Ditemukan 305 data
52 — 22
Setelah itu baru dapat dilakukan prosesperalihan haknya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;Bahwa berdasarkan SE Dirjen Kumdang Depkeh RI Nomor : C Pw.10.102tertanggal 24 Januari 1989 dan SE Menkeh RI Nomor: M 01.HT.05.10.Th.1990 tertanggal 24 Desember 1990 serta Peraturan Menkum dan HAM RINomor M02.HT.05.10.Th. 2005 diatur prosedur dan tata cara penjualan hartakekayaan yang pemiliknya tidak hadir adalah sebagai berikut :Permohonan Izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknyadinyatakan
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
HARIS BUDIARSO
331 — 163
,S.H yang disahkan dengan KEP MENKEH No.AHUAH 01.1003868 Tanggal 11 Feb 2014 dengan susunan perubahankepemilikan saham dan direksi berubah, menjadi:1. Komisaris utama : H. IMANSYAH memilikisaham 270 lembar.2. Direktur > Sdr FELIX BELANUSAPIETER memiliki saham 950 lembar.3. Komisaris : Terdakwa AAN RUSTIAWANmemiliki saham 170 lembar.4.
,S.H yang disahkan dengan KEP MENKEH No.AHUAH 01.1003868 Tanggal 11 Feb 2014 dengan susunan perubahankepemilikan saham dan direksi berubah, menjadi:1. Komisaris tama : H. IMANSYAH memilikisaham 270 lembar.2. Direktur > Sdr FELIX BELANUSAPIETER memiliki saham 950 lembar.3. Komisaris : Terdakwa AAN RUSTIAWANmemiliki saham 170 lembar.4.
MULTISARANA PERKASA dan saat itu sekira awal tahun 2014 saksi Aan Rustiawanmenawarkan kepada saksi Felik Belanusa Peter dan saksi Felik Belanusa Petermembeli 510 lebar saham atau 51% dengan haraga Rp. 5.000.000.000,00 (limamiyar rupiah) setelah disepakati kemudian dibuat Pengikatan Jual Beli Sahamtanggal 6 Januari 2014 yang dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 7 Januari2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H yang disahkandengan Kep Menkeh No.
,S.H yang disahkan dengan KEP MENKEH No. AHUAH01.1003868 Tanggal 11 Feb 2014 dengan susunan perubahan kepemilikansaham dan direksi berubah, menjadi:1. Komisaris utama > H. IMANSYAH memiliki saham 270 lembar.2. Direktur : FELIX BELANUSA PIETER memiliki saham510 lembar.3. Komisaris : AAN RUSTIAWAN memiliki saham 170 lembar.4.
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
HARIS BUDIARSO
433 — 186
,S.H yang disahkan dengan KEP MENKEH No.AHUAH 01.1003868 Tanggal 11 Feb 2014 dengan susunan perubahankepemilikan saham dan direksi berubah, menjadi:1. Komisaris utama : H. IMANSYAH memilikisaham 270 lembar.2. Direktur > Sdr FELIX BELANUSAPIETER memiliki saham 950 lembar.3. Komisaris : Terdakwa AAN RUSTIAWANmemiliki saham 170 lembar.4.
,S.H yang disahkan dengan KEP MENKEH No.AHUAH 01.1003868 Tanggal 11 Feb 2014 dengan susunan perubahankepemilikan saham dan direksi berubah, menjadi:1. Komisaris tama : H. IMANSYAH memilikisaham 270 lembar.2. Direktur > Sdr FELIX BELANUSAPIETER memiliki saham 950 lembar.3. Komisaris : Terdakwa AAN RUSTIAWANmemiliki saham 170 lembar.4.
MULTISARANA PERKASA dan saat itu sekira awal tahun 2014 saksi Aan Rustiawanmenawarkan kepada saksi Felik Belanusa Peter dan saksi Felik Belanusa Petermembeli 510 lebar saham atau 51% dengan haraga Rp. 5.000.000.000,00 (limamiyar rupiah) setelah disepakati kemudian dibuat Pengikatan Jual Beli Sahamtanggal 6 Januari 2014 yang dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 7 Januari2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H yang disahkandengan Kep Menkeh No.
,S.H yang disahkan dengan KEP MENKEH No. AHUAH01.1003868 Tanggal 11 Feb 2014 dengan susunan perubahan kepemilikansaham dan direksi berubah, menjadi:1. Komisaris utama > H. IMANSYAH memiliki saham 270 lembar.2. Direktur : FELIX BELANUSA PIETER memiliki saham510 lembar.3. Komisaris : AAN RUSTIAWAN memiliki saham 170 lembar.4.
43 — 6
MENKEH. R.I. NO : C 925.HT.03.01 Th. 1999 Tanggal : 14 04 1999 & PPAT SK.
MENKEH. R. NO : C 925.HT.03.01 Th. 1999Tanggal : 14 04 1999 & PPAT SK.
MENKEH. R.lL NO : C 925.HT.03.01 Th. 1999 Tanggal : 14 04 1999 & PPAT SK. MENAG /KEPALA BPN NO. 15 IX 1998 Tanggal : 24 09 1998 di Banjarbaru;134)1 (Satu) lembar SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANAKONTRUKSI Nomor : 0113/AKSINDO/16/06/11, tanggal 05 Juli 2011 yangdikeluarkan oleh LPJK Nasional / Daerah Kalimantan Selatan, Nama BadanUsaha ARMY, CV Bidang Usaha Sipil Nama Pimpinan/PUBU : M.Hasan nor, HAlamat Badan Usaha : Sekumpul Gg. Pribadi No.11 Kab.
MENKEH. R.I NO : C 925.HT.03.01 Th. 1999Putusan Nomor 14/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 142 dari 203Tanggal : 14 04 1999 & PPAT SK.
MENKEH. R.l. NO : C 925.HT.03.01 Th. 1999 Tanggal : 14 04 1999 & PPAT SK. MENAG /KEPALA BPN NO. 15 IX 1998 Tanggal : 24 09 1998 di Banjarbaru;134.1 (Satu) lembar SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANAKONTRUKSI Nomor : 0113/AKSINDO/16/06/11, tanggal 05 Juli 2011 yangdikeluarkan oleh LPJK Nasional / Daerah Kalimantan Selatan, Nama BadanUsaha ARMY, CV Bidang Usaha Sipil Nama Pimpinan/PUBU : M.Hasan nor, HAlamat Badan Usaha : Sekumpul Gg. Pribadi No.11 Kab.
43 — 14
MENKEH RI NO. J.P. 14/5/2tanggal 4 Agustus 1978 jo. PERADI NIA: 78.10019), bertempat tinggal di Jalan SutorejoSelatan VI/19 Surabaya, dalam perkara inidiwakili oleh kuasanya bernama: H.BAMBANG T.
128 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahansebagai badan hukum atas dasar Surat Keputusan Menkeh R.I. Nomor0210.403.HT.01.01.
110 — 11
bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;24Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa juga telahditangguhkan penahannya oleh penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 31 KUHAP joPasal 35 dan 36 PP No.27 Tahun 1983 jo Pasal 25 PerMenKeh No.M.04.UM.01.06Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 jo Kep MenKeh
123 — 83
Thamrin No. 7 Denpasar Bali untuk melakukan protes kepada Menkeh RI;Bahwa pada tahun 2004 melaui Kedutaan Negara Indonesia yang berkedudukan diJerman Penggugat mendapatkan surat permohonan maaf dari Pemerintah RI atastindakan oknum aparatnya yang telah melakukan deportasi tanpa memberikankesempatan kepada penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan didalam surattersebut penggugat dinyatakan clear boleh berkunjung/datang kembali keIndonesia;Bahwa kesempatan untuk datang kembali ke Indonesia tidak
98 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menkeh, tgl 17 Juni 1986 No.C24342 HT. 01. TH. 86jo akta Pernyataan Kep.Rapat No.32,tgl 731986 dibuat dihadapan AbdulKohar,SH/Notaris menerangkan Pemohon Kasasi (Drs.Soediro Projokoesoemo/Dirut, Ny. Umi Chabibah Soedoro/ Komisaris PT Mahapura Jaya ;Bahwa, pada tanggal 21 Maret 1989 Pemohon Kasasi telah terjadi penjualan danpemindahan hak (Akta No.536) artinya pengambilalihan perusahaan hanya dapatdilakukan berdasarkan keputusan RUPS in casu : 1).Tn. Warsa Djaja dan2).Tn.
67 — 132
Menkeh RItanggal 12011999 No. c.140 HT.03.02.TH.1999 dan SK Meneg Agraria/KA.BPNTGL. 02081999 No. 31XI1999. (Bukti T.1)Bahwa Penggugat adalah karyawan yang diangkat menjabat sebagai ManagerOperasional dan HRD PT. Bestow Atri Paris Tekstil sejak awal tahun 2011 sampaidengan tahun 2014, dengan upah rutin per/bulan.
Menkeh RIHal 41 dari 93 hal, Putusan No.339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim.42tanggal 12011999 No. c. 140 HT.03.02.TH.1999 dan SK Meneg Agraria/KA.BPN TGL.02 081999 No. 31 XI1999. (Bukti T.14)2 Bahwa Penggugat Konpensi adalah karyawan yang diangkat menjabat sebagaiManager Operasional dan HRD PT. Bestow Atri Paris Tekstil sejak awal tahun 2011sampai dengan tahuni 2014, dengan upah rutin per/bulan.
Menkeh RI tgl 12011999 No. c.140 HT.03.02.TH.1999 dan SKMeneg Agraria/KA.BPN TGL. 02081999 No. 31 XI1999. (vide Bukti T.1).
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., adalah Anggota Kongres AdvokatIndonesia dengan Nomor 01200220/KAIWT/2008, diangkat sebagaiPengacara dengan SK Menkeh tanggal 7 November 1991, denganJabatan sebagai Wakil Sekjen KAI periode 20082014 (Bukti TI7) dansebagai Ketua Departemen Bidang Yudisial Kongres Advokat Indonesia20142019 (Bukti TI8).
122 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
C15HT.01.10.Tahun 2002 yang mencabut dan membatalkan SK MenKeh RI No. C1633.HT.01.06.Tahun 2001 tertanggal 7 Maret 2001tersebut.SK Men Keh RI No.
Het ChristelijkLyceum) , yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta PendirianPerkumpulan Nomor 34, tanggal 18 Juni 1983, yang dibuat olehKomar Andasasmita, Notaris di BANDUNG Jo Akta No. 3 tanggal 18Nopember 2005 yang dibuat di hadapan Resnizar Anasrul , S.H., M.HNotaris di Bandung (Point 8 gugatan) jelas salah besar oleh karenapermohonannya sudah ditolak MENKEH.;.
Terbanding/Penggugat : Mr. KOH HOCK LIANG
Turut Terbanding/Tergugat III : NANI FITRIYAH, SH MKn
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTARSI HUKUM UMUM
Turut Terbanding/Tergugat II : TN. SURYAWAN
56 — 38
Bahwa benar TERGUGAT III adalah Notaris yang berkedudukan hukum diwilayah Kota Batam sesuai S.K Menkeh dan HAM RI tanggal 31 Oktober2002 nomor C1599.HT.03.01.Th.2002;. Bahwa benar TERGUGAT III selaku pihak yang ditunjuk serta diminta olehDewan Komisaris PT. EMRINDO untuk membuat Berita Acara dari segalasesuatu yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.
234 — 38
SK Menkeh : AHU.AH.04.0355 yang beralamat di36Ruko Siliwangi Plaza B16,Jalan Jend Sudirman 187189Semarang sebagai Team Kurator dalam perkara Kepailitan ini.5.
66 — 43
ini pra peradilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatupenangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikanatau penuntutan, atau tentang permintaan gantirugi atau rehabilitasi, akan tetapiupaya prapradilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yangtidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpaalasan yang berdasarkan undangundang, karena kekeliruan mengenai orangnya atauhukum yang diterapkan. ( Vide : Keputusan Menkeh
57 — 30
MAHKOTA ANUGRAH,tanggal 24 Februari 2012 dengan nomor S.K MENKEH dan HAM RINo. C233 HT.03.01Th 2001, tanggal 24 April 2001, SK KepalaBadan Pertahanan Nasional No. 4X2002, tanggal 25 April 2002;Foto Copy surat pengunduran diri Direktur Utama CV.
56 — 43
,M.H, Notaris yangberkedudukan di Kota Batam (Bukti P1) berikut Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh MENKEH dan HAM Nomor : C04642 HT.01.01.TH.2002(Bukti P2) dan Akta Pernyataan Resolusi Para Pemegang sahamPerseroan Terbatas PT.T.H.G.
59 — 18
Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ; 9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ; 10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ; 11. Surat keputusan Menkumham No.
JMU) tanggal 27 Desember 200210111213141S16171819Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ;Surat keputusan Menkumham No C00988 AH.1.04TH. 2007 tanggal 2982008 ttg.Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ;Surat keputusan Menkumham No. AHU46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal2982008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan 5Surat keputusan Menkumham No.
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menkeh& HAM RI Nomor C651.HT. 03.02TH. 2000 tanggal 26 Oktober 2000Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 8IX2001;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan DirekturJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen KesehatanRepublik Indonesia Nomor HK.05.DJ.V.AK tentang Izin Penyalur AlatKesehatan tanggal 14 Mei 2012;1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat PengesahanDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3476/02404.4.01/24/2012 tanggal 23
Menkeh& HAM RI Nomor C651.HT. 03.02TH. 2000 tanggal 26 Oktober 2000Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 8IX2001;1 (satu) bundle fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan DirekturJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen KesehatanRepublik Indonesia Nomor HK.05.DJU.V.AK tentang Izin Penyalur AlatKesehatan tanggal 14 Mei 2012;1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat PengesahanDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3476/02404.4.01/24/2012 tanggal
51 — 31
., Notaris /PPAT daerah kerja SK MENKEH DANHAM RI No : C.1062.HT.03.01 Th. 2002 tanggal 23agustus 2002, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, SKKEPALA BPN Nomor: 14.X.A2003,tanggal 4desember 2003, Kabupaten Rokan Hilir, Jl. PahlawanNo. 227, Telp. (0767) 24221, Kelurahan Tanjung BalaiKota Il, Kecamatan Tanjung Balai Selatan KotaBagansiapiapi,Kabupaten Rokan Hilir selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTURUT TERGUGAT III;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,Telah membaca :1.