litigasi;Menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum berdasarkan /egalstanding Pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK;Menggugat Pelaku Usaha di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal23 UUPK;10) Membuka kantor Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum,Jasa Hukum yang meliputi Pemberi Pelayanan Hukum (legal service),Pemberi Nasehat Hukum (/ega/ advice), Pemberi Konsultan Hukum (/ega/consultan), Pemberi Pendapat Hukum (/ega/ opinion), Pemberi InformasiHukum (legal information) menyusun kontrak (/egal

Norbianto, Moh.Fajaruddin, tidak mempunyai /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dalam perkara gugatan a quo karena tidak bertindak untukkepentingan umum serta tidak menunjukkan dokumendokumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;Ill. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia /.c.

Bahwa terlebih dahulu Tergugat III mohon kepadaMajelis Hakim untuk mempertimbangkan kedudukan hukum LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) yang dalam suratgugatannya (halamani surat gugatan) yang mengajukan gugatan dalamperkara a quo atas dasar hak gugat organisasi atau /egal/ standing/ius standl;Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia (LPKNI) yang merupakan Badan Hukum Perseroan berkedudukandi Kantor Pusat Malang yang dalam perkara a quo diwakili oleh

Nomor 1006 K/Pdt.SusBPSk/2016dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGOs standing).Rumusan /egal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46 Ayat (1)Huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasitersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;.

advice); Pemberi konsultan hukum(legal consultan); Pemberi Pendapat hukum (/ega/ opinion); pemberiinformasi hukum (/egal information) menyusun kontrak (/egal drafting)membela kepentingan klien (/egal litigation); mewakili klien di Pengadilan(legal representation); memberi bantuan hukum cumacuma (legal aid);Hal 33 dari 38 hal Put.

Tangerang sebagai Termohon adalah dengan tetapmelanjutkan acara ajudikasi nonlitigasi tanpa maumempertimbangkankeberatan yang disampaikan Termohon Informasi melalui surat Nomor:01/VIVPPIDINFOKOM/2013, tanggal 22 Juli 2013 (vide hal 6 paragraf 2.8)yang intinya menolak sidang ajudikasi karena telah melampaui tenggangwaktu 14 (empat belas) hari;Halaman8dari28halamanPutusan Nomor:43/G/2013/P TUNS RGBahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Banten dalampertimbangan hukumnya hal 14huruf B terkait /egal

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon Keberatan;Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaiSIE 2 apnea ee eere arenes eseronser ene eaennee nee eeenns oueeuaroenet sneer1.

43/G/2013/PTUNSRG2013, sedangkan upaya penyelesaian sengketanya baru dilakukan padaTanggal 24 Juli 2013, sehingga melampaui tenggang waktu 14 hari kerjasesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor: 14 Tahun 2008 tentang Keteroukaan Informasi Publik; Bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 533/N/KIBANTENPS/2013, halaman 14 huruf B, dinyatakan Pemohon Informasimemenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketainformasi publik memiliki (/egal

Nomor: 1 Kota Tangerang Banten;Menimbang, bahwa dalam halaman 19 pharagraf 5.2 PutusanKomisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 533/N/KI BANTENPS/2013disebutkan: Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (/ega/ standing) untukmengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sedangkan dalamhalaman 14 sampai halaman 16 (pharagraf 4.4 sampai pharagraf 4.7)Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut telah menguraikanpertimbangan mengenai Pemohon (Termohon Keberatan dalam sengketa ini)memiliki /egal

Bahwa Pemohon Keberatan memiliki /egal standing untuk mengajukanpermohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serangterhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 533/IV/KIBANTENPS/201 35 202220 22 nnn nnn nnn noe nee nce ren cee nee cee een3. Bahwa permohonan keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari kerja untuk pengajuan keberatan;4.

TentaOT meee, among Bae ere eePekerjaan Polri, alamada han Kami tt 20, sekir, kul :egal cast amis tanggal 17 September 2020, sekira puku ketentraman keleriban linnmasyarakat.

Bahwa sebagai sebuah partai politik yang merupakan sebuah badanhukum yang terdiri dari kKumpulan orangorang dan kelompokmasyarakat, maka Pemohon pada hakekatnya termasuk kedalampengertian pihak yang memiliki /egal standing maupun kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan dalam kerangka hak ujimateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor1 / 2011, yang berbunyi: "Pemohon Keberatan adalah kelompokmasyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatankepada Mahkamah

dirugikan akibat berlakunya suatu peraturanperundanganundangan.Bahwa sehubungan dengan Permohonan Keberatan Pemohonterhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang PencalonanPemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu diuji terlebin dahuluterkait dengan kepentingan Para Pemohon, apakah terdapat hakPemohon yang betulbetul dirugikan akibat berlakunya Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 atau tidak.Bahwa Pemohon menyatakan /egal

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatidan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.Bahwa Pemohon menyatakan atas dasar sebagai badan hukum privatyang berbentuk Partai Politik, Pemohon berhak mengajukan uji materiildengan objek Permohonan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada angka2;Bahwa terkait dengan /egal

standing Pemohon, Termohon berpendapatPemohon tidak memiliki /egal standing yang sah dan dapatdipertanggungjawabkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut:1) Pemohon dalam bagian /J/egal standing, tidak menguraikankualifikasi, legalitas dan dasar kewenangan untuk dapat bertindakdan mengajukan permohonan keberatan atas nama PartaiPersatuan Pembangunan (PPP), sementara berdasarkan ketentuanPasal 4 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikdisebutkan bahwa "Pengesahan Partai Politik

Bahwa terkait (legal standing) Pemohon, Pemohon tidak memiliki /ega/standing yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukumdengan alasan sebagai berikut: Pemohon dalam bagian /egal standing, tidak menguraikan kualifikasi,legalitas dan dasar kewenangan untuk dapat bertindak danmengajukan permohonan keberatan atas nama Partai PersatuanPembangunan (PPP), sementara berdasarkan ketentuan Pasal 4UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikdisebutkan bahwa "Pengesahan Partai Politik menjadi

mengajukan buktibukti lagi serta tetap mohon penetapan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwalyang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelisterlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamauntuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (/egal

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat,Kabupaten Kediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yangsebenarnya sebagaimana dokumendokumen Pemohon lainnya, yaituNAMA PEMOHON YANG BENAR;Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa: Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal

cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian takterpisahkan dari uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei2015 di Desa Bukit Biru, Kecamatan Loa Janan, namun pernikahantersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, ParaPemohon memiliki egal

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

Kedudukan hukum (/egal standing) para pihak untuk mengajukanperkara a quo.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannyapada angka (9) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinandiantaranya gugatan perceraian;Menimbang,

Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon danTermohon memiliki egal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telahberupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dipersidangan agarrukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasilHal 8 dari 16 hal Put.

Dengan demikian, harusdinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 28 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksiyang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawahsumpahnya, sehingga memenuhi syarat

terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat buktitertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi:;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.L yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPenggugat merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehinggaPenggugat mempunyai /egal

ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 277/Padt.G/2020/MS.BlirPenggugat dan Tergugat merupakan pihakpihak yang berkualitas dalamperkara ini, sehingga Penggugat mempunyai /egal

Setelahditeliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPenggugat merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehinggaPenggugat mempunyai /egal standing untuk bercerai dengan Tergugat, dengandemikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Tergugat duluberalamat di Gampong Ulee Kareung Kecamatan Simpang Mamplam dan KiniAlamat Tergugat tidak diketahui lagi diseluruh Wilayah

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0573/Pdt.P/2019/PA.Sky.

bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamisteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon IImemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernamaSamsudin, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Latif dan H.

Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya,karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini,sehingga Pemohon/kuasanya mempunyai /egal standing untuk bercerai denganTergugat, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formildan materil sebagai alat bukti;Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/MS.BirMenimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon danTermohon adalah penduduk Desa Cot Kruet Kecamatan Peudada

Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya,karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihakpihak yang berkualitasdalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai /egal standing untukbercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohon danTermohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 20 Mei 2019, olehkarena pernikahan Penggugat dan Tergugat

dan Termohon dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPemohon dan Termohon merupakan pihakpihak yang berkualitas dalamperkara ini, sehingga Pemohon mempunyai /egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohonsecara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakili kliennyadalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 545/Padt.G/2021/PA.BlaMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebutdisebabkan oleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makaMajelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebin dahuluakan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo sertakedudukan hukum (/egal

Prob.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai, oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk berperkara dalam perkara ini;Menimbang, bawa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon,Majelis Hakim dalam persidangan tidak dapat mendamaikan Pemohon danTermohon secara langsung, karena Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmenasehati Pemohon agar mengurungkan

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktianya adalahbersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdatasehingga patut untuk dipertimbangkan.Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa bahwa Pemohon danTermohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehinggamempunyai /egal

CjrMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Asep Sunanjar, SH. dan Erwin Herryansyah, SH, Advokat pada padaKantor Hukum A. Sunanjar dan partners yang berkantor di JI.

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4269/Pdt.G/2020/PA.

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan