Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah ;Menimbang, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT SULTRA.menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan haruslah dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dandihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

Akta tersebut bentuknya ditetapkanoleh Menteri Agraria ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa peralian hak atastanah dan hak atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,pemasukkan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperaturan perundangundangan

Munawar binSalbini, Notaris Mochtar Affandi, S.H. telah mengajukan permohonanpendaftaran hak usaha atas tanah bekas eigendom partikelir kepadaDirektorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dengan Surat Nomor66/1971 tanggal 19 Oktober 1971, dan oleh Direktorat Jenderal AgrariaDepartemen Dalam Negeri dengan surat Nomor DPH.10/669/1971 tanggal20 Oktober 1971 (Bukti P5) menyatakan bahwa berdasarkan Undangundang Pokok Agraria pasal 36 pada b, maka kepada suatu Badan Hukumyang didirikan menurut Hukum

Dit Agraria dicatat dengan memakai ukuran kiraHal. 10 dari 151 hal. Put. Nomor 2451K/Pdt/2013kira + 80.000 m? atau 8 ha (yang merupakan penggabungan daritanahtanah Penggugat dan tanahtanah alm.

Munawar bin Salbini, akan tetapi pada dalil angka 19 huruf chalaman 8 disebutkan:Besaran luas tanah yang Penggugat mohon pendaftarannya, olehKepala Kantor Sub.Dit Agraria dicatat dengan memakai ukuran kirakira80.000 m? atau 8 ha (yang merupakan pengggabungan dari tanahtanahPenggugat dan tanahtanah Alm.

Bahwa UndangUndang Pokok Agraria atau UUPA yang berlaku tanggal24 September 1960 didalilkan "...nengandung masa peralihan selamadua puluh tahun " dan bahwa oleh karena itu UUPA tersebut ditafsir "sejak tanggal 24 September 1980 telah berlaku secara mutlak";Kedua opini tafsiran Majelis itu berada jauh di luar hukum positippertanahan/agraria sehingga pastilahn merupakan pembohongan danKebohongan dengan kadar luar biasa yang mestinya tidak dipakaimenjadi siasat oleh Majelis untuk menolak gugatan Pemohon

Dir.Jen Agraria No.SK.26/DDA/1970) dan selanjutnya diatur lagi tahun1997 (pasal 24 PP.No.24/1997 dan pasal 65 PMNA/KBPN No.3/1997 sertapasal 76 ayat (1) g dan PMNA/KBPN Nomor 3/1997);.

terletak di Desa Mentawir, Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kotamadya Balikpapan, dan setelah adanya Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, tanah tersebut menjadi terletak diDesaArgo Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak Milik M.1982 yang dikeluarkan oleh KantorSub Direktorat Agraria

Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan, antara lain:Pasal 51(1) Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50ayat (1) dilampiri dengan:1. Hak Pakai selama dipergunakan:b.

Verponding Nomor 6389 tanggal 22 Agustus 1899 atas namaDjemblem alias Djemblem binti Aking yang menjadi dasar kepemilikan hak atastanah Penggugat sudah gugur demi hukum dengan berakhirnya batas waktukonversi hak atas tanah tanggal 24 September 1961 dimana Penggugatataupun Djemblem binti Aking tidak melakukan konversi hak atas tanahEigendom Verponding menjadi Sertipikat Hak Milik dan tanah tersebut secararegulasi menjadi tanah negara (ex.Pasal 21 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Pokokpokok Agraria

Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria juncto Pasal 1 Ayat (1) KeputusanPresiden R.Il. Nomor 32 Tahun 1979 tentang PokokpokokKebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah AsalKonversi HakHak Barat. Penggugat tidak melakukan konversi hak atas tanah sampai denganbatas waktu tanggal 24 September 1980 sehingga tanah asal hak barat(Eigendom Verponding) menjadi gugur demi hukum dan tanahnyamenjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

Pasal 21UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokokpokok Agraria),dan lebih dari itu. Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasiberdasarkan pada Persidangan Setempat tidak terbukti menguasaisecara fisik baik langsung maupun secara administratif:Judex Facti Tingkat Banding Telah Salah Dan Keliru DalamMemberikan Pertimbangan Hukum Dalam Menerapkan HukumPembuktian Di Dalam Perkara A Quo;a.

, Atas Nama Pemerintah Kota Bekasi,Terletak Di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, KotaBekasi yang proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan yangberlaku yaitu berdasarkan undangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal42 juncto Peraturan Pemerintah Nomor.40 Tahun 1996 Pasal 39 huruf ddan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 49 huruf c dan Pasal 51 ayat (2)juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 juncto Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas HakHak IndonesiaAtas Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Jo.

Hegarmanah dengantulisan : telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan KotaBandung Hal demikian telah sesuai dengan Pasal 97 ayat 1 dan 3Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah; 3. Bahwa, karena catatan atas SHM Nomor : 1100/Kel.

Terutama telah melanggarketetuan Pasal 9 ayat 2 angka 2 Paragraf 1 Peraturan Menteri Agraria /KepalaBPN No. 9 tahun 1999 Tentang tata cara Pemberian dan pembatalan ha katastanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyebutkan Permohonan HakMilik sebagaimana dimaksud dalam ayar 1 memuat Keternagan mengenaitanahnya yang meliputu DATA YURIDIS dan DATA FISIK adalah dalil yangkeliru dan premature sehingga harus dikesampingkan dan ditolak demi hukum;2.

Sehingga secara hukum telah memenuhi ketentuanPeraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 9 tahun 1999, sebab itu objeksengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat harus dipertahankan demi hukumdan keadilan; halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor : 32/G/2019/PTUN.BDG3. Bahwa, adapun data fisik mengenai batasbatas tanah SHM Nomor : 3157 ?Kel.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor :24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengandemikian maka secara hukum penerbitan objek sengketa yang telah dilakukanoleh Tergugat telah benar dan telah tidak melanggar ketentuan hukum ynagberlaku.; H. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik; a. Asas Kepastian Hukum ;1.

(Tujuh ratus enam puluhlima meter persegi) atas nama Hajja Masriani, diatas tanah milik Penggugat,telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku in casuperaturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 59 sertabertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asasbertindak cermat, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2077/Kelurahan Mecege, tanggal 31072008, Surat Ukur tanggal07042008, No

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 59 serta tidak bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ;Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat tersebut, menurut hemat Pengadilaneksepsi yang harus dipertimbangkan adalah eksepsi pertama Tergugat mengenai gugatanlewat tenggang waktu, sedangkan eksepsi kedua Tergugat tidak termasuk dalil eksepsimelainkan berkaitan dengan dalil yang harus dipertimbangkan pada bagian pokokperkara putusan ini, oleh karena eksepsi kedua

Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 59 serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik yakni asas bertindak cermat, karena Tergugatmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, Tanggal31072008, Surat ukur tanggal 07042008, Nomor 343/2008, luas765 m? (Tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) kepada orang yang tidakberhak.

Putusan No. 14/G/2014/PTUN.MksAgama Makassar Nomor : 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS (vide bukti P1 dan P2) ;Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan obyek sengketa, Majelis Hakimmelakukan pengujian dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah yang merupakan

Bakri dan peralihannya oleh Pemohon Hajjah Masrianiadalah didasari oleh fakta yang tidak benar dalam data yuridisnya sehingga tidakmemenuhi ketentuan hukum materiil sebagaimana diatur dalam pasal 24 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997, sehingga seharusnya Tergugat tidak menerbitkanSurat Keputusan Sertipikat Hak Miuliknya maupun mencatatkan peralihannya ;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danHal

., tersebutTergugat B sekarang adalah sebagai Tergugat III dengan sebutan SubDirektorat Agraria Dati Il kabupaten solok di solok cq Direktorat AgrariaProvinsi Sumater Barat cq Direktorat Jenderal Agraria Departemen DalamNegeri merupakan pihak yang kalah, seharusnya mengetahui akan isi dariHalaman 5 dari 27 hal.

Kemudian juga dalam pertimbangan hukum putusanpengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tersebut khususpada putusan hal 91 jelas dikatakan bahwa tanah sengketa sampai saatini belum ada suatu ketetapan dari Dirjen Agraria bahwa tanah sengketaadalah tanah negara. Sehingga dengan demikian dalil Tergugat A tidakbenar dan mohon dikesampingkan seluruhnya;Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkankembali serta diputuskan secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;8.

Bahwa dalam hukum adat Minangkabau yang masih berlaku dandihormati sampai sekarang masih ada hak ulayat kaum, demikian jugadi dalam undangundang agraria yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun1960 mengakui keberadaan hukum adat;b.

Apalagi Tergugat B/Terbanding B/Termohon Kasasi Badalah juga sebagai pihak Tergugat Ill dalam perkara tahun 1983tersebut yaitu yang bernama Direktorat Agraria DATI Il Kabupaten Solokdi Solok;d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979; dan penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 372550.1352006 (Keputusan Obyek Sengketa ) telah sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang undanganyang berlaku, KhUSUSNYa: 72222 ooo nnn non non none eee eee UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997; 22+ 22 202 202 ooo nnn n ene ene eee Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999; 270002" 22000 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 ; 22=n22n2 ee nen annonceBahwa karena Hak Guna Bangunan Nomor 92/Desa Sisir atas nama Drs.Ec.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugattidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Negara bekas HakEigendom Verponding Nomor : 8795 tersebut, oleh karena status tanahtersebut adalah tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimanaketentuan UndangUndang Pokok Agraria ; ll.

Bukti T.1340Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari KepalaDirektorat Agraria Nomor : 593.51/4176/320/1985 tanggal20 Pebruari 1985 Perihal : Permohonan Hak Milik atastanah Negara seluas 9.239 m2, terletak di Desa Sisir, Kec.Batu, Kab. Malang atas nama Drs. Ec. PaulusTjiptodjojopranoto Handoko ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 15Nopember 1984 Nomor : 573.21/4848/452.320/1984 dariBupati Kepala Daerah Tingkat Il cq. Pjs.

Tanahmana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilanratus delapan puluh delapan (23011988) Nomor 6, dan Denah bangunan yang dilekatkan padaakta ini dan diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaya tanggal tujuh belas Pebruari seribusembilan ratus delapan puluh delapan (17021988) Nomor: 275/1988 ;Kini Pihak Pertama dalam kedudukannya sebagai Pengelola dan persil/bangunanbangunanterinci

Jalan Embong Malang No. 18.Tanah mana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh tiga Januari seribusembilan ratus delapan puluh delapan (23011988) Nomor 6, dan Denah bangunan yangdilekatkan pada akta mi dan diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaya tanggal tujuh belasPebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (17021988) Nomor2275/1988. toner nner nnn nnn nnn Bahwa Kuasa tersebut diberikan

Tanah mana terurai lebih jelas dalam Surat Ukur Nomor 6 tertanggal dua puluh tiga Januariseribu delapan ratus delapan puluh delapan (23011888) dan Surat Keterangan PendaftaranTanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) Daerah KotamadyaSurabaya, tanggal tujuh belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan(17021988) Nomor 275/1988.

Bahwa, bangunan gedung tersebut dipergunakan sebagai Kantor Inspeksi PendaftaranTanah Jawa Timur/Nusa Tenggara dan Perumahan Pegawai Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah,yang selanjutnya penggunaanya diserahkan kepada Kantor Agraria (sekarang KantorPertanahan) Kota Surabaya, yang sampai saat ini masih digunakan untuk Kantor PertanahanKota Surabaya.; 5; Bahwa, selanjutnya tanah Hak Eigendom Verponding No. 3752 telah menjaditanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal 24 September 1960, karenapemegang

PeraturanMenteri Agraria No. 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan BeberapaKetentuan UUPA, bahwa selanjutnya tanah dengan statusdemikian lebih lanjut diatur dalam Keputusan Presiden No. 32Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Tentang/Ketentuan mengendi ..........a OFKetentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal KonversiHakHak Barat.; 1.

PERMEN AGRARIA No. 5 tahun 1999tentang Pengakuan HAK ULAYAT yang mengatur untuk menyerahkan Tanah milikADAT dan perjanjiannya kepada peruntukan HGU dengan masa 25 tahun, HAKPAKAIT jangka waktu 10 tahun, baik kepada perorangan maupun kepada perusahaan,dan sepanjang pengetahuan suku sakai Bathin selapan Tanah Milik Adat dan HukumAdat tidak pernah diserahkan kepada PT.

MURINI WOOD INDAH INDUSTRISECARA MANUAL didapat luasnya kurang lebih 2.100 Ha yang Hutan Adatyang dirusak (dimusnahkan) berikut tanah milik Adatnya diusahai dandikuasailah tanp Hak dimaksud dengan UUPA No. 5 tahun 1960mtermaktubHUKUM AGRARIA BERDASARKAN HUKUM ADAT JO. PeraturanPERMEN AGRARIA No. 5 tahun 1999 tentang pengakuan HAK ULAYAT,yang mana PT.

Dimaksudkan Pasal 71, 72 masyarakat berhak mengajukan121gugatan dan ganti rugi karena hilangnya Aset Hutan ADAT kepada pihakyang melakukan Perusakan Hutan baik melalui Pengadilan maupun diluarPengadilan, dan seterusnya.5 Bahwa masyarakat Hukum Adat berdasarkan UUPA No.5 tahun 1960dimaksud Pasal 5 Hukum AGRARIA berdasarkan Hukum ADAT 70PERMEN Agraria No.5 tahun 1999. Penyerahan Tanah Milik ADATdengan Perjanjian yang sudah barang tentu tanpa bukti surat tersebutdiperoleh oleh PT.

tindak pidana Penggelapan, maka Majelis Hakim berpendapatPenggugat telah membuktikan perolehan tanah yang menjadi obyek sengketatersebut berdasarkan pembelian dari BUNGAISA ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat yang menyatakanbahwa Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan pembelian dariPenggugat (RANING), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa ketentuan pasal 20 ayat (2) Undangundang nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Nomor 30/Pat.G/2018/PN BonAgraria menyebutkan bahwa "hak milik, demikian pula setiap peralinan, hapusnyadan pembebanannya dengan hakhak lain harus diaftarkan menurut ketentuan yangdimaksud dalam pasal 19", dan didalam ayat (2)nya disebutkan bahwa"pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan haktersebut" ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 23 Undangundang nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

ditujukan kepada para pemeganghak atas tanah yang bersangkutan dengan maksud agar mereka memperolehkepastian tentang haknya itu,ssedangkan ketentuan pasal 19 Undangundang nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ditujukan kepadaPemerintah sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakanpendaftaran tanah yang bersifat "rechtskadaster", artinya yang menjamin kepastianhukum;Menimbang, bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa adalah hukum

adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingannasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundangnomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsuryang bersandar pada hukum agama ;Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut hukum adat adalah suatuperbuatan pemindahan hak, yang sifatnya kontan

terdapat nama Karsih tidak ada perubahan lain ;Bahwa sebenarnya fungsi buku letter C tersebut untuk pemilikantanah;Bahwa Pada saat tahun 1989 1990 saksi bekerja di Kelurahansebagai staf umum;Bahwa saksi tidak tau tentang pengukuran;Bahwa Saksi pengukuran siapa saja boleh, tidak haruspemegang leter C asalkan staf Kelurahan;Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu kasi pemerintahansampai sekarang.Bahwa Tugas saksi membantu penarikan pajak PBB dan dibagian bidang Umum;Bahwa yang menuliskan leter C adalah Agraria

wanprestasi dalamperjanjian tersebut ; 3. apakah Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap tanah obyekSETIONG 1d; ~~~ ~~~ ~~ ~~ nn nnn nnnMenimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama karena obyekjual beli antara orang tua Penggugat dan Tergugat adalah menyangkuttanah maka jual beli tersebut harus sesuai dengan ketentuan yangDEEIAKU ~~~~~~~~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn neni nn rin renninMenimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

yang. dimaksudkan untukmemindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PeraturanPemerintah ; = nn nnn rn rninMenimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Setiap pejanjianyang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hakbaru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hakatas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yangdibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

Aktetersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ; Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor1363 K/Sip/1973 tanggal. 12 Mei 1972. menyebutkan Ketentuan dalam47Pasal 19 P.P. No. 10/1961 tidak bermaksud mengenyampingkan pasalpasal dari KUHPerdata atau ketentuanketentuan hukum tidak tertulismengenai jual belli ; ===== nena nnn einemMenimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka jual beli tanahadalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalam KUHPerdata atauHukum Adat.

Perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syaratbagi pejabat Agraria ; 22220 n2 nn none ne nnnn ne ncnnnenMenimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung yang lain,yaitu dalam Putusan Nomor : 554 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979menyebutkan : Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabatakta tanah setidaktidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan;Menimbang, bahwa saksi 1.

Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah demi hukum tanah dan bangunan yang terletak ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00675 telah sah menjadi milik Tergugat ;Berikut akan Tergugat IV kutip bunyi dari ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria

yangdiajukan oleh Termohon Kasasi sangat jelas telah melanggar tata tertibhukum acara perdata karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidakmemiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat;Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi telah mengabaikan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria

Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip Pasal1 butir 20 juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan

Bahwa Pemohon Kasasi sepakat atas pertimbangan Judex Facti tingkatPengadilan Negeri pada halaman 37 putusannya, yang menyatakan:Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu permakluman bahwa pembuatanakta jual beli atas tanah sertifikat hak milik tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria.

Lebih lanjut jual beli antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi adalah suatu peristiwa jual beli yang sah secara hukum karena telahmemenuhi syaratsyarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diamanatkanoleh Pasal 1320 KUHPerdata dan juga telah memenuhi ketentuan dalamundangundang tentang pendaftaran tanah, yaitu pada Pasal 19 ayat (2)Undang Undang Pokok Agraria yang menyebutkan:(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;b.

Lily Fidelia Jeniawati
Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Cipanas
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq mentri Agraria dan Tata Ruang RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Kanwil BPN Jawa Barat Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Turut Terbanding/Penggugat II : Nelly Fidelia Jeniawati
Turut Terbanding/Penggugat III : Ny. Tressy Fidelia Jeniawati
Turut Terbanding/Penggugat IV : Tn.

Pemerintah RI, Cq Mentri Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional RI, Cq Kepala Kantor Wilayah Agrariadan Tata Ruang Jawa barat/ Badan PertanahanNasional, Cq Kepala Kantor Agraria danTataruang / Badan Pertanahan KabupatenCianjur, JI Raya Bandung Nomor 61 Cianjur,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Agustus 2018Nomor 321 / PEN / PDT / 2018 / PT.

YOEN, pada tanggal 29 Mei1979,seluas 306 m2, yang ditandatangani olen Kepala Desa Cipanas, denganbatasbatas saat itu:Utara : dengan tanah Pasar.Timur : dengan tanah garapan Tjoeng Seng Yoen.Selatan : dengan Tanah Pasar.Barat : dengan tanah garapan Ayjep.Bahwa Oleh Kepala Kantor Perdagangan Kabupaten Cianjur telahdikeluarkan Tanda Daftar Perusahaan atas nama TOKO KECIl, pada tanggal 8September 1986;Bahwa berdasarkan Fatwa Tata guna Tanah No.135/FTGT/IK/12/1985,tanggal 24 Desember 1985, oleh Kantor Agraria

Cianjur, yangditandatangani oleh Kepala Agraria Cianjur,terhadap Cung Seng Yun, telahdiberi izin Konversi Penggunaan tanah seluas 1065 m2 yang terdiri daribangunan toko dan Penginapan, yakni terhadap Penginapan Nirwana dan Tokokecil sebagaimana yang kami sebutkan diatas;Bahwa terhadap tanah dan bangunan Toko Kecil dan PenginapanNirwana tersebut diatas dari Semenjak dibeli hingga saat ini dikuasai oleh Pihakpenggugat, dan pengelolaanya diberikan kepada orang lain;Bahwa selain 2 (dua) tanah dan bangunan

Dimana dari kedua ketentuan tersebbut, bahwa Tanah KasDesa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikankepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan Umumdan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (PeraturanDesa) yang terlebin dahulu harus mendapatkan persetujuan BPDdan mendapatkan jin tertulis dari Bupati / wali kota danGubernur.Cc) Bahwa selain itu, apabila mendasarkan kepada Keputusanbersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional

Bahwa ke39 (tiga puluh sembilan) objek sengketa tersebut di atasmerupakan keputusan Tergugat dalam rangka proses administrasipertanahan dalam kegiatan prona (Proyek Operasi Nasional Agraria/sekarang Program Nasional Agraria) di Desa Tubiran dan Desa SiparepareHilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu sekarang KabupatenLabuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara:6.

Melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;4.1 Bahwa pada pokoknya ketentuan yang mengatur tentangProna baik Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 189Tahun 1981 tentang Proyek Operasional Nasional Agrariayang telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri NegaraAgaria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2015tentang Program Nasional Agraria tetap mengacu sebagaidasarnya di bidang pertanahan adalah ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, PP Nomor 24Tahun 1997 tentang

Peralinan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jualbeli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hakmelalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yangdibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Kemudian mengacu kepada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Pokok Agraria dijelaskan sebagai berikut:Pasal 20:1.

tanah;Pengumuman;Penerbitan SK Hak;Penerbitan sertipikat:4 NN NNN NNNPenyerahan sertipikat.Bahwa tata cara pemberian hak milik tetap juga mengacu kepadaPP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah junctoPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 junctoPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian DanPembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara JunctoHalaman 88 dari 93

Putusan Nomor 535 K/TUN/201618.19.20.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan (yang tidak berlaku lagi adalahtentang Pembatalan Hak berdasarkan Peraturan Kepala BPN RINomor 3 Tahun 2011, sedangkan Pemberian Hak tetap berlaku),pada Pasal 13 Termohon Kasasi diwajibkan meneliti kelengkapandan kebenaran data fisik dan data juridis dari permohonan hak milik,dilakukan pengukuran, kemudian diperiksa

103 Putusan No. 48/G/2019/PTUNPLGgambar yang menunjukan adanya objek rumah di atasbidang tanah tersebut.Padahal seharusnya kedua Gambar Situasi tersebutharuslah dibuat dengan identik dan tidak boleh adaperbedaan sedikitopun baik berupa ukuran maupun bentukgambarnya karena sejatinya merupakan satu objek yangsama.Merujuk pada Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentan Pendaftaran Tanah, menyatakansebagai berikut :Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan olehMenteri Agraria

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (Error inPersona), dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa Memeliharatanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegahkerusakannya adalah kewajiban tiaptiap orang, Badan Hukum atauinstansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu denganmemperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Jadi Penggugat memilikikewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya.

Hal ini menunjukkanbahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai denganPasal 15 UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria. Untuk itu mohon kiranya MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa Tergugat mohon halhal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;2.

Objeksengketa a quo tersebut diatas telah melalui prosedur penerbitan danperalihan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;3.

/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan jis Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upayaadministratif sebelum mengajukan gugatan a quo, maka gugatanPenggugat menjadi Prematur;Bahwa berdasarkan uraian dalildalil di atas, sudah sangat jelasdan terang Gugatan Tata Usaha Negara

MohamadZen, dahulu diterbitkan oleh kantor Agraria Dati Il Donggala, dengan batasbatas dahulu sebagai berikut:Utara : Tanah Kintal MusoSelatan : Kantor Kejati SultengBarat : Tanah sdr. Tjaniera, Mariam,Halaman 9 dari 90 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLTanah Bank Bumi DayaTimur : Jalan Ahmad Yani, Perumahan BNI 46, sdr.

12/G/2020/PTUN.PLtanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Butir (c) Peraturan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur:menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat buktipemilikan atau penguasaan tanah.(5.14) Bahwa penebitan obyek sengketa oleh Tergugatdidasarkan pada permohonan akan tetapi bertentangan dengan ketentuanPasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria

Dimana pada huruf anomor 1 s/d 4 dan huruf b dalam Gugatan telah tertuang padaLampiran Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;Bahwa pada angka 5.15 yang menyatkan Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa juga telah tidak cermat dan teliti.......tidak terdapatnya kelalaian Tergugat sebagai mana di maksud dalamGugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat sudah dengan itikadbaik dalam hal

Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimanatelah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;Bahwa Tergugat dalam membuat keputusan sudah sesuaidengan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,berdasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat 2 hurufUndangUndang RI No. 51 Tahun 2009

Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta dikaitkan dengankewenangan yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, maka terlihatbahwa Sumarlin, S.ST. yang ditetapbkan sebagai Ketua Panitia Ajudikasi PTSL,bertindak secara hukum An.

dengan luas tanah 15.000 M atas namaNY.ENDANG SULISTYANINGSIH ; Sertifikat Hak Milik No. 986 / Desa Suli, sesuai GambarSituasi No. 8 / MT / 1983, yang diterbitkan padatanggal 30 April 1985 seluas 10.800 M atas nama JacobPattirane yang diterbitkan oleh Kepala Kantor AgrariaKabupaten Maluku TengahSertifikat Hak Milik No. 987 / Desa Suli, sSsesuai GambarSituasi No. 7 / MT / 1983 yang diterbitkan pada tanggal30 April 1985 seluas 28.500 M atas nama Jacob Pattiraneyang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria

b angka 2dan 4, pasal 5 huruf a angka 1 dan 2,huruf C dan hurufD jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 BAB IIIpasal 8 ayat (3) dan (4) BAB IV pasal 14 ayat (1) dan(2),pasal 5 ayat (2),pasal 17 ayat (1) #=dan= ayat(3),pasal 18 ayat (3),pasal 19 ayat (1),pasal 24 ayat(2),pasal 82 ayat (1) jo Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun1997, BAB Il pasal 19 ayat (1) huruf b,ayat 2 pasal59,pasal 60,pasal 86 ayat (3),pasal 97 ayat (1) joPeraturan Menteri Negara Agraria

oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara bahwapemberian dan atau diterbitkannya Sertifikat Hak Milikoleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata UsahaNegara kepada :Kahar Panggalo Sertifikat Hak Milik Nomor : 1536.Date Sumule Sertifikat Hak Milik Nomor : 1537.Aris Rerung Sumule Hak Milik nomor : 1538.Pasang Palulun Sertifikat Hak Milik nomor : 1539 danNyonya Endang Sulistyaningsih Sertifikat Hak MilikNomor : 1540.Keseluruhannya melalui mekanisme Peraturan Pertanahandalam kaitan dengan Proyek Nasional Agraria

yangdilaksanakan di desa = Suli pada tahun 19983Bahwa pelaksanaan Proyek Nasional Agraria di desa Sulitahun 1998 bersifat umum, serta melalui tahapan tahapansesuai ketentuan Aturan Perundang Undangan Pertanahanyang berlaku ; +e rere eeeAdapun tahapantahapan yang Tergugat kemukakan diatasialahPemberitahuan kepada Pemerintah desa Suli menyangkutpelaksanaan PRONA yang akan dilaksanakan Tujuannya agar Pemerintah desa Suli dapat membuatdata menyangkut jumlah anggota masyarakat desa Suliyang terdata sebagai

Simon Noya, SH, AnthonyHatane, SH dan Ruby Lopulalan, SH selakuKuasa Hukum Para Penggugat tanggal 17Desember 2004 yang menerangkan bahwaSertifikat Hak Milik masing masing Nomor1536,1537, 1538, 1539, 1540, 1541 dan 1542atas nama Kahar Panggalo dkk tidak masukdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 912, atasnama Marcus Pattirane, Nomor 986 dan 987atas nama Jacob Pattirane ayah dari MarcusPattirane serta Sertifikat Hak Milik Nomor1472 atas nama Costansa Pattirane;Foto copy sesuai dengan asli SuratKepala Agraria

yang dibuat oleh dan di hadapan PupuSuradireja, Camat/PPAT di Kecamatan BuahBahwa, setiap perbuatan hukum harus dibuatkan akta otentik yang dibuat oleh notarissebagimana dimaksud dalam Pasal 15 UndangUndang No.30 Tahun 2004 mengenaiJabatan Notaris, demikian pula mengenai ketentuan pendaftaran tanah pada waktu ituyang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 pada Pasal 19 jugasudah mengatur mengenai keharusan dibuatkan akta otentik yang dibuat oleh Pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria

PeraturanMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa a quo telahdilakukan melalui prosedur sebagaimana ditetapkan undangundang dan tidakmelanggar azasazas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diuraikanoleh W.

Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan untuk memutus :1 Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokoksengketa; 72922222 noon nnn nnn nn none2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet van onvantkelijk verklaard);3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

24 ayat(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah danAsas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas sewenangwenang ;Menimbang, bahwa Tergugat membantah melalui Jawaban tertanggal 19 Maret2013 dan Duplik tertanggal 03 April 2013 yang pada pokonya Tergugat dalam menerbitkanObyek sengketa a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yangberlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UndangUndang nomor 5 tahun 1960tentan PokokPokok Hukum Agraria

Pertaturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah jis Peraturan Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 dan tidak bertentangan dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, didalamnya terdapatunsurunsur eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakimakan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan

TergugatepPutusan No. 9/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 8 dari 35 halamanUndang No. 5 Tahun 4986 Tentang PMelanggar :Scanned by CamScanner Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah ; Pas i"asal 3 ayat (2) berbunyi sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan : Huruf a berbunyi "penyelidikan riwayat tanah ; Huruf b berbunyi penetapan batasbatasnya ;Ayat (3) berbunyi Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal inidijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria

Jika Menteri Agraria memandangnya perlumaka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang Pejabat dariJawatan Agraria, Pamongpraja dan Kepolisian Negara RI, Didalammenjalankan pekerjaaan itu Panitia memperhatikan keteranganketerangan yang diberikan oleh yang berkepentingan *;Ayat (7) berbunyi Batasbatas dari sesuatu bidang tanah dinyatakandengan tandatanda batas menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria,Pasal 4 ayat (1) berbunyimaksud dalam pasal 3 selesai maka peta Setelah

berbunyiatas tanah didalam Desa dengan batasbatasnya, baik yang kelihatanSelain batasbatas tanah padamaupun yang tidak, dan ayat (3) berbunyipeta itu dimuat pula noka mungkin), tanda batas sedapat dapatnlain benda tetap yang penting;MpPutusan No. 9/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 9 dan 35 halamanmor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor pajak(ji ya juga gedunggedung, jalanjalan, saluran air, dan lain Scanned by CamScannerPasal 11 ayat (2) Berbunyi* bentuk surat ukur serta cara mengisinyaditetapkan oleh menteri Agraria