• Syarifah Banu

  Sebelah Selatan: Bukit Lalu Heri

  Sebelah Barat: Bangunan gudang kayu

  1. dalah sebagai hak kepemilikan sah dari Penggugat bersama suami kedua berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli dengan pihak ketiga Inaq Sriati;

  Tanah Sertifikat SHM.

  SyarifaBanu (Penggugat) sebagai pihak pembeli dan Inaq Sriatun sebagai pihak penjualterjadi sudah begitu lama setidaktidaknya sejak tahun 1990 dan penguasaan Penggugatatas tanah sengketa dengan dasar Peralihan hak milik melalui jual beli terjadi saatsuami pertama bernama Ahmad Firda Husein telah meninggal dunia, karena AhmadFirda Husein meninggal dunia pada tahun 1971 dan jual beli tersebut terjadi saat Suamikedua bernama H. Busyairi Sadikin (suami kedua) masih hidup, karena H.

  BusyairiSadikin meninggal dunia pada tahun 1997 hal tersebut dapat dibangun persangkaanbahwa peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan Penggugat denganinaq Sriatun terjadi dalam masa perkawinan Hj. Syarifa Banu dengan H. BusyairiSadikin (suami kedua);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Penggugat BaiqWahyunianti Fitria binti H. L.

  GMpendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak atas tanah pada badanpertanahan;Menimbang, bahwa saksi ahli dari Badan Pertanahan dengan jabatan (KasiSengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan) bernama Baiq Wahyunianti Fitriabinti H. L.

  Sabir Husein dan dalam sertifikat tersebut pada angka2,3 dan 4 dicoret artinya terhadap status kepemilikan tanah tidak pernah dilakukanpemberian hak kepada orang lain/ pihak ketiga dan dalam pencatatan peralihan hak, hallainlain dan penghapusaannya (perubahan) tidak ada tercantum pemegang hak lainnyaselain Drs.

  Syarifah BanuSebelah Selatan : Bukit Lalu HeriSebelah Barat : Bangunan gudang kayuadalah sebagai hak kepemilikan sah dari Penggugat bersama suami keduaberdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli dengan pihak ketiga InaqSriati;Tanah Sertifikat SHM. No. 2949, Luas 1881 M7, terletak di Desa Lembar,Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. batasbatas:Sebelah Utara : Saluran AirSebelah Timur : BTN PadakSebelah Selatan : Tanah H. AnwarSebelah Barat : Hj.

• tanah berikut 1 ( Satu ) unit rumah tinggal type 36/60 yang beradadiatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Surya Batu Aji Blok FNomor. 2, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam a*Provinsi Kepulauan Riau seluas kurang lebih 60 ( enam puluh ) M2, yangmana tanah dan rumah tersebut diperoleh melalui perjanjian pengalihankredit pemilikan rumah dan kuasa atas nama Tuan SUMISPAN HADIPRIYONO sebagaimana tertuang dalam salinan AKTA PERJANJIANPENGIKATAN JUAL BELI DAN/ATAUPENGOPERAN/PERALIHAN

  berikut 1 ( Satu ) unit rumah tinggal type 36/60 yang beradadiatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Puri Surya Batu Aji Blok FNomor. 2, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batama Provinsi Kepulauan Riau seluas kurang lebin 60 ( enam puluh ) M2,yang mana tanah dan rumah tersebut diperoleh melalui perjanjianpengalihan kredit pemilikan rumah dan kuasa atas nama Tuan SUMISPANHADI PRIYONO sebagaimana tertuang dalam salinan AKTA PERJANJIANPENGIKATAN JUAL BELI DAN / ATAUPENGOPERAN/PERALIHAN

• Nomor 365 PK/Pdt/201610.11.12.13.14.Para Penggugat antara orang tua Para Penggugat (Abdullah alamarhum)dengan pihak Tergugat menurut undangundang telah berakhir;Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanahsawah tersebut setelah berakhirnya masa gadai adalah suatu tindakan danperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan peralihan/penggadaian tanah sawah terperkara tersebut dariTergugat kepada para Tergugat Il, III dan IV adalah tidak sah;Menyatakan tanah terperkara

  Tergugat IV mengenai sengketa peralihan gadai.

  Menyatakan peralihan tanah tersebut dari Tergugat kepada Tergugat Il, IIIdan IV adalah tidak sah;7. Menyatakan tanah kebun yang batasbatas:Sebelah Utara dengan saluran irigasi;Sebelah Selatan dengan kebun wakaf Desa;Sebelah Timur dengan tanah kebun M. Nur Hasan;Sebelah Barat dengan tanah kebun Muhammad Hasan;Adalah sah peninggalan orang tua Para Penggugat yang masih berupaHalaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 365 PK/Pdt/2016boedel warisan;8.

• Nomor126/Lalang telah dipanggil oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara Nomor : 87/G.TUN/2005/PTUNMDN,melalui surat tereatat sebanyak 3 (tiga) kali untukhadir di Pengadilan guna mempertahankan kepentingannya, akan tetapi pihak tersebut tidak beritikadmengajukan keberatan ataupun ikut bergabung dalammempertahankan sertifikat Hak Milik Nomor 126/Lalang,sebagaimana diuraikan pada halaman 21 PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor87/G.TUN/2005/PTUNMDN tanggal 19 Januari 2006 ;Bahwa pendaftaran peralihan

  ketidakcermatanpetugas Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;Bahwa oleh karena perolehan Penggugat atas tanah HakMilik Nomor 126/Lalang, berdasarkan Akta Jual BeliNomor : 20/2006 tanggal 6 Maret 2006, yang diperbuatRudy Mulyadi bertindak sebagai kuasa Suwan Citroen,dilakukan setelah terdapat Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor 87/G.TUN/2005/PTUNMDNtanggal 19 Januari 2006, yang menyatakan batalSertifikat Hak Milik No.126/Desa Lalang, yang telahberkekuatan hukum tetap, maka perbuatan peralihan

  perbuatan yang berlawanandengan hukum, sehingga hal ini membuktikan secarafaktual bahwa tidak ada hubungan hukum/kepentinganPenggugat dengan tanah Negara bekas Hak Milik Nomor126/Lalang, oleh karena dengan dibatalkannya Hak MilikNo.126/Desa Lalang, berdasarkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor : 87/G.TUN/ 2005/PTUNMDN tanggal 19 Januari 2006, sehingga demi hukumbatallah semua Surat surat yang menjadi dasarpenerbitan maupun Akte Jual Beli yang telah diperbuatatau) akan diperbuat menyangkut peralihan

• No. 01 / LALM / VII / 2008 tanggal 22 Juli 2008 dariLembaga Adat Lembang Marante, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Torajayang menyatakan ahli waris almarhum BOMBANG BARALANGI dan semasahidupnya tidak pernah menikah baik secara adat maupun lewat Catatan Sipil danGereja dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga almarhum BOMBANGBARALANGI.Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang tidakbenar atau palsu tersebut kemudian oleh Terdakwa dijadikan dasar saatmengajukan permohonan peralihan

  hak sebagai warisan ke Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Palu atas tanah milik almarhum BOMBANGBARALANGIT yang terletak di Jalan Kimaja No. 39 Palu dengan Sertifikat HakMilik No. 299 / Besusu tanggal 12 November 1976.Sertifikat Hak Muilik atas nama BOMBANG BARALANGI tersebut diperolehTerdakwa dari saksi MARGARETHA LANTANG, SKM alias Ibu KIDDING ANDILOLO yang dititipkan oleh almarhum BOMBANG BARALANGI sebelummeninggal dunia yang setelah diproses peralihan haknya pada Kantor BPN KotaPalu berdasarkan

  Induk, data Calon peserta ujian dan fotokopi ijazahnyatidak ada pada dokumen kami.Dengan demikian Terdakwa bukanlah anak dari almarhum BOMBANGBARALANGI sehingga tidak berhak sebagai ahli waris almarhum BOMBANGBARALANGIBahwa surat palsu atau surat yang tidak benar tersebut di atas kemudiandigunakan oleh Terdakwa dalam mengajukan permohonan peralihan hak (baliknama) pada Kantor BPN Kota Palu atas tanah milik BOMBANG BARALANGIyang terletak di Jalan Kimaja No. 39 Palu yang semula dengan Sertifikat HakMilik

• Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Suhar (tergugat 1) yangmenguasai dan mempertahankan serta mengalihkan obyek sengketa kepadaBapak Abdurrahim (tergugat 2) kemudian dialihkan lagi kepada Minayu(tergugat 3) dan Laq Su (tergugat 4) merupakan perbuatan melawan hukumHalaman 6 dari 16Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Seldan segala bentuk peralihan dan bentuk surat yang timbul dari padanyatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat..

  Tergugat II, Ill,IV dan V ditolak selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokokperkara;Dalam pokok perkara.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa inti sari dari gugatan Penggugat adalah PerbuatanTergugat lyang menguasai dan kemudian menjual tanah obyek sengketaadalah perbuatan melawan hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti sarigugatan para Penggugat terlebih dahulu, sebagai berikut:Menimbang, bahwa peralihan

  Yang termasuk dalamperistiwa hukum adalah peristiwa meninggalnya pemilik tanah yang berakibathukum pada peralihan hak atas tanah kepada ahli warisnya. Dalam perkaraaquo perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pengugat adalahdikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat dan kemudian dijualkepada Tergugat Il. Tergugat Il kemudian menjual tanah obyek sengketakepada Tergugat Ill dan Tergugat IV.

• ., pada tanggal 07 Juli 2010,tanpa adanya Pendaftaran Peralihnan Hak atas HGU Perkebunanpada Badan Pertanahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah,serta adanya peralihan komoditi perkebunan yang dilakukan olehPT. DDP dari komoditi perkebunan Kakao dan kelapa hibridamenjadi komoditi perkebunan kelapa sawit, tanpa adanya izin dariHal. 11 dari 18 hal.

  BBS, merupakanaktifitas usaha perkebunan yang secara nyata melanggarperaturan perundangundangan terkait peralihan hak atas HGUperkebunan, maupun peralihan komoditi perkebunan;3. Bahwa adanya fakta kerugian yang dialami PT. DDPsebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), hanyaberdasarkan asumsi dari Saksi Haryono bin Hambali dan SaksiAzhari bin lbnu Hazar, tanpa didukung dengan alat bukti maupunbarang bukti lainnya yang juga dapat dihubungkan dengan jumlahkerugian tersebut.

• , yangterletak di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakartasehingga tidak terjadi peralihan hak yang berulang baik secara terangterangan, sembunyisembunyi maupun terselubung maka terhadap a quomohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);18.

  Nomor 3209 K/Padt/2016fakta a quo yang telah melanggar hukum yang dapat merugikan orang lainsecara moril dan materiil:4)Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan padadasarnya bahwa dengan telah terjadi peralihan hak a quo dan atau olehPara Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang seolaholah benar dandibenarkan oleh hukum, realitas yang terjadi adalah sebaliknya, sehinggaberindikasi terancam hilangnya hak keperdataan subjek hukum yang berhakatas a quo;5)Bahwa realitas keputusan

  Nomor 3209 K/Pdt/2016in het bloed erft het goed) Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugatbeserta keturunannya;1.2Bahwa dengan adanya ahli waris maka segala perbuatan hukum atasharta warisan, mutlak harus melibatkan para ahli waris, faktanya, telahterjadi peralihan hak oleh pihakpihak yang tidak dibenarkan olehhukum sehingga terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum berawaldengan munculnya Surat Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 21 tanggal 22Oktober 2005 bisa terjadi tanpa melibatkan para ahli waris dengantidak

• >

  • Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII tersebut;

  1. DALAM PROVISI :

  • Menolak permohonanProvisi Penggugat tersebut;

  1. DALAM POKOK PERKARA :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan peralihan

  tanpa melibatkan Penggugat;

• Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara yang terletak di Jalan Jayagiri Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 348/Lembang tanpa beban apapun kepada Penggugat;
• Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara sekaligus sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan perincian adanya peralihan

• Toha Kecamatan Anotaurei, Kelurahan Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama pemegang hak terakhir Badariah Malusse (Tergugat II) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

• Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) terhadap Sertipikat Milik Nomor M. 50/ANT (sekarang Nomor 00208) dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang semula tercatat nama pemegang hak Hj.

  Badariah Malusse (Tergugat II) menjadi atas nama Hikmawaty (Penggugat);

• Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertipikat Milik Nomor M. 50/ANT (sekarang Nomor 00208) dengan luas 1.000 m² (seribu ribu meter persegi) yang semula tercatat nama pemegang hak Hj.

• Pampangan, Gambar Situasi (GS) No. 4942 tanggal 9 Oktober 1987, Luas 153 M2, yang masih tercatat atas nama penjual ALINUR kepada Penggugat (DARNIS);

• Menyatakan sah peralihan hak atau balik nama dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. No. 33/Kel.

  Pampangan, Gambar Situasi (GS) No. 4942 tanggal 9 Oktober 1987, Luas 153 M2, atas nama ALINUR kepada Penggugat (DARNIS),;

• Memberi ijin kepada Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Nasional kota Padang) untuk memroses peralihan atau balik nama dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. No. 33/Kel.

  Pampangan, Gambar Situasi (GS) No. 4942 tanggal 9 Oktober 1987,Luas + 153 M2, yang masih tercatat atas nama penjual ALINUR, ke atas(menjadi) nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Kota Padang (TurutTergugat 2), maka dengan demikian petitum angka 5 juga beralasan hukumdikabulkan dengan perbaikan redaksi dengan menyatakan sah peralihan ataubalik nama dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.

  No. 33/Kel.Pampangan, Gambar Situasi (GS) No. 4942 tanggal 9 Oktober 1987, Luas +153 M2, atas nama ALINUR kepada Penggugat (DARNIS):Menimbang, bahwa Penggugat (DARNIS) adalah isteri atau ahliwarisBACHTIAR sebagaimana petitum angka 2 yang telah dikabulkan sehinggamenurut hukum dinyatakan sah peralihan atau balik nama dalam Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. No. 33/Kel.

  Pampangan, Gambar Situasi (GS) No.4942 tanggal 9 Oktober 1987, Luas + 153 M2, atas nama ALINUR kepadaPenggugat (DARNIS), Majelis berpendapat adalah tidak bertentangan denganhukum untuk menyatakan memberi ijin kepada Turut Tergugat II (KantorPertanahan Nasional kota Padang) untuk memroses peralihan atau balik namadalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. No. 33/Kel.

  Menyatakan sah peralihan hak atau balik nama dalam Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. No. 33/Kel. Pampangan, Gambar Situasi (GS)No. 4942 tanggal 9 Oktober 1987, Luas + 153 M2, atas nama ALINURkepada Penggugat (DARNIS),;6. Memberi ijin kepada Turut Tergugat Il (Kantor Pertanahan Nasional kotaPadang) untuk memroses peralihnan atau balik nama dalam Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. No. 33/Kel.

• kementerian Agama (KEMENAG)pemerintah kabupaten pohuwato denga ukuran 264 m;

• Barat berbatasan dengan jalan blok plan perkantoran pemerintah kabupaten pohuwato dengan ukuran 284 m;

Adalah milik dari alm.SULEMAN MOHAMAD BAIKI yang digarap oleh tergugat IV atas izin orang tua penggugat (alm.Suleman Mohamad Baiki);

1. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa adlah merupakan perbuatan melawan hokum;
2. Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan

   ha katas tanah obyek sengketa yang terjadi antara tergugat III dengan tergugat II dan kemudian antara tergugat II dengan tergugat I tidak sah batal demi hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan batal/dana tau tidak mempuntai kekuatan hokum yang mengikat segala bentuk surat-surat peralihan hak ats atnah obyek sengketa yang terjadi antara tergugat III dengan tergugat II dan antara tergugat II dan tergugat I;
4. Menghukum para turut tergugat untuk tunduk pada putusan

• Menyatakan TERGUGAT beretikad sangat buruk dalam proses peralihan namadari sertifikat obyek sengketa dan dalam proses kpr Bak Permata dan KPR BNIGriya Idaman BNI 463. Menyatakan Akta Perjanjian No. 108 dan Akta Kuasa No. 107 keduanyatertanggal 15 Oktober 2010 tersebut BATAL DEMI HUKUM dan tidakmempunyai kekuatan mengikat4. Menyatakan balik nama sertifikat atas obyek sengketa ke atas nama TERGUGAT tidak SAH;5.

  Bahwa Notaris/PPAT Wayan Setia Darmawan serta Kantor Pertanahan KotaDenpasar yang terlibat secara langsung dalam proses peralihan hak atasSertifikat Hak Milik No. 5774 tanggal 19/07/2001, Surat Ukur No. 627/UbungKaja/2001 tanggal 18/06/2001, luas 500 m? (untuk selanjutnya disebut ObyekSengketa) dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT , justru didudukan sebagaipihak Turut Tergugat, bukan sebagai pihak Tergugat.g.

  PERALIHAN HAK ATAS OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KAUSA/SEBABYANG TERLARANG VIDE PASAL 1335 KUHPERDATAa. Bahwa salah satu syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatusebab atau kausa yang halal. Perjanjian yang dibuat tanopa adanya sebab yanghalal maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

  Bahwa dalam memori gugatan a quo, PENGGUGAT tidak dapat menunjukan(atau memang tidak ada sama sekali) adanya kausa/sebab yang dilarang dalamproses peralihan hak atas obyek sengketa dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT . Dalam hal PENGGUGAT mendalilkan adanya akalakalan dalamperjanjian tersebut untuk mendapatkan KPR (poin 25 posita memori gugatan),atau tipu muslihat atau penipuan, maka hal tersebut tidak boleh hanyadipersangkakan, tapi harus dibuktikan vide pasal 1828 KUHPerdata.d.

  Bahwa mengingat tidak adanya kausa/sebab yang dilarang vide pasal 1335KUHPerdata, maka peralihan hak atas Obyek Sengketa dari PENGGUGATHal 26 dari 45 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2016/PN Dpskepada TERGUGAT telah memenuhi syarat sah perjanjian vide pasal 1320KUHPerdata, sehingga peralihan hak tersebut sah serta memiliki Kekuatanmengikat bagi para pihak vide pasal 1338 KUHPerdata, untuk itu petitum poin 3,poin 4, poin 5, dan poin 12 memori gugatan sudah selayaknya untuk ditolak.f.

• tujuh) hari kerja sejak ditanda tanganinyaakta yang bersangkutan PPAT wajid menyampaikan akta yangdibuatnya berikut dikumendokumen yang bersangkutan kepadaKantor Pertanahan untuk didaftar; 2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telahdisampaikannnya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadapara pihak yang bersangkutan ; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1), Pasal38 ayat (1) dan pasal 40 PP no 24 Tahun 1997,Tentang Pendaftaran Tanah,dapat disimpulkan bahwa peralihan

  hak suatu bidang tanah khususnyaHibah harus dibuat melalui akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangHalaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 61/G/2018/PTUNPLGmenurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danpenanda tanganan akta dihadiri oleh kedua pihak yang melakukanperbuatan hukum tersebut disertai saksi dan selanjutnya diberitahukankepada kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar peralihan haknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Kantor Pertanahan KotaPalembang terhadap permohonan

  Peralihan Hak Hibah dari Penggugat s/d Penggugat V kepada Penggugat VI melalui Kantor Notaris Husnawatyyang meyebutkan diatas tanah yang dimohonkan telah terbit objeksengketa, sehingga peralihan hak atas tanah hibah antara Penggugat s/dPenggugat V kepada Penggugat VI tersebut tidak dapat ditindak lanjutisehingga Majelis hakim mengkualifikasi para Penggugat telah mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatannya terhadap objeksengketa a quo, karena merasa kepentingannya dirugikan karena Tergugattidak

  dapat memproses lebih lanjut peralihan haknya atas sertipikat HakMilik No 1260/Talang Kelapa, Tanggal 10 Februari 1978 atas nama Ridhuantersebut, karena diduga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik objekSeNQketa; 722 nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn cence nnn neeMenimbang bahwa oleh karena para Penggugat telah mempunyaikepentingan/hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik objek sengketasehingg untuk mengajukan gugatannya sebagaimana bunyi ketentuanPasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun

  ,M.Kn Notaris Kota Palembang (vide bukti P7) ;Bahwa dari catatan peralinan hak, hak lainlain dan penghapusannya(perobahannya) Sertipikat Hak Milik Nomor 1260 Desa Talang Kelapatanggal 10 Februari 1978, Gambar Situasi tanggal 31 Mei 1977 No. 193seluas 4.495 M2, semula tercatat atas nama A Rohim Bin A Djakir telahterjadi beberapa peralihan pemegang hak kepada Bank RakyatIndonesia (hipotik), Bank Danamon, Lelang, Jual Beli atas nama LiliRosliana dan terakhir jual beli atas nama Ridhuan (vide bukti P10

• Penggugat (tanahterperkara) kepada Tergugat VI (Syahril AMP), Tergugat VII (Suhendry),Tergugat VIII (Marzuki) dan Tergugat IX (Kasran)berdasarkan keteranganTergugat Ill No. 04/SKT/U/BTS/2001. selanjutnya dapat terbit bukti hak tanahberupa Sertifikat hak Milik No. 48/Batang Sarosa, 49/Batang Sarosa, 50/BatangSarosa, 51/Batang Sarosa dan 52/Batang Sarosa (vide data butir 4.a dihalaman 51 nanti) ;Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah dinyatakan bahwa peralihan

  No. 467 PK/Pdt/2009 Selain itu Tergugat Ill juga membubuhkan keterangan mengetahui padaSKGR yang dibuat oleh Tergugat masingmasing dengan register No.05/SKT/U/BTS/2001, No. 06/SKT/U/BTS/2001, No. 07/SKT/U/BTS/2001,No. 08/SKT/U/BTS/2001 yang kesemuanya cacat hukum ; Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24/1997sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang pendaftarantanah dinyatakan bahwa peralihan atas hak atas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun melalui

  Datadata yang tidak valid / tidak sah dimaksud adalah : Penggunaan SKPT danSKGR sebagai salah satu alas hak untuk menerbitkan hak tanah ;Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24/1997tentang Pendaftaran tanah dinyatakan Bahwa peralihan hak atas tanah melaluijual beli dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut Peraturan perundangundangan yang berlaku.Oleh

  Dengan demikian maka SKGR dan SKPT yang dibuat setelahkeluarnya Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk peralihan hak dan untukmendapatkan hak baru atas tanah. Untuk itu lihat Pasal 60 ayat (2) huruf gPeraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 (PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997) tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No.24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah yangHal. 20 dari 41 hal. Put.

  Selain itu pada dokumen sebelumnya tidak dikenal namaHendrik dan tidak ada rencana jalan disebelah timur (padahal dalam gugatandan putusan Pengadilan Negeri Dumai disebut Bahwa batas timur adalahkantor koramil);Bahwa perbuatan Tergugat IX membeli tanah dari Tergugat hanyadengan bukti SKGR dan SKPT yang selanjutnya dapat memperoleh hak tanahdengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 52 dari Tergugat IV adalahperbuatan yang tidak benar karena peralihan hak tanah melalui jual beli harusdilaksanakan

• Artinya bahwa peristiwa hukum sebagai tercantumdalam Surat Penyerahan bertanggal 24 September 1994 adalah jelas dan tegasmerupakan Peristiwa Hukum Peralihan Hak Milik Tanah i.c. Jual Beli Tanah.4.

  (RisalahPutusan hal. 55) ;Sedangkan pada bagian lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telahmempertimbangkan antara lain : Menimbang, bahwa jika sekiranya paraPenggugat ingin menguasal objek jaminan hutang secara sah menurut hukumatau peralihan kepemilikan secara sah atas tanah yang menjadi jaminan, makahal tersebut perlu ada perbuatan hukum secara tersendiri yankni melalui prosesjual beli antara ASENG LEUW dengan MUCHSIN DJIBRAN, bukan terjadi atauberalih status kepemilikan secara otomatis

  Bahwa Pertimbangan Hukum Risalah Putusan halaman 54 alinea pertama,bahwa jika sekiranya para pengugat ingin menguasai obyek jaminan hutangsecara sah menurut hukum atau peralihan kepemilikan secara sah atas tanahyang menjadi jaminan maka hal tesebut perlu ada perbuatan hukum secaratersendiri yakni melalui proses jual beli antara ASENG LEUW dengan MUCHSINDJIBRAN, bukan terjadi atau beralin status kepemilikan secara otomatis sebagaiakibat dari jaminan yang diperjanjikan Bahwa pertimbangan hukum ini

  Artinya bahwa peristiwa hukum sebagai tercantumkandalam Surat Penyerahan bertanggal 24 September 1994 adalah jelas dan tegasmerupakan Peristiwa Hukum Peralihan Hak Milik Tanah i.c. Jual Beli Tanah.BAHWA TERBANDING 1 / TERGUGAT 1 MEMBANTAH DALIL PEMBANDING /PENGGUGAT TERSEBUT DI ATAS DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :a.

  ASeng Leuw alias Sem Leuw dengan Muchsin Djibran adalahhubungan pinjam meminjam dengan jaminan secara perorangan, sehinggakeabsahan peralihan hak milik untuk selanjutnya dinilai berdasarkan terpenuhinyaazas perjanjian serta syarat sahnya perjanjian i.c. jual beli berdasarkan PutusanMahkamah Agung R.1.

• Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal37 ayat (1) peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukarmenukar,hibah,pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundanganperundangan yang belaku.

  Ratumas Rogayadan para Tergugat LII,IIL1TV dan V dan sesuai dengan hukum yaitu PeraturanPemerintahan Nomor:24 Tahun 1997 pasal 37 ayat (1) peralihan hak atastanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan haklainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang manapermohonan

  Akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapembayaran sedemikian rupa itu tidaklah dapat dikategorikan sebagaibentuk telah dipenuhinya azas tunai dan kontan dalam perjanjian peralihanhak atas bidang tanah yang belum bersertifikat, karena dan walaupunbeberapa hari kemudian menyusul terbitnya Bukti P4 yaitu surat perjanjianjual beli Tanah dan Surat Keterangan Tanah Sementara tanggal 16 Mei1994, namun Bukti P4 tersebut juga tidak memenuhi azas terang dalamperjanjian peralihan hak atas sebidang tanah

• Notaris di Jember,sebagai dasar peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 3554/Desa Ajungkepada OSCAR ALI WIJAYA;4. Hak Tanggungan (Pertama) No. 1850/2017/PPAT tanggal 10052017 yang dibuat oleh PPAT SITI LESTARININGSIH, SH. Notaris diJember, sebagai dasar pembebanan di PT. BANK RAKYAT INDONESIA(Persero) berkedudukan di Jakarta5.

  Pemberian Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentag Pendaftaran Tanah Pasal 37menyebutkan ayat (1) Peralihan hak atas tanah dan hal milik atas satuanrumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalamperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecualipemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperaturan

  perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pelaksanaPencatatan Peralihan Hak sebagaimana tersebut diatas diatur padaBagian Ketiga Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor :3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaPeraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan bahwa :(1) PPAT wajid menyampaikan akta PPAT dan dokumendokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihanhak yang bersangkutan

  Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yangditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya ;b. Surat Kuasa tertulis dari penerima hak pabila yangmengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukanpenerima hak ;C. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yangbersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatanakta masih menjabat dan yang didaerah kerjanya meliputi letaktanah yang bersangkutan ;d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak ;e. Bukti identitas penerima hak ;f.

  Bukti pelunasan PPh sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 dan PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebutterutang ;Putusan Perkara Nomor : 36/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 74 dari 78 HalamanMenimbang, bahwa terhadap penerapan ketentuan pencatatanperalihan hak dimaksud Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupawarkah Proses Penyelesaian Peralihan Hak atas nama Ruddy Handojoselaku Pemohon Kuasa atas Pemegang Hak/Penerima Hak Oscar AlliWijaya (Vide

• PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, sehingga dengan demikian Diana Butarbutar sebagai PemilikSertifikat tersebut dengan diketahui oleh suaminya adalah yang palingberhak untuk menyerahkan dan memberikan Sertifikat tersebut untukdijadikan jaminan kredit kepada Terlawan I;Bahwa terjadinya peralihan kepemilikan dari Para Pelawan (ic.Dumalia Pardede) kepada Terlawan II adalah sesuai dengan hukumyang mengaturnya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenanguntuk itu, sehingga jika Para Pelawan

  merasa bahwa adanya ketidakbenaran terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik tersebut makaseharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) untuk membatalkan peralihan hak yangditerbitkan oleh BPN atas objek perkara;Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut, Terlawan IJ menjaminkansebidang tanah seluas 93 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5tanggal 05 Januari 2002 atas nama Diana Butarbutar (Terlawan II)yang telah dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan AktaPemberian

  AlexanderBindu ButarButar dimana Dumalia Pardede tidak pernah mengurusSertifikat atas tanah dan bangunan tersebut dan tidak pernah dihibahkankepada Diana ButarButar, maka aktaakta dan suratsurat yang digunakansebagai dasar peralihan kepemilikan dari Dumalia Pardede kepada DianaButarButar dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat olehNotaris Julitri Panggabean, SH selaku PPAT sehingga terbit Sertifikat HakTanggungan harus dinyatakan batal demi hukum.

  Dan terjadinya peralihan hak atas sertifikat tersebut dari DumaliaPardede kepada Diana ButarButar berdasarkan Surat Keterangan AhliWaris tanggal 01 Juli 2008 dan Surat Penyerahan Hak Milik tanggal 01Juni 2008 yang dibuat oleh Diana ButarButar yang dijadikan sebagaidasar untuk membuat Akta Hibah No.103/2008.

• ., Mkn (TURUT TERGUGAT I) yang kemudian menjadialas hak terbitnya peralihan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, SuratUkur/Gambar Situasi tanggal 26011998 Nomor : 10.15.23.03.01938/1998, luas 515 M2 daritercatat atas nama TERGUGAT H kepada atas nama DARAJAT ABDUL KARIM(TERGUGAT J) dibuat hanya untuk memperlancar proses pengajuan pinjaman kepada Bankcentral Asia (BCA) Cabang Cianjur dimana jualbeli tersebut adalah jual beli purapura danatau TERGUGAT I hanya dipinjam namanya saja untuk

  Cibiru, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas 515 M2 adalah jelassuatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUH Perdata ;T.18.19.20.21.Bahwa Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 74/2010 tanggal 18 Mei 2010 dibuat dihadapan Notarisdan PPAT RIAN PRATAMA, S.H., Mkn (TURUT TERGUGAT I) yang menjadi alas hakterbitnya peralihan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26011998 Nomor : 10.15.23.03.01938/1998, luas 515

  dari tercatat atas nama TERGUGAT II kepada atas nnma DARAJATABDUL KARIM (TERGUGAT I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/GambarSituasi tanggal 26011998 Nomor : 10.15.23.03.01938/1998, luas 515 M2 peralihan daritercatat atas nama TERGUGAT II kepada atas nama DARAJAT ABDUL KARIM(TERGUGAT I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka beralasan danberdasar hukum putusan mi menjadi alas hak dasar terbitnya peralihan

  Cipadung, Kec.Cibiru, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas 515 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26011998Nomor :10.15.23.03.01938/19987 Menyatakan putusan ini menjadi alas hak dasar terbitnya peralihan hak milik Sertipikat HakMilik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26011998Nomor : 10.15.23.03.01938/1998 atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. A.H.

  Untuk itu,sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata inimenyatakan bahwa Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT / KOMPETENSI ABSOLUT(EXCEPTIO DECLINATOIR) :Bahwa yang menjadi Objek Gugatan PENGGUGAT adalah Akta Jual Beli No. 74/2010 yangdibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I dan Sertipikat Hak Milik No. 2159/Cipadung yangdikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II atas balik nama Pencatatan Peralihan Hak,