meninggalkan rumahnya di RT.07 RW.02 Desa NusaIndah, Kecamatan BatiBati, Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2001dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya (vide buktiP.3), hal mana membuat Penggugat mengalami kesulitan ketika maumelakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dibelinya;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 UndangUndangNo. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

ditentukanbahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat dan menurut ketentuan pasal 20 ayat (2) ditentukan bahwa HakMilik dapat beralih dan dialinkan kepada pihak lain;Menimbang, bahwa menurut pendapat Boedi Harsono, yang dimaksuddialinkan adalah menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lainkarena perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak laintersebut memperoleh hak itu, perbuatan hukum tersebut dapat berupa jual belli,tukar

BOUBEWUS (bukti membangun) tertanggal 20 April1948 Nomor 420/RB sebagaimana yang tercantum dalam gugatanPenggunaC Bahwa bukti membangun bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah> sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) UndangUndang Agraria, sehingga tidak dapat diwariskan, oleh karena itu Penggugat tidakmempunyai kepentingan atau alas gugat untuk mengajukan gugatan,dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak memiliki legalStanding ; == 222 n= oon ene non nnn ne nnn ene nnn ence neeDalam Pokok PerkaraBahwa

Kereta Api Indonesia; Bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut sesuai dengan tugas danfungsinya yaitu untuk menjamin kepastian hukum sesuai ketentuanpasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangUndangUndang Pokok Agraria;Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa telah GeStiaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Bsasasasumum pemerintahan yang Dai Kjmnnnnnnnn nanan eee mannMenimbang, bahwa untuk =menguatkan reall gugatannyaPenggugat/Terbanding telah mengajukan bukti

yang melekat diatas tanah obyek sengketaatas nama para Tegugat dan/atau pihak lain adalah tidak syah dan batal demihukum, maka dalam hal ini termasuk juga Sertifikat tanah atas nama HajiABDUSSALAM yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional ;Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan suatu gugatanperdata yang dalam petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutansertifikat tanah, yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran tanah (agraria

) makaPemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria sekarang BadanPertanahan Nasional harus ditarik sebagai Tergugat ;Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pat.G/20 15/PN.SELMenimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo pihak BadanPertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat, maka Majelis Hakimberpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat prosesual yakni kurangpihak atau Plurium Litis Consortium ;Menimbang, bahwa cacat hukum Plurium Litis Consortium dalamGugatan adalah

Agraria Propinsi Jawa Timur tanggal1091964, , seluas : 2115 M2, terletak di Desa Gemekan, KecamatanSooko, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana tersebut dalam Sertifkat HakMilik (SHM) Gambar Situasi, tanggal 781996, tercatat atas nama XXXXX(Penggugat), dengan batas batas sebagai berikut: Batas sebelah Utara : Tanah bekas Gogolan; Batas sebelah Selatan : Tanah bekas Gogolan Batas sebelah Barat : Sungai; Batas sebelah Timur : Jalan / saluran.Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I.2.

Agraria Propinsi Jawa Timur tanggal1091964, , seluas : 810 M2, terletak di Desa Gemekan, KecamatanSooko, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HakMilik (SHM), Gambar situasi tanggal 1681996, semula tercatat atasnama XXXXX (Penggugat), dengan batas batas sebagai berikut: Batas sebelah Utara : Tanah bekas Gogolan; Batas sebelah Selatan : Tanah bekas Gogolan; Batas sebelah Barat > Sungai.

Bahwa pada tahun 1981 Penggugat dengan surat Akta Jual Belipada tanggal 6 Desember 1980 mengajukan Sertipikat Hak Milikke kantor Agraria yang kini telah mengganti nama Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN);.

Menyatakan bahwa sertipikat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) sah demi hukum;5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah berdasarkan kuitansipinjaman sementara tidak sah dan cacat hukum;6. Menghukum Tergugat dan segera mengosongkan rumah yang menjadiobjek sengketa untuk dapat diserahkan pada Penggugat kalau perlu denganbantuan Polisi atau alat Negara;7. Menyatakan sah dan berharga sita tanah pekarangan dan bangunan rumahtersebut;8.

KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR,berkedudukan di Jalan Pudak, Nomor 7, Denpasar, Bali:3. DEWA GEDE NUADI, bertempat tinggal di Br.

Menyatakan hukum Turut Tergugat Il yakni Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cg. Kepala Kantor PertanahanKotamadya Denpasar yang telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan melakukan peralihnan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor06112 ke atas nama Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor3/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang cacat hukum;10.

yang dibuat oleh dan di hadapan PupuSuradireja, Camat/PPAT di Kecamatan BuahBahwa, setiap perbuatan hukum harus dibuatkan akta otentik yang dibuat oleh notarissebagimana dimaksud dalam Pasal 15 UndangUndang No.30 Tahun 2004 mengenaiJabatan Notaris, demikian pula mengenai ketentuan pendaftaran tanah pada waktu ituyang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 pada Pasal 19 jugasudah mengatur mengenai keharusan dibuatkan akta otentik yang dibuat oleh Pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria

PeraturanMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa a quo telahdilakukan melalui prosedur sebagaimana ditetapkan undangundang dan tidakmelanggar azasazas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diuraikanoleh W.

Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan untuk memutus :1 Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokoksengketa; 72922222 noon nnn nnn nn none2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet van onvantkelijk verklaard);3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

24 ayat(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah danAsas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas sewenangwenang ;Menimbang, bahwa Tergugat membantah melalui Jawaban tertanggal 19 Maret2013 dan Duplik tertanggal 03 April 2013 yang pada pokonya Tergugat dalam menerbitkanObyek sengketa a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yangberlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UndangUndang nomor 5 tahun 1960tentan PokokPokok Hukum Agraria

Pertaturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah jis Peraturan Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 dan tidak bertentangan dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, didalamnya terdapatunsurunsur eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakimakan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan

TergugatepPutusan No. 9/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 8 dari 35 halamanUndang No. 5 Tahun 4986 Tentang PMelanggar :Scanned by CamScanner Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah ; Pas i"asal 3 ayat (2) berbunyi sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan : Huruf a berbunyi "penyelidikan riwayat tanah ; Huruf b berbunyi penetapan batasbatasnya ;Ayat (3) berbunyi Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal inidijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria

Jika Menteri Agraria memandangnya perlumaka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang Pejabat dariJawatan Agraria, Pamongpraja dan Kepolisian Negara RI, Didalammenjalankan pekerjaaan itu Panitia memperhatikan keteranganketerangan yang diberikan oleh yang berkepentingan *;Ayat (7) berbunyi Batasbatas dari sesuatu bidang tanah dinyatakandengan tandatanda batas menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria,Pasal 4 ayat (1) berbunyimaksud dalam pasal 3 selesai maka peta Setelah

berbunyiatas tanah didalam Desa dengan batasbatasnya, baik yang kelihatanSelain batasbatas tanah padamaupun yang tidak, dan ayat (3) berbunyipeta itu dimuat pula noka mungkin), tanda batas sedapat dapatnlain benda tetap yang penting;MpPutusan No. 9/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 9 dan 35 halamanmor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor pajak(ji ya juga gedunggedung, jalanjalan, saluran air, dan lain Scanned by CamScannerPasal 11 ayat (2) Berbunyi* bentuk surat ukur serta cara mengisinyaditetapkan oleh menteri Agraria

Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mengatursebagai berikut :Pasal 2 ayat (1):Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.Pasal 2 ayat (2):Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual ataukolektif atau secara umumPasal 3 ayat (1):Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak

Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo. 1421/Muntilan Luas 172 m2, yang terletak di Kelurahan MuntilanHal. 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN MkdKecamatan Muntilan Kabupaten Magelang tercatat atas nama KartikaYoeni, telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturanperundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan

Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan joPeraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasionalsehingga telah memenuhi azas kepatutan dan azasazas umumpemerintahan yang baik.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memberikan

Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1421/MuntilanLuas 172 m2, yang terletak di Kelurahan Muntilan Kecamatan MuntilanKabupaten Magelang tercatat atas nama Kartika Yoeni, telah sesuaidengan prosedur dan persyaratan peraturan perundangan yangberlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPNNo. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan PemerintahNo. 24 tahun 1997 sehingga telah memenuhi azas kepatutan

Bahwa Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan mengatur sebagai berikut : Pasal 2 ayat (1): Pemberian hakmeliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatastanah Negara dan Hak Pengelolaan.Pasal 2 ayat (2) : Pemberian haksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan keputusanpemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum Pasal 3 ayat(1): Pemberian dan pembatalan Hak

Pembanding/Penggugat III : DEWI ANGGRAINI Diwakili Oleh : H YUHASRI DT PANGHULU RAJO SH
Pembanding/Penggugat I : PUTERA SATRIA,SE,MPP Diwakili Oleh : H YUHASRI DT PANGHULU RAJO SH
Pembanding/Penggugat II : SYAWANIR Diwakili Oleh : H YUHASRI DT PANGHULU RAJO SH
Terbanding/Tergugat I : DJALALUDDIN
Terbanding/Tergugat II : Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional BPN

MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG RI /KEPALA BPN RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSISUMATERA BARAT cq. KEPALA BPN KOTA PAYAKUMBUH beralamatdi Kel. Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;Selanjutnya disebut Ikut Tergugat ;Dalam hal ini ikut tergugat diwakili oleh Fitri Joni, S.Sos., MM, Igusnaidy, A.

Bahwa ketentuan hukum yang lebih terbaru yang memperjelasbatasan kepemilikan tanah untuk pribadi/seseorang diatur melaluiPeraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 tentangPengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, yang di dalam Pasal 3ayat (3) ditegaskan batasan kepemilikan tanah untuk peroranganuntuk daerah tidak padat adalah paling luas 20 hektar;4.

Bahwa mengenai batasan luaskepemilikan tanah yang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalamHalaman 22 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2018/PN MglUndangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan:Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan danpenguasaantanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimiliki

Bahwa mengenai batasan luas kepemilikan tanahyang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan:Untuk tidak merugikan kepentingan umum makakepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batastidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimilikidiatur melalui peraturan perundangan turunannya dalam hal iniadalah

Bahwa mengenai batasan luas kepemilikan tanahyang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan: Untuk tidak merugikan kepentingan umum makakepemilikan dan penguasaan tanah yang melampautibatas tidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimilikidiatur melalui peraturan perundangan turunannya dalam hal iniadalah

Bahwa untuk Unifikasi Hukum atas Penguasaan TanahTanah IndonesiaPemerintah RI telah mengaturnya di dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang UndangUndang PokokPokok Agraria JunctoPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah;4.

Putusan Nomor 234 K/TUN/2015Bahwa oleh karena Tanah Eks Vervondingee yang berada di kawasanKecamatan Tallo setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria tidak jelas kepengurusan danpenguasaannya maka tanahtanah tersebut berubah status menjadi TanahNegara Bebas;Bahwa sekitar Era Tahun 1980an yakni bertepatan Jaman PemerintahanWalikota Makassar atas nama PATAMPO, tanah Eks Veervondingee yangberlokasi di kawasan Kecamatan Tallo di bawah pengawasan PEMDAMakassar

Putusan Nomor 234 K/TUN/201512.13.14.dimana bidangbidang Tanah Negara itu berada, dan hal ini juga telahterdapat Data Fisik (Sporadik) atas bidangbidang Tanah Negara tersebut.Hal ini akan dibuktikan di depan persidangan kelak;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria Pasal 19 dinyatakan Pemerintah wajib menyelenggarakanPendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia dan mengharuskankepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan.

PasarRaya dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan mengadaada sebabsampai sekarang ini tidak bisa menunjukkan bukti berupa status HakPengelolaan (HPL) dan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah,dengan mekanisme sebagai berikut yakni:Permintaan pencabutan hakhak atas tanah dan/atau bendabenda yangberada diatasnya diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepadaPresiden dengan perantaraan Menteri Agraria (sekarang Kepala BadanPertanahan

Nasional Republik Indonesia), melalui Kepala Inspeksi Agraria(sekarang Kantor wilayah BPN Provinsi) disertai dengan:a.

Abdul Kadir AS;Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat I sampai dengan Penggugat IVtersebut adalah merupakan sisa dari sebagian tanah yang diserahkan kepadaTergugat I;Bahwa pada awal tahun 1963 Tergugat II memerlukan tanah untuk perluasanKampus, selanjutnya Tit H menyerahkan masalah pembebasan kepada Panitia tetapyang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Nomor 107/Pan.Agr60, tanggal 13 Oktober 1960;Bahwa kemudian Panitia tetap tersebut mengadakan pertemuan dengan masyarakatsekitar

untuk 11 (sebelas) orang penduduk pemilik tanahdi Kampung Bansir, belum diterbitkan Sertifikat dengan alasan blangko habis,termasuk tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Penggugat;Bakwa berdasarkan dokumen pada Tergugat III, diketahui pada tanggal 10 April1964 Tergugat II (Rektor Universitas Negeri Pontianak), mengajukan PermohonanHak Pakai atas tanah seluas 206,53 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 47/1964, permohonanan ditujukan kepada Mendagri Up.Direktorat Jenderal Agraria

di Jakarta Up Gubernur Kalimantan Barat Up.Walikotamadya Pontianak Up Kepala Kantor Agraria Pontianak (Tergugat II),sedangkan tanah yang dibebaskan dan diberikan ganti rugi hanya 100 hektar, makajelas Tergugat II telah mengambil secara paksa tanah yang dimiliki/dikuasai/diusahakan/ digarap masyarakat, sehingga tindakan Tergugat II tersebut tidak sesuaidengan hukum yang berlaku (vide Pasal 18 UUPA Nomor 5 Tahun 1960);Bahwa berdasarkan Permohonan dari Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat HI(Kepala

dan tanah milik penduduk seluas 100 haadalah merupakan kesepakatan sepihak, selain itu tanah objek sengketa sejak tahun1963/1964, tidak pernah dikuasai maupun dipergunakan/dipakai oleh Tergugat I danTergugat IITerbanding I dan Terbanding IITermohon Kasasi I dan TermohonKasasi Il, makadimasukkan tanah objek sengketa ke dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun1981, adalah tidak sesuai/bertentangan dengan makna/jiwa dari Pasal 41 ayat 1UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

sertifikat telah dilakukanpengukuran oleh Tergugat ITerbanding IJTermohon Kasasi III, timbulpertanyaan mengapa setelah dilakukan pengukuran ulang luasnya menjadi215,48229 Ha, ternyata bertambahnya luas tanah tersebut karena dimasukkannyatanah objek sengketa dalam pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat IIITerbanding IIJTermohon Kasasi III;Bahwa berdasarkan bukti T.I7 dan T.II8, pada point 3 diperoleh fakta, tanahtersebut sudah dikuasai atau diduduki Pemohon sesuai dengan Surat KeputusanInspeksi Agraria

Habibah;e Didasarkan pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku (in casuUndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya);e Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa penetapan peralihanSertipikat Hak Milik objek sengketa, bersifat individual karenaditujukan kepada orang tertentu (in casu Ny.

berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atautidak, Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa dapat dinilai dari segi materi (bevoegdheid rational materiale) dantempat (bevoegheid ratione loci); Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi(bevoegdheid rational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undangundang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

menyebutkan : Hak milik,demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lainharus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangundangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan:*Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah ;Menimbang

Kemudian Pasal 6 ayat (1)menyebutkan :Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimanadimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantorpertanahan, kecuali kegiatankegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah ini atauPeraturan Perundangundangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain;Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2012/PTUNPLGMenimbang, bahwa Pasal 3 ayat Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan

Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa danberdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat, ketentuan dalam UndangUndang nomor 5 tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan UndangUndang nomor51 Tahun 2009, UndangUndang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

No. 10/Pdt.P/2016/PNLSMPemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c/q Kepala Kantor wilayahPertanahan Propinsi Aceh c/q Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe,selanjutnya disebut Se@Dagai.............. ce ceeeeeeeeeeeesteteeeeeeeesereessesesssseeeeeeeeee Fergugat II;Kepala Desa Cut Mamplan, Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnyaCISCDUt SCDAAL..... eee cee ce ceeceececeece cece ceeeesesseeaeeeeaeasecseeeseeessersesessesesseeee

Bahwa dengan terbitnya bukti legalitas dari lahanlahan objek sengketa yangdimiliki Tergugat, hal ini menunjukan bahwa Tergugat sudah menempuhtahapantahapan pendaftaran hak kepemilikan dengan benar karenapenerbitan sertifikat memiliki prosedur yang sangat jelas dan mempunyaikepastian hukum atas hak seseorang yang merujuk kepada ketentuan pasal19 jo pasal 23 ayat 1 dan 2 Undangundang Pokok Agraria mulai daripendaftaran sampai dengan penerbitannya, bila ada yang keberatan denganterbitnya sertifikat

Dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan IImenguasai objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1306,seluas 900 m2, Sertifikat Hak Milk Nomor 1305 seluas 1005 m2, SertifikatHak Milik Nomor 03153 seluas 770 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor03134 seluas 1575 m2, sedangkan fakta yang terjadi sekarang ini sertifikatsertiitkat yang dimaksud telah berubah dan dihapus berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 16 tahun 1997,menjadi Sertifikat Hak Guna

Bahwa TERGUGAT III menurut hukum sebagai pemegang sertifikat sertifikat dimaksud telah dijamin secara hukum sertifikat kepemilikan tanahmerupakan bukti autentik dan mutlak, kekuatan daripada sertifikat hakmilik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UU Pokok Agraria sertaperaturan pelaksanaanya bahwa sertipikat tanah adalah yang terkuat dantertinggi sebagai bukti kepastian hukum tentang hakhak atas tanah, prosesjaminan / pembebanan hak tanggungan kepada TERGUGAT IV juga telahmelalui prosedur yang

Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo.Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan menteri DalamNegeri No. 2 Tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1o Tahun 2006, PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun1999 jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997, Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia no.4 tahun 2006 dan peraturanperaturan pelaksanaan lainnya serta telah memenuhi terutamaterhadapasas kepastian hukum (principle of legal security). ;.

Bahwa, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukanhukum/legal standing dalam perkara a quo karena dasarkepemilikan dari PARA PENGGUGAT atas tanah tersebutberdasarkan Perjanjian dibawah tangan yang tidak memenuhiHalaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75 /Pdt.G/2020/PN Cbiketentuan undangundang no.5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor10/1961 jo.

(Lima ratus duapuluh empat persegi) berdasarkan Kohir No.2882, Persil No.58berdasarkan Perjanjian dibawah tangan adalah tidak berdasarkanatau beralasan hukum sesuai undangundang no.5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan PeraturanPemerintah Nomor 10/1961 jo.

Bogorindo Cemerlang dengan luas 9.402 m2(Sembilan ribu empat ratus dua meter persegi) dan sertifikat HGB dimaksudmerupakan tanda bukti hak yang dikeluarkan berdasarkan undangundangNo.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria danPeraturan Pemerintan Nomor 10/1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 serta diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan nasionalKabupaten Bogor in casu Turut Tergugat .

Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3Tahun 1997 Jis.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 1997 Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999.Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yangmengadili perkara ini berkenan memutus:1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat (KantorPertanahan Kab. Bogor).2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijkVerklaard).3.

Changshin;Sebelah Barat : Tanah darat Bina Marga;Bahwa sedangkan yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.554/ Desa Jomin Barat atas nama Sudarsono adalah Surat Keputusan KinagJabar (Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat) sekarang bernama KepalaKantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Barat,No.213/Vil/InsD/1965 tanggal 25 Maret 1965.yang menyebutkan tanahHalaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.

Kwgtanggal, 24101998 seluas 15.790 M2 atas nama SUDARSONOsemula status tanahnya adalah Tanah Negara Obyek RedistribusiTanah dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat tanggal 25031965 No. 213/VilHnspD/65 Tanah Negaratersebut diberikan Hak Milik kepada para Penggarap yang salahsatunya diberikan kepada SUDARSONO;Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Jomin Barat terbitbelakangan baru diketahui berdasarkan Buku PengelompokanPenerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten

Karawang yangmerupakan kumpulan seluruh Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat yang obyek tanahnya terletak di Kabupaten Karawang,ternyata Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal25031965 No. 213/VilInspD/65, obyek tanahnya tidak terletak diDesa Jomin (sekarang Desa Jomin Barat) atau dengan kata lain di DesaJomin maupun Jomin Barat tidak terdapat penerbitan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25031965 No. 213/VIIInspD/65;Bahwa berdasarkan Berita

Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian No.BAP/05/X/2013/PPSKP tanggal, 03102013 salah satu hasilpenelitiannya dinyatakan apabila pada saat penerbitan Sertipikat HakMilik No. 554/Desa Jomin Barat, Petikan Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25031965 No. 213/VIllInspD/65yang disampaikan oleh Pemohon (Sudarsono) tidak dilakukanpengecekan/pencocokan dengan data yang terdapat dalam BukuPengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa KabupatenKarawang guna memastikan tentang kebenaran

/keabsahan PetikanSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25031965 No. 213/VillInspD/65 tersebut apakah terdaftar atau tidak danternyata berdasarkan hasil penelitian Surat Keputusan tersebut tidakditemukan di dalam Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi TanahPer Desa Kabupaten Karawang;Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barattanggal 25031965 No. 213/VlllnspD/65 tersebut tidak terletak diDesa Jomin/Jomin Barat, maka dengan sendirinya nama Sudarsonopun juga

Nomor 420 K/Pdt/2016memprosesnya, dan sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan prosedur menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 41 s/d43 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria juncto Pasal 39 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HakPakai Atas Tanah juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran

Tanah juncto Pasal 10 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentangPelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara juncto Pasal 52 s/d Pasal 56 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dara Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat III sudah sesuai dengan prosedur,maka Penggugat tidak dapat hanya

junctoPasal 39 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 10 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara juncto Pasal 52 sampaidengan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan

Illsebagai petugas pencatat administrasi pendaftaran hak atas tanah dalammelaksanakan pencatatan pendaftaran telah sesuai dengan tugas danfungsinya dengan mempedomani Pasal 41 sampai dengan Pasal 43Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria juncto Pasal 39 dan Pasal 45 Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunandan Hak Pakai Atas Tanah juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal

10 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian danPembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara juncto Pasal52 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan;b.

Bahwa keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 adalah kebijakan dariUndang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu mengacu padahukum pertanahan, maka dari itu kKeputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979terhadap tanah yang sudah menjadi tanah Negara pemilik asal tanah dapatmengajukan perpanjangan sertifikat yang sudah menjadi tanah negara jikasecara fisik dikuasai oleh Pemilik asal, sedangkan objek sengketa beradabangunan Pemilik asal yang disewakan kepada Para Pelawan maka yangberhak mengajukan perpanjangan

Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 3368/IMBPG/1981 tentang Pemberian ljin Untuk Bangunan Di JalanGang Burung Nomor 31, Kelurahan Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat (Bukti TLW15);16.Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 9445/IMBPG/83 tentang Pemberian Ijin Untuk Bangunan Di JalanGang Burung Nomor 33 Rt.002/02, Kelurahan Malaka, Kecamatan TamboraJakarta Barat (Bukti TLW16);17.Fotokopi Surat tanggal 17 Oktober 1986 Nomor 1010/I/HGB/B/3/1983dari Kepala Kantor Agraria

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin secaraHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 355/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Brtadministratif supaya bangunan yang akan didirikan tidak bertentangandengan rencana umum tata ruang; Bahwa bangunanbangunan yang didirikan di atas tanaheigendom sebelum berlakunya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 tunduk pada peraturan yang ada dalam KUH Perdata; Bahwa menurut Pasal 571 dan 601 KUH Perdata antara bangunandan tanah melekat sehingga ketika tanah menjadi milik Negara makabangunan

Bahwa menurut Pasal 6 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 56Tahun 1960 tanah mempunyai fungsi sosial.