Ditemukan 2040 data
45 — 3
sebagaimanadidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, perobuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yangdidakwakan padanya;Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor : 154/PID.B/2017/PN.TdnMenimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaanalternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana joncto
291 — 192
dalam berita acara sidang perkara ini;Keabsahan legalitas alat buktiMenimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.6.) dan(P.8) sampai dengan (P.12), adalah alat bukti surat yang aslinya adalah aktaotentik dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang dan dibuat dalambentuk yang ditentukan untuk itu (vide pasal 1868 Kitab Undang UndangHukum Perdata), telah bermeterai cukup sehingga telah sesuai pasal 2 ayat(3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 TentangBea meterai joncto
274 — 169
LP/1964/K/IX/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota tanggal 24September 2016 atas Dugaan Perkara Penipuan dan Penggelapan(Pasal 378 joncto Pasal 372 KHUP) diduga dilakukan oleh Tn. H.SARJONO sebagai saudara/kerabat yang diperkenalkan oleh Kakak lpardengan diberi kuasa oleh Tn. MUHIDIN (Penggugat) untuk mengurus13harta gonogini dengan Tergugat, untuk memberikan / menyerahkanrumah yang di Subang dengan Tn.
248 — 216
untukmensukseskan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaandan peredaran narkotika dan harus menjadi sebuah kebutuhan bersama,termasuk melalui badanbadan peradilan, manurut Majelis Hakim haltersebut haruslah diartikan sebagai peranserta semua lembaga termasuklembaga yudikatif untuk mendukung pencegahan dan pemberantasanbahaya narkotika sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tidakmelanggar aturan hukum yang ada, karena secara institusional berdasarkanUndangUndang Nomor 35 tahun 2009 joncto
27 — 9
oleh Pemohon, akan tetapi tidakpernah berhasil karena sikap Termohon sehingga antara Pemohon danHalaman 19 Putusan Nomor :477/Pdt.G/2020/PA.Jmb.Termohon telah pisah ranjang sejak diajukan permohonan cerai talak padatanggal 10 Desember 2018 dengan perkara a quo diajukan;10.Bahwa dengan demikian, telah cukup beralasan hukum apabila pernikahanantara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian dengan alasanalasan yang diatur dalam ketentuan perundangundangan ( vide Pasal 116Kompilasi Hukum Islam joncto
Terbanding/Penggugat : SALEH ALATAS Direktur PT DELTA ABADI SEJAHTERA
Terbanding/Turut Tergugat : SUHARTONO
55 — 45
banding, itu artinya bahwa TurutTerbanding semula Turut Terlawan telah memperjualbelikan tanah yangdalam keadaan sengketa, dan isi perjanjian tidak sesuai dengan faktayang sebenarnya yaitu tidak terbukti adanya pembayaran harga telahdilunasi sesuai Pasal 1 bukti P5 dan P7, sehingga berdasarkan pasal 1320KUHPerdata oleh karena tidak memenuhi' syarat sahnya suatuperjanjian(syarat obyektif tidak dipenuhi, sehingga harus dinyatakan bataldemi hukum), maka terhadap Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 65 Joncto
114 — 12
Aprizal HS, M.Pd bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiuraikan dan diancam pidana Pasal 3 joncto pasal 18ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan' Tindak PidanaKorupsi dalam Dakwaan Subsidiair.
205 — 83
Bukti T ll 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatasce Bukti T ll3 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan IndustrialMenimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebutdiatas, Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya dan ternyata telah sesuai sertatelah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalamPasal 2 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1Peraturan Pemerintah
97 — 41
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak tepat, karena apa yang dilakukan olehPenggugat dalam mengajukan gugatannya merupakan hal yang keliru dan sepantasnya apa yangdidasarkan dalam gugatannya menyangkut masalah Perdata atau jelas merupakan kompetensiabsolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UndangUndangNomor 5 tahun 1986 joncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;5.
159 — 121
Foto Copy sesuai dengan asli Relaas Pemberitahuan PeninjauanKembali Nomor 210/Pdt/2019 Joncto Nomor 2632 K/Pdt/2017 JunctoNomor 45/Pdt/2017/PN. KPG, juncto Nomor 9/Pdt.G/2016/PN. Rig,diberi tanda bukti Tl VIll.2 ;. Foto Copy sesuai dengan asli Berita Acara Perdamaian tanggal 30Nopember 1969, diberi tanda bukti TI VIII.3 ;.
178 — 76
Biarpun pada faktanyaTERGUGAT telah melunasi pembayaran upah/gaji dari bulan Februari2016 hingga Juli 2017 dan THR 2017 hingga THR 2018 tidakmelepaskan kewajiban TERGUGAT untuk membayarkan dendaketerlambatan tersebut berdasarkan pasal 95 ayat 2 dan 3 Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Joncto pasal 55ayat 1 dan 2 Jo pasal 56 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 78Tahun 2015 Tentang Pengupahan.Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanPasal 95Ayat 2Pengusaha yang karena
64 — 32
Yoncto PutusanPengadilan Tinggi Palembang, tanggal 27 Nopember 2002No. 121/PDT/ 2002/PT.PLG. joncto Putusan KasasiMahkamah Agung RI, tanggal 21 Maret 2005 No. 1218 Halaman 53, dari 85 hal. Put. No.112/PDT/2017/PT.PLG. K/PDT/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gwijsde) bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1506/R,Gambar Situasi No. 2155 tahun 1979 dengan luas 3990meter persegi atas nama H. M. Harun bin R. M.
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
254 — 162
Bernardi Lukmansyah selaku Direktur WAI serta WAIP yang diwakilioleh TERGUGAT II selaku Direktur Utama;Bahwa, menjadi perbuatan TERGUGAT selaku Direkur Utamamewakill TURUT TERGUGAT membuat perjanjian yang tidak notarilPerjanjian Dibawah Tangan sehingga tidak lazim sebagaimana hal ini telahmenjadi ketentuan dan kebiasaan pada BUMN/ BUMD dengan demikianperbuatan tersebut telah melanggar hukum vide Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah Joncto
selaku DirekturUtama mewakili TURUT TERGUGAT membuat peranjian yangtidak notariil Perjanjian Dibawah Tangan sehingga tidak lazimsebagaimana hal ini telah menjadi ketentuan dan kebiasaan padaBUMN/BUMD dengan demikian perbuatan tersebut telahmelanggar hukum vide Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilkDaerah Joncto Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milk Daerah
71 — 4
Putusan No.02/Pdt.G/2015/PN.TDN.dengan Staatsblad 1941:3 berbunyi, Juru lelang tidak berwenang menolakpermintaan akan perantaranya untuk mengadakan penjualan umum didaerahnya joncto ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 menyatakan, Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Iltidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanyasepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telahmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukumterhadap kertas berisi gambar tersebut sebagai bukti perbuatan pencemaran nama baik yang tidak cukup unsur untuk menghukumPemohon Kasasi/Pembanding/T erdakwa.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas sudah cukup alasanbagi ketua Mahkamah Agung R.I Juncto Majelis Hakim Agung yangmenyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dariPemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan PutusanJudex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PTBNA tertanggal 29 Januari 2014 Joncto
65 — 14
terima pengganti jalan desa tertanggal 28 Juni 2005yang ditandatangani oleh Drs.Herman Satra Widjaja,SH, selaku Direktur UmumPT.Bandung Pakar dan Asep Tatang selaku kepala Desa Mekarsaluyu yangbertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, oleh karena itu untuk dan atasnama serta mewakili Pemerintah Desa Mekarsaluyu; (bukti T6);Menimbang, bahwa berdasarkan SK Gubernur/Kepala Daerah tingkat Jawa Barat Nomro 1438.1/1019/Pem.Des, tanggal 7 April 1995 Juncto Nomor143.1/3700 Pemdes tanggal 25 Oktober 1996 joncto
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Drajat Setiyawan
861 — 1563
.: Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut,Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi ataukeberatan yang pada pokoknya bahwa "Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tersebut adalah Batal DemiHukum karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil Sesualketentuan Pasal 130 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang PeradilanMiliter joncto pasal 143 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,dengan bantahan sebagai berikut
INKOPPABRI
Tergugat:
1.Pontjo Sutowo
2.Yayasan EKA SWADHARMA EKA KERTA
3.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
4.Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia
5.Perusahan Pertambangan Minyak Gas Negara PERTAMINA
6.Menteri Keuangan Republik Indonesia
7.Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia saat ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Notaris ARIEF AFDAL ,SH,
2.Kantor Notaris PPAT ABDUL SALAM,
3.Kantor Notaris PPAT Ny. Sulami Mustafa,SH
4.Kantor Notaris PPAT Adi Triharso,SH
204 — 38
, V dan VI, Penggugat tidakmengajukan bukti awal pada persidangan meskipun telah diberikan kesempatanuntuk itu;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat , III, IV,V dan VI tersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya danternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehinggaHalaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pstmenurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 13Tahun 1985 tentang bea materai joncto
106 — 31
Bks tanggal 23 April 2012 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19 September 2012 Joncto Berita Acara AanmaningNomor : 46/EKS.G/2012/PN.Bks tanggal 19 September 2012, bukan menjadipenghalang untuk dieksusinya putusan yang dimohonkan eksekusi tersebut;Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan duduk perkara a quo, makauntuk memperoleh kepastian hukum perlulah dipertimbangkan bahwa sesuai dengankeberadaannya, apabila
238 — 65
SH Notaris di Jakarta joncto AktaPerjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 11 Januari 2001, yang telahdilegalisasi oleh HASANAL YANI ALI AMIN. SH Notaris di Jakarta tanggal11 Januari 2001 dengan Nomor 595/2001;2. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah mengalihkan piutangpiutang milik Lippo Bankberdasarkan Akta Peanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP4/BPPN/O101 adalah tidak benar, sebelum PT.