Bahwa pengangkatan anak (pemerasan) telah dilaksanakandengan tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, padahari Selasa 30 Agustus 2011, bertempat di KecamatanTabanan, Kabupaten Tabanan, upacaranya dipuput olehrohaniawan Ketut Wirta, disaksikan oleh : Kelian Adat BanjarGubug Belodan, Kelian Dinas Banjar Gubug Belodan, dananggota keluarga besar Pemohon;5.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengangkatan cucu sebagaianak, adalah merupakan hal yang sudah lazim dilakukan dan tidakbertentangan dengan Hukum Adat Bali. ( Vide Putusan PengadilanTinggi Denpasar Nomor 19/PDT/2011/PT.DPS tanggal 14 Juli Menimbang, bahwa sesuai Hukum Adat Bali bahwa sahnyapengangkatan anak apabila dalam pengangkatan tersebut telahdilaksanakan upacara pemerasan (Widi Wedana) secara keagamaandan pengangkatan anak tersebut telah diumumkan dibanjar atau didesa.

Dan terkait dengan syaratdiperlukannya persetujuan kepurusa dalam pengangkatan anak, Ketut Artadi,SH,SU dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat BaliDengan Aneka Permasalahannya, yang diterbitkan oleh Pustaka BaliPost menguraikan bahwa persetujuan kepurusa dalampengangkatan anak tidak mutlak. Sebab ada kalanya keluargakepurusa berkeberatan memberi persetujuan tanpa alasan yangdibenarkan.

Namun itu tentunya bisa dilakukan sepanjang tidakbertentangan dengan hukum yangberlaku; Menimbang, bahwa masalah pengangkatan anak adalah salahsatu bagian yang diatur dalam Hukum Adat Bali. Dimana terkaitdengan pelaksanaan hukum adat tersebut di Bali telah diatur dalamPeraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang DesaPekraman.

adat sampai saat inimasih diakui eksistensinya sebagai salah satu hukum yangdiberlakukan di Negara Kesatuan RI.

Bahwa NegeriNegeri di Maluku termasuk di Wilayah Pemerintahan MalukuTengah memiliki budaya, adatistiadat dan hukum adat yang beragam.

Pasal 3ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :Ayat (1) : Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri dengangelar Raja atau disebut dengan nama lain sesuai adatistiadat,hukum adat dan budaya setempat 5Ayat (2) : Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak darimatarumah/Keturunan Tertentu berdasarkan garis keturunanlurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecualidalam halhal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasilmusyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersamaSaniri Negeri ; Pasal

Berdasarkan Matarumah Perintah ;2.Berdasarkan keturunan Tertentu, berdasarkan garis keturunan lurus;Dari amanat pasal 3 ayat (2) tersebut maka hak untuk menjadi KepalaPemerintah Negeri atau Raja dapat ditentukan berdasarkan adatistadat,budaya dan hukum adat yang berlaku di Negeri tersebut. Jika Negeri adattersebut yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri atau Rajaberdasarkan Matarumah perintah maka semua warga matarumah perintahmempunyai hak yang sama.

Untuk diketahui bahwa matarumah perintahdapat terdiri dari beberapa matarumah artinya matarumah perintah bisa lebihdari satu tetapi hanya ada satu matarumah berdasarkan keturunan tertentu,atau berdasarkan garis keturunan lurus maka hanya matarumah tersebut yangberhak menjadi Kepala Pemerintah negeri atau Raja ;Di Negeri LEINITU Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah untukmenjadi Kepala Pemerintah Negeri atau Raja dibatasi sesuai hukum adat,adat istiadat dan budaya yang turun temurun hanya ada

adat, budaya dan adat istiadat negerisetempat.

Selain itu selama ini sepengetahuan Para Tergugat tanahtersebut adalah milik marga Gebze dan telah melakukan mekanismepelepasan sesuai dengan hukum adat masyarakat hukum adat MalindAnim sehingga jelas tidak berdasarkan izin dari ibu kandung Penggugat.Rumah yang ada di atas tanah objek sengketa telah dibangun lama danselama ini yang datang untuk meminta penyelesaian secara adat adalahHal 18.dari 28 No.Put.48/PDT/2019/ PT JAP10.Ezebius Pali Gebze, selain itu saat almarhum Ignasius Olabeny (Suamidari

Dengan dasar tersebut ParaTergugat tidak perlu mendapat persetujuan atau izin dari Penggugat;Bahwa Suratsurat yang dibuat berdasarkan hukum adat Malind Anim danbila dikatakan salah seharusnya tidak bisa disalahkan kepada ParaTergugat.

/PDT/2019/ PT JAP17.perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan hukumadat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2)Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentangPeradilan Adat di Papua, mengatur: Ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupalen/Kota.Ketentuan dalam ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua adalah mekanisme untukmenerima, mengurus, mengadili, dan pengambilan putusan dilaksanakanmenurut hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hal inilah yang sangatpenting untuk diperhatikan;Bahwa menanggapi gugatan Penggugat angka 26, oleh karena tanahtersebut adalah milik marga Gebze dan almarhum Ignasius Olabeny telahmelakukan mekanisme pelepasan sesuai dengan hukumadatmasyarakat hukum adat Malind Anim dengan Esebius Pari Gebze (TurutTergugat).

Adat Minangkabau;5 Menyatakan perbuatanperbuatan Tergugat I samapai V adalah melawan hukumkarena tidak menyerahkan tanah terperkara setelah Daya meninggal dunia;6 Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugatsebanyak Rp 200 juta (dua ratus juta);7 Menghukum para Tergugat serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanyauntuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan tanah tersebut pada paraPenggugat;8 Untuk memberikan keputusan supaya dapat dijalankan lebih dahulu;

Menyatakan PengugatPenggugat adalah ahli waris yang sah dari Insan GelarPandito Majolelo berdasrkan Hukum Adat Minangkabau;6. Menyatakan perbuatan TergugatTergugat adalah melawan hukum karena tidakmenyerahkan tanah perkara kepada PenggugatPenggugat;7. Menghukum TergugatTergugat serta siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan tanah perkaratersebut kepada PenggugatPenggugat;8.

Menyatakan PenggugatPenggugat adalah ahli waris yang sah dari Insan GelarPandito Majolelo berdasarkan Hukum Adat Minangkabau;6. Menyatakan perbuatan TergugatTergugat adalah melawan hukum karena tidakmenyerahkan tanah perkara kepada PenggugatPenggugat;7. Menghukum TergugatTergugat serta siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan tanah perkaratersebut kepada PenggugatPenggugat;8.

Adat Minangkabau karena dalildalil Penggugat dalam sistemhukum khususnya hukum Adat Minangkabau".

Adat Minang Kabau segala sesuatu yang berkaitan dengankebendaan/tanah bersifat Komunal/ bersama yang penguasaannya secara berkaumserta dipimpin oleh seorang Datuk (Pengulu), bandingkan dengan perkara a quo;.

Djaka Rumantaka(Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam perkara aquo) adalahsebagai bagian dari masyarakat adat yang notabene bergelar Radendengan singkatan R di depan namanya ( vide: butir 11 Posita dalamSurat Gugatan aquo)yang wajib tunduk pada hukum adat, dalam halini adalah hukum adat mengenai kepemilikan komunal atas tanahadat:e.

Kusnadi) telah menguasai tanah objekterperkara aquo sejak tahun 1970 hingga kini (46 tahun), tetapi kontekspenguasaannya adalah berdasarkan hukum adat, yaitu berawal dari ayahTurut Tergugat (Sumadihardja (alm.)) yang diberi hak pakai atas tanahobjek terperkara oleh Pangeran Tedja Buana Alibassa (alm.)

Oleh karena itu, Turut Tergugat bukanlahsebagai pemiliknya, tetapi sekedar diberi hak untuk memakainya;Bahwa meski Raden Djaka Rumantaka (Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi ) telah dinyatakan sebagai pihak yang memiliki tanah objek terperkaradalam Putusan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tersebut,tetapi berdasarkan hukum adat, bahwa yang bersangkutan seharusnyamenghormati hukum adat yang berlaku, sehngga Raden Djaka Rumantaka(Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi l)seharusnya menyerahkan

adat tentang tanah; halmana juga dalam Pasal 2 danPasal 3 UUPA tersebut secara eksplisit disebutkan eksistensi legalstanding dari masyarakat hukum adat.

Dengan ketentuan yang demikian,maka hukum tanah yang menjadi /ex specialis adalah hukum adat yangmenjadi rujukan dalam perkara aquo;Bahwa Pengadilan Negeri Kuningan dalam pertimbangan hukum yangdikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung dalam hal ini telah melakukan pelanggarana.

adat setempat.

Karena selain dari fakta yang terjadi saat ini dalammasyarakat Riau yang memang sudah tidak memiliki dan menerapkan suatuhukum adat tertentu dalam kehidupan seharihari, termasuk dalam soal jualbeli tanah, sesungguhnya dalam hal adanya suatu hukum adat tertentupunsecara tegas UndangUndang Pokok Agraria, yang merupakan suatu HukumAgraria Nasional yang diakui secara mutlak berlakunya di Indonesia,menyatakan bahwa pelaksanaan hukum adat harus sedemikian rupa, sehinggasesuai dengan kepentingan Nasional

Pemohon Kasasi Ill sangat keberatan dengan penerapan hukum adat olehJudex Facti dalam menilai keabsahan jual beli tanah objek sengketa.Pemohon Kasasi III perlu mengungkapkan bahwa selain dari fakta yangHal. 39 dari 46 hal. Put.

No. 1866 K/Pdt/201422.2.3.2.4.ada saat ini dalam masyarakat Riau yang sudah tidak memiliki danmenerapkan hukum adat tertentu dalam jual beli tanah, sesungguhnyadalam hal ada suatu hukum adat tertentu pun secara tegas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa pelaksanaan hukumadat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasionaldan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi(Pasal 5);Kalaupun Judex

Nainggolan tidak memenuhi unsur "terang" dan "tunai"menurut hukum adat dan juga tidak memenuhi syarat formal menurut hukumnasional. Oleh karena itu, jual beli tersebut adalah tidak sah;3.

adat yang menganut perbuatan hukumpengangkatan anak itu sebagai suatu perbuatan hukum untuk menjadikananak orang lain sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya.

Adat yang berlakudi Bali pada umumnya adalah sebagai berikut :1.

pengangkatananak patut mengikuti ketentuan hukum adat Bali, awigawig yang berlakudidesanya dan juga harus mengikuti tata cara pengangkatan anaksebagaimana ditentukan berdasarkan aturan perundangundangan yangberlaku di Indonesia.

Dengan adanya proses pengangkatan anak yangsesuai dengan hukum yang berlaku (baik hukum adat maupun hukumnasional), maka anak itu akan memiliki kedudukan hukum persis sepertianak kandung ;Menimbang, bahwa Menurut UU No. 4 Tahun 1979 TentangKesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 Anak adalah seseorang yang belummencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Gusti Ngurah Sumitera akandipertimbangkan Hakim sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu apakah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh NiGusti Ayu Made Kapat terhadap Gusti Ngurah Sumitera telah patut dansah menurut Hukum Adat yang berlaku di Bali ?

Bahwa kemudian setelah Penggugat pada Tahun 2012 sebagai anakDesa Olilit yang mendiami Lokasi Tanah Ulayat Desa Olilitberkonsultasi dengan Kepala Desa Olilit tentang status tanahPelabuhan Saumlaki ternyata Kepala Desa Olilit pada saat itu adalahFRANS SALEMBUN menyatakan bahwa selama ini pihak PelabuhanSaumlaki tidak pernah melakukan jual beli dan atau pelepasan hakatas Tanah Ulayat Desa Olilit mulai dari mantan Kepala Desa olilityang terdahulu dan Kepala Persekutuan Hukum Adat yang memilikihak dan

Sehingga Penggugat sebagai AnakDesa Olilit meminta tanah tersebut untuk kepada Kepala Desa Olilitsebagai Kepala Persekutuan Hukum Adat dengan alasan sebagaiAnak Desa Olilit yang berusaha di tempat tersebut inginmendapatkan sebidang tanah sebagai alas hak berupa SURATKETERANGAN HAK KEPEMILIKAN TANAH kepa Penggugatdengan Nomor: 593/36/IVDS.0L/2012 Tertanggal 02 Pebruari 2012yang ditandatangani oleh Kepala Sesa Olilit FRANS SALEMBUN, BAMengetahui Camat Tanimbar Selatan selaku Pejabat Pembuat AktaTanah

Perlu diketahui bahwa surattttersebut pada poin 7 (tujuh) mengatakan Surat keterangan HakKepemilikan ini adalah putra Desa Olilit.Dalam Sketsa atas bidang tanah yang dimiliki oleh PETRUSPAULUS FUTWEMBUN sesuai keterangan Hak Kepemilikan dariketua Persekutuan Hukum Adat Desa Olilit tertanggal 02 Februari2012 nomor : 593/36/I/VDS.OL/2012 tanah seluas 700 M? berukuran35 x 20 M?

Bahwa Penggugat Menambahkan telah terjadi Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang dilakukan Oleh Tergugat berupa PembangunanPagar setinggi 3 (tiga) meter panjang 35 M, posisi timur terbentangUtara selatan di atas tanah milik Penggugat dan meninggalkanpuingpuing yang berserakan yang mengganggu parkiran di halamancafe Marina sesuai surat keterangan Hak kepemilikan tanah atasHal 5 dari 13 Hal Put No. 36/PDT/2015/PT.AMBnama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Olilit danKepala Persekutuan hukum Adat

~ sesuai surat KeteranganKepemilikan Hak atas atas tanah milik Penggugat oleh Kepala DesaOlilit dan Kepala Persekutuan Hukum Adat Desa Olilit tertanggal 02Pebruari 2012 sehinga Penggugat mengalami KerugianMaterial/Imaterial yang ditaksir Per 1 (Satu) Hari Ro 1.000.000,.

Sehingga putusan pengadilan tinggi tersebut tidakberdasarkan hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat minang kabau setiapperbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta pusaka tinggi kaumdiperlukan syarat sekata/semufakat seluruh anggota kaum, Sesuai denganputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 5 November 1962 PerdataNomor 31/1961.BKT.PT BKT. tanggal 29 Mei 1967 Nomor 34/1967/PT BT.dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Februari1969

Nazar tidak seharta sepusaka sehinggaBgd.M.Nazar memiliki hak mensertifikatkan tanah objek perkara jugaberhak untuk menjualnya pada pihak lain jelas keliru, dan bertentangandengan hukum adat minangkabau karena harta pusaka tinggi adalah milikseluruh anggota kaum yang dikuasai secara turun temurun dan anggotakaum hanya boleh menguasai dan bukan untuk memiliki secara pribadi.Bahwa harta pusaka tinggi di Minang Kabau merupakan harta milik kaumdan tidak boleh dimiliki secara pribadi karena sampai sekarang

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kelas 1 B Pariaman telah salah menerapkan hukumserta tidak mempedomani ketentuanketentuan hukum adat yang berlakudi alam Minangkabau karena hukum adat Minang Kabau tidak mengenalwaris terakhir atau punah, sebagaimana yang dipertimbangkan olehPengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman yang menyatakan bahwaBgd.M.Nazar (almarhum) selaku waris terakhir memiliki hak untukmensertifikatkan tanah objek perkara atas nama pribadi.

Sehinggapertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman bertentangandengan hukum adat Minangkabau, karena menurut hukumadatMinangkabau ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu ahli warisbertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal, nansehasta dan lainlain (Putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi tanggal 27Mei 1968, Nomor 293/1967.PT BT, Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 14 November 1970 Nomor 493 K/SIP/1970).

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Kelas B Pariaman tidak mempedomani normanorma hukum yang berlaku dalam adat Minangkabau.tentang harta pusakatinggi karena menurut hukum adat Minangkabau yang dimaksud denganharta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota kaum yang diperolehsecara turun temurun melalui jalur wanita (maitrilinial), tidak bolehdiperjualbelikan dan anggota kaum mempunyai hak pakai/hak mengambilhasilnya atau hak menguasai

Hak Milik yang lahir dari Hukum Adat:Hak milik yang lahir karena hukum adat yang salah satunya berupatindakan Pembukaan Tanah terhadap tanah yang dikuasai langsungoleh Negara (vide Pasal 22 UUPA serta Penjelasannya), yang manasebelum maupun sejak berlakunya UUPA, Pembukaan Tanah masihdijadikan sebagai salah satu bentuk terjadinya hak atas tanahberdasarkan hukum adat; halmana untuk memberikan kepastianhukum tentang pembukaan tanah tersebut, sejak berlakunya UUPAkhususnya Pasal 1 ayat 4(Bukti tambahan

Bahwa Pemohon telah menguasai secara nyata dan teruS menerustanah tersebut selama 20 tahun berturutturut dengan itikad baik, tidakdipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat, memuat pulaketerangan bahwa pemohon bersedia di tuntut baik pidana maupunperdata jika memberikan keterangan palsu;Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No. 53/Pdt/PT.SULTRA.b.

adat).

Pemerintah tentang eksistensipenguasaan atas tanah yang dikuasai oleh leluhurPEMBANDING/PENGGUGAT (hak milik atasberdasarkan hukum adat atau yang sering disebuthakhak Indonesia atas tanah);v Adanya pengakuan pemerintah tentangkeberadaan ahli waris dari Kerajaan tersebutsebagai bukti adanya peralihan hak kepemilikanturuntemurun tersebut;Y Adanya tindak lanjut pemerintah melaluipengakuan hak ~= milik yang didapatkanberdasarkan hukum adat melalui pembukaantanah serta merekomendasikan Kepada AhliwarisRaja

Bahwa hukum pertanahan Indonesia secara tegas mengakuiserta mengakomodir adanya suatu hak atas tanah yang timbulkarena hukum adat. Bahwa secara hukum Surat KeputusanBupati Kendari No. 477 Tahun 1999 (bukti P1) merupakan buktiotentik adanya suatu hak atas tanah yang didapatkanberdasarkan Hukum Adat, yang secara tegas diakui oleh UUPAsebagai suatu hak lama yang kemudian akan didaftarkan untukmemperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang didasari olehkonversi hakhak lama.

BAK.Bahwa mandau tersebut terdakwa bawa karena sebagai syarat ritual adat dandibawa dari Palangkaraya tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yangberwenang hanya sesuai dengan AD/ART lembaga GBBKT harus membawamandau, tombak untuk ritual adat.Menimbang bahwa terdakwa di persidangan terdakwa telah mengajukan saksiahli yang meringankan yang telah disumpah yaitu1Ahli HERLI PENYANG, setelah disumpah memberikan keterangan yang padapokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa Ahli merupakan ahli hukum adat

dayak, namun Ahli tidak memiliki suratsertifikat atau keterangan yang menerangkan atas keahlian tersebut.Bahwa Ahli mendapat keahlian tersebut karena ahli merupakan warga dayak.Bahwa di dalam hukum adat dayak dikenal perjanjian tumbang anoi (rapatperdamaian).Bahwa perjanjian tumbang anoy dilaksanakan pada tahun 1894 dan dihadiri olehwakil pemerintahan kolonial belanda saat itu.Bahwa di dalam perjanjian tumbang anoy tersebut terdiri dari beberapa pasal.Bahwa perjanjian tumbang anoy mengikat kepada

adat dayak,maka yang dipergunakan adalah hukum adat karena sebagaimana perjanjianTumbang Anoi telah ada sejak Tahun 1894 aturan yang lebih dulu ada yangberlaku.Bahwa proklamasi kemerdekaan adalah benar pada tanggal 17 Agustus 1945,sejak itu berdiri Negara kesatuan Republik Indonesia ;Bahwa Hukum adat merupakan sumber dari hukum nasional yaitu Pancasila danUndangUndang Dasar 1945 ;Bahwa Gubenur Kalimantan Tengah bapak AGUSTIN TERAS NARANGadalah juga sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, yang

katakatanyaharus dipatuhi oleh seluruh warga Dayak ;Bahwa Perda Provinsi Kalteng Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan PerdaNomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengahyang dikeluarkan oleh Gubenur Kalimantan Tengah berlaku dan mengikatseluruh warga dayak ;Bahwa dalam Perda No.0O1 Tahun 2010 tersebut pengertian Hukum Adatsebagaimana dijelaskan dalam Pasal angka 17 adalah :Hukum Adat adalah hukum yang benarbenar hidup dalam kesadaran hatinurani masyarakat dan tercermin

adat adalahsalah satu sumber hukum Nasional yang dalam pelaksanaannya haruslah selarasdan tidak bertentangan ;Bahwa Perda Provinsi Kalteng Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan PerdaNomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengahyang dikeluarkan oleh Gubenur Kalimantan Tengah merupakan hukum nasionalyang berlaku dan mengikat seluruh warga dayak ;Bahwa apabila terjadi permasalahan menyangkut adat, maka mekanisme yangpaling tepat dilakukan adalah diselesaikan oleh Ketua Adat

adat, yakni terang nyata dan tunai, hal initerbukti dengan peralihan tersebut dicatat ke dalam Buku C Desa.

Olehkarenanya, semestinya Majelis Hakim haruslah mempertimbangkandengan menggunakan hukum adat;Halaman 12 dari 18 hal.Put.

Nomor 2780 K/Pdt/20162)Bahwa legal standing jual beli antara Bajuri Bin Jupri dengan Moekri/Mukri adalah hukum adat tidak tertulis kawasan Pati dansekitarnya. Bahwa dalam hukum adat tersebut sudah menjadikebiasaan dan kepatutan seorang yang kurang dari 21 tahun dapatmelakukan perbuatan hukum termasuk perikatan, karena konsepdewasa menurut hukum adat adalah kuat gawe (mampu untukmencari nafkah).

Karena pada saat itu hukum yang hidup danberkembang di masyarakat adalah Hukum Adat. Sehingga jual beliantara Bajuri Bin Jupri dengan Moekri yang terjadi pada 1959,adalah sesuai dengan konsep hukum;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang kecakapan dalamperikatan (sah perikatan) adalah didasarkan pada Pasal 1320 BW(vide Putusan hal. 54).

KarenaBuku C Desa adalah prodak dari hukum adat, maka sudahsepatutnya jika sahnya peralihan tidak tunduk pada hukum adat;8) Bahwa terhadap hal tersebut, Judex Facti Majelis Hakim telah kelirudalam menerapkan fakta hukumnya, sehingga patut untukdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dan koniramemori kasasi tanggal 30 Mei

Bahwa kurang lebih tabun 1950, Wihelmina Luruk Nahak (istri dari BrunoSeran Klau) meninggal dunia ;Bahwa setelah Wihelmina Luruk Nahak (istri dari Bruno Seran Klau)meninggal dunia, kurang lebih pada tahun 1951, berdasarkan hukum adatyang berlaku (Hukum Adat Wesel Wehali), kelurga besar Tergugat dalamRekonvensi menyerahkan Tergugat dalam Rekonvensi kepada keluargaHal. 6 dari 21 hal. Put.

Bahwa berdasarkan Hukum Adat Wesei Wehali, ketika Mata Musan tersebutyakni Tergugat dalam Rekonvensi diambil kembali dari keluarga besar yangtelah menerimanya sebagai Mata Musan oleh keluarga Tergugat dalamRekonvensi, maka segala harta yang dimiliki (Na Resin, Nemu Resin, secaraharfiah berarti Makan Lebih, Minum Lebih) oleh almarhum Bruno Seran Klausaat itu harus dibagi dua bersama anaknya yakni Tergugat dalamRekonvensi ;. Bahwa harta benda yang dimiliki (Na Resin.

Hal inidisebabkan karena masyarakat Indonesia (termasuk di dalamnyamasyarakat hukum adat Wesei Wehali) merupakan masyarakat yangsangat majemuk baik dari aspek materi hukumnya maupun dari aspekbudaya hukumnya. Dua aspek ini, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi,Prof. DR. Jimly Asshiddigie, SH., merupakan bagian terpenting darisistem peradilan nasional dan sistem hukum nasional (Selengkapnyalihat, Prot DR.

Merujuk pada pendapat dalam angka 14 a di atas, dapatlah dipahamibahwa budaya hukum dan materi hukum masyarakat adat yang majemuktersebut, termasuk di dalamnya hukum adat Wesei Wehali, merupakanbagian yang tidak terpisahkan dan merupakan juga kekayaan dari sistemperadilan nasional dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, sudahselayaknya, materi hukum dan budaya hukum masyarakat hukum adatWesei Wehali, dihormati oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 B Atambua ;.

No. 406 K/Pdt/2010Tanah dan bangunan inilah yang sesungguhnya menjadi Obyek Sengketa.17.Bahwa berdasarkan pembagian harta milik almarhum Bruno Seran Klauyang dimilikinya saat itu dengan Tergugat dalam Rekonvensi pada tabun1952, maka berdasarkan Hukum Adat Wesei Wehali. sebagaimana telahdinyatakan sebelumnya dalam dalil angka 8 dalam gugatan rekopensi diatas, Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak mewarisi harta peninggalanalmarhum Bruno Seran Klau dan almarhum lvona Bano ;18.Bahwa dengan demikian

Bahwa para Tergugat tolak semua dalil dalam surat gugatan karena dasarhukum ingkar janji berupa Tergugat tidak memenuhi janji menikahi Penggugat dengan pergi ke Malaysia secara diamdiam adalah kebohongan dan gugatanHal 6 dari 16 hal Put.No.27/Pdt.G/PN.Atbpara Penggugat berdasarkan hukum adat Kobalima ini adalah upaya penipuan,hanya sebagai cara para Penggugat untuk mengubah kembali putusan adatyang sudah ada secara resmi melalui pertemuan atas dalam rangkapenyelesaian masalah antara Penggugat dan

Apabila bersamasama disebut para Tergugat dalam Rekonpensi.Bahwa sumber tertiod hukum nasional Indonesia adalam Pancasila yangmengandung nilainilai luhur bangsa Indonesia yang berakar pada kebudayaanIndonesia.Bahwa dalam kemajemukan bangsa Indonesia berlaku sistem atau tatananhukum nasional yang mengayomi, menyeleraskan, mengharmonikan nilainilaiHal 7 dari 16 hal Put.No.27/Pdt.G/PN.Atbkeadilan sosial sehingga hukum nasional Indonesia mengakui baik hukumtertulis maupun hukum adat tidak tertulis.

Bahwa dengan demikian, Penggugat dalam Rekonpensi maengajukan gugatanRekonpensi ini dengan bersumber pada nilainilai hukum adat, yaitu hu7kumadat Kobalima yang berlaku dan mengikat, sebagaimana fakta hukum tersebutdiakui keberadaannya sehingga dijadikan dasr gugatan oleh para Tergugatdalam Rekonpensi di dalam Konpensi.6. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan nilainilai dalam tatanan dan hukum adat Kobalima.

Nilainilai mana wajib ditaati dalam pergaulan antara sesama, yang apabila terjadipelanggaran, pihak penyebab atau pelaku diwajibkan membayar ganti rugimenurut hukum adat Kobalima.7. Bahwa antara Penggugat dana Rekonpensi dengan Tergugat dalamRekonpensi terikat ikatan perkawinan secara adat Kobalima sejak tahun 2012.8.

Menghukum Tergugat I, II dan Ill dalam Rekonpensi untuk secara tanggungrenteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam rekonpensimenurut hukum adat Kobalima berupa :@ Antinganting emas 23 karat sebanyak 1 pasang masingmasing sebesar2 gram sehingga totalnyaseberat 4 gram seharga Rp. 1.800.000,00 sen@ 1 buah kalung emas 23 karat sebesar 5 gram dengan gantungannyaberupa emas 23 karat seberat 2 gram sehingga totalnya sebesar 7 gramseharga Rp. 2.800.000,00 sen.@ 1 buah gelan emas 23 karat seberat

Saksi SAPON:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan sudah meikah sekitar 10tahun tetapi belum dikaruniai anak kandung;Bahwa para pemohon telah mengangkat seorang anak lakilaki bernamaIbnu Puji Pangestu, anak dari pasangan suami isteri Sutahar dan SuliyatiBahwa antara para pemohon dengan orang tua kandung Ibnu Puji Pangestumasih ada hubungan keluarga yaitu Suliyati adalah sepupuSolikin; Bahwa menurut hukum

adat, terutama adat daerah Kudus, seseorangboleh mengangkat keponakannya sebagai anak angkat;Bahwa pada waktu mengangkat anak, para pemohon telah mengadakanselamatan dengan mengundang tetangga dekat dan kerabat;Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilanadalah agar anak yang telah diangkat oleh para pemohon disahkan olehPengadilan;2 Saksi AGUS SUJOKO:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon; Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri

dan sudah meikah sekitar 10tahun tetapi belum dikaruniai anak kandung;Bahwa para pemohon telah mengangkat seorang anak lakilaki bernamaIbnu Puji Pangestu, anak dari pasangan suami isteri Sutahar dan SuliyatiBahwa antara para pemohon dengan orang tua kandung Ibnu Puji Pangestumasih ada hubungan keluarga yaitu Suliyati adalah sepupuSolikin; Bahwa menurut hukum adat, terutama adat daerah Kudus, seseorangboleh mengangkat keponakannya sebagai anak angkat;Bahwa pada waktu mengangkat anak, para pemohon

kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan danperlindungan anak menuju masa depannya, sekaligus keinginan mengasuh danmemelihara anak sebagaimana layaknya anak kandung sendiri bagi orang tua angkat;Menimbang, bahwa demi kepastian hukum bagi status si anak maupun parapemohon maka diperlukan penetapan pengadilan sebagai payimg hukum prosesipengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon ;Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh paraPemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum

sehelai salinan resmi penetapan ini kepada instansi terkaitsebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 20 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintahtersebut;Mengingat serta memperhatikan ketentuanketentuan hukum yangbersangkutan dengan hal ini, khususnya hukum adat di wilayah hukum KabupatenKudus serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007; MENETAPKAN: 1.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A tidaklah lagi satu kaum,tidak lagi seharta sepusaka, tidak lagi segolok segadai dan tidak lagi sehinasemalu menurut hukum Adat Minangkabau, akan tetapi telah lama berdirisendiri menjadi kaum, yang dahulunya kaum Penggugat dan Tergugat Aterdiri dari 3 (tiga) jurai, sehingga sejak dahulunya telah terjadi gadangmenyimpang menurut hukum Adat Minangkabau, buktinya terhadap hartakaum masingmasing yang sejak dari neneknenek Penggugat denganTergugat A temasuk yang

MITAM, dan dari surat Pegang gadai tanggal 16 Juni 1977tersebut tidak satupun turunan dari Tergugat A ikut bertanda tangan dalamsurat tersebut, dan bilamana antara Penggugat dengan Tergugat A masihsatu kaum sudah dipastikan secara hukum Adat Minangkabau Tergugat Aikut menyetujui pula dalam surat gadai tersebut akan tetapi itu tidak samasekali dan sesuai dengan azas hukum Adat Minangkabau seseorang yangtidak pernah diikut sertakan dalam melakukan penggadaian harta pusakamaka ia dianggap tidak sekaum

Adat Minangkabau.5.

Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A tidaklah, orangorangyang seranji seketurunan, tidak seharta sepusaka, tidak segolok segadaidan tidak sehina dan semalu menurut hukum Adat Minangkabau dankarena itu juga menyatakan cacat Ranji tanggal 17 Desember 2009 yangdibuat oleh anggota kaum Tergugat A yang bernama SYARIFUDDIN(Ik/alm).5.

Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A tidaklah, orangorang yang seranji seketurunan, tidak seharta sepusaka, tidak segoloksegadai dan tidak sehina dan semalu menurut hukum Adat Minangkabaudan karena itu juga menyatakan cacat Ranji tanggal 17 Desember 2009yang dibuat oleh anggota kaum Tergugat A yang bernamaSYARIFUDDIN (Ik/alm).5.

tidak ada yang keberatan ; Bahwa benar anak tersebut sekarang tinggal bersama Para Pemohon ;7Hal 5 dari 7 halaman Penetepan Nomor 557/Pat.P/2015/PN Dps Bahwa benar Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untukmenjamin kelangsungan masa depan anak angkat tersebut baik dari segipendidikan maupun segi ekonomi ;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah dibenarkanoleh Para Pemohon ;Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak tersebut haruslahdiperhatikan baik dari segi ketentuan ketentuan hukum

adat maupunketentuan hukum nasional yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut apakah telahdipenuhi syaratsyarat yang ditentukan hukum adat yaitu hukum adat yangberlaku bagi orang Bali yang beragama Hindu, sehingga pengangkatananak tersebut telah dianggap sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP 54 Tahun 2007 bahwapengangkatan anak secara adat dan kebiasaan dilakukam sesuai dengantata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa pengangkatan

anak yang dilakukan oleh ParaPemohon telah sesuai dengan hukum adat Bali dimana sebelumnya terhadapanak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan dan upacara danpengangkatan anak tersebut telah disiarkan di Banjar setempat serta telahmendapat persetujuan dari keluarga besar Para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan dapat diketahui bahwa yang mendorong atau motifpengangkatan anak tersebut ialah adanya keinginan atau kesungguhan dariPara Pemohon untuk mengangkat

Penggugat pulang ke rumah ayah kandung Penggugat di Desa Busungbersama anakanak Penggugat ; Bahwa sejak tanggal 15 September tersebut di atas antara Penggugat danTergugat tidak pernah bersatu kembali dan Tergugat pun tidak pernah menjemputPenggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak pulamemberikan nafkah Penggugat lahir dan bathin sampai dengan sekarang ; Bahwa pada tanggal 20 September 2001 antara Penggugat dan Tergugat sudahpernah diperbaiki oleh famili kedua belah pihak serta hukum

adat setempatnamun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak sudi lagi terusmenerus selalu dikecewakan oleh tipe seorang suami yang tidak bertanggungjawab seperti halnya Tergugat itu ; Bahwa Penggugat adalah seorang warga yang tidak mampu/miskin di DesaBusung Indah Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai denganSurat Keterangan Tidak Mampu/Miskin yang dikeluarkan oleh Camat SimeulueTimur Nomor 422.5/65 1/2007, tanggal 07 Mai 2007 ; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas

menampar Penggugatsampai mulut Penggugat mengeluarkan darah ; Bahwa setelah itu Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan sejak saat ituantara Tergugat dan Penggugat pisah rumah hingga sekarang tidak bersatu Bahwa setelah pertengkaran terakhir itu antara Tergugat dan Penggugat sudahpernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa atau hukum adat desaBusung dan saksi juga ikut mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil karenaPenggugat tidak bersedia lagi berdamai dengan Tergugat ; Bahwa setehu

adat desa setempat; Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal15 September 2001 dan diantara mereka sudah pernah diupayakan perdamaianoleh aparat desa bersama hukum adat desa setempat tetapi tidak berhasil ; Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumahhingga sekarang tidak pernah bersatu lagi ; Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah, Tergugat adamemberikan nafkah/belanja kepada Penggugat menurut kemampuannya,

adat di desa tersebut, namun tidak berhasil.

tanah sesuaihukum adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai syaratsahnya jual beli tanah;a)Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banding yangdiambil alin oleh Judex Facti, dipertimbangkan bahwa jual beli tanahobjek perkara ini adalah sah karena telah dilaksanakan secara tunai danterang karena Penggugat telah membayar dengan bukti kwitansi (BuktiP10 A sampai dengan P10 E) dan tanah telah diserahkan kepadaPenggugat dengan telah dihuninya objek perkara oleh Penggugat;Bahwa sesuai hukum

adat, transaksi jual beli antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi Il/Tergugat tidak dapatdinyatakan sah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agungmengenai syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat, yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1975 Nomor952/K/Sip/1974, yang menyatakan sebagai berikut:Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalamKUHPerdata dan hukum adat, jual beli menurut hukum adat adalahsecara riil, dan tunai serta diketahui kepala

desa; Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1989 Nomor 3339Pdt/Sip/1987, yang menyatakan sebagai berikut:Sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah dipenuhi dua syaratyaitu tunai dan terang;Bahwa dari faktafakta hukum yang ada dari hasil persidanganpembuktian di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,senyatanya Termohon Kasasi /Penggugat tidak dapat membuktikantelah terpenuhinya syarat sahnya jual beli secara hukum adat karenatidak memenuhi unsur terang, yakni unsur kepala kelurahan

Tingkat Pengadilan Negerialinea 7 yang pada pokoknya menerima Bukti P2 Penggugat danmenyatakan jual beli tanah berikut rumahnya menurut hukum adatadalah tunai yang kemudian diambil alih oleh Judex Facti dalamputusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak dapat dijadikan dasar untukmenyatakan jual beli tanah objek sengketa adalah sah menurut hukumadat karena hanya mempertimbangkan 1 (satu) unsur yaitu tunai;Bahwa penempatan objek perkara oleh Termohon Kasasi I/Penggugatmenurut hukum jual beli tanah baik hukum

adat maupun hukumpertanahan nasional, bukan merupakan bukti bahwa hak atas tanahtelah sah dialinkan karena tanah merupakan benda tetap, bukan bendabergerak yang keabsahan peralihannya telah diatur khusus yaitu secarahukum adat harus memenuhi syarat terang dan tunai;Berdasarkan halhal di atas Judex Facti jelas telah tidak menerapkan hukumyang berlaku dalam hal ini sumber hukum mengenai syarat sah jual beliobjek tanah secara hukum adat;Keberatan Ketiga:Judex Facti tidak menerapkan hukum pertanahan

No. 1500 K/Pdt/2010menjadi harta susuk menurut Hukum Adat Minangkabau bagi kaumPenggugat, Nuraini (alm) termasuk para Tergugat, tidak berhak lagi untukmenguasai dan memiliki dalam bentuk apapun termasuk untuk mendirikanbangunan di atas objek perkara, akan tetapi kiranya saat objek gadaiPenggugattebusi pada tanggal 15 Mei 1986 kepada Nuraini (pr/alm), kiranyasebagian dari objek gadai tersebut yang sekarang disebut objek perkarasekitar 4 (empat) bulan sebelum penebusan gadai, tepatnya tanggal 23Januari

No. 1500 K/Pdt/201010.11.12.13.Menyatakan objek perkara telah menjadi harta susuk dalam kaumPenggugat menurut Hukum Adat Minangkabau.Menyatakan perbuatan Alm.

adat Minangkabau yang lazimdipergunakan dan dipakai oleh masyarakat hukum adat selingkar dalamNagari Lubuk Alung itu sendiri tidak dijelaskan cara memperoleh hartadimaksud apakah dengan jalan menaruko hutan/rimba yang kemudiandijadikan harta pusaka kaum yang seterusnya secara menurut ketentuanhukum adatyang berlaku adanya telah diisi, limbagonya telah dituang kepadaNinik Mamak pemegang ulayat dalam Nagari Lubuk Alung tersebut ataupundalam bentuk perbuatan hukum lainnya, hal ini tidak jelas sama

Menyatakan antara Penggugat dengan Dundang (alm/Ik), adalah bermamak,berkemanakan, seranji seketurunan, seharta sepusaka, segolok segadai,menurut Hukum Adat Minangkabau;. Menyatakan objek perkara adalah harta milik mamak PenggugatPenggugatDundang yang tergadai kepada Nuraini (alm/pr) orang tua Tergugat C danistri dari Tergugat B, sesuai dengan surat gadai tanggal 17 Maret 1979;.

No. 1500 K/Pdt/2010Penggugat asal dalam posita gugatannya pada Hal. 2 Point. 1 3mendalilkan "Bahwa tanah objek perkara adalah merupakan "HARTASUSUK" menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau oleh Termohon UntukKasasi yang diperdapat dari peninggalan alm. paman/mamaknya DUNDANG(Lk) yang secara yuridis formil dikemukakan dengan dukungan surat bukti PIInya yang merupakan Surat Keterangan Perjanjian Pinjam Meminjam dengannominal 5 (lima) emas yang dilakukan dengan almh.