Ditemukan 159726 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penghinaan presiden
Pengangkatan presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Putus : 05-08-2010 — Upload : 07-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2010 Tanggal 5 Agustus 2010 — HARIS RUSLY, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
73 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIS RUSLY, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Yaitu yangmeliputi Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan DiktumKEEMPAT;Bahwa Diktum PERTAMA Obyek Keberatan menetapkan :"Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yangselanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas";Bahwa Diktum KEDUA Obyek Keberatan menetapkan :"Satgas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Presiden ini berada di bawah danbertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui Unit KerjaPresiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan KepolisianNegara Republik Indonesia; danb.
;b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalamupaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yangprofesional dan mandiri; danc. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerjaKepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden";4.
Menyatakan Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA danDiktum KEEMPAT Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bersifat regeling;3.
telahditentukan secara limitatif yakni : Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa karenanya Mahkamah Agung berpendapatpelaksanaan kewenangan Presiden yang dilakukan secara tertulis dalam bentukKeputusan Presiden, seperti kKeputusan Termohon dalam permohonan Hak UjiMeteriil ini, bukan dimaksudkan untuk mengatur dan mengikat secara umumsebagaimana layaknya suatu peraturan perundangundangan, karena apabiladipahami seperti ini maka akan terjadi
Register : 20-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2014 Tanggal 7 Agustus 2014 — TRINANTO HABRIADI VS PRESIDEN RI;
83 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRINANTO HABRIADI VS PRESIDEN RI;
Register : 04-04-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 — THONTOWI JAUHARI VS PRESIDEN RI;
148 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
THONTOWI JAUHARI VS PRESIDEN RI;
Putusan Nomor 8 P/HUM/2012partai politik tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkankepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabutnya;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa:1Z34Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan OmbudsmanRepublik Indonesia di Daerah;Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman
Perundangundangan yaitu :a Asas Kejelasan Tujuan;Bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun2011 adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat 3UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut :Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tatakerja Perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;b Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang TepatBahwaPeraturan Pemerintah ini telah ditetapkan dan ditandatanganioleh Presiden
Register : 20-11-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2013 Tanggal 30 Juni 2014 — KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
306 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
306 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
Keberadaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) diaturdengan UndangUndang No. 1 Tahun 1987 tentang KamarDagang dan Industri (embaran Negara Republik IndonesiaTahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor3346) jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaKamar Dagang dan Industri.b.
Peraturan Presiden;Halaman 15 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/201312.612.7f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/KotaDengan kata lain, Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011tersebut memang dijiwai oleh asas /ex superioriderogat lex inferior.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Fotokopi keputusan Presiden RI No 17 Tahun 2010 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagangdan Industri (Bukti P2);3. Fotokopi UU No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN (Bukti P3);4. Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bukti P4);5. Fotokopi UndangUndang Dasar 1945 (Bukti P5);6.
Bahwa Keberadaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) diatur denganUndangUndang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, TambahanLembaran Negara Nomor 3346) jo Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagangdan Industri.b.
Register : 06-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PDT/2021 Tanggal 25 Februari 2021 — PRESIDEN RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
198 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
PRESIDEN RI C.q.MENTERI DALAM NEGERI C.q. GUBERNURSULAWESI UTARA C.q. BUPATI KEPULAUANSIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) C.q.PANITIA PENGADAAN TANAH~ UNTUKPEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDARUDARA) SIAU tahun= anggaran = 2014,berkedudukan di Ondong, diwakili olehEvangelian Sasingen, S.E., selaku Bupati danDrs.
PRESIDEN RI C.q.MENTERI PERHUBUNGAN DIRJENPERHUBUNGAN DARAT C.qg. KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESIUTARA, C.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO (SITARO),berkedudukan di Ondong, diwakili oleh HarryHalaman 1 dari 8 hal. Put.
PRESIDEN RI C.g. MENTERI PERHUBUNGANDIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI SULAWESI UTARA, C.g.
PRESIDEN RI C.g. MENTERI DALAMNEGERI C.qg. GUBERNUR SULAWESI UTARA C.q. BUPATIKEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) C.q. PANITIAPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA(BANDAR UDARA) SIAU, 2. PEMERINTAH RI C.g. PRESIDEN RI C.q.MENTERI PERHUBUNGAN C.q. DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA, C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO (SITARO) tersebut;2.
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 246/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 April 2013 — MUSRIAH, MELAWAN PRESIDEN R., CS
67 — 9
67 — 9
MUSRIAH, MELAWAN PRESIDEN R., CS
PRESIDEN R.I dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahanberalamat kantor di JI. Veteran No. 1718 Jakarta Pusat 10110,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;2. MENTERI P.U, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan PengarahBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) beralamatkantor di JI. Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat Il ;3. KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS, beralamat kantor, JI.
Putus : 05-04-2012 — Upload : 17-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 70/PDT/2012/PT-MDN Tanggal 5 April 2012 — PRESIDEN RI
35 — 23
35 — 23
PRESIDEN RI
PRESIDEN R.I CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ.GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ. WALIKOTAMEDAN, Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM, beralamatdi Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Medan, 2011, semulaTERGUGAT, sekarang disebut sebagai PEMBANDING ; AGRIFINA SEMBIRING, umur 23 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat diKomplek Pertambangan Pasar 1 Tanjung Sari, Kel. TanjungSari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan. Dalam hal inidikuasakan kepada 1. Nuriyono, SH, 2. Muslim Muis, SH, 3.Surya Adinata, SH, M.Kn, 4. Yurika N, SH, 5.
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 249/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 April 2013 — MUTMA'INAH >< PRESIDEN R.I
131 — 20
131 — 20
MUTMA'INAH >< PRESIDEN R.I
menyatakan Bahwa berdasarkan pasal 3(1) Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2007yang diubah dengan. Peraturan Presiden. Na. 48 Tahun 2008 tentangBadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo Dewan, menyebutkan DewanPengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburanlumpur, penangangan masalah social dan infrastruktur akibatluapan lumpur di Sidoarjo yang dilaksanakan Badan Pelaksana". Adapun Dewan Pengarah terdiri dari:a.
. 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan atasPeraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo.
Pasal 15 B ayat 3 Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 Tentang Perubahanatas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam rangkapenanganan masalah sosial kemasyarakatan... dilakukan pembelian tanah denganakta jualbeli... . Selanjutnya ketentuan Pasal 15B ayat 6 menyatakan besarannilainya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh BadanPelaksana BPLS (Tergugat Ill) dengan mengacu pada besaran yang dibayarkanoleh PT lapindo Brantas.
Dengan demikianjualbeli sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 48 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 gagal untukdilaksanakan. Oleh karena jualbeli tersebut telah gagal dilakukan maka dengansendirinya tidak pernah terjadi hubungan perikatan dengan antaraperikatan maka tidak mungkin terjadi wanprestasi yang dilakukan olehTergugat Il dan Tergugat Ill.5.
Bahwa ketentuan hukum yang memerintahkan untuk melakukan pembelianterhadap tanah milik Penggugat adalah Peraturan Presiden No. 48 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, makajualbeli tersebut haruslah dilakukan dengan sesuai dengan fungsi tanahtersebut sesungguhnya pada tahun 2008.6.
Register : 20-04-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 271/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 23 Juli 2018 — PRESIDEN R.I >< Dra.SUSILOWATI CS
86 — 59
86 — 59
PRESIDEN R.I >< Dra.SUSILOWATI CS
PUTUSANNomor: 271/PD1/2018/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : noo nnn nen nnn on nnn nnn1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, sebagai Kepala Negara dan KepalaPemerintahan, berkedudukan di Jl.
GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG SALAHALAMAT (ERROR IN PERSONA)1.Para Penggugat dalam gugatannya halaman 1 menyebutkan : Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan berkedudukan diJl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (10110) selanjutnya disebut sebagaiTergugat .
Selanjutnya dalam pada halaman 2 angka 2 menyebutkan :Bahwa Tergugat adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yangbertanggungjawab memberikan perlindungan kepada masyarakat penggunajasa pelayanan Rumah Sakit Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesiayang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menarik partij, yaitu PresidenRI sebagai TERGUGAT adalah sangat tidak jelas, kabur (obscuur) dan tidaktepat (error in persona), karena
Register : 03-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2017 Tanggal 16 Maret 2017 — HERMANSYAH, DKK VS PRESIDEN RI;
156 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMANSYAH, DKK VS PRESIDEN RI;
Attamimi dalam Disertasi Doktor yang berjudulPeranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dipertahankandihadapan siding Senat Guru Besar Universitas Indonesia DalaPenyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi AnalisisMengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan DalamKurun Waktu Pelita Pelita IV, di terbitkan oleh FakultasPascasarjana UI tahun 1990, berpendapat sebagai berikut: Dari segimateri pengaturan maka satu peraturan pemerintah tidak dapatmengubah materi yang ada dalam UndangUndang
Hal yang demikian itu, disatu pihak akan berartimemindahkan fungsi DPR kepada Presiden dan dilain pihakpengertian menjalankan UndangUndang, akan berarti membentukUndangUndang tanpa persetujaun DPR melalui pembentukanPeraturan Pemerintah;. Bahwa, Prof. Dr.
membentukPeraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasianwewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Peraturan Pemerintah dibentuk oleh Presiden dan berfungsimenyelenggarakan ketentuan dalam UndangUndang baik yang secarategastegas maupun secara tidak tegas menyebutknya (Maria FaridaIndrati, IImu Perundangundangan 1, Penerbit Kanisius, 2007, hal. 243244);.
Register : 13-02-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 28 Februari 2017 — AHMAD BUSTAMI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 — 29
44 — 29
AHMAD BUSTAMI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Register : 02-03-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/PLW/2015/PTUN-JKT Tanggal 6 April 2015 — MYURAN SUKUMARAN;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
141 — 110
141 — 110
MYURAN SUKUMARAN;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalambidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikanampunan.
Pemberian grasi bukanmerupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif,; melainkan hakprerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.
Ungi Reyes melawan Presiden RI sebagaiTergugat.
Presiden berhak padasaat itu sudah dapat diuji oleh forum lain.
,M.Hum yang menyatakan dalam hal Presiden mengeluarkan Keputusan tentangpengabulan atau penolakan pemberian grasi, maka hal itu dilakukan oleh Presiden dalamrangka menjalankan hak konstitusional Presiden berdasarkan kewenangan yang diaturdalam Undang Undang Dasar Negara 1945 dan bukan kewenangan Presiden yang bersifatyudisial, namun merupakan tindakan Presiden dalam melaksanakan urusanpenyelenggaraan pemerintahan negara sehingga termasuk Keputusan Presiden dalamrangka melaksanakan urusan pemerintahan
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2019/PTUN-JKT Tanggal 18 Juni 2019 — MUSLIM ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
88 — 44
88 — 44
MUSLIM ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
"Dengan demikian yang menjadi subjek TERGUGAT dalamgugatan/sengketa a quo adalah Presiden Republik Indonesia yangmenerbitkan Keptusan Tata Usaha Negara objek gugatan/sengketa;Bahwa TERGUGAT sebagai Presiden Republik Indonesia yangmerupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara yang satudiantaranya adalah mengurus urusanurusan di bidang KepegawaianHalaman 4 dari 59 halaman. PutusanNomor 8/G/2019/PTUNJKT.Negara.
Dengan demikian, dilihat dari sudut HukumAdministrasi Negara, nyatalah bahwa Presiden adalah Pejabat TataUsaha Negara yang dalam melaksanakan tugas pemerintahankesehariannya di bidang Kepegawaian Negara yang BerdasarkanPenetapan Kesatu Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentangPemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara UntukAtas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian danPemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat PembinaUtama Muda Golongan Ruang IV
/C Ke Atas, telah memberikan kuasakepada Kepala BKN untuk atas nama Presiden Republik Indonesiamenandatangani surat keputusan penetapan :a.
Bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pihak yang memilikikewenangan yang bersumber langsung dari Peraturan Perundangundangan yang disebut dengan atribusi. Di dalam objekgugatan/sengketa Keputusan Tata Usaha Negara a quo sebagai objekgugatan/sengketa ditanda tangani oleh Kepala Badan KepegawaianNegara dengan mencantumkan kata atas nama Presiden RepublikIndonesia.
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang BadanKepegawaian Negara;Tetapi setelah kita cari dan kita ketemukan bahwa Peraturan PresidenNomor 53 Tahun 2013 bukanlah Peraturan Presiden yang mengaturtentang Badan Kepegawaian Negara tetapi Peraturan Presiden Nomor 53Tahun 2013 adalah Peraturan Presiden yang mengaturtentang PerubahanSekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut AgamaIslam Negeri Pontianak.
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
135 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Lampiran Il angka 26 UU12/2011 (vide: Bukti P5), maka Presiden (dalam hal Permohonansebagai Termohon) didalam menerbitkan Peraturan Presiden untukmenyelenggarakan kekuasaan pemerintahan harus memuat unsurfilosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasanpembentukan Peraturan Presiden. Maka untuk alasanalasan yang lebihjelas dan detailnya terhadap Permohonan akan kami uraikan dibawahint:IV.1.
Janji Presiden (Wakil Presiden) :"Saya berjanji dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajibanPresiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)Halaman 26 dari 135 halaman.
Sebagai contohadalah: Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang BantuanLangsung Benih Unggul dan Pupuk. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 tentang PenugasanKepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan PenangananPermohonan Arbitrase Di International Centre For Settlement OfInvestment Disputes (ICSID) Oleh Rafat Ali Rizvi. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembubaran TimKoordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011 tentang PenugasanKepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan PenangananHalaman 119 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2015Permohonan Arbitrase Hesham AlWarraq Di Bawah OrganisasiKonferensi Islam. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang PengembanganKawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang PercepatanPenyediaan Infrastruktur Prioritas.
Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014 tentang PembubaranKomite Ekonomi Nasional. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tentang PembubaranKomite Inovasi Nasional. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang SekretariatKabinet. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KerjasamaPemerintah Dengan Badan Usaha Dalam PenyediaanInfrastruktur..
Putus : 24-03-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2010 Tanggal 24 Maret 2011 — SRIYANTO ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRIYANTO ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 P/HUM/2014 Tanggal 5 Maret 2015 — ., DKK VS PRESIDEN RI;
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS PRESIDEN RI;
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
hak uji materiil kepada MARIterhadap norma/kaedah peraturan perundangan in casu Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 51 B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2012.Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka petani baik sendirisendiri maupun secara kelompok melalui kelompok tani memenuhisyarat dan memiliki kedudukan hukum (/ega/l standing) untukbertindak sebagai Pemohon hak uji materiil terhadap ketentuanPasal 51A ayat (1) dan Pasal 51B ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2012 dengan termohon Presiden
Putus : 16-05-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 K/Pdt/2023 Tanggal 16 Mei 2023 — SUDAR VS PRESIDEN RI, dkk
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUDAR VS PRESIDEN RI, dkk
Register : 08-01-2013 — Putus : 28-06-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2013 Tanggal 28 Juni 2013 — BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN RI;
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN RI;
Register : 05-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Pti Tanggal 10 Mei 2021 — Pemohon:
1.REBO
2.Ngatmi
78 — 6
78 — 6
Pencatatan Sipil bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau PerwakilanRepublik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanoa permohonan darisubjek akta;Menimbang, berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atasbahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan InstansiPelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran, maka untukmerealisasikan maksud Pasal 16 Kitab UndangUndang Hukum Perdatajo Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden
permohonan Para Pemohondikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akandibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonanini;Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikanredaksional pada petitum secukupnya;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 KitabUndangUndang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden
Register : 02-08-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2012 Tanggal 25 Februari 2013 — TAUFIK HIDAYAT, DKK VS PRESIDEN RI;
110 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAUFIK HIDAYAT, DKK VS PRESIDEN RI;
BahwaTermohon adalah Presiden Republik Indonesia yang mempunyaikewenangan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanadari undangundang ;3. Bahwa Para Pemohon adalah warga kota yang baik dan taat membayarpajak demi kelangsungan pembangunan Kota Surabaya;4. Bahwa Para Pemohon tidak rela pajak yang dibayarkan oleh ParaPemohon dan warga kota lainnya tidak digunakan dengan semestinyauntuk pembangunan Kota Surabaya;5.
Artinya publik diberikan hak untukmenolak jika tidak setuju dengan draft undangundang;Sedangkan pembentukan peraturan pemerintah, murni domain dariPresiden, DPR dan publik tidak pernah diajak bicara, tidak pernahdiminta masukan oleh Presiden.
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan :PeraturanPemerintah adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkanoleh Presiden untuk menjalankan undangundang sebagaimanamestinya;Bahwa Para Pemohon menduga kenapa persoalan definisi tunjangantidak dijelaskan dalam Pasal 368 UndangUndangNomor 27 Tahun2009, pemerintah dan DPR takut jika publik memprotes, maka sebagaisolusinya harus dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah.
Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia agar segeramencabut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;6.
Bahwa ketentuan Pasal 4 dan 5 UndangUndang Dasar 1945Amandemen yang menyebutkan : Presiden Republik Indonesiamemegang kekuasaan pemerintah menurut UndangUndangDasar yang pengertiannya adalah Presiden selaku KepalaPemerintahan untuk menjalankan UndangUndang Dasar 1945diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah; Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalahpimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negarasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945 danPejabat