Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0534/Pdt.G/2017/PA Spg.Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0570/Pdt.G/2018/PA Spg.dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0562/Pdt.G/2018/PA Spg.dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat ahlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 39 Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II jugatidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, ataudapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 70dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat danrukun nikah, tidak bertentangan dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksudketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden RepublikIndonesia

Pasal5 Instruski Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, harus ada amar yang memerintahkan kepada parapihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor UrusanAgama dimana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakimsecara ex officio memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Bagan Sinembah;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab AlFighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya: Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakimsudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengantalak satu bain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat

Pasal 39Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, Pemohondan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai, dan masingmasing juga tidakpernah menikah lagi dengan orang lain, bahkan SUAMI PEMOHON telahmeninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu, kemudian Pemohon bermaksudmengurus uang duka dan pensiunan janda, maka dengan dikuatkan bukti P.3terbukti SUAMI PEMOHON telah benarbenar meninggal dunia pada tanggal 10Oktober 2013, dan Majelis

Pasal 4 dan 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diaturdalam Pasal 8 s/d 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Pasal 39 s/d 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat(3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim menilai penikahan Pemohon dengan SUAMIPEMOHON tersebut telah memenuhi ketentuan untuk diisbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrinulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 memuat keterangan perihal identitas dan statuskependudukan Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayahjurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 tersebut bersesuaian pula denganpengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atauposita gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa saksi SAKSI PENGGUGAT dan saksi SAKSI

Pasal 77 ayat (2)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapatmewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam dan a/Quran surah arRum ayat 21 yang lafalnya:dam) bo 90 aSin Seas Ugall piu Lal s 5) aSundil Gye aS! SUS Oy!

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka (2)dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkalis harus mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

No.65 tanggal 25 Aguistus1983 atas nama Siauw Fei. ( bukti P 6 );Foto copy Surat Keterangan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IlSurabaya No.472/VIII/Gt.Nm/1981 tanggal 7 Agustus 1981 atas nama FeliciaMelissa Armand. ( bukti P 7 );Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No.42/PWI Tahun 1981 tanggal27 Mei 1981 atas nama Tjhie, Pwee Yong. dan Berita Acara Penyumpahan Nomor: 154/1981 tanggal 12 Juni 1981 atasa nama Tjhie, Pwee Yong (bukti P 8 );Foto copy Kutipan Akta Perceraian No.002/

FEI menjadinama Felicia Melissa Armand.; Bahwa benar didalam lingkungan tempat tinggal Pemohon serta dalam pergaulanseharihari Pemohon serta nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Pendudukmaupun Kartu Keluarga dengan nama Felicia Melissa Armand.; Bahwa dilingkungan tempat tinggalnya Pemohon telah membaur dan berasimilasidengan warga lainnya, seperti layakn ya warga Negara Indonesia lainnya.; Bahwa benar ayah Pemohon bernama Tjhie, Pwee Yong adalah warga NegaraIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden

;Bahwa benar, Pemohon menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan SuratKeputusan Presiden Republik Indonesia No.42/PWI Tahun 1981 tanggal 27 Mei1981 atas nama Tjhie, Pwee Yong. dan telah disumpah sebagaimana Berita AcaraPenyumpahan Nomor : 154/1981 tanggal 12 Juni 1981 atasa nama Tjhie, PweeYong dan ayah Pemohon telah ganti nama berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Surabaya Nomor : 2245/Pdt.P/1988/ PN.Sby. tanggal 25 Agustus 1988 atasnama Yongky Armand.

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P 8 dan P 10, dihubungkan denganketerangan para saksi, ternyata benar ayah Pemohon menjadi Warga NegaraIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia KeputusanPresiden Republik Indonesia No.42/PWI Tahun 1981 tanggal 27 Mei 1981 atasnama Tjhie, Pwee Yong. dan telah disumpah sebagaimana Berita AcaraPenyumpahan Nomor : 154/1981 tanggal 12 Juni 1981 atasa nama Tjhie, PweeYong dan ayah Pemohon telah ganti nama berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri

tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara pemohon denganpemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluanpenerbitan buku nikah dan digunakan untuk mengurus kartu keluarga dan aktakelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialanh suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf(e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telahmengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangorang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiriyang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah diHal. 6dari 11Hal. Penetapan No.323/Pdt.P/2021/PA.

MmjInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab qabul.

berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Banjarbaruberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.2), terbuktiPenggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuanPasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctoPasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden

tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akansangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sertamenunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untukmenciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 3 Intsruksi Presiden

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Bjb ale ye Wel awlasllJ Leo Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatanPenggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalildalil gugatan Penggugat telahterbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakanputus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Voor DeBuitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan secara

Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil ; 22222 ooo ono nnnnnn nen cnn nee nee ee neMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut dan beralasanPengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ; 22" 22222 nonoMenimbang, bahwa dari alasanalasan Pemohon tersebut menurut

Hakimberalasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum ke2 patut dikabulkan dengansedikit perubahan amar penetapan ini dengan tidak merubah substansinya; Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke2 telah dikabulkan, makauntuk kepastian hukum bagi Pemohon, maka perlu diperintahkan kepada PejabatPencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sebagai tempatyang menerbitkan Akta Kelahiran bagi Pemohon, untuk mencatat perubahan namapemohon sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkanmaka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu pula diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Purworejo untuk menyerahkan salinan sah Penetapan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya melaksanakan pembetulanpenulisan nama Pemohon menjadi bernama SUPIYAH sesuai ketentuan Pasal 101Peraturan Presiden

Pasal 100 dan Pasal101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnyayang bersangkutan ; 222 nao nnn nnn nnn nnn ne rn nnn nee cen nnn nae cen nnn nee ene ceMENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; "7 207" 2.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperekaman KTPel perihal identitas dan status kependudukan Pemohon yangberagama Islam dan bertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukum PengadilanAgama Pamekasan, namun oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayahjurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang

dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No. 1000/Padt.G/2017/PA Spg.Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementarapemohon dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sahuntuk keperluan penerbitan buku nikah dan digunakan untuk mengurus kartukeluarga dan akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialanh suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangorang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiriHal. 6dari 11Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2021/PA.

Mmjdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab qabul

Penetapan Nomor 30/Pat.P/2020/PN OlmMenimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh ParaPemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu padaPasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu Pencatatanpengesahan anak Penduduk adi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangdilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukumagama atau kepercayaan terhadap Tuhan

Pasal 52ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraHalaman 7 dari 9 hal.

Penetapan Nomor 30/Pat.P/2020/PN OlmPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkanoleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkanmaka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yangberbunyi Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan

Sipil KabupatenKupang;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanyabersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, makasudah sepatutnya biayabiaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankansecara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukandalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasal 50 UndangUndang No.24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan,Pasal 52 Peraturan Presiden

Pasal 143 ayat (2)Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi danpatutuntuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya sertaketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

gugatan penggugattersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antarapenggugat dengan tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telahmengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yangsah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah,mawadah dan rahmah tidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakimmenilai perselisihan penggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan sebagaiperselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itugugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 39

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapdipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepadapenggugat dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas,justru Allah akan memberikan limpahan karunia kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam AlQuran surah alNisa ayat 130 sebagaiberikut :Artinya :* Jika keduanya