan Alat Praktikum Prodi 1 Paket 46.598.180.000,Teknik Mesin Fak. Teknik 4. Pengadaan Peralatan dan Alat 1 Paket 2.784.160.000,Lab Fak. Perikanan 5. Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1 Paket 12.450.575.000, B. Pengadaan PembangunanGedung Kuliah 1. Lanjutan Pembangunan Gedung 1 Paket 1.000.000.000,Kuliah Fak. Teknik 2. Lanjutan Pembangunan Gedung 1 PaketKuliah Fak.

Pengadaan Peralatan Medik RS 1 Paket 29.612.115.000,Gigi dan Mulut Prodi Putusan Perkara No : 52/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. Bjm62 Kesehatan Gigi dan MulutFak. Kedokteran Lab Fak. Perikanan 4. Pengadaan Alat Lab. Fak. 1Paket 20.000.000.000,Kedokteran5. Pengadaan Alat Lab Fak.MIPA 1 Paket 12.450.575.000,6. Pengadaan Alat Praktikum 1Paket 46.598.180.000,Prodi Teknik Mesin Fak.Teknik7.

Selanjutnya menelpon prodi masingmasing fakultas untukmelengkapi dokumen yang diminta oleh DJA, selanjutnya pada tanggal 15September 2011 pihak Rektorat menerima data dari prodi masingmasingfakultas yang diserahkan oleh para supliier yang sudah berhubungandengan prodi masingmasing fakultas:Putusan Perkara No : 52/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.

saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;e Bahwa saksi tahu kenapa terdakwa diajukan ke depanpersidangan yaitu yang tidak lain masalah pengirimangambar/foto telanjang;e Bahwa benar gambar/foto yang dimaksud yaitu gambar/fototelanjang seseorang yang tidak lain adalah gambar atau fototelanjang saksi sendiri;e Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sudah saling kenalsamasama kuliah ditempat yang sama dan satu angkatanyaitu di Poltekes Kemenkes Semarang Prodi

saja;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena samasamakuliah dan satu angkatan di Poltekes Kemenkes SemarangProdi Keperawatan di Magelang.Bahwa saksi tahu atau mengerti kenapa terdakwa diajukanke depan persidangan yaitu karena masalah kepemilikandan pengiriman gambar porno;Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu hal tersbeut dan saksitahunya setelah diberitahu oleh sdri Zain Nisau Royani;Bahwa benar Zain Nisau Royani adalah teman dekat saksiyang juga teman terdakwa samasama kuliah di poltekesSemarang Prodi

keterangan saksi tersebut diatas terdakwamenyatakan tidak keberatan.3.SAKSI UMI KARJANI,SE ,dipersidangan dibacakan keterangannya yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut ;1011Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwapernah kos di rumah saksi di Jl.Perintis KemerdekaanKel.Kramat Selatan Kec.Magelang Utara Kota Magelang dansetahu saksi terdakwa adalah mahasiswa Poltekeskemenkes Semarang prodi

Hasildari pengukuran dari Laboratorium GeodesiGeomatika Prodi TeknikGeodesi FTSPITS diketemukan luasan Cause Way Tahap , Il SISITALUD SISI KIRI (BARAT) PANJANG : 281.143 M dan SIS KANAN(TIMUR) PANJANG 251.193 M. sedangkan berdasarkan kontrak kerjaSISI KIRI (BARAT) adalah 250 M2 dan SISI KANAN (TIMUR) adalah 250M2;Bahwa dalam melakukan pengukuran Laboratorium GeodesiGeomatikaProdi Teknik Geodesi FTSPITS menggunakan metode pengukuran yangdibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :Hal. 21 dari 24 hal. Put.

Sedangkan datapengukuran dengan menggunakan ROL METER digunakan sebagai datapembanding ukuran dengan TOTAL STATION ;Bahwa begitu sistematisnya dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, maka apabila disimpulkan hasil pengukuran LaboratoriumGeodesiGeomatika Prodi Teknik Geodesi FTSPITS maka terdapatkelebihan 1,143 M2 untuk sebelah kiri (Barat) dan sebelah kanan (Timur)terdapat kelebihan 1.193 M2, dengan demikian panjang seluruhnyaterdapat kelebihan 2.336 M2.

Apabila dihitung dengan LEBAR CAUSEWAY sebesar 7 M2, jika dikalikan dengan kelebihan hasil perhitunganLaboratorium GeodesiGeomatika Prodi Teknik Geodesi FTSPITS (yaitu 7M2 x 2.336 M2 = 16.352 M2) ;Bahwa adalah TIDAK BENAR dan TIDAK SESUAI dengan fakta dilapangan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saudara MOKHAMADNUR CAHYADI, ST (orang yang sama pada saat melakukan pengukuranpertama tanggal 16 Februari 2007) untuk yang kedua kalinya ATASPERMINTAAN KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP PADA TANGGAL 23APRIL 2007

(mohon dibaca keterangan saksi MUHAMMAD NURCAHYADI, ST dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumenep)yang menyatakan ada kekurangan seluruhnya 12,840 M2 ;Bahwa secara hukum hasil pengukuran yang pertama pada tanggal 16Februari 2007 oleh Laboratorium GeodesiGeomatika Prodi TeknikGeodesi FTSPITS yang BENAR karena pada saat pengukuran pertamainlah TIM ITS BENARBENAR BERDASARKAN DATADATA YANGAKURAT DAN MENGGUNAKAN METODE YANG JUGA LEBIH AKURATdibandingkan dengan hasil pengukuran yang kedua yang

Rijal Jufri ;11Nim : 70200106057 ;Fakultas : Ilmu Kesehatan ;Prodi : Kesehatan Masyarakat ;Semester : IX (sembilan) ;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut mengenaiSURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAMNEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 248TAHUN 2010 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 TENTANGPEMECATAN/PMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMATSEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERIALAUDDIN MAKASSAR *:Nama : Muh.

Rijal Jufri ;Nim 70200106057 ;Fakultas i llmu Kesehatan ;Prodi : Kesehatan Masyarakat ;Semester : IX (Sembilan) ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini ;6.

ontvankelijk) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan TataUsaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya1415tanggal 28 April 2011 Nomor. 76/G.TUN/2010/PTUN.MKS yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Penundaan :Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanRektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 TentangPemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UINAlauddin Makassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi

Saksi Winda Istiandini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani danrohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keteranganyang sebenarbenarnya ; Bahwa benar barang milik saksi telah diambil orang lain ; Bahwa benar kejadian pada Hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2018sekitar Pukul 09.00 Wib di Jalan Karya Bhakti Kecamatan PontianakSelatan tepatnya di Kampus 2 Prodi Seni ; Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah berupa

Rahman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warnaputin milik Beni Als Beben, kemudian Terdakwa melintas di JalanSumatera dan melintasi Kampus 2 Prodi Seni yang dalam keadaan sepihalaman 7 dari 16 hal putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Ptklalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di Kampus tersebut,kemudian terdakwa masuk dan memarkirkan sepeda motor di halamandan mencari sasaran, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ruangan dosenyang pintunya dalam keadaan terbuka dan Terdakwa langsung masukkedalam

Mesin :G42711D369693 yang dibeli dari uang hasil pencurian dengan harga Rp.12.300.000, (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)halaman 10 dari 16 hal putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN PtkMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempatdi Kampus Prodi Seni FKIP Universitas Tanjungpura Jalan SumateraKecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak, Terdakwa APRIANTO AliasYANTO

Ini matakuliah KIMFIS.Jangan terlalu fokus menerangkan yang lain (agama, menjelekkan lab kimia,menjelekkan prodi kimia serta Fakultas MIPA). Modul praktikum yang beliaubuat, Beliau yang menyalahkan, dan merubahmerubah prosedur kerja sendiri.Sampai akhirnya kita tidak praktikum.

Jangan terlalu focus menerangkan yang lain(agama, menjelekkan lab kimia, menjelekkan prodi kimia serta FakultasMIPA). Modul praktikum beliau buat, beliau yang menyalahkan danmerubahubah prosedur kerja sendiri. Sampai akhirnya kita tidakpraktikum."

membuat surat peringatanterlebin dahulu kepada Dosen yang memiliki masalah dalam mengajarkarena Ketua Prodi bertugas dan berwenang untuk menilai danmenjatunkan sanksi atau surat peringatan dan mengusulkan ke pihakFakultas dan dibawa kedalam rapat Senat;ke3: Ir.

Ichwan Arif, M.Tek., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa sebelumnya pernah terjadi pemberhentian Dosen tetapi sebenarnyabukan pemberhentian melainkan disuruh memilin apakah mau lanjut jadidosen atau berhenti;Bahwa Saksi hanya mengetahui perihal yang dialami oleh Penggugatdengan Universitas Pakuan Fakultas MIPA yang menyatakan bahwaPenggugat dikeluarkan dari Fakultas MIPA dan mengetahui dari sesamaDosen;Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Prodi Planologi di FakultasMIPA

;Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari Mahasiswa bahwa ada Dosenyang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tugas Saksi memanggilDosen tersebut untuk ditanyakan dan agar dapat menjalankan tugas sertakewajibannya sebagai Dosen;Bahwa yang berhak untuk memanggil Dosen yang bermasalah adalahKetua Program Studi;Bahwa Saksi tidak tahu proses pemberhentian Dosen yang dilakukan olehFakultas tetapi sepengetahuan Saksi, Ketua Prodi mengusulkan haltersebut ke pihak Fakultas dan dibawa ke rapat Senat;

Bahwa pada saatpersidangan dengan agenda pembuktian, salah satu saksi yangdihadirkan oleh Terdakwa yaitu Saudari Trisna Mulyati sebagaipeserta penerimaan CPNS 2018 membenarkan = adanyakesalahan administrasi dimana peserta seleksi melalui jalurCumlaude berasal dari Prodi dengan Akreditasi C sedangkansyarat yang ditentukan harus dari Prodi dengan Akreditasi A.Sesuai dengan fakta persidangan tersebut, apa yang ditulisTerdakwa pada Grup WA "UnsyiahKita" dengan katakata buktideterminisme teknik sangat

bermakna bahwa terdapat faktafakta yangtidak sesuai pada saat seleksi penerimaan CPNS 2018 dan haltersebut terbukti pada saat pemeriksaan saksi Saudari TrisnaMulyati sebagai salah seorang peserta penerimaan CPNS 2018di Fakultas Teknik Unsyiah yang menerangkan ada kesalahansistem administrasi saat pemberkasan khususnya pada jalurcumlaude yang mensyaratkan peserta melalui jalur cumlaude harusberasal dari Prodi dengan Akreditasi A sedangkan yangmendaftar merupakan peserta dari Prodi yang berakreditas

Pemohon Nomor : XXXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Camattanggal XXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukupdan telah di nazegelen (P.2) ;3 Surat izin cerai Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX yang dikeluarkan olehKementrian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Semarang, JurusanKebidanan Prodi DII Kebidanan XXXXXX, (P.3) ;B.

tidakmelakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, posita angka 4, 5, 6,7 dan 8 permohonanPemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalamtahap jawab jinawab mengakui seluruh dalil dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidakkeberatan dicerai olehPemohon;Menimbang, bahwa Termohon telah memperoleh Surat izin cerai Nomor DM.02.02.509.1tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik IndonesiaPoliteknik Kesehatan Semarang, Jurusan Kebidanan Prodi

2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIDUPLIKBahwa, Tergugat selaku Pegawai Negari Sipil pada PKN STAN BadanPendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan sampai agendasidang duplik belum dapat menyerahkan surat keterangan/rekomendasi untukbercerai dari atasan meskipun Tergugat telah menyampaikan suratpemberitahuan adanya gugatan perceraian tanggal 11 Desember 2018 kepadaKepala Program Diploma III Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN dan telahmendapatkan balasan dari Ketua Prodi

Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yangdigugat tidak menyerahkan surat keterangan dari pejabat yang berwenangnamun Tergugat sudah memberitahukan adanya gugatan cerai kepadaatasannya sebagaimana surat pemberitahuan adanya gugatan perceraiantanggal 11 Desember 2018 kepada Kepala Program Diploma III Pajak PoliteknikKeuangan Negara STAN dan telah mendapatkan balasan dari Ketua Prodi

Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi 1dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Paket 29.612.115.000,Mulut Fak. Kedokteran 4. Pengadaan Alat Lab. Fak. 1Kedokteran Paket 20.000.000.000. 5. Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1Pake 12.450.575.000, 6. Pengadaan Alat Praktikum Prodi 1Teknik Mesin Fak. Teknik Paket 46.598.180.000. 7. Pengadaan Peralatan dan Alat Lab 1Fak. Perikanan Paket 2.784.160.000.

Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi 1dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Paket 29.612.115.00Mulut Fak. Kedokteran 0, 4. Pengadaan AlatLab. Fak. Kedokteran 1Paket 20.000.000.00 0,5. Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1Paket 12.450.575.000, Putusan Nomor 62/Pid.SusTPK/201 4/PN.Bjm Hal 35 dari 204 6. Pengadaan Alat Praktikum Prodi 1 46.598.180.00Teknik Mesin Fak. Teknik Paket 97. Pengadaan Peralatan dan Alat Lab 1Fak. Perikanan Paket 2.784.160.000,Total 113.145.030.000.

Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi 1dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Paket 29.612.115.00Mulut Fak. Kedokteran 0, 4. Pengadaan AlatLab. Fak. Kedokteran 1Paket 20.000.000.00 0,5. Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1Pake 12.450.575.00t 0,6. Pengadaan Alat Praktikum Prodi 1Teknik Mesin Fak. Teknik Paket 46.598.180.000, Putusan Nomor 62/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm Hal 57 dari 204 7. Pengadaan Peralatan dan Alat Lab 1 2./84.160.000,Fak.

Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi danMulut Rp. 29.612.115.000, (dua puluh sembilan milyar enam ratus duabelas juta seratus lima belas ribu rupiah)3. Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Rp. 46.598.180.471,(empat puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh delapan seratusdelapan puluh ribu empatratus tujuh puluh satu rupiah)4.

masingmasing fakultas untukmelengkapi dokumen yang diminta oleh DJA, selanjutnya pada tanggal 15September kami menerima data dari prodi masingmasing fakultas yangdiserahkan oleh para supliier yang sudah berhubungan dengan prodi masingmasing fakultas;6.

Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan 1 Paket 29.612.115.000,Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan MulutFak. Kedokteran 3. Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik 1 Paket 46.598.180.000.Mesin Fak. Teknik 4. Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. 1 Paket 2./84.160.000,Perikanan 5. Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1 Paket 12.450.575.000, Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah 1 Paket 1.000.000.000,Fak. Teknik 2.

Hukum Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan 1 Paket 29.612.115.000,Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. KedokteranPengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran 1 Paket 20.000.000.000,Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1 Paket 12.450.575.000, Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik 1 Paket 46.598.180.000,Mesin Fak.

Kedokteran 1 Paket 20.000.000.000, Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan 1 Paket 29.612.115.000,Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan MulutFak. Kedokteran Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik 1 Paket 46.598.180.000,Mesin Fak. Teknik Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. 1 Paket 2./84.160.000,Perikanan Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1 Paket 12.450.575.000, Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah 1 Paket 1.000.000.000,Fak.

Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan 1 Paket 29.612.115.000,Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak.Kedokteran4. Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran 1 Paket 20.000.000.000,Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA 1 Paket 12.450.575.000,Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik 1 Paket 46.598.180.000,Mesin Fak. Teknik7.

apa sayapernah mempermalukan rumah tempat saya bernaung, prodi saya sendiri ? apasaya pernah mencemarkan nama almamater saya selama ini ? Mengapaanda bisa setega ini dan memaksa kampus untuk ikut setega ini terhadapsaya?anda tahu ? saat Dekan memutuskan saya tidak bisa yudisium, sepanjanghari itu saya mengunci diri di kamar sambil menangis.

Apa sayapernah mempermalukan rumah tempat saya bernaung, prodi saya sendiri? Apasaya pernah mencemarkan nama almamater saya selama ini? Mengapa andabisa setega ini dan memaksa kampus untuk ikut setega ini terhadap saya?anda tahu?. Saat Dekan memutuskan saya tidak bisa yudisium, sepanjang hariitu Saya mengunci diri di kamar sambil menangis.

dibicarakan hanya masalah Etika;Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjadi mahasiswa FISIP di UniversitasMalikulsaleh sudah 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan saatsekarang Terdakwa mau ikut yudisium;Bahwa setahu saksi yang mana kalau Terdakwa tidak mau untukmenjumpai lou Dwi Fitri oleh karena Terdakwa merasa tidak adabersalah;Bahwa untuk ikut yudisium salah satu saratnya adanya berita acarasidang dan setahu saksi yang berhak membuat berita acara sidang bagimahsiswa untuk ikut yudisium adalah bahagian prodi

dibawahUnimal Aceh Utara;Bahwa saksi sadar yang mana kalau di Universitas Malikussaleh padaFakultas Ilmu Sosial llmu Politik belum tersedia ruang atau sarana untukmenyampaikan keluhan mahasiswa;Bahwa dengan kejadian ini menjadi pelajaran bagi Fakultas Ilmu SosilaPolitik untuk memperbaharui birokrasi yang berbelibelit yang dapatmerugikan mahasiswa;Bahwa saksi tidak membaca atas permintaan maaf Terdakwa di facebooknamun hanya mendengar dari Terdakwa sebelum yudisium dankemudian saksi dipanggil oleh prodi

terserah publik yangmenilainya, tetapi yang jelas dari tulisan Terdakwa tersebut dari awalsampai akhir tidak ada nama inisial, baru ada pada waktu permintaan maafoleh Terdakwa memunculkan nama inisial DF;Bahwa di kampus Unimal Aceh Utara tidak ada tempat atau forum untukmenyampaikan saran atau unekunek untuk birokrasi kampus malahanbanyak kasus yang tidak terungkap seperti kasus anak Panton Labu sampaiHalaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor43/Pid.Sus./2017/PN Lsmsekarang tidak selesai haknya oleh prodi

., MM.)diperbantukan/diangkatdouble job sebagaiStaff di STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya Kampus 1 oleh TerggugatIl, kemudianuntuk sementara waktu seluruh jabatanjabatan Puket , IIdan Puket III (Pembantu Ketua) serta jabatanjabatan Ketua Prodi(Program Sudi), TERLAWAN memperbantukan karyawankaryawannya dari STIKes Bhakti Kencana Bandung yang tentunyabertujuan untuk membimbing serta pengkaderan karyawan STIKesMitra Kencana Tasikmalaya kampus 1 agar dikemudian hari bisabekerja dengan baik menjadi Pejabat

Kiswaya, M.Pd.) dan di tanda tangani padatanggal 09 Pebruari 2011, perjanjian ini hanya untuk kelas KebidananKaryawan/Ekstensisaja, akan tetapi untuk kelas kebidanan reguler,kelas keperawatan reguler dan keperawatan ekstensi/karyawan tidakturut diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini ;Bahwa, perlu diterangkan kembali, di STIKes Mitra KencanaTasikmalaya di Kampus 1 dan Kampus 2 terdapat prodi/kelas :1. Keperawatan Jenjang Program Sarjana (S1) Reguler dan Ekstensi.2.

LaniMeilani, SE., MM.) diperbantukan/diangkatdouble job/kerja rangkap sebagaiStaff di STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya oleh Terlawan (sekarangdinamakan Kampus 1);Kemudian untuk sementara waktu seluruh jabatanjabatan (Pembantu Ketua)Puket I, Il dan Puket Ill serta jabatanjabatan Ketua Prodi (Program Studi),Terlawan memperbantukan karyawankaryawannya dari STIKes BhaktiKencana Bandung yang tentunya bertujuan untuk membimbing sertapengkaderan karyawan STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya kampus 1 agardikemudian

Kiswaya, M.Pd.) dan ditanda tangani pada tanggal 09 Pebruari 2011, perjanjian ini hanya untukkelas Kebidanan Karyawan/Ekstensi saja, akan tetapi untuk kelas kebidananreguler, kelas keperawatan reguler dan keperawatan ekstensi/karyawan tidakturut diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini;Bahwa, perlu diterangkan kembali, di STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya diKampus 1 dan Kampus 2 terdapat prodi, yaitu :1. Prodi Keperawatan Jenjang Program Sarjana (S1) Reguler dan Ekstensi.2.

Prodi Kebidanan Jenjang Diploma3 (D3) Reguler.Halaman 26 dari 40 Hakaman perkara perdata No. 156/Pdt.2018/PT.BDG.Atas kebijakan dari Terlawan selaku Pemilik ini, Kemudian dibuka kelasKebidanan untuk Karyawan yang dinamakan Kelas Kebidanan JenjangDiploma3 Ekstensi/kelas karyawan, yang dalam hal ini dibuat PerjanjianKerjasama Tentang penyelenggaraan Kebidanan Jenjang Diploma3/Karyawan di kampus 2 antara Terlawan (H.Mulyana, SH.M.Pd, MH.Kes)dengan Terlawan II (Drs. H.