Belanja Bansos KemasyarakatanBidangPendidikan Dasar Rp. 1.000.000. Belanja Bansos KemasyarakatanUntuk korban Bencana Alam danBencana sosial Rp.1.200.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Keagamaan Rp. 600.000. Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Pemuda Wanita dan Remaja Rp.1.200.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Organisasi lainnya Rp.1.200.000, Belanja kursus kursus kilat Rp.600.000.

Belanja Kegiatan Non Fisik Belanja hibah kepada lembaga Rp.900.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Pendidikan DasarRp.750.000. Belanja Bansos Kemasyarakatanuntuk korban Bencana Alamdan Bencana socialRp.900.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Keagamaan Rp.450.000. Belanja Bansos KemasyarakatanHalaman 65 dari 118 Putusan Nomor 118/Pid.SusTPK/2014/PN.

Belanja Kegiatan Non Fisik Belanja hibah kepada lembaga Rp. 900.000, Belanja Bansos Kemasyarakatan BidangPendidikan Dasar Rp. 750.000., Belanja Bansos Kemasyarakatan untukkorban Bencana Alam dan Bencanasosial Rp. 900.000. Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Keagamaan Rp. 450.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Pemuda Wanita dan Remaja Rp. 900.000.

Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Pendidikan DasarRp. 1.000.000. Belanja Bansos Kemasyarakatan untukkorban Bencana Alam dan Bencanasosial Rp. 1.200.000. Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Keagamaan Rp. 600.000, Belanja Bansos Kemasyarakatan BidangPemuda Wanita dan Remaja Rp. 1.200.000, Belanja Bansos Kemasyarakatan BidangOrganisasi lainnya Rp. 1.200.000, Belanja kursus kursus kilatRp. 600.000. Belanja Makanan dan Minuman RapatRp.400.000.

,Tahap Ill1) Bansos kemasyarakatan Ke keluarga Miskin Rp. 900.000.2) Bansos KemasyarakatanBidang keagamaan Rp. 450.000.3) Biaya Karang Taruna dan Olah Raga Rp. 900.000.

Endang, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota Satker Bansos Rastra Pandeglang, yangbertugas mengawal bansos Rastra tersebut dari gudang BULOG menujukantor Desa Cikayas; Bahwapadatanggal 9 Mei 2019 Saksi melakukan pengiriman bantuan berasRastra ke Desa Cikayas dengan menggunakan 2 (dua) mobil truk cold dieselyang saat itu sampai di kantor Desa Cikayas sekitar pukul 12.00 Wib. dansekitar pukul 14.00 Wib.; Bahwa setelah sampai di Kantor Desa Cikayas langsung

SatkerBansos Rastra Pandeglang;Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 Saksi Rahmad Sumarnaselaku anggota Satker Bansos Rastra Pandeglang, mengawal bansos Rastratersebut dari gudang BULOG menuju kantor Desa Cikayas.

hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 Saksi Rahmad Sumarnaselaku anggota Satker Bansos Rastra Pandeglang, mengawal bansos Rastratersebut dari gudang BULOG menuju kantor Desa Cikayas.

PanganKabupaten/Kota berdasarkan SK Bupati pandeglang dan Saksi RahmadSumarna sebagaimana anggota Satker Bansos Rastra Pandeglang;Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 Saksi RahmadSumarna selaku anggota Satker Bansos Rastra Pandeglang, mengawal bansosRastra tersebut dari gudang BULOG menuju kantor Desa Cikayas.

Salah satu. tugas dan tanggungjawab Kaur Kesrabertanggungjawab menerima Bansos berupa beras Rastra BULOG untukselanjutnya membagikan/mendistriousikan beras Restra kepada masyarakatpenerima keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di Desa Cikayas.Sedangkan Terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun di Kp. Padalidan Kp.

Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00 7.

YUSTINA ANGGU Pegawai PLN 7.500.000 Biaya pengobatan SudahEMBUGUSI Flores Bagian Barat dikembalikansebesarRp.7.500.000,padatanggal10/06/2016TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2010SEBESAR Rp. 241.540.000TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2010 SEBESAR Rp.23.700.000 (dilakukanpenyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)Bahwa dengan demikian dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun2010 sebesar Rp. 2.575.000.000, (dua milyar lima ratus tuujuh puluh lima jutarupiah

, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat ituBahwa Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenangmelakukan pemeriksaan kas di Bendahara Bantuan KeuanganBahwa tidak pernah menerima uang bansos untuk kepentingan pribadi dan tidakpernah memerintah KPA untuk mengeluarkan dana Bansos untuk kepentingan diluarperuntukan dana bansos.2.

sebesar Rp. 952.793.164, dan SPP danSPM tertanggal 12 Pebruari 2009 Untuk mencairkan dana bansossebesar Rp. 180.000.000,, SPP dan SPM tertanggal 3 Maret 2009Page 130 of 232Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 772.793.164, SPP danSPM tertanggal 8 April 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesarRp. 38.000.000, dan SPP dan SPM tertanggal 21 April 2009 Untukmencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000, SPP dan SPMtertanggal 4 Mei 2009 Untuk mencairkan dana

Bansos sebesar Rp.952.793.165, SPP dan SPM tertanggal 8 Mei 2009 Untuk mencairkandana bansos sebesar Rp. 47.500.000, SPP dan SPM tertanggal 14 Juli2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.164,, SPPdan SPM tertanggal 5 September 2009 Untuk mencairkan dana Bansossebesar Rp. 500.000.000, dan SPP dan SPM tertanggal 5 September2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000,, sertaSPP dan SPM tertanggal ....

Untuk mencairkan dana bansos sebesarRp. 28.500.000, SPP dan SPM tertanggal 17 Desember 2009 Untukmencairkan dana Bansos sebesar Rp. 48.064.497, dan SPP dan SPMtertanggal 17 Desember 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesarRp. 262.421.976 adalah : Surat Pernyataan Pengajuan SPP, SuratPernyataan Tanggung Jawab, Rincian Rencana Penggunaan,sedangkan untuk proposal tidak dilampirkan ;Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pencairan dana Bansos yaitupemohon dana mengajukan permohonan bantuan dana setelah itujika

: Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna :Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a).Belanja surat menyurat Pemdes :Rp. 599.500, ;(b).Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).Belanja pemeliharaan rutin Ranmor15dinas(d).Belanja pemeliharaan kebersihankantor(e).Belanja penyediaan barangcetakan dan penggandaan(f).

;(c).Belanja bantuan sosial : Rp.17.736.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Pendidikan : Rp. 3.018.000, ;a.Honor guru PAUD : Rp. 2.400.000, ;b.Belanja Hanjar Rp. 618.000, ;3.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp. 2.000.000, ;4.Belanja Bansos Keg.Kr.taruna :Rp. 1.500.000, ;5.Belanja Bansos Ops RW : Rp. 2.400.000, ;6.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.880.000, ;7.Rehab rumah tdk layak huni :Rp. 936.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.48.991.023, ;(a).Belanja surat menyurat Pemdes : Rp. 2.397.000

: Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna : Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a).Belanja surat menyurat Pemdes >Rp. 599.500, ;(b).Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).Belanja pemeliharaan rutin Ranmordinas :Rp. 646.000, ;(d).Belanja pemeliharaan kebersihankantor :Rp. 392.000, ;(e).Belanja penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Belanja bantuan sosial : Rp.17.736.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Pendidikan :Rp. 3.018.000, ;a.Honor guru PAUD Rp. 2.400.000, ;b.Belanja Hanjar: Rp. 618.000. ;3.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp. 2.000.000, ;4.Belanja Bansos Keg.Kr.taruna > Rp. 1.500.000, ;5.Belanja Bansos Ops RW : Rp. 2.400.000, ;6.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.880.000, ;7.Rehab rumah tdk layak huni :Rp. 936.000, ;(2).

Belanja bantuan sosial : Rp.22.500.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna : Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2). Belanja ..........74 (2). Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a). Belanja surat menyurat Pemdes >Rp. 599.500, ;(b). Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).

Sugiati ;- 1 (satu) lembar kartu Bansos An. Suwanto ;- 1 (satu) kartu ATM BANK BNI An. Sugiati ;- 1 (satu) buah dompet warna biru merk Gucci ;- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;- Alat Mek-Up ;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 5385 WB ;Dikembalikan kepada yang berhak ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Sugiati, 1 (satu) lembarkartu Bansos An. Suwanto, 1 (satu) kartu ATM BANK BNI An.

Sugiati, (satu) lembar kartu Bansos An. Suwanto, (satu) kartu ATMBANK BNI An.

Sugiati, 1 (satu) lembar kartu Bansos An.Suwanto, (satu) kartu ATM BANK BNI An.

Sugiati, 1 (satu) lembar kartu Bansos An. Suwanto, (satu)kartu ATM BANK BNI An.

/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal17 November 2006 telah ditandatangani oleh Muhammad Nazlan MZ selakuKetua Yayasan Al Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Terdakwadengan

/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara Serah21/BA/BanSos/200617 November 2006 telah ditandatangani oleh Muhammad Nazlan MZ selakuTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor tanggalKetua Yayasan Al Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Terdakwadengan

Rokan Hilir Nomor 75/BanSos/2006 tanggal 28 Juli 2006 (PihakPertama) dan Nomor 05/A/NA/VIV2006 tanggal 28 Juli 2006 (Pihak Kedua),Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 21/BanSos/2006, tanggal 13 November2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No. 21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaan selesai100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran Nomor21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan

Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggalHal. 16 dari 34 hal.

No. 556 K/Pid.Sus/2012 Proposal Bantuan Pembangunan Balai Pengobatan dan Klinik BersalinAl Azmi Bagansiapaiapi, tanggal 08 Mei 2006 ; 1 (satu) buah memori card berisi percakapan antara Iswandi denganIsmet Ibrahim ; Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 14 November 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 17 November 2006 ; Berita Acara Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop.

untuk KONI Kota Pontianak ; Bahwa proses pencairan dana Bansos tahun 2007 untuk KONIadalah : adanya SK Walikota No.63 tahun 2007 tentangPemberian Bansos ke KONI sebesar Rp.10.000.000.000, dan24SK Walikota No.540a tahun 2007 tentang Pemberian Bansoske KONI sebesar Rp.550.000.000, dan berdasarkan keduaSK Walikota tersebut, saksi selaku Kepala BPKKD (BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah) mengajukan SPP(Surat Perintah Pembayaran) yang ditandatangani olehKasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu

Firayanta(Bendahara KONI Kota Pontianak) selama ini mekanismepencairan dana Bansos tersebut hanya surat permohonandan kwitansi yang ditanda tangani oleh si penerima danabansos tersebut 5; Bahwa mekanisme penggunaan dana Bansos maupun dana Hibahtetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNo.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah jo.

untukmelaporkan pertanggungjawaban penggunaan Bansos tersebutBahwa mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 dalam butir 10 = danbutir 6 huruf a tersebut dan berdasarkan keterangansaksi H.

tahun 2007 tersebut dimintakan oleh WalikotaPontianak secara global, karena pada tahun 2007 pada saatBantuan Sosial diterima oleh IMI Kota Pontianak, tidak ada peraturan Kepala daerah/Peraturan Walikota Pontianak yangmengatur mengenai tata cara dan batas waktu yang diberikankepada penerima Bansos untuk melaporkan pertanggungjawabanpenggunaan Bansos tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penerimaanBansos oleh IMI Kota Pontianak tahun 2007 tidak ada aturanyang mengatur tentang Tata cara

bahwa IMIKota Pontianak dapat kapan saja mengajukan laporan realisasipenggunaan dana bansos tersebut sebagai akibat tidakditerbitkanya Peraturan Walikota Pontianak yang mengaturmengenai tata cara dan batas waktu untuk mengajukan laporanrealisasi penggunaan dana bansos tahun 2007 tersebut,sehingga laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun 2009diminta kepada IMI Kota Pontianak oleh Walikota Pontianak8687untuk dilaporkan secara global dengan laporanpertanggungjawaban dana Bansos 2007 sebagaimana

PPKD) APBD TahunAnggaran 2009 (fotocopy legalisir);Lampiran Il PerBup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran

PPKD) APBD TahunAnggaran 2009 (fotocopy legalisir);Lampiran Il PerBup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunHal.

No. 436 K/PID.SUS/2016Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di persidangan danperbuatan Terdakwa, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukumTerdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinyabahwa perbuatan pemotongan dana hibah dan bansos untuk kepentingan partaibertentangan dengan tujuan peruntukan dana hibah dan bansos tersebut danbertentangan dengan Pasal 4, Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun

No. 436 K/PID.SUS/2016Al,42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.Dg.60.Rekomendasi/UsulanUsulan Reses Tahun Anggaran 2011 (asli);Rekomendasi/UsulanUsulan Reses Tahun Anggaran 2012 (asli);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2009 (fotocopy legalisir);Lampiran Il PerBup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup

(Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2012 (fotocopy legalisir);Peraturan bupati APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 (fotocopylegalisir);BKU 2010 bendahara PPKD (aslli);BKU 2011 bendahara PPKD (fotocopy);BKU 2012 bendahara PPKD (asli);SK Bupati tentang Penunjukan PA, KPA, dan SKPD selaku PPAtahun

Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan danaBansos sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan maksud untukmengganti uang Bansos yang sudah diserahkan kepada para penerima pada bulanJanuari dan Pebruari 2010 yang Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bin Abd.Wahab pinjam darisaudaranya yang bernama Anurohim.S.IP,dan setelah uang tersebut dicairkan lalu SitiRomelah.S.Ag.memberikan uang tersebut kepada terdakwa ,dan setelah SitiRomelah.S.Ag.mencocokan bukti berupa kwitansi dari para penerima Bansos

SitiRomelah.S.Ag.menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,(tujuh puluh enam juta ilmaratus ribu rupiah) kepada terdakwa Akmad Rikza.S.Sos. kemudian pada tanggal 09Maret 2010, Siti Romelah.S.Ag mencairkan dana Bansos sebesar Rp.70.000.000,(tujuhpuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa Akmad Rikza.S.Sos untuk diberikankepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010, baik melalui acara kunjunganBupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmakesi ) acara keagamaan lain maupun diserahkansecara langsung, dengan

Kel Langenharjo, Rabu 31 Maret 2010 Rp 1.000.000, Jumlah Rp 121.000.000,Bahwa pada bulan Maret 2010, terdakwa Akhmad Rikza.S.Sos.selakuKasubag.Agama,Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra Setda.Kendal bersamaSiti Romelah,S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra.Setda Kedalberkonsultasi dan koordinasi dengan saksi Mochmad DJupri Iskandar, S.Sos, MHselaku Kasubag Perundanganundangan bagian Hukum Setda.Kendal mengenai draftpengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos

Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulanApril 2010,baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmakesi ) acarakeagamaan lain maupun diserahkan secara langsung,dengan rincian :Bulan April 2010.19 Khurozi, Bantuan Keagamaan pelaksanaan pengajianKhusnul Khotimah, Kec Brangsong, Rp 2.500.000, , No Nama penerima, besarnya dana. 1 Nasrudin, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaanKhoul Al Masyhud, Kec Banyuputih, Rp5.000.000, , Kamis, 08 April 2010 Jumadi, Panitia pengajian tasyakuran

S.Ag, Adi Suyono,Siti Rikhaniah,M Murtadho, Shinta Ayungtyas,SE dan RetnoWidiastuti, S.Psi .kepada penerima dana Bansos di 5 (lima) tempat masingmasing padatanggal 27 Mei 2010 bertempat di aula Kecamatan Patean dan aula KecamatanCepiring,tanggal 28 Mei 2010,bertempat di aula Kecamatan Boja, aula KecamatanKaliwungu dan di Operation Room (OR) Kabupaten Kendal dengan rincian ;Bulan Mei 2010. Nama penerima, besarnya dana.

Bahwa surat TERMOHON INo : B1383/0.3.29/Dsp.4/08/201 7tanggal 9Agustus 2017 belum mengungkap bantuan dana hibah bansos PemkabBoyolali TA 2014 di desa Sarimulyo Kec. Kemusu Kab. BoyolaliHalaman 3 dari 17Hal.

memerintahkan TERMOHON dan TERMOHON Il untukmengusut/menyelidiki perkara bantuan dana hibah bansos untukditeruskan ke pengadilan agar para pelaku kejahatan korupsi menjadijera.8.

Hakim yang memeriksa perkara inidapat memberikan putusan :1.2.Menerima permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON.Menyatakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHON atas dugaantindak pidana korupsi penyaluran dana hibah bansos Pemkab Boyolali TA2014 adalah tidak sah.Memerintahkan TERMOHON I melalui TERMOHON Il untuk memproses,menindaklanjuti untuk diajukan ke pengadilan atas dugaan tindak pidanakorupsi bantuan dana hibah bansos dari Pemkab Boyolali TA 2014.Memerintahkan TERMOHON , TERMOHON Il,

Bahwa penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Dugaan TindakPidana Korupsi Penyaluran Dana Hibah Bansos Pemkab Boyolali TA.2014, locus delictinya adalah bertempat di Kabupaten BoyolaliPropinsi Jawa Tengah serta saksisaksi yang diperiksa sebagian besarberdomisili di Boyolali.

2014 tanggal 28 Oktober 2014, objek praperadilan telahdiperluas yaitu selain yang telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP juga ditambahdengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan posita dan petitumdari permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohondalam perkara praperadilan ini adalah menuntut tentang tidak sahnya tindakanpenghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindakpidana korupsi penyaluran dana hibah bansos

UNTUNG S yang memberikan.12. 1 (satu) satu buah Tas Model RANSEL dari Kain Warna Doreng Merk.TNI 2003,14713. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan dana Bansos dari Sdr.

TNI 2003,1472 (dua) lembar kuitansi penerimaan dana Bansos dariSdr.

Setelah bertemu mereka diberitahu kalau Bansos untukPembangunan TPQ Al Amin Desa Joho Kec.Adimulyo turun sebesarRp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan Bansos untuk pembangunanTPQ Miftachul Huda Metode Qiroati Madurejo Kec.Puring turun sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah), namun yang diterimakan kepadasaksi SURATMAN dan saksi WIRYO SUPARNO masingmasing hanyasebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).

(Bansos) bidang pendidikan dariPropinsi Jawa Tengah tahun 2008 untuk Pembangunan Gedung MA PKMaarif 2 Kuwarasan yang diminta terdakwa UNTUNG SUPARYONOadalah sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah).Bahwa benar saksi telah memberikan dana Bantuan Sosial (Bansos) bidangpendiidkan dari Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 untuk PembangunanGedung MA PK Mavarif 2 Kuwarasan kepada Sdr.

TNI2003,147. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan dana Bansos dari Sdr.

TNI 2003,1472 (dua) lembar kuitansi penerimaan dana Bansos dariSdr. UNTUNG S.1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)Kades Clapar Kec.Karanggayam.16715.1.

Copy Surat Sekda atas nama Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:521/2436/BKPS, tanggal 7 April 2016.Copy Dokumen Pencairan Dana Bansos PLDPM TahapPengembangan Tahun 2011. Copy Laporan Hasil Evaluasi Gapoktan Tahap Pengembangan (TahapI & Il) Tahun 2011.Hal. 3 dari 11 hal.

Bahwa dana Bansos diberikan kepada Gapoktan Hidayah,karena Gapoktan Hidayah dianggap telah memiliki lahan seluas 78(tujuh puluh delapan) M2 yang telah dihibahkan oleh pemiliknya, AbdulHal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 808 K/PID.SUS/2019Hamid Awing (DPO) yang menjadi Bendahara Gapoktan Hidayah,padahal lahan tersebut telah menjadi agunan di Bank BRI CabangBantaeng.e.

., ternyata Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pencairandan penggunaan Dana Bansos Kegiatan Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang diterima oleh GapoktanHidayah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dan yang mencairkan Dana Bansos tersebut adalah saksi Anwar Saidselaku Ketua Gapoktan Hidayah bersama dengan Abdul Hamid Awing(DPO) selaku Bendahara Gapoktan Hidayah, dan didampingi oleh saksiSaribulan, SP., selaku Pendamping;f.Bahwa Dana Bansos yang diterima

oleh Gapoktan Hidayah tersebutdigunakan untuk pembangunan gudang penyimpanan hasil pembelianjagung, beras, gabah, yang kemudian dikelola oleh Abdul Hamid Awing(DPO), akan tetapi dana Bansos tersebut ternyata digunakan untukkepentingan pribadinya Abdul Hamid Awing (DPO).g.

ANWAR BEDDU cek tersebut diberikan.Bahwa selain dari ke 7 (tujuh) LSM/Ormas penerima danabansos yang pencairannya diterima oleh terdakwaMUJIBURRAHMAN tersebut, terdakwa juga menerimapencairan dana bansos dari 2 (dua) lembaga LSM lainnya14Lembaga...1.

CA 897288.Kedua lembaga tersebut juga tidak terdaftar di KesbangpolProvinisi Sulawesi selatan tahun 2008 .Bahwa pengajuan proposal penerima bansos yang lainnya telahmengajukan permintaan bansos, tanpa melalui mekanismesyaratsyarat prosedural yang harusnya dilakukan karenamenjadi pedoman yang melekat yang merupakan syaratmutlak bagi lembaga LSM/Ormas dan Yayasan yang berhakmenerima Bansos sebagaimana sesuai peraturan yang berlakuyang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5Tahun 1986 Bab

Bahwa selain dari ke 7 (tujuh) LSM/Ormas penerima dana bansosyang pencairannya diterima oleh terdakwa MUJIBURRAHMANtersebut, Terdakwa juga menerima pencairan dana bansos dari2 (dua) lembaga LSM lainnya yaitu :1.

Bahwa pengajuan proposal penerima bansos yang lainnya telahmengajukan permintaan bansos, tanpa melalui mekanisme syarat32syarat procedural yang harusnya dilakukan karena menjadioedoman yang melekat yang merupakan syarat mutlak bagilembaga LSM/Ormas dan Yayasan yang berhak menerima danBansos sebagaimana sesuai peraturan yang berlaku yang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1986Bab...

BANSOS sebesar Rp. 700.000.000, tersebut sudahdilakukan pengembalian kerugian Negara dari Pihak lain (bukanTerdakwa) yang merasa bertanggung jawab atas penerimaan danpenggunaan Dana BANSOS tersebut.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 2011 nomor: BS 260/Kesos&PB/K/IV/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.139. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2011 nomor: BS 333/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.142. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2011 nomor : BS 390/Kesos&PB/K/VI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.143. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 direvisi menjadi Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 September 2011 nomor: BS 555/Kesos&PB/K/IX/2011 Perihal Pengajuan Kembali Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.147. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.150. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 November 2011 nomor: BS 682/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 Kepada Panitia Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Serbaguna Korps Cacad Veteran RI Jenderal Soedirman Purwokerto.151. 1(

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.153. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 November 2011 nomor: BS752/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.154. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan jumlah nominalBansos Kemasyarakatan yang akan direkomendasikan kepadaGubernur untuk diberikan kepada calon penerima bansos. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan bantuansosial kepada penerima bansos.

Kemasyarakatan TA 2011.Bahwa saksi juga tidak tahu siapa saja yang aktif mengikutipengkajian proposal.Bahwaberkaitan dengan Bansos Kemasyarakatan TA 2011, dalamrangka pengkajian proposal Bansos Kemasyarakatan TA 2011,apakah Tim Pengkaji pernah melakukan peninjauan lapangan untukmengetahui kebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yangdiajukan dan untuk menentukan kelayakan calon penerima bansossebelum direkomendasikan kepada Gubernur, saksi tidak ingat.Bahwa berkaitan dengan Bansos Kemasyarakatan

Kemasyarakatan berkaitandengan pelaporan atau pemberitahuan yang memuat nama penerimabansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apa yangdigunakan sebagai sarana pencairan bansos untuk melaporkankembali ke SKPD Pengampu, di akhir tahun anggaran, dalam bentuk :laporan penggunaan dana bansos kemasyarakatan tiap tahun diKabag Akuntansi(Peraturan Gubernur tentang Pedoman PelaksanaanAPBDTA ).Bahwa saksi tidak ingat berapa Penerima Bantuan Sosial tersebutsudah membuat Laporan Pertanggungjawaban

Hanya ada pengantar yang menerangkan bahwa paracalon penerima bansos tersebut sudah melalui proses pengkajian.Bahwa pada saat pengajuan SK Gubernur Jawa Tengah untukpenetapan penerima bansos kemasyarakatan, tidak adaperubahan/revisi terhadap jumlah nominal penerima bantuan yangtercantum pada SK Gubernur yang diajukan.

negaranya adalah sebesar nilai bansos yang ditransfer kepadaSdr.

Bahwadalam program Bansos tersebut nantinya kewajiban anggota menyerahkan anaksapi/pedet 1 kali setelah berumur 9 bulan kepada kelompok untuk digulirkan kepadaanggota lain, sedang induknya menjadi hak milik anggota selamanya. Kemudianpada tanggal 18 Oktober 2010 , dana Bansos sebesar Rp.500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) tersebut telah turun yang ditransfer ke rekening kelompok di SimpedesBank BRI Unit Rejotangan No.rek: 659701009841537, sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

perjanjian kerjasama dengan PPKtertanggal 20 September 2010 tentang Pengembangan Budidaya sapi perah polaPMUK melalui Dana Bansos Dirjen Peternakan Tahun 2010.

Adapun uang tersebut oleh terdakwa setelah diminta semua dari Bendaharalalu diserahkan kepada Sekretaris ( Moch Ichwani Noor) untuk dibelanjakan sesuaidengan RUK sehingga yang membelanjakan uang dari dana Bansos tersebut adalahterdakwa selaku Ketua bersama dengan Sekretarisnya (Sdr.Moch Ichwani Noor).Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok bersama dengan Sekretaris telahmemegang/mengelola dana Bansos tersebut tanpa melibatkan bendahara,sehingga bendahara tidak pernah diajak untuk membicarakan perihalpenggunaan

Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melaluiDana Bansos Dirjen Peternakan Tahun 2010.

Bahwa dalam program Bansos tersebutnantinya kewajiban anggota menyerahkan anak sapi/pedet 1 kali setelah berumur 9bulan kepada kelompok untuk digulirkan kepada anggota lain, sedang induknyamenjadi hak milik anggota selamanya. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2010 ,dana Bansos sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tersebut telah turunyang ditransfer ke rekening di Simpedes Bank BRI Unit Rejotangan Norek: 659701009841537, sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

KelompokTani Lontangnge Kota Parepare;1 (satu) Rangkap Daftar NamaNama Penerima BANSOS UntukKategori Peternak pada Kelompok Lontangnge;1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani KepalaDinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan KotaParepare Ir. Hj.

Hj.Damilah Husain;1 (satu) bundel asli Kwitansi/Nota/Biaya Administrasi PengeluaranDana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran2012;1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/Pembayaran Dana InsentifBantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepadaanggota Kelompok Tani Lontangnge;1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Bantuan ternak Sapi BetinaBunting pada Kelompok Tani Lontangnge Kota Parepare tahun2011;Hal. 4 dari 34 hal. Put.

Hj.Damilah Husain;1 (satu) bundel asli Kwitansi/Nota/Biaya Administrasi PengeluaranDana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran2012;1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/Pembayaran Dana InsentifBantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepadaanggota Kelompok Tani Lontangnge;Hal. 13 dari 34 hal. Put.

Damilah Husain;1 (satu) bundel asli Kwitansi/ Nota/ Biaya AdministrasiPengeluaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBNTahun Anggaran 2012;1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/ Pembayaran DanaInsentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012kepada anggota Kelompok Tani Lontangnge;1 (satu) bundel foto copy Proposal Bantuan ternak Sapi BetinaBunting pada Kelompok Tani Lontangnge Kota Parepare tahun2011;1 (satu) bundel Buku Petunjuk Juknis Penyelamatan BetinaProduktif Insentif Betina

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 521/Distan TPH/XI/2013/4046 tanggal 29 November 2013 perihal Konfirmasi Lahan.88) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013 perihal Konfirmasi Status Lahan Cetak Sawah Bansos

Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013. 106) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Ketua Tim Teknis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu/Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Hasil Penilaian Verifikasi RUKK.107) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 521.7f/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2015 pekerjaan Pemanfaatan Dana Bansos

Kegiatan Kelompok (RUKK), September 2013 (tanpa tanggal) a.n Kelompok Tani Tunas Harapan senilai Rp.500.000.000,00 (Pekerjaan Persiapan Rp.11.100.000,00 ; Land Clearing Rp.200.000.000,00 ; Land Leveling Rp.200.000.000,00 ; dan Pemanfaatan Sawah dan Saprotan Rp.89.900.000,00).112) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 001/KT-TH/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos

Tunas Harapan sebesar Rp100.000.000,00.113) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06/CSB.APBN/ X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00.114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing dan Land Leveling Kegiatan Bansos

Paruntungan Tambunan.115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 002/KT-TH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00.116) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor

Pbr> Tahap Il sebesar 40% x Rp. 500.000.000, = Rp. 200.000.000.dilaksanakan setelah kelompok tani tunas harapan mengajukanpermohonan pencairan dana bansos tahap kedua kepada kepala dinaspertanian TPH Kab.

adalah : SuratPerintah Kerja Nomor : 521.7f/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawahseluas 50 ha lokasi Desa Alim Kec.

PbrBahwa proses penyaluran dana bansos cetak sawah adalah dana bansostersebut masuk ke rekening kelompok tani melalui Bank BRI Unit BatangCenaku Rengat dengan no rek 551901008177034 atas nama KelompokTani Tunas Harapan, dan dokumen yang dilampirkan adalah : SuratPerintah Kerja Nomor : 521.7f/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawahseluas 50 ha lokasi Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab.

Inhu adalah sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah) ;Bahwa dalam pekerjaan pemanfaatan dana Bansos perluasan lahan cetaksawah seluas 50 Ha yang berlokasi di Desa Alim Kec.

Inhu dengan tepatdengan pemikiran bahwa sebelum pencairan dana, berkas dokumentersebut telah dilengkapi, berkaitan dengan berita acara pendirian kelompoktani tersebut tanggal 07 September 2013 sebagai bukti pendirian kelompoktani sebelum tanggal pencairan dana bansos ;Bahwa cara saksi untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan olehPPK Kab. Inhu tersebut benar dan sah adalah menerima berkas pengajuanpencairan dana bansos yang dijaukan PPK Kab.

Biro Binkemsos Setdaprovsu kepada penerima dana bantuan hibah/ bansos kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu terdakwa M.Syawaluddin, SE, MAP menyampaikan Surat tersebut kepada penerimadana bantuan hibah / bansos.Penerima dana bantuan hibah / bansos menyiapkan berkas berkasadministrasi sesuai dengan surat pemberitahuan tersebut.Penerima dana bantuan hibah / bansos telah melengkapi berkas danmengantarkannya ke Biro Binkemsos yang sebelumnya melapor ke TataUsaha Binkemsos, Tata Usaha Binkemsos

Biro Binkemsos Setdaprovsu kepada penerima dana bantuan hibah/ bansos kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu terdakwa M.Syawaluddin, SE, MAP menyampaikan Surat tersebut kepada penerimadana bantuan hibah / bansos. Penerima dana bantuan hibah / bansos menyiapkan berkas berkasadministrasi sesuai dengan surat pemberitahuan tersebut.

ADI SUCIPTO, M.Ag yangjuga mengajukan proposal permohonan bantuan dana BANSOS tahunanggaran 2009 ke Biro BANSOS Pempropsu.Halaman 73 dari 178Putusan Pengadilan Tipikor Nomor :73/ Pid. Sus. K/ 2012/PN.

ADI SUCIPTO,M.Ag tidak ada dilakukan pemotongan.Bahwa benar uang yang diterima suami saksi dari dana BANSOS telahdibangunkan ke gedung milik saksi selaku Ketua Yayasan.Bahwa benar saksi Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag dan saksi ada membuatlaporan pertanggungjawaban atas dana BANSOS yang diterimaditujukan kepada Biro BANSOS Permpropsu.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan.16. Drs. H.

Senyatanya proses dana bantuan hibah/ bansos adalah Biro Binkemsos tidak pernah dilibatkan dalam prosespembahasan dana bantuan hibah / bansos tersebut, sekaligus tidakpernah mengajukan proposal proposal untuk dibahas dalam TimAnggaran Pemerintah Daerah.

FADILA WULANDARI selaku yang menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).91) Buku catatan internal bendahara pengeluaran Bansos.92) Bagan alur untuk bantuan mengacu pada permendagri No.13 tahun 2006 juga dibuat HM. HERMAN HZ, SH, MM tertanggal 30 Juni 2007.93) Edaran yang dikeluarkan oleh sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala BPKD tertanggal 30 Juli 2007 mengacu pada permendagri No.13 tahun 2006.94) Bon tanda terima uang sebesar Rp 67.500.000.

Staf Subdit Anggaran memberikan berkasberkas untuk pencairan dana Bansos TA. 2007 kepada Staf Bendahara pengeluaran berupa 4 (empat)dokumen terkait dengan pengajuan pencairan Bansos berupa:(1.1) Proposal asli yang sudah ada disposisi proses pengajuan.(1.2) Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dibuat oleh Subdit Anggaran dansudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD.(1.3) BKP yang sudah ditandatangani oleh calon penerima bansos saat itu.(1.4) Foto Copy KTP penerima Bansos..

Bank Lampung Cabang Bandarjaya oleh Saksi Edwin M Zubairatas perintah Terdakwa dengan melampirkan Surat Kuasa yang seolaholah surat kuasa tersebut berasal dari penerima bansos yangditandatangani oleh penerima Bansos dan saksi Edwin M.

), yaitu antara lain : Nama Penerima Bansos TanggalNo Proposal Organisasi/P 9 Penerima Alamat Nilai (Rp)Kelompok1 25/06/2007 Kina Motor Suntoro Ds.

Staf Subdit Anggaran memberikan berkasberkas untuk pencairan danaBansos TA. 2007 kepada Staf Bendahara pengeluaran berupa 4 (empat)dokumen terkait dengan pengajuan pencairan Bansos berupa:(1). Proposal asli yang sudah ada disposisi proses pengajuan.(2). Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dibuat oleh Subdit Anggaran dansudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD.(3). BKP yang sudah ditandatangani oleh calon penerima bansos saat itu.(4). Foto Copy KTP penerima Bansos.2.

Bank Lampung Cabang Bandarjaya oleh Saksi Edwin M Zubair atasperintah Terdakwa dengan melampirkan Surat Kuasa yang seolaholah suratHalaman 44dari 119 ~~ Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2014/PT TJK.45kuasa tersebut berasal dari penerima bansos yang ditandatangani olehpenerima Bansos dan saksi Edwin M.

PenetapanHiba atau Bansos;Bahwa yang menentukan besarnya bantuan Hibah atau Bansos yaitu Drs.

Surat perjanjian naskah hibah/bansos yang sudah ditandatangani oleh PakSekwilda dan penerima bansos/hibah;3. Kwitansi yang sudah ditanda tangani oleh penerima bansos/hibah,bendahara pengeluaran, PPTK;4. Adanya SPM dari Kuasa Pengguna Anggaran;5.

Saleh.Bahwa seingat saksi pada waktu SP2D saksi tandatangani semua persyaratan yangberhubungan dengan pemberian dana bansos telah lengkap meliputi proposal yang telahdidisposisi oleh gubernur, kwitansi penerimaan sedangkan untuk naskah perjanjian pemberiandana bansos kurang saksi perhatikan; Dan dana bansos yang diberikan berdasarkan SP2D diatas seluruhnya melalui Sdri. Hj.RITHA SAHARA, S.Sos.

saksi dana bansos maupun dana hibah harus diterima olehorang yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah/bansos dan kwitansipembayaran dan juga harus sesuai dengan orang yang tercantum dalam proposal;e Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah pernah menandatangani SP2D untukdibayarkan kepada1.

sedangkanuntuk dana bansos persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu menyampaikanpermohonan yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB).