secara tegas oleh Tergugat II;Bahwa Tergugat II akan menanggapi dalildalil Penggugat yang adakaitannya dengan Tergugat II sebagai berikut:a.Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, bahwa penguasaan atastanah seluas 15,8 hektar yang didalamnya berada objeksengketa, adalah merupakan sebagian dari bekas EigendomVerponding Nomor 986 yang telah dibeli oleh pemerintah dandipergunakan untuk kompleks Brimob, telah dikuasai olehtergugat II sejak tahun 1959, sebagaimana tertuang dalam SuratKeputusam Menteri Pertania/Agraria

Sk.I/304/Ka tanggal 6Agustus 1962 dan Surat Inspeksi Agraria Provinsi MalukuAmboina No. .Agr.149/P.L/1967 tanggal 11 Mei 1967.Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan, objek sengketa adalahbagian dari tanah seluas 15,8 hektar yang adalah merupakanbagian dari bekas Eigendom Verponding Nomor 986 yangdikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1959 yang dibuktikandengan bekas pagar yang dibuat oleh Tergugat II sejak tahun1959.

Sk.I/304/Ka tanggal 6 Agustus 1962 danSurat Inspeksi Agraria Provinsi Maluku Amboina No..Agr.149/P.1/1967 tanggal 11 Mei 19677;Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 12, perlu Tergugat Iljelaskan, bahwa benar terguggat II melakukan pencegahanterhadap Penggugat terkait dengan proses penerbitan sertifikathak milik terhadap objek sengketa pada Kantor PertanahanKota Ambon, sebagaimana surat Tergugat Il Nomor ;B/274NIINI/LOG.1.2/2019/Satom tanggal 14 Agustus 2019,karena objek sengketa tersebut adalah milik

Tergugat II yangmerupakan bagian dari tanah seluas 15,8 hektar, yang adalahmerupakan sebagian dari bekas Eigendom Verponding Nomor986 dan telah dikuasai oleh tergugat II sejak tahun 1959 dantelah terdaftar sebagai Aset Negara yang dikelola oleh SatuanBrimob Polda Maluku (Tergugat Il) sebagaimana tertuangdalam Surat Keputusam Menteri Pertania/Agraria No.Sk.1/304/Ka tanggal 6 Agustus 1962 dan Surat Inspeksi AgrariaProvinsi Maluku Amboina No. .Agr.149/P.1/1967 tanggal 11 Mei19677;Bahwa terhadap dalil

Hoa Su Mie Martha Tantuy tanggal 15 November 1975, T.Il21tentang Surat Penjelasan Kepala Pekerjaan Umum Kota Ambon tanggal 16Hal 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.AmbMaret 1961, T.Il22 tentang Surat Penjelasan Kepala Pekerjaan Umum KotaAmbon tentang Tanah Milik Tantuy tanggal 23 Desember 1965, T.II23 tentangSurat Direktur Agraria tanggal 8 Juni 1971, T.ll24 tentang Surat Pernyataan Ny.Hoa Su Mie Martha Tantuy, T.Il25 tentang Surat Kepala Kantor PertanahanKota Ambon Nomor: UP.04.03/

Sebelumnya telah diterbitkan SuratKeputusan Menteri Agraria/Kepala BPN RI No. 5/HGB/BPN/1997tanggal 6 Januari 1997 oleh Tergugat V.

MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN DKI JAKARTA (Turut Tergugat Il) ;8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIDALAM NEGERI cq.

T.IM1: Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 6 Januari 1997 No.5/HGB/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atasTanah di Kotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus lbukotaJakarta ;2.

;Bahwa dasar seseorang dinyatakan sebagai pemilik tanah, maka kitapatokannya setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 dimana denganberlakunya undangundang tersebut maka berakhir dualisme hukumpetanahan di Indonesia, hanya ada hukum pertanahan yang diatur UUNo. 5 Tahun 1960;Bahwa didalam UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960Yunto Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2Tahun 1962 yunto SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri SK No. 26/DDA/1970 menegaskanbahwa yang dianggap sebagai tanda bukti hak dibedakan

Keputusan Presiden No. 96/M tahun 1993 tentang Pengangkatan MentenNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Januari 1997 No.Hal 244 dari 261 hal.

Lombok Utara;
1 (satu) Eksamplar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No : 1 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria ( PRONA);
1 (satu) Eksamplar Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2016;
12 (dua belas) buah buku peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia N0. 08 tahun 2005, No. 43 tahun 2014., No. 44 tahun 2016., No. 47 tahun 2015., No. 32 tahun 2004., N0.113 tahun 2014., No.29 tahun 2006., No. 06 tahun 2014., No. 17 tahun 2006., No. 72 tahun 2005., No. 114 tahun 2014 dan

tersebut telahmempunyai bukti kepemilikan yaitu berupa sertifikat hak milikBahwa begitu pula dalam perolehan hak atas tanah disebutkan tanah tersebut berasaldari harta peninggalan Jap Kok Bek sementara Jap Kok Bek adalah warga negaraasing menurut Peraturan PerundangUndangan Warga Negara Asing tidakdiperbolehkan mempunyai hak milik terhadap tanah, sehingga dengan demikian tanahpekarangan tersebut bukan harta peninggalan Jap Kok BekBahwa pada pasal 80 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Negara Agraria

Pemohonpengukuran dan kepada pemegang hak atas bidang tanah yang berdampinganAyat (4)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambatlambatnya10 ( sepuluh ) = hari sebelum penetapan batas dilaksanakanAyat (5)Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantumdalam lampiran 15Bahwa pedoman dengan ketentuan diatas maka dalam penetapan batas bidang tanahTurut Tergugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (3), (4) dan (5) PeraturanMenteri Negara Agraria

pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan;16 Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas makasertifikat hak milik No. 1093 gambar situasi tanggal 9 Juni 1994 No. 1105/1994luas574 M2 atas nama Laini yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat mengandungcacat procedural dikarenakan melanggar ketentuan pasal 18 Jo pasal 26 ayat (1)tentang pendaftaran tanah dan pasal 80 ayat (3), (4) dan (5) jo pasal 83 huruf a dan bjo pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria

Tan Tjwan Nio tertanggal 4Agustus 1919, yang telah dicocokkan dengan aslinya;Bukti P13 ; Foto copy Sura kenal Kelahiran bangsa RRC nomor : 474/2913/001 atasnama Yap Lay Singtanggal 15 Agustus 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya;Bukti P14 ; Foto copy surat direktorat agraria propinsi Nusa Tenggara Barat fatwa no: 233/F/R/NTB/84 permohonan hak pakai atas tanah negara,yang telah dicocokkandengan aslinya ;Bukti P15 ; Foto copy kutipan Akta Kematian No. 2 atas nama JAP LAY SINGtertanggal 13 Januari

Pasal 77ayat 1, Pasal 80, Pasal, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 86Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah :15.16.11Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00469Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, tanggal9 Oktober 2002 dan Sertifikat Hak Milik No. 00468Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tanggal9 Oktober 2002 diatas tanah

terletak di Kelurahan Korumba,Kecamatan Mandonga, Kota Kendari berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari No.243520.1 54.5 1999 tanggal 2 Desember 1999 sudahsesuai dengan tata cara permohonan hak wmilik yangdiatur dengan ketentuan perundang undangan yang berlakudan kewenangan yang ada berdasarkan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 jis No. 3 Tahun 1999 tentangpelimpahan Kewenangan

Pemberian dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara dan PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan =;Bahwa proses penerbitan Sertifikat hak tanah atas namaHaji Sahrir dan Nurdin Sanusi' telah memenuhi keduaaspek baik penguasaan fisik maupun yuridis, sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo.Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1973 jo.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak danPembatalan Hak atas tanah :Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No.19/KM/P/V/1983 tanggal 14 Mei 1983 antara Duma Subardindengan Samsul Bachri yang kemudian disertifikatkan atasnama Ny. Rafnawati S.

pernahditandatangani atau diketahui oleh Penggugat yang hal ini bertentangandengan:Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagaiberikut:Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutandan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi yangmemenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatanhukum itu:Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria

Bahwa mengingat penerbitan Balik Nama yang dibuat Tergugat a quoadalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 101Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, dan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UndangUndangHalaman 10

Kasasi istri Pemohon Kasasi Pupu Sitty Syafu yanghal ini bertentangan dengan:Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut"Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadirioleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikanoleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untukbertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu";Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria

PPAT di Jakarta yang didalamnya memuat surat kuasamutlak yang bertentangan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga pada saatpembuatan/penerbitan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1 tanggal 25 Februari2015 tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi dan istri Pemohon Kasasi PupuSitty Syafuro yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Jo Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dn Pembatalan hak AtasTanah Negara dan hak Pengelolaan, Paragraf SyaratsyaratPermohonan hak Milik pasal 9 ayat (2) angka 2, disebutkan :Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)memuat:Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan datafisik :a.

Azas Kepastian HukumBahwa TERGUGAT telah nyatanyata tidak memberikan kepastianhukum bagi pemilik hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalamPasal 19 ayat (2) huruf c Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria juncto pasal 3 PPHalaman 10 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 672 K/TUN/2015Nomor 24 Tahun 1997, dikarenakan bidangbidang tanah yang terletakdi Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni dahulu (KelurahanSukamulya Kecamatan Sako), senyatanya merupakan bidangbidangtanah telah terdaftar di kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional,sebagaimana bukti kepemilikan hak milik masingmasing sebagaiberikut :1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1121 tanggal 31 Mei 1999 atas namaTRIPOEDJO dengan Surat Ukur Nomor 03/Sukamulya/1998tanggal 30 September 1998 seluas 19.987

Dari hal ini jelas terlihat bahwa BPN kotaPalembang tidak bisa merawat peta dasar pendaftaran milik ParaPemohon Kasasi dengan baik sebagaimana diamanatkan olehketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang menyatakan : Pemeliharaan peta dasar pendaftaran, petapendaftaran, gambar ukur dan datadata ukur terkait merupakantanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan.

buktikepemilikan yang sah atas SHM No. 310 terletak diKelurahan Mahakaret Barat Kecamatan WenangKotamadya Manado atas nama Azis Najib (tanah objeksengketa), karena sesuai dengan bukti T.l1 s/d T.I2bahwa pemilik sah atas tanah objek sengketa dimaksudadalah Termohon Kasasi II yang telah menyerahkan objeksengketa tersebut sebagai agunan fasilitas kredit yang telahdiperolehnya dari Pemohon Kasasi Il.(6) Bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UndangundangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

No. 3412 K/Pdt/2002Bahwa bukti P.1l tidak mempunyai kekuatan pembuktianyang berlaku kepada pihak ke tiga, termasuk pihakPemohon Kasasi, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi Ill,karena jual beli tanah sebagaimana yang didalilkan tidakpernah didaftarkan di Kantor Agraria Daerah Tingkat IlKotamadya Manado sedangkan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 19 jo. Pasal 22 ayat (8) PP No.10 Tahun1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960.

UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dianggap tidak sahmenurut hukum.Hal. 20 dari 23 hal. Put.

batasbatas:Sebelah Barat: tanah milik Hari (Penggugat)Sebelah Timur: tanah milik P SuwarnoSebelah Utara: tanah milik P.LihaSebelah selatan: jalanBahwa sampai dengan saat ini, sppt tanah dengan Sertipikat Hak MilikNomor 142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2tanggal 1811994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret1994 yang berada di Persil nomor 121 petok C 1090 masih tetap atas namaSliya alias B.Hatima.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat (2) PERATURAN MENTERINEGARA AGRARIA

NOMOR9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALANHalaman 7 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby14.15.16.17.HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN Pembatalan hakatas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karenaterdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberiandan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 PERATURAN MENTERINEGARA AGRARIA

Milik Nomor142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 1811994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994.Halaman 9 dari 21, Putusan Perkara No. : 137/G/2020/PTUN.Sby21.22.23.Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Desa Sumbersari gambarsituasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 1811994 Pemegang hak atasnama lbnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994 telah melanggar ketentuan yangdiatur dalam Pasal 19 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang:Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

dilkaukan Tergugat tidak sejalandengan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalamPasal 10 UndangUndang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan yaitu tentang: Asas Kepastian Hukum adalah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor142/Desa Sumbersari gambar situasi nomor 56/luas 1338 M2 tanggal 1811994 Pemegang hak atas nama Ibnu Hadi tertanggal 1 Maret 1994tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Undang Undang RINo. 5 Tahun 1960 Tentang: Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

Bahwa perolehan hakkepemilikan mana dilakukan berdasarkan jual beli yang sah antaraTergugat sebagai penjual dengan Tergugat Il dan Tergugat Illsebagai pembeli di hadapan Turut Tergugat dan jual beli tersebutdilakukan sesuai aturanaturan hukum yang berlaku ( hukum agraria),khususnya PP No. 24 tahun 1997, dan saat ini sudah dan / atausedang dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh Turut TergugatIl.Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan eksepsi ini Para Tergugatmohon agar Sidang Majelis Hukim Yang

perbuatanmelawan hukum yang merugikan Para Tergugat i.c Tergugat Il ; Bahwa adalah benar Penggugat sejak tahun 2006 menggarap tanahtambak milik Tergugat , dan sejak saat itu pula Terguagt tidakpernah mendapat hasil sedikitoun dari Penggugat ; Bahwa adalah tidak benar Tergugat telah melakukan jual beli atastanah sengketa sebanyak 2 kali, yang benar adalah Tergugat hanya melakukan jual beli sebanyak 1 kali yaitu jual beli denganTergugat Il dan Tergugat Ill dan hal itu pun dilakukan sesui aturanhukum agraria

No. 220/Pdt/2016/PT.SMGTurut Tergugat Il dalam menyelesaikan pendaftaran hak/ peralihan haktersebut diatas telah sesuai aturan yang telah ditentukan/ berdasarkanperundangundangan yang berlaku, yaitu telah sesuai dengan peraturanyang berlaku yaitu Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997.4.

Nyak Arief No.122, sejak tahun 1980,sesuai dengan Surat Putusan No.005/Gd/DPU/AA.15256/8081, tanggal26 Mei 1980, sedangkan tanah pertapakannya adalah milik PemerintahAceh yang merupakan bekas tanah Erfpacht yang dahulu dikenaldengan Persil Lampreh , Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar,sekarang Gampong Kota Baro, Kecamatan Kuta Alam,Kota Banda Acehsesuai amanat Keputusan Menteri Agraria No.SK.447/Ka tanggal 16Maret 1960 yang memutuskan Menyerahkan bekas tanahtanah erfpachtdalam penguasaan Gubernur

sebagaipemiliknya (bezitter) adalah sangat keliru, penggugat justru bukan orangyang bertikad baik seharusnya sesuai dengan surat penunjukanPenggugat untuk menempati rumah negara /mess persiapan kreungjreu harus keluar setelah berakhir tugas sebabagai pegawai negeri ,namun Penggugat justru idak mau keluar, lagipula dalam kasus a quotanah yang dikuasai oleh Penggugat bukan tanah Negara bebas akantetapi tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Acehberdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Agraria

Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik PemerintahAceh berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No.SK.447/Ka tanggal16 Maret 1960, terdaftar Barang Milik Daerah kodebarang.01.01.11.01.05;3.

photo copy Surat Sekretariat Daerah Aceh No. 030/10775tanggal, 21 Juni 2016, yang telah diberi materai cukup telah pula dilihatsesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II4;1 ( satu ) lembar photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Provinsi Aceh No. 005/Gd/dpu/AA.15256 b/8081 tanggal 26 MeiHal 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2016/PN.Bna.10.1980 yang telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T.II5 ;1 ( satu ) lembar photo copy Surat Keputusan Menteri Agraria

dengan Kode Barang 01.01.11.01.05 danjuga telah memasang pamflet pada tanah objek sengketa yang tulisannyaberbunyi TANAH PEMERINTAH ACEH, adalah sebagai Perbuatan MelanggarHukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan UndangundangPokok Agraria Pasal 2 ayat ( 1 ) yang pada pokoknya menjelaskan bahwaBumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandungdidalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyat;Menimbang, bahwa selanjutnya

Khadijah Kaharuddinbertempat tinggal di KampungSeketeng, Kecamatan Sumbawa,Sumbawa Besar sedangkan MardikaYasa bertempat tinggal di KecamatanCakranegara, Lombok ;13.Bahwa sebagaimana yang Penggugaturaikan di dalam angka 11 huruf (b)posita diatas, menurut peraturanperundangundangan yang berlaku,terdapat larangan kepemilikan tanahsecara ABSENTEE atau GUNTAI.Adapun larangan kepemilikan tanahsecara absentee berpangkal padadasar hukum yang terdapat di dalamPasal 10 ayat (1) Undang UndangPokok Agraria

Agraria Kabupaten Sumbawa tanggal 12 Desember1979 No. Agr.II/179/1979 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudPasal 2 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 jo Pasal 18, 25 PP Nomor 10 tahun1961 ;Bahwa Penggugat dalam gugatanya sangat tidak beralasan mengatakan tidakmengetahui tentang adanya sertipikat atas nama St. Hadijah Kaharudin yangkemudian berganti atas nama Mardika Yasa dan baru mengetahuinya pada bulanFebruari kemarin.

Bukti T4 : Copy Surat Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenSumbawa kepada Kepala Desa Luar dan Camat Alas., tanggal24 Oktober 1979 perihal Pengumuman Kedua (copy dariCOPY) 3 n2nnort ecco5. Bukti T5 : (Copy Akta Jual Beli, nomor 09/PPAT/1978., tertanggal 22 Juli1978 antara Siti Hadijah Kaharuddin dengan Mardika Yasa(copy dari copy) ; 6.

(Seratus Ribu Empat Ratus Lima PuluhMeter Persegi) (vide bukti P1 identik bukti T.1.Intv.1 juncto bukti T1)melanggar peraturan perundangundangan tentang larangan kepemilikan tanahsecara Absentee atau Guntai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan menurutbunyi pasal 10 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960juncto pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 TentangPelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian juncto30Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1964 tentang

, sebagaimana pertimbanganhukum Pengadilan seperti berikut: Menimbang, bahwa norma Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menentukanbahwasannya Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atastanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannyasendiri secara aktif, dengan mencegah caracara pemerasan . ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) tersebut dan selanjutnya diimplementasikan pada pasal 3 ayat (1) Peraturan

Bahwa perbuatan hukum Tergugat atas penerbitan Sertifikat HakMilik atas nama TAN IRAWAN TANAYA adalah bertentangan denganHukum dan Keadilan, maka penerbitan Sertifkat a quo oleh Tergugattelah mengandung cacad Hukum administrasi, sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 9 tahun 1999 tentang tata carapemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hakpengelolaan pasal 107 ayat (1) huruf (g) jo Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor

pasal 17 ayat (2) maupun Pasal 18 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah, maka tergugat terkesan mengabaikan asas umum pemerintahyang baik yaitu asas "Bertindak Cermat" asas menghendaki agar badanadministrasi Negara bertindak dengan cermat sehingga tidakmenimbulkan kerugian bagi warga masyarakat" olehnya itu penerbitanobjek sengketa oleh Tergugat kepada saudara TAN IRAWAN TANAYAdinyatakan cacad hukum administrasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Negara Agraria

Putusan Nomor 479/K/TUN/2015pernah terdaftar hal ini bisa dilihat pada pasal 13 ayat 3 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl RI Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan yang bunyinya:a.

Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat di atas jugasangat keliru dan tidak mengerti Hukum Tanah dan peraturanyasebab dalam hal Pengumuman yang mana termuat dalam pasal 26ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah yang mana setiap proses hak wajibmenyampaikan Pengumuman, perlu diketahui bahwa dalam pasaltersebut Proses Pengumuman itu berlaku hanya untuk PROSESPENGAKUAN HAK, tidak berlaku untuk PROSES PEMBERIANHAK(sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria

Bahwa dengan tidak terdapatnya bukti pemohon tersebut, makaTermohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa telah tidak sesuai dengan prosedur penerbitansebagaimana ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 PeraturanMeniri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengolahan (vide. Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon halaman 46 paragraf ke4);.

Sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MentenNegara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.Bahwa pelaksanaan pensertifikatan secara massal yang tanpa prosedurhukum yang dilakukan Para Tergugat adalah melawan hukum danmerugikan Para Penggugat oleh karenanya

Peraturan Menteri negara Agraria No. 3 Tahun 1997tentang Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendafataran Tanah.Berdasarkan Jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka dimohon agar MajelisHakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan menyatakansebagai berikut:1.2.Agar Majelis Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Sebagaimanadiamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriNegara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, baik Tergugat danTergugat Il telah mengajukan jawaban gugatan, dimana untuk jawaban Tergugat didalamnya memuat Eksepsi

UndangUndang Pokok Agraria ;Pasal 20 tentang Hak Milik : Hak Milik adalah Hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah ;Pasal 24 tentang Hak Milik : Penggunaan tanah milik oleh bukanPemiliknya dibatasi dan diatur dengan Peraturan perundangundangan ;d. KetentuanKetentuan Konversi UUPA Ayat (1) : Hak Eigendom atastanah yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini sejak saattersebut menjadi Hak Milik ;e.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentangPelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara ;h. Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria Nomor SK15/Depag/1966 tentang Penetapan Pedoman mengenai ganti rugikepada bekas Pemilik tanah Partikelir dan peruntukan tanahnya ;i. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang pengurusankepemilikan tanah bekas milik Negara ;Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 315 K/TUN/2010j.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 06 September 1993 Nomor1078/HGB/BPN/93 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atasnama PT. Fajar Marga Permai atas tanah di Kabupaten Bogor,diberikan Hak Guna Bangunan Nomor 1/Citaringgul, Gambar Situasitanggal 11 Januari 1994 Nomor 1041/1994, luas 697.000 m? atasnama PT. Fajar Marga Permai pada tanggal 29 Agustus 1984didaftarkan ganti nama menjadi atas nama PT.

Maatschappij Cultuur PasirMaung" dari Njimas Entjeh, yang dikuatkan dengan alat buktiPeta Perkebunan Pasir Maung (P36) dan Keterangan ParaSaksi Perkara in casu ;Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1078/ HGB/BPN/93 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas namaPT.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Jucto terkait Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan TransmigrasiNomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasidan Hakhak Atas Tanah untuk Para Transmigrasi dan Keluarganya.Bersifat Konkret : yaitu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud yangterlinat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan yaitu 108 (Seratusdelapan

Pasal 11 ayat 3Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan jo.Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan PenangananKasus Pertanahan jo.

Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara danHak Pengelolaan.Bahwa berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksasengketa in litis dalam perkara a quo.C.

AUPBPasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, menyatakan : Setiap Keputusan dan/atauTindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan perundangundangandan AUPB.Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, menyebutkan : Cacad hukum administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :a.

Nasional No. 3 Tahun 1997, jo Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1999, jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun1999 ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor1997/Langkai (vide bukti surat P11), Gereja Pantekosta Tabernakel KristusHalaman 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN PikGembala Jalan Haji Ikap Nomor 57 Palangka Raya telah diberikan olehnegara melalui instansi berwenang (dalam hal ini Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya) untuk berkedudukan sebagai pemegang hak atas tanahsesuai dengan ketentuan Pasal 41 pada Bagian VI Hak Pakai UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

sematamata untuk kepentinganPemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4juga harus dikabulkan;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga petitum angka 1 jugaharus dikabulkan;Memperhatikan, Pasal 41 pada Bagian VI Hak Pakai UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

2015 yang dibuat olehPemohon dan diketahui oleh Ketua RT 002 dan Lurah Telaga Biru, KecamatanBarat, Kota Banjarmasin (bukti P6);Surat Kematian dengan nomor 472.09/048/TLB/2015 tanggal 6 April 2015,atas nama Saroso Sundoro, yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Biru,Kecamatan Barat, Kota Banjarmasin (bukti P7);Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah dengan nomor rekening 70024775930150042891 (bukti P8);Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 71 Tahun 1982, atas nama Saroso Sundoro,yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria

Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 1185 Tahun 1982, atas nama SarosoSundoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar (bukti P10);Fotokopi suratsurat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dantelah sesuai serta diberi meterai secukupnya kecuali bukti P6 yang berupa surataslinya dan telah diberi meterai secukupnya;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pulamengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpahdi persidangan yang pokokpokok

;Timur :Sawah Muna;Barat : Sawah Talla;Bahwa tanah sengketa pada pada poin satu semula milik Baco Pangngulukemudian % bagian (+ 40 are) adalah mahar perempuan CaCe darisuaminya yang bernama Salai Bin Baco Pangngulu dan 2 bagian (+ 40 are)adalah bagian Sangkala Bin Baco Pangngulu, kemudian tahun 1965 ke 2orang pemilik semula objek sengketa tersebut menukar dengan 3 ekorkerbau jantan milik Penggugat;Bahwa objek sengketa adalah bekas milik adat (tanah hak milik sebelumberlakunya UndangUndang Pokok Agraria

Sertipikat adalah suratbukti autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan berdasarkanUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.Bahwa Judex Facti sangat berpihak kepada Penggugat Asal, dikatakandemikian karena jual beli dari Nomor 201 C Tahun 1965 kepadaPenggugat Asal dengan Kohir 331 C tahun 1979 adalah alat bukti suratyang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dibandingkanHal. 7 dari 10 hal. Put.

Bahwa berdasarkan uraian poin 7 diatas, dapat disimpulkanbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketatelah melanggar ketentuan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat/hak milik adat Para Penggugat dan ketentuan Pasal 12 ayat (1)huruf a, b, c dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran tanah, yakni Tergugat menerbitkan

seluruh uraian diatas, ternyata Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telahmengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangandengan peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a danhuruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria