Bengkayang bulan Februari 2010 ;- 1 (satu) buah Buku Pelaksanaan Petunjuk teknis Opersional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) ;- 1 (satu) bundel buku PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SOLIKIN.- 1 (satu) lembar Pernyataan yang dibuat oleh Sdri.

Bengkayang tanggal 18 Oktober 2008 ;- 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) ;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 414.2/24/SOS.PM/2008 ;- 1 (satu) fotocopy Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) ;- 1 (satu) fotocopy Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK) ;- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran tahap II dalam rangka pelaksanaan PNPM-PPK bagi desa-desa di Kec.

Bengkayang tanggal 23 Juli 2008 ;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pembayaran Pembangunan ;- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran tahap I dalam rangka pelaksanaan PNPM-PPK bagi desa-desa di Kec, Jagoi Babang ;- 2 (dua) lembar fotocopy Perjanjian Pendanaan (SP2), Nomor: 900/132a/EKBANG-JJB/2008 tanggal 21 Juli 2008 ;- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) ;- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK) ;- 1 (satu) lembar fotocopy

2 (dua) bulan sedang sisanya belum dikembalikan ;Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah dana pinjaman PNPM yang belumdikembalikan sebesar Rp. 26.119.000,00 (dua puluh enam juta seratus sembilanbelas ribu Rupiah) ;Bahwa sepengetahuan saksi, yang memegang dana pinjaman PNPM tersebut adalahTerdakwa sebagai Bendahara Kelompok, namun saksi tidak mengetahui apakahTerdakwa membuat pembukuan mengenai dana pinjaman tersebut ;Bahwa pada awalnya, dana pinjaman PNPM tersebut dipergunakan untuk berjualanBBM (Bahan

uang tersebut untuk membeli BBM, danpembelanjaan pertama menghabiskan dana sekitar belasan juta Rupiah ;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembukuan atau pencatatan mengenaikeuangan kelompok ;Bahwa seingat Terdakwa, dana pinjaman PNPM tersebut diterima oleh Terdakwa padatanggal 08 Februari 2009 ;Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan kepada Ketua atau Kelompokmengenai penggunaan dana pinjaman PNPM tersebut ;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan dana pinjaman PNPM tersebut untukkebutuhan seharihari

tidak pernah mencicilkembali ;Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan kepada Ketua Kelompok maupunpara anggota Kelompok mengenai penggunaan dana pinjaman PNPM tersebut ;10.

Memerintahkan agar barang bukti berupa:1) 8 (delapan) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Dana Perguliran SPP/UEP PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Lestari Bulan Januari-Oktober 2009; 2) 2 (dua) lembar asli Daftar Nama Nasabah Peminjam Dana Perguliran UEP Kelompok Lestari;3) 1 (satu) lembar asli Data Tunggakan Kelompok UEP Lestari Desa Maribaya s/d 30 November 2012;4) 21 (dua puluh satu) lembar buku setoran UEP atas nama kelompok Lestari;5) 8 (delapan) lembar asli Tanda Terima Setoran UEP

atas nama kelompok Lestari;6) 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pernyataan pada kelompok Lestari;Dikembalikan kepada Saksi SUKMONDRIYO.1) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Konsolidasi UPK Kecamatan Karanganyar Desember 2012 PNPM Mandiri Perdesaan;2) 1 (satu) buah Buku Kas UEP Tahun 2011;3) 9 (sembilan) bundel asli Tanda Bukti Transaksi Perguliran UEP Februari 2011 - Oktober 2011;4) 22 (dua puluh dua) lembar asli Slip Setoran atas nama Dana Perguliran UEP Karanganyar;5) 1 (satu) buah buku

Dipergunakan sebagai barang bukti Perkara Korupsi atas nama Terdakwa SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD DALIL.1) Fotocopy Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) tanggal 5 November 2008, beserta Penjelasan;2) Fotocopy Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Perumus AD/ART BKAD PNPM-MD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.Dipergunakan sebagai barang bukti Perkara Korupsi atas nama Terdakwa SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD DALIL.7.

) Mandiri yang terdiri dari dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus danDesa Tertinggal, sedangkan yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaanadalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program

Pemerintah Pusatbersama Pemerintah Daerah, artinya Program ini direncanakan, dilaksanakan dandidanai bersamasama berdasarakan persetujuan dan kemampuan yang dimilikioleh Pemerintah Pusat dan Daerah, jadi sumber dana PNPM Mandiri Perdesaanyaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Dunia Usaha; Bahwa pada tahun 2011 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalinggamemperoleh Dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp

Meneliti dokumendokumen pelaksanaan kegiatan pinjaman danaperguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Dana PNPM MandiriPerdesaan pada Kelompok Lestari Desa Maribaya KecamatanKaranganyar Kabupaten Purbalingga.Il.

) Mandiri yang terdiri dari dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus danDesa Tertinggal, sedangkan yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaanadalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program

Memerintahkan barang bukti berupa ;1. 1 (satu) bendel Berita Acara MAD khusus penanganan masalah PNPM-MPd UPK Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014; 2. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor : 412.2/81/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kec. Pilangkenceng Kab.

Madiun mulai tahun 2003 s/d 2014;11. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan SPP/UEP PNPM-MPd bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan Desember tahun 2013 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun; 12. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran SPP/UEP ke 1 (satu) PNPM-MPd bulan Pebruari tahun 2014 UPK Kec Pilangkenceng Kab Madiun; 13. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanan perguliran SPP/UEP ke 2 (dua) PNPM-MPd bulan Maret tahun 2014

Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014; 17. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SPP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 2822822827, tanggal pembukaan 22 Januari 201418. 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama UEP PNPM MP PILANGKENCENG dengan nomor rekening 4321432145, tanggal pembukaan 22 Januari 201419. 1 (satu) bendel buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Kedungabanteng UPK PNPM MPd Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.27. Foto kopi buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan28. Foto kopi buku penjelasan V pemangku kepentingan dan pelaku PNPM mandiri perdesaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan29.

. 1 (satu) bendel surat pengantar perihal pengajuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap ke-1, 2, dan 3 dari PNPM-MPd Kec.

Adapun prosespencairan dana pelaksanaan pembangunan proyek jalan yang dibiayai olehProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 diPekon Sinar Waya adalah Terdakwa selaku Ketua Organisasi MasyarakatSetempat (OMS) bersamasama dengan saksi Aminah selaku BendaharaOMS mengambil dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriTahun Anggaran 2009 di bank BRI

Saksi SYARIFAH HS.18Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di BalaiPekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Wayaakan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat(OMS) dengan struktur organisasi

Saksi NURHAMID.e Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;Hal. 19 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.2020Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di BalaiPekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Wayaakan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi

) ;Bahwa saksi awalnya tidak tahu bantuan tersebut ada masalah, sekarang baru tahu adamasalah Program Nasional Pemberdayan Masyarakat ( PNPM);Bahwa saksi dalam proyek PNPM di Pekon Sinar Waya bertugas sebagai penguji( surat perintah membayar) SPM ;Bahwa dasar saya ditunjuk sebagai penguji SPM adalah surat keputusan dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;Bahwa setahu saksi dana yang ada di pekon Sinar Waya adalah sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa dana tersebut

Ogan Ilir tahun 2007 s/d tahun tentang pendanaan kegiatan PNPM di Kab.

Tanjung Raja periode tahun 2007 s/d 2012, berupa :

a. SK Camat Tanjung Raja Nomor : 14/PNPM-PPK/KPTS-UPK/Tra/IX/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM - PPK Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2007;

b. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 21/KEP/BPMD/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penetapan UPK dan UPKS (Unit Pelaksana Kegiatan Sementara) sebagai Pengelola BLM PNPM - MP;<

lokasi kecamatan non PNPM - MP reguler dan tim UPK PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010;

f. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 73/KEP/BPMD/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang tim UPK dana BLM PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 201;

g. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 35/KEP/BPMPD/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Tim UPK Dana BLM PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 2012;

6) Foto copy dilegalisir SPM dan SP2D alokasi dana APBN ke-rekening

Tanjung Raja tentang alokasi dana PNPM yang bersumber dari dana BLM, berupa :

a. SPC Kec. Tanjung Raja tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan PNPM-PPK tahun anggaran 2007;

b. SPC Kec. Tanjung Raja Nomor : 484/Kec-Tra/2008 tanggal 14 Okt. 2008 tentang desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan PNPM - MP tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009;

c. SPC Kec.

Tanjung Raja Nomor : 005/PNPM-MP/Kec.Tra/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

- SPC Camat Tanjung Raja Nomor : 006/PNPM-MP/Kec.Tra/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

- SPC Camat Tanjung Raja Nomor : 007/PNPM-MP/Kec.Tra/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

21) Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan/atau surat keterangan terhadap 68 kelompok SPP berupa:

Ogan Ilir tahun 2007 s/d tahun tentang pendanaankegiatan PNPM di Kab.

Rek : 564701007511530 atas nama SPP PNPM PPK TANJUNG RAJA.

untuk pelaksanaan kegiatan PNPM, berupa :a.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy). 3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto

copy).5. 1 (satu) lembar Memorandum No.003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).6. 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 05 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).7. 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1

Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM

) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit

Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).13. 1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan

Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapantahapan PNPM MandiriPerdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsip PNPM Mandiri Perdesaane. Memberikan pelatihanpelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelakupelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD, PL, TimPengelola Kegiatan/ TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan,Tim Pengawas dll;)f.

suatu desa itu bisa mendapatkan alokasi dana PNPM adalahmasyarakat sendiri melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan keputusan akhirdi forum MAD (Musyawarah Antar Desa); Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan sekitar tahun 2007 sampai dengantahun 2014; Khusus untuk tahun 2015 PNPM Mandiri Perdesaan sudah tidakdilaksanakan lagi; Bahwa Posisi atau jabatan Saksi dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagaisalah satu pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yaitu sebagai SekretarisUPK Kecamatan

KASPER PADALANI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Alordan membenarkan serta tetap pada keterangannya dalam BAP tersebut;Bahwa saksi menjelaskan pengertian PNPMMandiri Perdesaan, jenis PNPM berupa (1)kegiatanfisik dan (2) kegiatan non fisik, lokasi PNPM, dan waktu mulai dijalankanprogram PNPM, seperti keterangan saksi nomor 2 diatas FRITS L; KAFOLAMAU;Bahwa Posisi atau jabatan Saksi dalam PNPM Mandiri

Kecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten,membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,melakukan pengawasan teknis dan administrasi; Secara lebih terperinci tanggung jawabPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ada di buku Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan;Bahwa saksi mengetahui adanya penyelewengan dana PNPM yaitu Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Alor Tengah Utara menyalahgunakan ataumenyelewengkan dana angsuran

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember2008 yang tercantum dalam Kode Etik PNPMMP poin, yang melarang untuk:a. Membantu) atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi,keluarga, atau kelompok;b. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga,atau kelompok;c.

Begitu pula peruntukan dana tersebutseharusnya sebelum diambil dari bank terlebih dahulu masyarakat Desa Huta Limbongmenempuh musyawarah untuk menetapkan kegiatan yang akan dilakukan terhadappenggunaan dana PNPM tersebut.

jalan tersebut dari dana PNPM (Perogram NasionalPemberdayaan Masyarakat) kemudian SOPIAN DONGORAN mengatakannkepada saksi bahwa SOPIAN DONGORAN tidak pernah menandatanganipenarikan dana tersebut,selanjutnya surat permohonan untuk melakukanpenarikan dana PNPM (Perogram Nasional PemberdayaanMasyarakat),melihat bahwa nama saksi dicantumkan sebagai kepalatukang,sementara saksi tidak pernah ikut terlibat dalam pekerjaan yangdilakukan oleh NELSON GULTOM untuk membangun jalan gang yangberada di desa huta

(PerogramNasional Pemberdayaan Masyarakat) pada tanggal 932013 dan tanggal1632012 dengan cara menandatangani tanda tangan atas nama SOPIANDONGORAN ,setelah itu. terdakwa mengajukan ke kordinator kotapadangsidimpuan penyetujuan pencairan dana PNPM (Perogram NasionalPemberdayaan Masyarakat) ,kemudian terdakwa membawa ke bank sumut syariahsebagai bank yang berhak mengeluarkan dana PNPM (Perogram NasionalPemberdayaan Masyarakat) , setelah pihak bank sumut syariah kotapadangsidimpuan , melihat syarat

Begitu pula peruntukandana tersebut seharusnya sebelum diambil dari bank terlebih dahulu masyarakat Desa HutaLimbong menempuh musyawarah untuk menetapkan kegiatan yang akan dilakukanterhadap penggunaan dana PNPM tersebut.

Mandiri Perdesaanberdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama(NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM MandiriHal. 2 dari 35 hal.

No. 631 K/PID.SUS/2015Tentang Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai PengelolaDana BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kupang, antara lainmenetapkan, yaitu: Uniasis Lafu selaku Ketua UPK; Yefer Maximidel Laitabun selaku Sekretaris UPK; Lodia Loku selaku Bendahara UPK; Bahwa pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri PerdesaanTahun 2009, 2010, 2011 kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalahsebagai berikut: Tahun 2009Desa Nama kelompok Jumlah Jumlah peminjaman

Mandiri Perdesaan berdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB)untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaanantara Pemerintah (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DepartemenDalam Negeri) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (Bupati Kupang) tentangDaftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM MandiriPerdesaan, Cost Sharing Pusat dan Daerah, Kabupaten Kupang, ditetapkanantara lain bahwa Kecamatan Semau Selatan mendapatkan

No. 631 K/PID.SUS/201595.96.9/7.98.32.100101.102.103.104.105.106.107.108.109.yang telah dilegalisir;1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dari APBDKabupaten Kupang Nomor 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010 yangtelah dilegalisir;1 lembar surat pernyataan Drs. Paternus Vinsi, M.Si.

No. 631 K/PID.SUS/201594.95.96.O7 .98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dariAPBD Kabupaten Kupang Nomor 412/71/BPMPP/2010 tanggal 31 Maret2010 yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dariAPBD Kabupaten Kupang Nomor 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. Paternus Vinsi, M.Si.

Rina Bolak, dengan waktu pelaksanaan kegiatanselama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian ;Bahwa selanjutnya cara pembayaran dilakukan secara bertahap, sesuai denganSurat Perjanjian Kontrak, dimana pencairan dana tersebut telah dilakukan seluruhnyadari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir kepada Tim PengelolaKegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa RinaBolak

dengan jumlahkeseluruhan sebesar + Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah),namun terdakwa tidak membayar pemesanan bahanbahan materialtersebut sehingga saksi korban berusaha meminta kepada terdakwa,namun terdakwa selalu berkata dana dari PNPM Kecamatan belum cair,sehingga saksi korban berusaha menanyakan kepada saksi Ramauli BoruSitanggang Alias Nai Gembira selaku Bendahara PNPM Desa Rina Bolakmengenai pencairan dana PNPM tersebut, selanjutnya saksi Ramauli BoruSitanggang memberitahukan bahwa

dengan jumlah keseluruhansebesar + Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah), namun terdakwa tidakmembayar pemesanan bahanbahan material tersebut sehingga saksi korban berusahameminta kepada terdakwa, namun terdakwa selalu berkata dana dari PNPM Kecamatanbelum cair, sehingga saksi korban berusaha menanyakan kepada saksi Ramauli BoruSitanggang Alias Nai Gembira selaku Bendahara PNPM Desa Rina Bolak mengenaipencairan dana PNPM tersebut, selanjutnya saksi Ramauli Boru Sitanggangmemberitahukan bahwa

( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 03 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.23. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.24. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 27 Januari 2009.25. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM

Mp / LGG / XI / 2008 tanggal 17 November 2008.26. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 05 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.27. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.28. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor : 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd / 2009 tanggal 02 Maret 2009.29. 1 ( satu

singkep barat nomor : 414.2/SPT -05.02.27/PNPM MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.33. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.128/PNPM-MPd/ 2010 tanggal 28 Desember 2010.34. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.22/PNPM-MPd/ 2011 tanggal 12 Januari 2011.35. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja fasilitator kecamatan PNPM-MPd

nomor : 414.2/Ktr-05.02.27/PNPM- MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.36. 1 ( satu ) rangkap Surat Indikasi penyimpangan dana SPP PNPM di Kec.

Md yang dikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM- PPK yang dikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Md yang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md 265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan dan bergulir yang dikeluarkan Tim Koordinasi PNPM-Md.266. 1 ( satu ) bundel perguliran VII tanggal 19 April 2010 267

nomor : 05 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG /1/ 2009 tanggal 23 Januari 2009.1 (satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd/ 2009 tanggal 02 Maret 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 27/ PNPM MPd/ 2010 tanggal 05 Januari 2010.1 (satu ) lembar Surat Perintah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK Nomor

Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi MELI ROSANI ;3. Sekretaris UPK PNPM MPd yaitu Saksi LIA SUSANTI ;4. Bendahara UPK PNPM MPd yaitu Saksi NURMALIA ;5. Fasilitator Kecamatan yaitu Terdakwa NANIK EKAWATI, S.Pd ;6. PJOK UPK PNPM MPd yaitu Saksi LILIK NURHAYATI ;7. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2009 yaitu Saksi CHANDRA EKAPUTRA ;8. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2010 yaitu Saksi MAHYUDI ;9. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10.

Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPI261. 1 (satu ) buku kas harian Simpan pinjam perempuan ( SPP )262. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM Md yangdikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM PPK yangdikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Mdyang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan

Uang tunai sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ; b. 1 (satu) buah buku kas SPP UPK PNPM-MP Kecamatan Warungpring Tahun 2010 ;c. 1 (satu) buah buku kas dan buku Bank UEP UPK PNPM MP Kecamatan Warungpring Tahun Anggaran 2010 ;d. 1 (satu) buah buku kas SPP Tahun 2010 ;e. 1 (satu) bendel foto copy rekening Koran Tabungan dari PT BPR Kartasura Saribumi Cabang randudongkal periode 1 Januari 2010 s/d 19 Maret 2011 Nomor Rekening :2.05.00.00247, atas nama Nur Azizah (SPP-PNPM

Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengembalian dana operasional Kepala Desa dan Kas Bon Dana Sosial tanggal 23 Maret 2011 ;k. 1 (satu) lembar kwitansi dari Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengembalian dana operasional Kepala Desa dan Kas Bon Dana Sosial tanggal 23 Maret 2011; Barang bukti a sampai dengan k kesemuanya dikembalikan ke unit pengelola kegiatan PNPM-MP

5 November 2008 perihal Petunjuk TeknisOperasional PNPM Mandiri Perdesaan yaitu terdakwa .

5 November 2008 perihal Petunjuk TeknisOperasional PNPM Mandiri Perdesaan yaitu terdakwa I.

di pedesaan;Bahwa sasaran PNPM ada 2 sasaran yaitu lokasi yaitu meliputi seluruhkecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukansecara bertahap dan tidak termasuk kecamatan kategori kecamatanbermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

Mendampingi dan memfasilitasi pengelolaan keuangan PNPM MandiriPerdesaan dan pengelolan dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan;Bahwa tujuan Umum PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorongkemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.Sedangkan tujuan Khusus meliputi :a.

Dan Terdakwa Syukron Aziz, S.Ag ,keduanya adalah pengurus UPK PNPM kec. Warungpring dimana NURAZIZAH, SE selaku ketua dan Syukron Aziz, S.Ag selaku sekretaris ; Bahwa selaku pengurus UPK PNPM kec.

Leb untukmengambilkan dana bantuan dari PNPM Mandiriuntuk pembangunan fisik gedung TK DesaKalinanas ke rumah saksi Sugeng, setelah Sdr.Ashori berhasil kKemudian Sdr.

Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM = Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanassebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah )tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunanfisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) untukkepentingan Terdakwa sendiri sehinggapembangunan gedung TK tidak dapat dilaksanakanBahwa perbuatan Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk

PNPM Mandiri untuk simpan pinjam perempuan Rp.24.000.000,00 ;c. PNPM Mandiri pembangunan fisik gedung TK, Rp.15.000.000,00 ;d.

Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanassebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah )tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunanfisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) untukkepentingan Terdakwa sendiri sehinggapembangunan gedung TK tidak dapat dilaksanakanBahwa perbuatan Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunanfisik

) Mandiri Perdesaan.14. 1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.15. 1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2011 yang disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pasuruhan.

17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2012 yang disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pasuruhan.18. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Identifikasi, Validasi dan Pemetaan Kelompok SPP-UEP Kecamatan Karangkobar Tahun 2012.19. 1 (satu) bendel Pengajuan Dana Cosharing.20. 1 (satu) bendel berkas pengajuan pencairan bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP Tahun 2011.21. 1 (satu) bendel berkas pengajuan

pencairan dokumen PNPM tahu 2012.22. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus PNPM-MPd TA 2014 dan Musyawarah Antar Desa 2 (MAD sosialisasi) PNPM-MPd TA 2015.23. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Kelompok SPP-UEP.24. 1 (satu) bendel Progres Pengembalian SUKIYAH ROLIYAH.25. 1 (satu) bendel SPC TA 2011 2012.26. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Nomor : 414.2 /06/PNPM-MP-KRB/I/2011 Tentang Penetapan

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Karangkobar beserta lampiran-lampirannya.27. 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan SPP-UEP TA 2011-2012.28. 1 (satu) bendel Kwitansi Penyaluran Dana SPP UEP.29. 1 (satu) bendel tanda setoran SPP bulan Januari s/d Desember 2011.30. 1 (satu) bendel tanda setoran UEP bulan Januari s/d Desember 2012.31. 2 (dua) Buku Tabungan BRI Simpedes No.

Rek : 6618-01-008075-53-9.33. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi UEP Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2010.- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) - Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah)Seluruh Surat dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ROLIYAH Binti SUMANTO DAHYAR. 8.

) Mandiri Perdesaan.1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk'Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2011yang disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pasuruhan.1 (satu) bendel Surat

Sumber dana PNPM MP adalahberasal dari APBN maupun APBD.= Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP tahun 2008 adatiga yaitu :a. Kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat ( Kesehatanatau pendidikan ) atau peningkatan kapasitas / keterampilankelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarahdesa khusus perempuan ;b.

Tujuaan Umum PNPM MP adalahmeningkatkan kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakatmiskin di perdesaan denganmendorong kemandirian dalampengambilan dan pengelolaanpembangunan ;b. Angka 1.5.2. Sasaran PNPM MPdimana disebutkan bahwakelompok sasaran adalah :a. Masyarakat miskin di Perdesaan,b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,17c. Kelembagaan pemerintah lokal.a. Angka 1.7.2 Kriteria dan JenisKegiatan dimana disebutkan jeniskegiatan yang dibiayai melaluiBLM PNPM MP adalah sebagaiberikut :.

Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Sosialisasi, merupakanpertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan prinsipkebijakan prosedur maupun halhal lain yang berkaitan denganPNPM MP serta untuk menentukan kesepakatan antar desadalam melaksanakan PNPM MP ;. Musyawarah Desa ( Musdes ) sosialisasi, yang merupakanpertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi ataupenyebarluasan informasi PNPM MP di desa ;.

Verifikasi usulan, merupakan tahapan kegiatan yang bertujuanuntuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan darisetiap desa untuk didanai PNPM MP.Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Prioritas Usulan, adalahpertemuan di Kecamatan yang bertujuaan membahas danmenyusun peringkat usulan kegiatan,Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Penetapan Usulan adalahmusyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yangakan didanai melalui PNPM MP..

PNPM Mandiri Kab dalam melaksanakan fungsi danperannya dibantu oleh Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.Halaman 133 dari360 HalamanPutusan. Nomor: 41/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.BGL Bahwa yang mendasari Penjelasan V (Pemangku Kepentingan danPelaku PNPM Mandiri Perdesaan) PTO PNPM Mandiri PerdesaanTahun 2014, TK PNPM Mandiri Kabupaten memiliki tugas dantanggungjawab sebagai berikut :a.Menjaga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnyaagar sesuai dengan asas, tujuan, prinsip, dan prosedur PNPMMandiri Perdesaan.Menyelenggarakan sosialisasi di kabupaten untuk menjelaskantujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan kepada semuapelaku yang terlibat di kabupaten.Melakukan

Jadi dengan demikianseharusnya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut berpedoman kepadaPTO PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2014.

pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 08082014.1 (satu) buah BUKU KAS UMUM TPK PNPM MPSkKI Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA. 2014.1 (satu) buah BUKU KAS SPP TPK PNPM MPSKI Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA. 2014.1 (satu) buan BUKU KAS PENGADAAN BIBIT SAPI TPK PNPM MP3KIPino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.1 (satu) buah BUKU KAS JEMBATAN GANTUNG TPK PNPM MP3kKI PinoRaya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.1 (satu) buah BUKU KAS PEKERJAAN IRIGASI TPK PNPM MP3kKI PinoRaya Kab.

Bengkulu Selatan TA. 2014.zzzzz.1 (satu) buah BUKU KAS JEMBATAN GANTUNG TPK PNPM MP3KIPino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.aaaaaa. 1 (satu) buah BUKU KAS PEKERJAAN IRIGASI TPK PNPM MP3KIPino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.bbbbbb. 1 (satu) buah BUKU KAS MENJAHIT TPK PNPM MP3KI Pino RayaKab. Bengkulu Selatan TA. 2014.cccccc. 1 (satu) buah BUKU KAS TERNAK ITIK TPK PNPM MP3KI Pino RayaKab. Bengkulu Selatan TA. 2014.dddddd. 1 (satu) buah BUKU KAS TERNAK LELE TPK PNPM MP3KI PinoRaya Kab.

Boalemo T.A 2011 sebanyak 1 paket sesuai SPC No. 900/KeC/DLP I 337 / XII / 2011 tanggal 9 Desember 2C11, SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISiS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.Q00,- -------------8) Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00011 / Sos - PM / BLM PNPM - Mpd .

Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-PASCA KRISIS untuk Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo T.A 2011 sebanyak 1 paket sesuai SPC No. 900/Kec/DLP/337/ XII / 2011, tanggal 9 Desember 2011, SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS/001/XII/2011, tanggal 12 Desembar 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000,000,----------------------------------------------------------------------------------------9) Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00013 / Sos - PM / BLM - PNPM - Mpd-lntegrasi /IV/2012, tanggal 24 April

SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.000,- ---------------------------------10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133 / Sos PM / BLM PNPM- PK/XII 2011, tanggal 14 Desember 2011;-----------------------------------------------------------11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 010 / Sos PM / BLM-PNPM.

Boalomo pada program PNPM - MP Generasi Sehat Cerdas dan Integrasi di Kab.

Surat-surat dan dokumentasi foto dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM yang sempat bermasalah itu sebagai lampiran pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu : - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jalan Dan Plat Duiker Dusun IV, Desa Tangga Jaya, PNPM Pasca Krisis TA 2011, - Surat Keterangan Kades Tangga Jaya atas penerimaan barang-barang bahan toko dari CV Sahara (Direktur Muzna Mustafa-dari uang pribadinya) dan keterangan bahwa dana

) lembar kwitansi penyerahan dana Proyek PNPM Desa Tangga Jaya Kec.

PNPMadalah merupakan program nasional yang ditujukan untuk daerah yang masih berada di bawahgaris kemiskinan; Bahwa Saksi menerangkan, dalam program PNPM di Kecamatan Dulupi, yang sebagianpelaksanaannya bermasalah ini; Saksi berkapasitas sebagai Ketua Unit Pelaksana Kegiatan(UPK) Kecamatan Dulupi; Bahwa bentuk atau jenis kegiatan PNPM itu terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPMMP), PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM Integrasi, PNPM Pasca krisis; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk

Saksisempat mengatakan jika itu terjadi maka pihak PNPM menuntut saja CV.

Adapun bentuk kegiatannya terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP),PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM integrasi, PNPM Pasca Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya perkara ini, dantanda tangan yang tertera di BAP Penyidik itu adalah benar tanda tangan Saksi; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk program tersebut bersumber dari dana APBN80 % (delapan puluh persen) dan APBD tingkat kabupaten 20 % (dua puluh persen).

Mandiri Perdesaan Kabupaten dan KepalaSekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, bertanggung jawab atas penyelenggaraanoperasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikabupaten, melaporkan hasil penyusunan SAI kepada sekretariat nasional PNPM MandiriPerdesaan melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi pada setiap bulan,melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan didaerahnya, dst.

( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 03 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.23. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.24. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 27 Januari 2009.25. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM

Mp / LGG / XI / 2008 tanggal 17 November 2008.26. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 05 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.27. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.28. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor : 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd / 2009 tanggal 02 Maret 2009.29. 1 ( satu

singkep barat nomor : 414.2/SPT -05.02.27/PNPM MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.33. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.128/PNPM-MPd/ 2010 tanggal 28 Desember 2010.34. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.22/PNPM-MPd/ 2011 tanggal 12 Januari 2011.35. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja fasilitator kecamatan PNPM-MPd

nomor : 414.2/Ktr-05.02.27/PNPM- MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.36. 1 ( satu ) rangkap Surat Indikasi penyimpangan dana SPP PNPM di Kec.

Md yang dikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM- PPK yang dikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Md yang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md 265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan dan bergulir yang dikeluarkan Tim Koordinasi PNPM-Md.266. 1 ( satu ) bundel perguliran VII tanggal 19 April 2010 267

nomor : 05 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG /1/ 2009 tanggal 23 Januari 2009.1 (satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd/ 2009 tanggal 02 Maret 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 27/ PNPM MPd/ 2010 tanggal 05 Januari 2010.1 (satu ) lembar Surat Perintah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK Nomor

Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi MELI ROSANI ;3. Sekretaris UPK PNPM MPd yaitu Saksi LIA SUSANTI ;4. Bendahara UPK PNPM MPd yaitu Saksi NURMALIA ;5. Fasilitator Kecamatan yaitu Terdakwa NANIK EKAWATI, S.Pd ;6. PJOK UPK PNPM MPd yaitu Saksi LILIK NURHAYATI ;7. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2009 yaitu Saksi CHANDRA EKAPUTRA ;8. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2010 yaitu Saksi MAHYUDI ;9. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10.

Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPI261. 1 (satu ) buku kas harian Simpan pinjam perempuan ( SPP )262. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM Md yangdikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM PPK yangdikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Mdyang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan

pengajuan dana APBN Tahap Ill (Belanja BantuanSosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

Menyampaian Laporan Pelakasanaan Tugasnya kepada MAD atauBKAD.Bahwa Tupoksi UPK adalah sebagai kepanjangan tangan pemerintahuntuk melaksanakan kegiatan PNPM MPd berupa program danmengelola SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran.Bahwa PNPM MPd merupakan program dari Menkokesra dan Mendagriyang sumber dananya dari Pusat (APBN) dan daerah/ kabupaten(APBD).Bahwa besarnya dana PNPM MPd yang diterima Kec.

Bahwa Tupoksi UPK adalah sebagai kepanjangan tangan pemerintahuntuk melaksanakan kegiatan PNPM MPd berupa program danmengelola SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran. Bahwa PNPM MPd merupakan program dari Menkokesra danMendagri yang sumber dananya dari Pusat (APBN) dan daerah/kabupaten (APBD). Bahwa besarnya dana PNPM MPd yang diterima Kec.

Rembang dalam kegiatan PNPM MPd saksisebagai KPA. 76 Perkara Korupsi Benar bahwa Kec. Sumber Kab. Rembang sejak Tahun 2003 s/d 2011menerima alokasi dana PNPM MPd yang besarnya variatif setiaptahunnya, dari tahun 2003 s/d 2011 Kec. Sumber Kab.

Sumber sempat tidak dicairkan namunsekarang sudah cair lagi.Bahwa benar saksisaksi ditunjukkan BB berupa :1. 1 (Satu) bendel proposal pengajuan dana APBN Tahap Ill (BelanjaBantuan Sosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec. Sumber(BB5). 78 Perkara Korupsi1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBD (Bantuan SosialBLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahap TA. 2011) PNPM MPdTahun 2011 Kec.

Bahwa sebagaimana dali gugatan Penggugat pada poin 3.2 yaituutang Pada PNPM SPP Alhilal Bontotiro sebanyak RP.50.000.000., iniadalah dalil yang sangat mengadaada karena Tergugat tidak pernahbermohon pinjaman pada PNPM SPP Alhilal Bontotiro dan tidak pernahjuga menyetujui pinjaman dari PNPM tersebut ,namum Tergugatmenjelaskan kepada Penggugat tidak ada pinjamancdari PNPMmanapun juga sebesar RP>50.000.000, karena dana yang kelola PNPMadalah pemberdayaan yang bergulir kepada perorangan yang meilikiusaha

kecil menengah (UKM) di desa yang diberikan untuk pertamasebesar Rp.1.000.000,(satu) juta Rp) dengan jangka waktupengembalian 10 bulan apabila pengembaliannya maka orang tersebutbaru bisa dikasih Rp.2.000.000, dan pengolola PNPM tidak diHal. 8 dari 52 Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA.BIkperbolehkan memberikan dana besar kepada satu orang karena PNPMpaling punya modal awal RP.50.000.000, sampai Rp.75.000.000, dandiberikan kepada semua anggota PNPM. tersebut missal cairRp.50.000.000,. ketua PNPM harus

tahu ada tidaknya persetujuan dari Tergugat ketikaPenggugat meminjam uang di PNPM SPP Alnilal; Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas hartaharta Penggugat danTergugat yang lainnya;2.

, karenasaksi harus tahu kalau mengambil dana PNPM karena saksi kepalalingkungan;2.

Rp 50 juta dan dapatdibuktikan dengan bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan duaorang saksi; Bahwa yang tendensius dan mengadaada yang menerangkan: saksiharus tahu kalau mengambil dana PNPM karena saksi kepalalingkungan, sebab tidak ada aturan PNPM yang mengharuskankepala lingkungan harus tahu kalau mengambil kredit dana PNPM,apalagi PNPM Alhilal Ekatiro adalah PNPM yang sudah mandir;Bahwa keterangan saksi Palilu selain tidak tendensius dan mengadaada,tidak pula didukung dengan keterangan

Berita acara Musyawarah Desa I (MD Sosialisasi) tanggal 05 Juli 2007 ;Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008 Desa SungaiBaung40 % TahapI; % Tahap II ; % Tahap III ;Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008 Ds.

Sungai Baung ;Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) tahun2007 ;Surat Ketetapan Camat Talang Ubi Atas Nama Bupati Muara Enim Tanggal 10November 2007 tentang Bantuan Program Pengembangan Kecamatan ;Rekening Korang BLM BPPK PNPMPPK No. 0000355701011103532 periode14/08/2007 s/d 01/04/2008 ;Surat Pernyataan Kepala Desa/Ketua TPK PNPM PPK Desa Sungai Baung Tanggal 23November 2010 ;Surat Camat Talang Ubi No.414.2

(TPK PNPM PPK) yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Desa SungaiBaung tanpa dilakukannya Musyawarah Desa terlebih dahulu, melaksanakan tugas dantanggungjawab sebagai Bendahara TPK PNPM PPK dari tahun 2007 sampai dengan tahun2008.

Dimana saksi diangkat oleh SatkerPNPMPPK Provinsi Sumsel dengan berdasarkan SK pengangkatan dariSatker PNPM PPK tingkat Provinsi.;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT)adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Pedesaan padatahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.

Yahya danBramardiansyah ;Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Bendahara TPK terdakwa pernah menjabat sebagaiKaur Pembangunan kemudian terhitung mulai tanggal 25 Februari 2008 terdakwasebagai Bendahara dalam Struktur Pengelolaan Dana PNPM PPK untuk Desa SungaiBaung ;Bahwa tugas terdakwa sebagai Bendahara TPK PNPMPPK Desa Sungai Baung Kec.Talang Ubi Menyimpan dan menjaga Uang Kas Kegiatan PNPM PPK, Menyiapkankwitansikwitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM PPK, Melaksanakanpembayaran Insentif langsung

UbiKabupaten Muara Enim dengan tugasnya antara lain :Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM PPK ; Menyiapkankuitansikuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM PPK ;Melaksanakan pembayaran Insentif langsung kepada pekerja, suplayersetelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK ; Melaksanakanal. 3 dari 28 hal.

Administrasi PengelolaanKeuangan dari Dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatProgram Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) Tahun Anggaran2007.

Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008Desa Sungai Baung : 40%Tahap! ; 40%Tahapll ; 20% Tahap Ill;4. Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008 Desa SungaiBaung;al. 21 dari 28 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/20115. Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari Dana ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Program PengembanganKecamatan (PNPM PPk) tahun 2007;6.

Foto copy Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana PNPM PPK Tahun2007/2008 Desa Sungai Baung :40% Tahap ;40%Tahapll ; 20% Tahap Ill;d. Foto copy Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008Desa Sungai Baung;e. Foto copy Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari danaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program PengembanganKecamatan (PNPM PPk) tahun 2007;f.

Foto copy Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana PNPM PPK Tahun2007/2008 Desa Sungai Baung;40% Tahap ;40%TahaplIl ; 20% Tahap Ill;d. Foto copy Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008Desa Sungai Baung;e. Foto copy Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari danaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat ProgramPengembangan Kecamatan (PNPM PPk) tahun 2007;f.