Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
I Gusti Ayu Sumanishari
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Lelang Negara Denpasar Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar KPKNL Denpasar
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
90 — 24
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang /badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan NasionalKota Denpasar, Propinsi Bali JI. Pudak Nomor 7 Denpasar,selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;Hal 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN DpsV. Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) kantorPusat Jakarta, Cq. Otoritas Jasa Keuangan KantorDenpasar, JI.
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang /badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan NasionalKota Denpasar, Propinsi Bali JI. Pudak Nomor 7 Denpasar,selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;X. Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) kantorPusat Jakarta, Cq. Otoritas Jasa Keuangan KantorDenpasar, JI. Diponegoro No. 134, Dauh Puri, DenpasarHal 5 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN DpsBarat, Kota Denpasar, Propinsi bali selanjutnya disebutTERGUGAT V;MENETAPKAN:4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-10-2007 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121PK/PDT/2001
Tanggal 30 Oktober 2007 — ARTHUR FREDERIK HENDERIK NOPE ; vs. LOT FAOT ; ESTEFANUS FAOT ; Dkk
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kanadjara).Bahwa dengan berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No.5 TahunHal. 2 dari 9 hal. Put. No. 121PK/Pdt/20011960, yang mengatur tentang tanah, maka Bupati Kepala Daerah TimorTengah Selatan telah menetapkan tanahtanah kelebihan maksimumsebagai tanah yang dikuasai Negara, dan menetapkan status pemilikan bagitanahtanah yang dikuasai perorangan melalui suatu proses yang diaturmenurut UndangUndang Pokok Agraria ;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-07-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374 K/Pdt/2018
Tanggal 23 Juli 2018 — TING MEY LE VS RATNA
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN' CIANJUR,berkedudukan di Jalan Raya Bandung Nomor 61, Sadewata,Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
    Goni;Memerintahkan kepada Turut Tergugat V/Kementrian Agraria dan TataRuang cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-07-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1606 K/PDT/2020
Tanggal 8 Juli 2020 — 1. ARIFUDIN BIN MUSTAKIM, DKK VS 1. ISMAIL ABDULLAH, DKK
178 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Advokat pada Awan Darmawan &Partner's, beralamat di Jalan A Yani Nomor 31, KelurahanDorotangga, Kecamatan Dompu, Nusa Tenggara Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November2018;Para Termohon Kasasi:DanPEMERINTAH RI, Cq KEMENTARIAN AGRARIA DAN TATARUANG/Kanwil ATR/BPN PROVINS NUSA TENGGARABARAT Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENDOMPU, beralamat di Jalan Kakatua Nomor 5 KabupatenDompu;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 23-04-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 93/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 5 Juni 2014 — Pembanding/Tergugat : Lasage
Terbanding/Penggugat : Haji Dulu
75 — 19
  • Pebruari 2014itu telah nyata dan jelas melakukan kesalahan hukum dalammempertimbangkan Surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalamperkara ini,Bahwa Majelis Hakim sangat tidak fair melaksanakan tugas dankewajibannya memperiakukan kedua poihak yang berperkara samadimata hukum, karena surat bukti yang diajukan oleh puihakTergugat/Pembanding walaupun hanya merupakan surat Rente Lamaakan tetapi setidaknya periu diperhatikan tahun pembuatannya yaitu padatahun 1945, artinya sebelum UndangUndang Pokok Agraria
    Kemudian Surat Riwayat Tanah dan SuratRincik...Dipindai dengan CamScannerRincik juga pada tahun 1945 atau sebelum beriakunya UUPA No. 5Tahun 1960.Surat Rente dan Surat Rincik yang dibuat pada tahun 1945 atau padasaat sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun1960 bagi masyarakat ketika itu berlaku sebagai bukti milik.Sehinggadengan bukti Pembanding/Tergugat Asal tersebut dapat dijadikan dasaruntuk mengetahui siapa pemilik tanah semula dan kalau sudah dialihkankepada Penggugat/Terbanding
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Cjr
Tanggal 30 Nopember 2016 — Penggugat: 1.Lilis Masriyati 2.Cep Wanda Effendi S.Pd Tergugat: Nenden Fitriani Turut Tergugat: Hj. Sopiah
101 — 3
  • ., Tatang Sumarna,S.H. dan Agung Nugraha, S.H.MH. kesemuanyaAdvokat/Pengacara/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Prof Moch.Yamin No.38 Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus masingmasing tanggal28 Oktober 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;Pemerintah RI cq Kementrian Agraria Cq Kepala Badan PertanahanNasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN CjrJawa Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten CianjurJawaBarat
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 15-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Unr
Tanggal 23 Juni 2016 — Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
31 — 2
  • Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
    Veteran No. 29 Salatiga, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq Kepala KantorPertanahan Kabupaten Semarang.Alamat : Jl.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 15-09-2016 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 216/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 16 April 2013 —
82 — 29
  • Deli;Surat Keterangan Nomor : 098/G/Skt/BD/1982 tertanggal 12 Pebruari1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Deli, Wilayah KecamatanKota Belawan, tertanggal 17 April 1982 nomor : 75/SKT/3MB/82;Surat Keterangan Nomor : 592.3/02, tertanggal 20 Januari 1997, yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan, sertaPeta Perobahan Desa Belawan, Kecamatan Medan Kota Belawan / MedanLabuhan bertanggal 20 April 1981 yang ditandatangani oleh Kepala SeksiPendaftaran Tanah Kantor Agraria
    Deli;Surat Keterangan Nomor : 098/G/Skt/BD/1982 tertanggal 12 Pebruari1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Deli, WilayahKecamatan Kota Belawan, tertanggal 17 April 1982 nomor : 75/SKT/MB/82;Surat Keterangan Nomor : 592.3/02, tertanggal 20 Januari 1997, yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan, sertaPeta Perobahan Desa Belawan, Kecamatan Medan Kota Belawan /Medan Labuhan bertanggal 20 April 1981 yang ditandatangani olehKepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria
    Peta Perobahan Desa Belawan, Kecamatan Medan Kota Belawan/MedanLabuhan bertanggal 20 April 1981 yang ditandatangani oleh Kepala SeksiPendaftaran Tanah Kantor Agraria Kotamadya Medan Ahmad HusinHasibuan ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengosongkan objek tanahyang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan (d/h Kabupaten DeliSerdang), Kecamatan Medan Belawan (d/h Kecamatan Labuhan Deli),Kelurahan Bagan Deli (d/n Kampung Bagan Deli ), seluas kurang lebih 62.055m2, dengan batasbatas dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-09-2012 — Upload : 16-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/Pdt/2012
Tanggal 26 September 2012 —
14 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria DjawaTimur (SK KINAG) tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 1/Agr/70/ HM/III/1964Nomor urut 21 terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Gresik.Sehingga tidak benar jika perbuatan para Tergugat yang menggarap/menguasai tanah miliknya sendiri dikatakan perbuatan melanggar hukum ;Bahwa, quad non Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah dengan alashak Sertifikat Tanda bukti Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang, GambarSituasi Nomor 22/1995 tanggal 4 Januari
    Sesuaisurat peringatan dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 16 Januari 2002Nomor 03/PM/PMA/I/2002 yang menjelaskan bahwa dasar penunjukkansertifikat tersebut adalah dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria DjawaTimur tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor UrutBahwa, atas uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telahmengakui tanah milik para Tergugat sebagai tanah miliknya dengan alas hakyang tidak sah atau setidaktidaknya Penggugat salah menunjuk obyeksengketa dengan
    tercatatdalam Petok D Nomor 247 dengan alas hak Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22 Oktober 1964 Nomor1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut 21 (vide bukti T1), terletak di DesaBringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan batasbatassebagai berikutSebelah Utara : Tanah milik Alm.
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2015 — Putus : 29-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PT KENDARI Nomor 26/Pdt./2015/PT.KDI.
Tanggal 29 Mei 2015 — - PENGGUGAT : MUH. GAIYEM - TERGUGAT : DJOKO YAMIN
56 — 9
  • banding tersebut secara formal dapat di terima ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memoribandingnya telah mengajukan alasan keberatan terhadap putusan PengadilanNegeri Unaaha tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Unaaha memutus perkara ini dengan,sama sekali tidak menjadikan suatu pertimbangan bukti kata autentik bukutanah yang dengan sangat jelas menunjukkan obyek lokasi tanah yangdikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri (Kantor Agraria
    (dua puluh tiga lima ratus eman puluhdua) meter persegi perbatasan dengan sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan : Anwaii.Sebelah Timur berbatasan dengan : Wahab.Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ndomaha.Sebelah Barat berbatasan dengan : Rachman.Hal ini sesuai dengan Undangundang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 22 Ayat 2 hak milik juga dapatterjadi memlai penetapan pemerintahBahwa alasan keputusan Pengadilan Negeri Unaaha, sama sekali tidak mempertimbangkan UndangUndang PokokAgraria
    memenuhi syarat formil dan suatu gugatan, karena itu adalahberalasan hukum pula bila putusan Mejelis hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalahsudah benar dan karena itu haruslah dikuatkanBahwa dengan mencermati Memori Banding Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri Unaaha keliru karena tidak menjadikan suatu pertimbangan bukti authentik buku tanah yangmenunjukkan obyek lokasi tanah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri (Kantor Agraria
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 27-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 286/Pdt.G/2019/PA. Mmj
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 17
  • Bahwa penerbitan sertfikat atas nama Tergugat telah sesuai denganmaksud Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007, dan sebagainya.Bahwa berdasarkan dalildalilnya tersebut Tergugat pada pokoknyameminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagaiberikut :Dalam eksepsiMenerima eksepsi Tergugat.Dalam pokok perkara Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III danPenggugat
    menolak apabila ada surat sporadik yang dibuat dikemudianhari setelah surat sporadik yang para Penggugat buat karena sudahtumpang tindih dan bertentangan dengan saksisaksi para Penggugat.Serta selain itu, para Penggugat juga membantah dan menolak dalilTergugat yang menyatakan Kelurahan Mamunyu menerbitkan suratsporadik, karena sifat dari Surat sporadik itu sendiri bersifat individualbukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan(vide on Pasal 76 ayat (3) Peratuaran Menteri Negara Agraria
    Tergugatdisebabkan iktikad buruk Tergugat Bahwa penegasan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) PP RI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana menjadi alasandari Tergugat menganut sistem publikasi negatif (Vide on PenjelasanUmum Paragraf ke4 PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah) Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankantujuaan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudahditetapkan dalam Undangundang Pokok Agraria
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 198/PDT.G/2010/PN.MKS
Tanggal 9 Maret 2011 — -NY. SITTI SAODAH DAENG NGONA -PR. DEWI KURNIATI MELAWAN -HJ. SARSINAH RAHIM -TADJUDDIN TALINGE -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR -MAKMUR MANGGA DAENG GAU -DAENG GASSING -SUPRIYANTO
98 — 29
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di JalanAP.Pettarani MakaSSat jesse Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) yang telah menerbitkan Sertifikat HakMilik No. 1638 Maccini Sombala tanggal 22 Agustus 1984 GS. No. 803 tanggal2131983 an. Hamzah Daeng Nabah;> Camat Tamalate : 1) R.
    Bahwa dalil para Penggugat pada nomor urut 6 poin i s/d vi posita gugatan yangmendalilkan bahwa, letak lokasi persil 7a SII bukan di wilayah tanah obyeksengketa adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena Agraria an.Walikotamadya Ujung Pandang dan dua Camat (R.
    Bahwa sudah tepat dan benar tindakan tiga institusi :32> Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) yang telah menerbitkan Sertifikat HakMilik No. 1638 Maccini Sombala tanggal 22 Agustus 1984 GS. No. 803 tanggal2131983 an. Hamzah Daeng Nabah;> Camat Tamalate : 1) R.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Putus : 16-09-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 49/PDT/2013/PT.BTN
Tanggal 16 September 2013 — RIKA, YOLA dan IWAN melawan FARIDA KURNIASIH, dkk.
80 — 46
  • Muhamad Romli Bin H.Abdul Hakim dan Asnawi ;aoceee Menimbang, bahwa bukti Tl.1 yakni Sertifikat Hak Milik No. 367tanggal 28 Agustus 2010, merupakan bukti authentik, surat bukti tersebutdiakui kebenarannya sebagai produk yang diterbitkan berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1988 tentang BadanPertanahan Nasional (BPN), bahwa Kantor Pertanahan adalah instansi yangdiberi wewenang untuk menerbitkan sertifikat yang
    merupakan suatu buktihak atas tanah ;aoceee Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndangNomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria jo.
    PengadilanTinggi berpendapat, tidak ada buktibukti pendukung guna menguatkantuntutan tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan pada point 2, 3 dan4, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;aoceee Menimbang, bahwa karena tuntutan pada gugatan Rekonvensidinilai beralasan hukum dan dikabulkan sebagian, maka kepada pihakTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayarbiaya perkara ;soceee Memperhatikan akan Ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 29-01-2007 — Putus : 25-09-2007 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PDT.BTH/2007/PN.JKT.PST.
Tanggal 25 September 2007 — HAJI ABDUL SAMAD bin HAJI ABDULAH,Cs >< HARDI WIJAYA
170 — 157
  • PMDN No.2 Tahun 1970 tentang penyelesaian hak Barat Peraturan MenteriPertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi untukmenjamin kepastian Hukum;.Dengan demikian kepemilikan tanah berdasarkan Scrtifikat hak Milik No.6 /Karettengsing seluas tersebut diatas yang diajukan Para Pembantah tidak benar dan tidakberdasarkan hokum, sehingga Para Pembantah tidak mempunyai kwalitas sebagaiPara Pembantah untuk mengajukan bantahan terhadap tanah a quo;3.
    Bukti T2 : Foto Copy Surat Katerangan Tanah No.28 tanggal 11 Agustus 1976 atasnama Hardi Wijaya bagian dari No.9383040/78383080 tertandaIr.Sugana.S Kepala Sub Direktoran Agraria Jakarta Pusat,3. BuktiT3 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.6 Karet Tengsin atas nama HARDIWIJAYA berdasarkan pencatatan peralihan hak dalam buku tanah untukbagian No 9383040/ 78383080 tertunda Kepala Seksi Pendaftaran tanahJakarta Puart AMAT MUBADI BSc tanggal 11 Agustus 19764.
    PSTantara Muhamad Sobirin Muchtar selaku Penggugat melawan Gubemur DKI Jakarta selakuTergugat I dan Kepala Sub Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Pusat selakuTergugat II seharusnya Hardi Wijaya turut Tergugat mengenai perkara tanahyang sama; Bukti T7 : Surat Permohonan Eksekusi Perkara No.16/Pdt.G/1982 Jo.No. 555/1983 PT.7. Bukti T8a .Perdata;8. Bukti T8b : Putusan Perkara No.231/Pdt.G/1998 PN.JKT.BAR tanggal 19 Mei 1999;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-08-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391 K/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — LUCIANA TIRTAMAN, SH, dkk VS PT. BANTAR GADUNG, dkk
143 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, berkantor diSisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan;. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALAKANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT,berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bandung;.
    NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. KEPALAWILAYAH PROVINSI JAWA BARAT, CQ. KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI,berkantor di Jalan Sukabumi;Para Turut Termohon Kasasi:Halaman 4 dari 27 hal. Put.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 134/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat:
PT CIKAL BUANA PERSADA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
89 — 68
  • Cisaranten Kidul, permohonan pemecahansertipikat tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan adanyasurat pemblokiran dari pihak ketiga yang bernama Hanson Barki4.Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPNNo. 3 Tahun 1997), Pasal 126Hal. 12 dari 75 hal.
    Peraturan MenteriPertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 jo. Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997, serta Telah memenuhi AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of goodadministration) sebagaimana yang diuraikan oleh W.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 12-04-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 69 / B / 2013 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 11 Juli 2013 — Tn. H. Zainudin DKK ( 5 ORANG )
33 — 26
  • No. 69/B/2013/PT.TUN.JKTNomor 5 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;e Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1438/Kalibata tersebut telah didasarkan pada aturan PerundangundanganPertanahan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Pendaftaran Tanah jo.
    Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahune Bahwa Tergugat/Terbanding I memohon kepada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :e Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Neagra Jakarta Nomor : 132/G/2012/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2013;e Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkosperkara; Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengajukan Kontra MemoriBanding
Pengadilan PT KENDARI Perdata Tanah
Register : 03-04-2018 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 03-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 38/PDT/2017/PT.SULTRA
Tanggal 6 Juli 2017 — - Pembanding : HAERDUDIN, SE alias LE METI,dkk - Terbanding : LA MUDAI,dkk
44 — 9
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah ;Menimbang, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT SULTRA.menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan haruslah dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dandihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria
    Akta tersebut bentuknya ditetapkanoleh Menteri Agraria ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa peralian hak atastanah dan hak atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,pemasukkan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperaturan perundangundangan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 21-08-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 105/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 6
  • Budi Harsono dalam bukunya berjudulHukum Agraria Indonesia menyatakan bahwa jual beli tanah yang tidakdilakukan dengan Akta PPAT adalah sah menurut hukum yang mengakibatkanberalihnnya hak milik atas tanah dari si penjual kepada si pembeli asalkan jualbeli itu memenuhi syaratsyarat materiil baik mengenai penjual, pembellimaupun tanahnya. Selanjutnya disebutkan bahwa syarat sahnya jual beli hakatas tanah untuk kepentingan pendaftaran pemindahan hak ada dua yaitusyarat materi! dan formil.
    tanah yangsedang di sita oleh Pengadilan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 952K/Sip/1974 menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabilatelah memenuhi syaratsyarat dalam KUH Perdata atau hukum jual bellidilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh kepalakampung, maka syaratsyarat dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidakmengenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam KUH Perdata / hukumadat melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria
    Nomor105Padt.G/2018/PN Bppberdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. mewajibkan bagi pihak yangkalah dalam suatu perkara membayar ongkos perkara ini sehingga dengandemikian petitum angka 8 haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan gugatan penggugatdapat dikabulkan untuk sebagian ;Mengingat ketentuanPasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Rbg, UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3314 K /PDT/ 2012
Tanggal 18 Juni 2013 — Lel. H.A. PARE , Dkk vs Lel. H. ANDI NAJAMUDDIN
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Palantei (orang tua Penggugat) hanya merupakan penggarap yangmengerjakan tanah obyek sengketa, bukan pemilik ;Dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan pemilik tanahsengketa adalah para Tergugat maka Judex Facti a quo sudah benar dan tepatmenerapkan hukum pembuktian dan putusannya tidak bertentangan dengan UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 dan peraturan lainnya serta putusan MahkamahAgung RI tanggal 9 12 1975 No.408 K/SIP/1973 berfatwa hukum sebagaiberikut :Selama 30 tahun atau
    lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai orang (kemudianberalih lagi kepada anakanak orang itu) maka hak sebagai ahli waris untukmenuntut telah lewat waktu (rechtsverwerking) catatan : lewat waktu tidak samadengan pelepasan hak, tapi akibatnya sama yakni kehilangan hak menuntut ;Sehingga putusan Judex Facti a quo Hakim Tingkat Pertama patut di pertahankandan dikuatkan oleh Hakim Tingkat Kasasi ;Alasan Keberatan Ketiga :Bahwa dengan berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 Kepadasetiap orang
    Nampaklah dengan jelas kesalahan fatal oleh Judex Facti Hakim BandingPengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secarayuridisnya tidak mempertimbangkan asal usul tanah sengketa sehingga salah dankeliru menilai alat pembuktian kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat siapadiantara mereka yang berhak memiliki tanah sengketa menurut ketentuan Undangundang Pokok Agraria tahun 1960 maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang4 Alasan Keberatan Keempat :Bahwa berdasarkan fakta