Paula Jaya danSaudra Mawahiddin Sitompul, Hasil Mediasi Pendapat Pekerja : MenuntutGaji April 2018 dan Sisa kontrak dibayarkan, Pendapat Pengusaha : Gajiakan di bayarkan setelahn pekerjaan dieslesaikan dan sisa kontrak tidakdibayarkan ( Tetap sesuai hasil mediasi )13.Pada Tanggal 06 Agustus 2018 Dinas Tenaga Kerja Kota SamarindaMelalui Mediator Mengeluakan Surat Ajuran Nomor : 257/85/100.004Kepada Pimpinan Perusahaan PT.

Paula Jaya danSaudra Mawahiddin Sitompul, Hasil Mediasi Pendapat Pekerja : MenuntutGaji April 2018 dan Sisa kontrak dibayarkan, Pendapat Pengusaha : Gajiakan di bayarkan setelah pekerjaan dieslesaikan dan sisa kontrak tidakdibayarkan ( Tetap sesuai hasil mediasi )13.Pada Tanggal 06 Agustus 2018 Dinas Tenaga Kerja Kota SamarindaMelalui Mediator Mengeluakan Surat Ajuran Nomor : 257/85/100.004Kepada Pimpinan Perusahaan PT.

menganjurkanterdakwa SUHARDI bin SAWIREJO melakukan pengambilan ataupenarikan secara tunai uang milik saksi SUMARNI dengan caramenyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya sebagai kakak kandungsaksi SUMARNI dan memberikan perintah atau ijin kepada saksiSUHARDI bin SAWIREJO untuk melakukan pengambilan / penarikansecara tunai uang milik saksi SUMARNI sebesar Rp 3.000.000 (tiga jutarupiah) tanpa seijin saksi SUMARNI sebagai pemilik uang.Bahwa mengetahui saksi SUHARDI bin SAWIREJO telah melakukanpemblokiran atas ajuran

dalam Pasal 93 ayat (3) dan Berdasar UndangUndang No. 2Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.SusPHI/2021/PN MamTahun 2004 tentang PPHI Pasal 94 Penggugat berhak mengajukan gugatansekali lagi;Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Mahkamah Agung RI menerbitkan suratNo. 1452/PAN/ HK.03/VI/2018 antara lain menyebutkan untuk mengajukanGugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat menggunakan salinananjuran No.252/PHIJSK/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang dilegalisiroleh pejabat yang berwewenang, salinan ajuran

Nomor 731 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa telah diupayakan penyelesaiannya oleh Mediator HubunganIndrustrial dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihakuntuk menyelesaikan perkaranya secara musyawarah dan mufakat,tetapi tidak mencapai kesepakatan;Bahwa sebagaimana tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yangberlaku Mediator Hubungan Industrial memberikan ajuran secara tertulisdengan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan dan datadatayang disampaikan para pihak;Bahwa perkerja Pipin Suryati telah

olehDisnakersos Kota Balikpapan telah dikeluarkan Anjuran No. 567/1976/Disnakersos.3/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang intinya Disnakersos Kota Balikpapan telah menolak dalil dalil Tergugat dan menganjurkan agar Tergugat membayar uang kepada Penggugat sebagaiberikut:= Uang Pesangon 9 x Rp. 1.842.000, = Rp. 16.578.000,00Perawatan 15 % x Rp. 29.472.000,00 =Rp. 4.420.800,00= Upah bulan Maret dan April 2012 =Rp. 3.684.000.00Rp. 37.576.800,00Jawaban nomor 6. adalah : Bahwa pihak Perusahaan telah menerima ajuran

Bahwa Penggugat secara resmi telah menyatakan menerima Anjuran dari Disnakersos KotaBalikpapan, namun Tergugat ternyata telah menolak Anjuran dari Disnakersos KotaBalikpapan, maka dengan demikian Penggugat menggunakan haknya untuk melakukan10.11.Bahwa Perusahaan tidak mengikuti ajuran dari pihak Disnaker Sos, karena Pihak tetapmengikuti aturan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat yang didasarkan padaPerjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 168 ayat (1) dan (2) Undang undangNo.

Nomor 599 K/Padt.SusPHI/201715.Bahwa karena pihak Tergugat tidak mengindahkan hasil mediasi dansebagai bentuk penyelesaian pada tahap mediasi, selanjutnya pada tanggal10 November 2015 Mediator Hubungan Industrial Kota Mataram telahmengeluarkan Anjuran atas kasus perselisihan tersebut dengan Nomor:560/276.F/Sosnakertrans tertanggal 10 November 2015.16.Bahwa atas ajuran Mediator tersebut, pihak Tergugat tidak mengindahkandan tidak mau melaksanakannya, sehingga untuk dapat memperoleh hakhak yang telah

mengajukan keberatan dansekaligus mohon penyelesaian atas PHK yang terjadi kepada Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kabupaten Kampar dengan melalui Surat Nomor 567/DSTKPHI/2013/1245 tertanggal 13 September 2013 yang dimediatori oleh Herizar, SEmenyatakan agar pihak Perusahaan dan Pekerja melaksanakan hak dankewajiban selama pemutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat 2UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa sesuai dengan isi ajuran

Oleh karenanya mediator pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan surat Nomor :567/299/429.107/2018 perihal ajuran tanggal 23 juli 2018 yangmenganjurkan :a.

Pada tanggapan ajuran tersebut Tergugat menyatakandanmenegaskan menolakanjuranDisnakerBanyuwangi untukmembayarkan Uang Pesangon kepada Penggugat sebesar Rp164.450.000, dikarenakan anjuran mengenai pemberian Uang Pesangon itu tidak memiliki dasar hukum dan sangat mengadaada.Anjuran disnaker tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat.Dimana dalam sidang mediasi dan dicatatkan dalam anjuran Penggugattelah mengakui segala kesalahan berat yang telah diperbuat olehTergugat, namun disnaker tidak

Krismarsidi sebagai berikut :e 2 (dua) kali uang pesangon, (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan 1(satu) kali uang penggantian hak;e Kekurangan upah sejak bulan Januari 2011 s/d Juni 2011;15 Bahwa dengan telah diterbitkannya ajuran tersebut di atas pihakPenggugat telah memberikan jawaban kepada Kepala Dinas TenagaKerja Kota Surabaya dengan jawaban menerima dari anjurantersebut namun pihak Tergugat menolak untuk menerima anjuran;16 Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012upah

Bahwa Penggugat menolak atasAjuran tersebut dan Tergugat sampai saat ini tidak menjawab Ajuran dariDinasoskertran Kab.Bogor.Bahwa karena gugatan ini diajukan telah memenuhi syarat sebagaimanadi atur dalam Pasal 5 jo Pasal 81 jo Pasaf 83 ayat (1) UU No,2 Tahun 2004,maka Penggugat mohon agar gugatan mi dapat di terirna.Adapun duduk perkaranya adafah sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat Sdr.

POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Penggugat kecualimengenai halhal yang diakui secara tegas kebenarannya olehTergugat dalam persidangan.Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalildalil Penggugat padaangka 6 dan 14 gugatannya yang pada intinya menyatakanPenggugat pada tanggal 20 Januari 2015 segera melapor kepada14Tergugat agar di pekenakan kembali, namun tidak di tanggapidalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah mengadaada.Karena :Bahwa perlu Tergugat sampaikan dimana terhadap ajuran

Kota Batam tertangal 16 Januari2015 Tergugat menyatakan menolak = anjuran tersebutsebagaimana surat tergugat No. 001/PTEAdmin/01/2015Tertanggal 27 Januari 2015 yang di tujukan kepada Dinas TenagaKerja Kota Batam, hal ini sebagaimana diatur sesuai Undangundang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial pada pasal 23 Huruf (d) menyatakan :Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagai di maksudpada huruf (c) di anggap menolak anjuran tertulisMaka dengan Tergugat menolak ajuran

KIUdengan imbalan sejumlah uang; Bahwa di depan persidangan atas perkara Sudibyo bin Ali Taslan ini, Ejonaliasa Jojon bin Kaspul Rawi juga menjadi saksi yang keterangannyadidengar di depan persidangan yang pada intinya telah memanen buahsawit karena ajuran dari Terdakwa Sudibyo bin Ali Taslan dan di depanpersidangan pun Terdakwa Sudibyo membenarkan keterangan dari Ejonalias Jojon bin Kaspul Rawi, sehingga dalam hal ini jelas lah sudah jikaTerdakwa Sudibyo bin Ali Taslan merupakan atau berperan sebagaiuitlokker

April 2013yang ditandatangai oleh WAHYU AMRLISE, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket besarnarkotika jenis ganja dan 6 (enam) paket besar ganja dengan berat 7221,2 (tujuh ribu duaratus dua puluh satu koma dua) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara ini, perlu dipertimbangkanhalhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :Hal hal yang memberatkan : e Terdakwa ridak menghiraukan ajuran

Namunapabila perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan/persetujuaan maka pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial);10.Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Sleman gagal sehingga Mediator mengeluarkan Ajuran, No.560/0398 tertanggal 14 Juli 2017 dari Dinas Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Sleman dan berdasarkan pertimbangan hukum dankesimpulan mediator, yaitu :1) Bahwa perusahaan

Yyk11.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator(Gugatan point 12), Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Slemanmengeluarkan Ajuran, No. 560/0398 Tertanggal 14 Juli 2017:1) Agar pihak pengusaha dapat memberikan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak denganperhitungan yang terlampir dalam anjuran tertulis ini;2) Agar pihak pengusaha dapat membayarkan gaji pihak pekerja untukperiode bulan Juni 2017 dengan besaran sebgaimana yang telahdiperjanjikan antara

Starlight Prime Thermoplast telah dipailitkan padabulan April 2017;Menimbang bahwa sebelum perselisihan hubungan industrial ini sampaiPengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta telah dilakukan beberapa kaliusaha penyelesaian baik melalui perundingan Bipartit dan juga melalui Tripartit,yaitu dengan melalui Mediasi oleh Mediator yang berwenang sebagaimanadengan Ajuran, Nomor 560/0398 Tertanggal 14 Juli 2017 dari Dinas TenagaKerja Pemerintah Kabupaten Sleman serta keterangan Saksi Sdr.

., sesuai anjurandengan isi ajuran Nomor 560/DKKTPHIJ /2016/458.4 tertanggal 1September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja danTrasmigrasi Kabupaten Bengkalis telah diterima Penggugat maupunTergugat isi Anjuran tersebut sama sekali tidak pernah diindahkan bahkanterkesan didiamkan oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan;Bahwa dengan tidak diindahkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja DanTrasmigrasi Kabupaten Bengkalis oleh Tergugat sehingga merugikanPenggugat maka berdasarkan alasan hukum supaya

yangditetapkan Disnakertrans) Tergugat tidak melaksanakan apa yang diajurkan olehSuku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Banten tersebut sehinggakami mengajukan gugatan ini;Bahwa pada prinsipnya kami menyetujui anjuran yang ditetapkan oleh SukuDinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Banten, tetapi ada perbaikan dalamhal pembayaran upah selama tidak dipekerjakan, karena upah yang tidakdibayarkan oleh Tergugat adalah sejak bulan Februari 2013, sehingga total yangbelum dibayarkan sampai saat ajuran

Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada Dinas TenagaKerja Kabupaten Sleman gagal sehingga Mediator mengeluarkan Ajuran,No. 560/0398 tertanggal 14 Juli 2017 dari Dinas Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Sleman dan berdasarkan pertimbangan hukum dankesimpulan mediator, yaitu :1). Bahwa perusahaan tengah dalam kondisi Pailit sebagaiman telah diputuskan oleh pengadilan.2).

Mengingat kasus PHK ini belum memperoleh penetapan dariLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gajiselama dirumahkan tetap menjadi hak pekerja;11.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator(Gugatan point 12), Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Slemanmengeluarkan Ajuran, No. 560/0398 Tertanggal 14 Juli 2017:1) Agar pihak pengusaha dapat memberikan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak denganperhitungan yang terlampir dalam anjuran

Yyksebagaimana dengan Ajuran, Nomor 560/0398 Tertanggal 14 Juli 2017 dariDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman serta keterangan SaksiSdr.

Timur Asri Lestari dan Penggugatperihal panggilan ketiga yang mana pertemuannya pada tanggal 9 Nopember 2009 dilakukanperundingan tersebut tidak ada hasil ;Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 Pegawai Mediator mengeluarkan Ajuran yangbunyinya di PHK dan diberi hak 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156ayat 3 serta 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4, lalu kemudian Penggugat menjawab anjurantersebut pada tanggal 7 Desember 2009, kemudian keluarlah risalah perundingan pada 22Desember

Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2); Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (3); Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (4);Bahwa sesuai dengan isi ajuran Nomor : Naker/C.4/565/665/VV/72016 tertanggal 28 Juni 2016yang dikeluarkan oleh DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Kota Pekanbarutelah

tetap mempekerjakan pekerja/operatorregular untuk menjalankan mesin apabila ada pekerja/operatorregular yang tidak masuk kerja;Agar pihak Pengusaha berkoordinasi dengan pihak PengawasKetenagakerjaan Balai Pelayanan Pengawas KetenagakerjaanWilayah IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat, sebagaimana hasil akhir Nota Pemeriksaan Khusus yangtelah diterbitkan;Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran iniselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelahditerimanya ajuran

, tidak menghormatiproses dan upaya hukum yang sedang berjalan dalam tingkat Tripartit di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, serta tidakmenghargai sikap hukum daripada Penggugat atas penolakan kedua SuratAjuran 560/712/HIS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, dan Surat Anjuran No.560/404/HIS/V/2018, tanggal 24 Mei 2018 oleh Disnakertrans KabupatenBandung Barat;Bahwa, apabila Tergugat II tidak puas terhadap sikap hukum atas penolakandaripada Penggugat terhadap kedua Surat Ajuran