Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Terbanding/Penggugat I : DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
Terbanding/Penggugat II : PD KEP SPSI Kepulauan Riau

Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;3. TAUFIQ HIDAYAT, M.H., Jabatan Kepala SubBa gian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SetdaPro vinsi Kepulauan Riau;4.

., Jabatan KepalaSub Bagian Penyuluhan Hukum pada Biro HukumSetda Provinsi Kepulauan Riau;5, AGUS HILMAN, S.H., Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi KepulauanRiau; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Halaman 1 Putusan No.144/B/2021/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPekerja an Pegawai Negeri Sipil, memilin domisili diKantor Gubernur Kepulauan Riau, KomplekPerkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,Gedung A lantai IV, Pulau Dompak Tanjungpinang,Provinsi Kepulauan Riau, alamat elektronik

DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA(DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda2 Blok C2 Nomor: 21,Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakilioleh: SAIFUL BADRI SOFYAN, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan DaerahFederasi Serikat Pekerja Logam, elektronik danMesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSPLEM SPSI) Kepulauan

A3No. 28 RT.007/RW.005 Batam Centre, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh:HENDRA CIPTA ILYAS, S.T, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah SerikatPekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD SP KEP SPSI) Kepulauan Riau (Karyawan Swasta), yang beralamat diPerumahan Cendana tahapV, Blok E9 No. 06, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.009/PP SPKEP/ SPSI/IV

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan RiauTahun 2021, tertanggal 16 November 2020;4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Upah MinimumProvinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;5.

PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MAHADIR BASTI VS GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : 67.Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata UsahaNegara antara: MAHADIR BASTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenBelitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT. 020,RW. 009, Desa Lesung Batang, Kecamatan TanjungPandan, Kabupaten Belitung, Propinsi KepulauanBangka Belitung.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/I1/2011, tanggal 11 November 2011 berisifatkonkret artinya tidak abstrak tetapi berwujud dalamsuatu. bentuk Surat Keputusan yang tertulis yang berisipemberhentian Penggugat dari Jabatan Publik sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Belitung;b.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 berisifatindividual karena tidak ditujukan kepada umum tetapikhusus ditujukan kepada pribadi Penggugat;c.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBelitung Masa Jabatan 2009 2014.3.

Bahwa benar Tergugat telah menetapkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/884/1/2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 20092014 dariPartai Bulan Bintang pada tanggal 11 November 2011(Bukti 1T.1)3 +++3.

Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1411 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama NOPIAN ROPITA, S.Sos; II. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; III. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Satyalancana Karya Satya XXTahun pada tanggal 9 April 2013 Bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Kepulauan Riau No. 729 tahun2013 tentang kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil dalam jabatanPelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, t.m.t 1Oktober 2013 PENGGUGAT dinaikkan pangkatnya dari golongan Ill/cmenjadi Ill/d, jabatan Kasubbag Pendataan Biro AdministrasiPerekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau Bahwa kemudian dengan adanya Putusan Pengadilan

SURAT KEPUTUSANGUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1411 TAHUN 2018Tanggal 28 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAKDENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATASNAMA NOPIAN ROPITA, S.

BuktiP19 : Keputusan Gubemur Kepulauan Riau Nomor: 1211 Tahun 2017tentang Pengurus Forum Corporate Social ResponsibilityProvinsi Kepulauan Riau periode 20172021; (Fotokopi sesuai dengan aslinya); 20.

BuktiT26 :Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepadaBupati/Walikota cq.

Kepulauan Riau, telahmengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang merupakan AnalisStatistik di Sub Bagian Koordinasi urusan Kominfo, Persandian dan Statistik padabiro administrasi perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yangdipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA) an.

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU tersebut tidak dapat diterima;

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU vs RAHMI KOMALAWATI

PUTUSANNomor 314 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukandi Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,Pulau Dompak, Tanjung Pinang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. MASRUR AMIN, S.H.

,M.M., Kepala BiroHukum Sekda Provinsi Kepulauan Riau,berkantor di Komplek Perkantoran PemerintahProvinsi Kepulauan Riau Gedung A 1 Lantai Il,Pulau Dompak, Tanjung Pinang;4. UPIK, S.H.,M.T., Kepala Bagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum Setda Provinsi KepulauanRiau, berkantor di Komplek PerkantoranPemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A1 Lantai Il, Pulau Dompak, Tanjung Pinang;5.

bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:OBJEK GUGATAN SEBAGAI SENGKETA TATA USAHA NEGARA:Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli2013, tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (BuktiP1).

Riau hingga sengketaini memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan lainyang menyatakan sebaliknya;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat/Terbanding yaitu SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 690 Tahun 2013tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atasnama Rahmi

Komalawati dari kedudukannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Bintan masa jabatan 20092014;Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Kepulauan Riau Nomor 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atas nama RahmiKomalawati dari kKedudukannya sebagai Anggota DPRD KabupatenBintan masa jabatan 20092014;Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat pengadilan

WFM NASUTION vs GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;

Pemohon:
Agus
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan

Pemohon:
Lukman Sudirman
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan

Ferdinandus Warumi (vs) Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen

BUPATEmKABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,. atdiJalanIrianNOo.1Seruldala Hal. dari 25 hal.Putusan No.80/Pdt/2015/PT JAP Seas ~soaeBa tn Cosme ataaheMsann tc te ann khMOaMinnodZ .nz Po K2ZOZTZORBADO,oY=*an)SUAT OCTY PRASEoYZnroQg:AN SIMB(oYZATOPrZTtAPrArATAY Hal.3 dari 25 hal.Putusan No.80/Pdt/2015/PT JAPara)eoa Sn st sanerdnm . 9WANDARE,nm .ctZnOatrnaAZypAHH ZO nD .xWnnnr .O4 afnaonecPrPrATWnerrnrsedcArTctBScsc 5p DoH OD Ge GQ=fabSTene reece RAs fF AF On Hal.5 dari 25 hal.Putusan No.80/Pdt/2015/PT JAP Zokou

SYAFRUL, SE melawan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai

Rajawali Sakti Gg Syamsul AliminNo. 59 PekanbaruRiau.Selanjutnya disebut PENGGUGAT ;Berlawanan dengan:Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai : Beralamat Kantor JI. Raya Tua Pejat KM 5Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ;Bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan kuasa kepada:MUSTOFA, SH Jabatan, Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Jin. Raya TuaPejat KM 4 Kec.

MUSTAFA KAMAL KARIM VS BUPATI KEPULAUAN SELAYAR;

Siswomiharjo Nomor 3 RT.002/RW.003 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng,Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan Pegawai NegeriSipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mursalin Jalil, S.H. M.H.

,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaMursalin Jalil & Rekan, beralamat Kantor di BumiAtamalanrea Permai Blok AF Nomor 376 & 378 KelurahanPaccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KEPULAUAN SELAYAR, tempat kedudukan diJalan Anmad Yani Nomor 1 Kelurahan Benteng, KecamatanBenteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Yusuf, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor 113/ll/Tahun 2017, tanggal 16 Pebruari 2017, tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Mustafa Kamal Karim, NIP 19630828 198602 1 008,Pangkat/Golongan Ruangan Penata TK.I Ill/d, Jabatan Staf DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar;3.

Ill/d, Jabatan Staf DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar;4. Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi/mengembalikan statusPenggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;5.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor 113/Il/Tahun 2017 tanggal 16 Pebruari 2017 tentangPemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atasnama Mustafa Kamal Karim, NIP 19630828 198602 1 008,Pangkat/Golongan Ruangan Penata TK. Ill/d, Jabatan Staf DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar;3.

Pemohon:
Abdillah Nggohele
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan

Pemohon:
Idris Ara
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan;------------------------------------------------------------3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima rupiah);------------------------------------------------------------------

TRIMAWAN JOGO PRIJONO Melawan PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RT: 001 RW: 004,Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, PekerjaanWiraswasta;Selanjutnya disebut.............................PEMOHON KEBERATAN;Lawan:Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tempat Kedudukan PusatPemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring GedungSultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompak Tanjungpinang KodePos 29124; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/kdhKepriKuasa/V/2017tanggal 29 Mei 2017 memberikan Kuasa kepada:1.

Photocopy Bukti Tanda Terima Putusan dari Komisi InformasiProvinsi Kepulauan Riau. 2. Photocopy KTP Trimawan Jogo Prijono.Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/K1I/2017/PTUN.TPI3. Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor001/I/KlKepriPS/2017.

Kepulauan Riau, bukti Surat Asli HakKepemilikan atas tanah masih berada dengan saya;2.

oleh Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Riau.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan RiauNomor: 001/I/KlKepriPS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan;3.

PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

EDWIN HARJONO DKK MELAWAN GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU

., Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Hotel 89, OrchardOffice hal Lt.2 Jalan Pembangunan Penuin, KotaBatam Privinsi Kepulauan Riau ; SULHAN, SH., Advokat/Penasehat Hukum,alamat di Hotel 89, Orchard Office hal Lt.2 JalanPembangunan Penuin, Kota Batam ProvinsiKepulauan Riau ; MARIYANI EKOWATI, SH., MM, JabatanKepala Biro Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1Tanjung Pinang ;UPIK, SH., MT, Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Pemprov.

Kepulauan Riau,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1Tanjung Pinang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/Kdh.KepriKuasa/V/2012 tertanggal 02 Mei 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai .............

Riau Nomor ;Bukti P.2 : Kep.036/PD/F.SP.LEM SPSI tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pengesahan SusunanPengurus Dewan Pimpinan Cabang F.SP.LEM SPSI Batu Ampar dan Sekitarnya periode2009 2014 (sesuai dengan asli) ; Tanda Bukti Pencatatan tanggal 12 Desember 2003 (sesuai dengan asli) ;Bukti P.3 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 Tentang Penetapan UpahMinimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (asli ada pada Tergugat) ;Bukti P.4 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor

Riau Nomor 237 Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari2012 (asli ada di Tergugat) ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 531 Tahun 2011 tanggal 25 Nopember2011 (asli ada di Tergugat) ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 90 Tahun 2011 tanggal 24 Pebruari 2011(asli ada di Tergugat) ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 534 Tahun 2010 tanggal 09 Desember2010 (asli ada di Tergugat) ; Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.03/G/2012/PTUNTPI Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalildalil

Surat Walikota Batam Nomor : 063/561/li/2012 Tanggal 20 Pebruari 2012 (sesuaidengan asli) ; .Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 Tentang PenetapanUpah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (sesuai dengan.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 531 Tahun 2011 tanggal 25Nopember 2011 (sesuai dengan asli) ; .Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 237 tahun 2012 tanggal 23Pebruari 2012 (sesuai dengan asl) ; .

TRIMAWAN JOGO PRIJONO VS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU;

Tanama Block E Nomor 2,RT 001 RW 004, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, KecamatanBukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;melawan:PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN' RIAU, tempatkedudukan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau,Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah PulauDompak, Tanjungpinang 29124, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. Andi Muhammad Asrun,' S.H., M.H.

Dari uraian tersebutPemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki keraguan dan kerancuanuntuk menyatakan, mengakui, dan menegaskan bahwa areal ObjekBidang Tanah di depan Masjid Raya Dompak merupakan Aset dariPemerintah Provinsi Kepulauan Riau;4.

Dalam Persidangan Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riaumenurut keterangan yang dijelaskan Saksi Ahli dari BPN Kantor PertanahanKota Tanjungpinang menyatakan bahwa pada waktu dilakukan Pengukuranterhadap objek bidang tanah tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak melampirkan bukti surat kepemilikan atas Objek Bidang Tanah,Pengukuran Objek bidang Tanah tersebut dilakukan berdasarkanpenunjukan batas oleh pegawai dari Kantor Provinsi Kepulauan Riau;6.

SOP yang mengatur ganti rugi dan tata cara pembayaran objek bidangtanah milik masyarakat di Pulau Dompak yang dijadikan AsetPemerintah Provinsi Kepulauan Riau;c. SOP tata cara untuk mendapatkan rekomendasi status kepemilikanobjek bidang tanah yang belum dibebaskan dan belum menjadi asetPemerintah Provinsi Kepulauan Riau.4.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor001/I/KIKepriPS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkankeberatan;3.

PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;

., selaku BUPATIKEPULAUAN SELAYAR VS Drs. MUHAMMAD ARSAD, M.M. DAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR