Ditemukan 4688531 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Putus : 30-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 30 September 2020 — T.M. IQBAL SKH bin T. ANWAR HASBALLAH
263 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5664 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 7 Nopember 2022 — NAZIRWAN, S.H.
118 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-04-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN PATI Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 14 April 2022 — Mamik Sarmiati
106 — 21
106 — 21
Putus : 25-10-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5339 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 — DERVEN E.D.N NEOLAKA, S.Sos
98 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
127 — 1039 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 1039 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa:Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;b.
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (ab) Rp2.152.328.435,00Bahwa Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang RIHal. 15 dari 53 hal. Put.
AHMAD ISAterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaanPrimair Jaksa/Penuntut Umum;
Nomor 1987 K/PID.SUS/2016UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakimtidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalamPasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya
AHMADISA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti
Putus : 27-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1245 PK/Pid.Sus/2022 Tanggal 27 Desember 2022 — ABDUL MANSUR AMILA
185 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-10-2011 — Upload : 21-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 152/Pid.B/2011/PN-Mbo Tanggal 19 Oktober 2011 — ISMAIL Bin. Alm. IBRAHIM, ASROEL BACHTIAR Bin BACHTIAR
51 — 16
51 — 16
Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1KUHP Jo pasal 3 Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKEDUA: Bahwa mereka Terdakwa I. ISMAIL Bin IBRAHIM dan Terdakwa II.
Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.280.226.070, (dua miliardua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah).11PAGE 16 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1 KUHPJo pasal 8 Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKETIGA :a Bahwa mereka Terdakwa I. ISMAIL Bin IBRAHIM dan Terdakwa II.
Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1KUHP Jo pasal 374 KUHP.
yangdususun secara alternatif, yaitu :e Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke1 KUHP Jo pasal 3 Jopasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ataue Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1 Jo Pasal 8 Jo pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi; atau31PAGE 16e Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1 KUHP Jo Pasal 363ayat (1) ke3 dan ke5 Jo pasal 363 ayat (2) KUHP; ataue Keempat : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke1 KUHP Jo pasal374 KUHP;Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan atas perbuatanterdakwa dengan mendasarkan diri pada dakwaan kedua, yaitu: Pasal 56 ke1 KUHP Jo pasal8 Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2471 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-11-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5483 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 14 Nopember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV INDO MAKMUR SENTOSA
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7743 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 28 Desember 2022 — MUHAMMAD TAUFIK, S.P bin SYARIFUDDIN (Alm)
116 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 27 Desember 2022 — RUNAI, S.P.;
198 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
DARMIN Bin SUKI Alm.
348 — 183
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
DARMIN Bin SUKI Alm.
348 — 183
Putus : 27-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7194 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 27 Desember 2022 — MUHAMMAD NASIR, S.Sos., M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG
114 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-04-2017 — Upload : 11-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 5 April 2017 — NOFRIZAL
207 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 240 PK/PID.SUS/2016adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 8 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Perbuatan Terdakwa NOFRIZAL tersebut adalah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;SUBSIDAIR:Bahwa ia, Terdakwa NOFRIZAL pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015sekira pukul 22.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2015, bertempat di Jalan
fakta Terdakwa dalam perkara a quo telah didakwadan dituntut serta diancam dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang bunyinya Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima NarkotikaGolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuktanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batangpohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelakudipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapenjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga);Bahwa jelas sebagaimana pasal tersebut yang disangkakan dan kemudiandidakwakan kepada Terdakwa atas sangkaan perbuatan telah dilakukanoleh Terdakwa dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjaraseumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan palinglama 20 (dua puluh tahun);Bahwa sebagaimana ketentuan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana Pasal 54 yang bunyinya sebagai berikut: guna kepentinganpembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukumdari seorang atau lebin Penasihat Hukum selama dalam waktu dan padasetiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalamundangundang ini;Dan juga sebagaimana ketentuan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana Pasal
faktafakta di persidangan tidak terbukti siapapembelinya dan siapa penjualnya sehingga Terdakwa dianggap sebagaiperantara jualbeli (bahkan berapa harga jual barang tersebut, (bilaperistiwa tersebut benar maka sebagaimana menurut hukum seharusnyaTerdakwa mengantarkan barang kepada calon pembeli, akan tetapi dalamperkara a quo tidak ada calon pembeli barang, kecuali subjek yang fiktifbelaka, di mana fakta penyidikan diragukan kebenarannya);Hal. 7 dari 18 hal.
Putus : 01-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 PK/Pid.Sus/2022 Tanggal 1 Desember 2022 — ARIF BUDIRAHARJA
106 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-06-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 29 Juni 2022 — 1.MOH ARIF FAHRUDIN
2.SHOLIHATUN NIMAH
56 — 29
56 — 29
Register : 20-06-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN PATI Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 10 Agustus 2022 — AHMAD ASYHARI alias HERI bin JAMIN
145 — 68
145 — 68
MENGADILI:1.Menyatakan Terdakwa Ahmad Asyhari Alias Heri Bin Jamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Alternatif;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
Putus : 01-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 1 Februari 2023 — I DEWA MADE KASMAWAN
112 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 94 / Pid. C / 2014 / PN.Kds Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI
Menyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Menjatuhkan Pidana :
Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.
Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
102 — 13
102 — 13
MENGADILIMenyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
C / 2014 / PN.Kds* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri KudusMengingat Undangundang yang bersangkutanMENGADILIMenyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringansebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).Diputuskan pada hari ini Selasa