Ditemukan 8656 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
104 — 30
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, pemidanaan mana berupa pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, membayardenda, jika tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, makaperlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidakmendukung program pemerintah untuk memberantas Korupsi dan perbuatan terdakwatelah merugikaan masyarakat umumnya dan perguruan
99 — 55
NUR BASUKI WINARNO 0202non eee nee cenceBahwa ahli bekerja sebagai Guru Besar Hukum Pidana Korusi, dan ahli dalambidang hukum pidana serta pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jugamenghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabatpemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan119memperkaya diri sendiri atau
69 — 23
Work Shop yaitu kegiatan peningkatan SDM Anggota DPRD yang dilaksanakandi Hotel Singgasana dan Tunjungan Surabaya dengan menghadirkan nara sumberdari perguruan tinggi yang dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali setahun ;5.
85 — 61
Namun jika penuntut umum tidak dapat membuktikan suatu jumlah uangatau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perouatan melawanhukum, kiranya cukup jika penuntut umum dapat membuktikan sejumlah uangatau harta benda tertentu yang diperoleh secara langsung dari perbuatanmelawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa (Vide AndiHamzah, Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional danInternasional, fEdisi Revisi, 2007, penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PTRaja Grafindo
80 — 22
diadakan dimasing masing kecamatandan waktunya 1 (satu) hari;Bahwa setahu saksi Terdakwa Deden dalam ormas RBB tersebut menjabatsebagai Korda Kabupaten Pandeglang sedangkan Terdakwa II Heri BaelanuAlias Nanu Bin H.Kamdari menjabat sebagai Korwil RBB;Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan ;16.Saksi IMAN RUHMAWAN Bin MURTADHO : dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengajukan proposal atas nama Yayasan Perguruan
189 — 613
Riwayat pendidikan : SD Swasta Katolik Beringin di Ujung Pandang lulus tahun 1994 SMP Swasta Katolik Garuda di Ujung Pandang lukus tahun 1997 SMA Negeri 1 Makassar lulus tahun 2000 Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin lulus tahun 2004 Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) lulus tahun 2006 Perguruan Tinggi Universitas Pattimura lulus tahun 2013b.
125 — 100
Perguruan tinggi negeri itu tidak punyasaham tetapi dia berbadan hukum, didirikan oleh pemerintahsehingga lembaganya diperiksa oleh Badanbadan pemeriksanegara. Kepentingan apa negara kemudian harus memeriksabadan yang tidak mengelola keuangan negara, karena judulnyasaja adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara jadi ada kepentingan negarauntuk melakukan pemeriksaan.
55 — 21
kelKUHPidana, pemidanaan mana berupa pidana (satu) tahun 6 (enam) bulan, membayarHal 136 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAdenda, jika tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, makaperlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidakmendukung program pemerintah untuk memberantas Korupsi dan perbuatan terdakwatelah merugikaan masyarakat umumnya dan perguruan
47 — 4
menggunakan dana pengembanganbudidaya sapi potong sesuai aturan dan norma yang berlaku dan mengacukepada Rencana Usaha Kelompok yang telah disusun sebelumnya,melaksanakan usaha budidaya ternak sapi potong sesuai dengan prinsip tatacaraberbudidaya yang benar atau good farming practice (GFP) Ternak Potong,menerima saran/rekomendasi , pengetahuan kewirausahaan dan manajemenusaha dari Petugas Pendamping, Penyuluh Pertanian, Dinas yang membidangifungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, BPTP, Perguruan
344 — 400
Bahwa Penggugat adalah Asosiasi pengusaha yang tergabung sebagaianggota Dewan Pengupahan Kota Batam sebagaimana ketentuan pasal40 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, yang menyatakan:Halaman 9Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIKeanggotaan Depekab/Depeko, terdir dan unsur Pemerintah,Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar:Bahwa Penggugat sebagai wadah organisasi pengusaha di Kota Batamadalah sebagai pihak yang
482 — 269
dengan membuat kebun bibit;Bahwa perusahaan tidak pernah memberikan bantuan misalnyamembangun Gereja atau Posyandu;Bahwa saat pertemuan dengan pak Hartanto sekalu perwajilanperusahaan, kami meminta kepada perusahaan yaitu tanah tidakdilepaskan atau dijual kepada perusahaan karena milik masyarakatpribumi, hasil bumi yang ada diperut bumi seperti tambang emas, gas,minyak bumi dan lain sebagainya adalah milik masyarakat adat,kemudian fasilitas pendidikan bagi masyarakat dari sekolah dasar sampaidengan perguruan
77 — 34
., M.HUM : e Bahwa proyek Pengadaan barang dan Jasa pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2e Swakelola, hal ini bisa dilakukan oleh Pengguna Anggaran, instansi pemerintahlainnya dan masyarakat lain (seperti LSM,Perguruan Tinggi dsb) Lewat lelang ; e Pada prakteknya dapat pula dilakukan lewat penunjukkan langsung ; e Bahwa proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa dibagi atas dua macam yaituumum dan terbatas ; e Bahwa istilah Konsultan pengawas ada pada pekerjaan konstruksi yaitu di UndangUndang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
157 — 48
(1) ke1KUHPidana, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana Penjara dan membayar denda, jikatidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda sebagaimana disebutkan dalamamar putusan dibawah ini sesuai dengan rasa keadilan dan kebebaran ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, makaperlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidakmendukung program pemerintah untuk memberantas Korupsi dan perbuatan terdakwatelah merugikaan masyarakat umumnya dan Perguruan
47 — 9
Masyarakat (Propinsi JawaTimur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 137 Tahun 2008, tapi atas persetujuan DPRD, jadi seluruh Jawa Timurada alokasi dana sebesar Rp.127.000.000.000, (seratus dua puluh milyarrupiah), tapi untuk Kediri sebesar Rp.2.655.000.000, (dua milyar enam ratuslima puluh lima juta rupiah), sedangkan khusus untuk UNIK Kediri mendapatRp.1.050.000.000, (satu milyar lima puluh juta urpiah), untuk yang satunyasaksi tidak membawa datanya, karena bukan perguruan
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keempat, kerugian negara yang terjadi di lembaga/badan yang menggunakandana APBN untuk pendiriannya atau sebagaian dana operasionalnya, sepertiBadan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahkan Perguruan Tinggi NegeriBadan Hukum. Kerugian Lembaga/Badan itu. merupakan kerugianNegara.Alasannya, kekeyaan lembaga/badan itu berdasarkan pasal 2 huruf (g)UU Keuangan Negara merupakan bagian dari keuangan Negara.
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL MUHAEMIN, S.Pd.
Terbanding/Terdakwa II : MULIANA B. S.Pd.
173 — 154
Pandemic Covid-19 Di Sulawesi Selatan tanggal 06 Juli 2021;
40 — 32
mereka diterimadi SMAN 2 Banjarbaru, mengingat sekolah belum tersedia fasilitas untukkelas tambahan, sehingga rapat tersebut menyepakati setiap orang tuacalon siswa dipungut Rp. 5.000.000, untuk memenuhi kebutuhan sekolahtersebut;Bahwa daya tarik untuk bersekolah di SMAN 2 Banjarbaru adalah :karena sekolah tersebut dekat dengan tempat tinggal anak saksi.SMAN 2 Banjarbaru mengadakan kegiatan ekstra kurikuler.Siswa SMAN 2 Banjarbaru banyak berprestasi.Alumni SMAN 2 Banjarbaru banyak yang diterima di Perguruan
79 — 49
Benar ahli bekerja sebagai tenaga pengajar tetap (Dosen) diUniversitas Pelita Harapan (UPH) dan Perguruan Tinggi lainnya. Benar suatu perjanjian dapat menimbulkan suatu peristiwa pidanajika dalam perjanjian tersebut dibuat salah satu pihak yangmemiliki itikad tidak baik menjadikan perjanjian itu sebagai dasaruntuk melakukan suatu perbuatan pidana, jadi bukan darikegagalan dalam melaksanakan isi perjanjian itu.
58 — 19
Bahwa setelah saksi tanyakan kepada saudara Naaro Dodo Dakhi mana barangpaket hardware dan software untuk SMP Swasta Kristen BNKP Pulau Tello yang telahkami pesan jawabnya saudara Naaro Dodo Dakhi uangya sudah ditarik oleh KetuaYayasan Perguruan SMPS Kristen BNKP PulauPulau Batu atas nama sdr Pdt. AdinYakin Zendato, BTH sebesar Rp. 27.900.000, (dua puluh tujuh juta sembilan ratusribu rupiah).
772 — 897 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemidanaanbertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dariancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu (Sari KuliahHukum Pidana Il, Pustaka Tinta Mas, Surbaya, 1987, hal.360) %.Sedangkan tujuan yang bersifat deterrence adalah untuk menimbulkanrasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuandeterrence yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System danImplementasinya, Divisi Buku Perguruan