MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ganti rugi sisa bagian tanah objek sengketa yang harus dibayarkan Tergugat yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) kepada Penggugat adalah seluas 360 m²

;

rugi sisa bagian tanah objek sengketa yang seluas 360 m² kepada Penggugat yakni Meiske Mogie dengan uang sejumlah Rp3.092.380.200,00 (tiga milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

Penggugat:
MEISKE MOGIE
Tergugat:
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PUPR)

Rusiawati Abunawas, SE
Tergugat:
Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara

Poros bandara Haluoleo Ranomeeto No 10Kab.Konsel berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 06/SS/LO/SK.4/VIII/2021tanggal 25 agustus 2021 dan telah didaftarakan di Kepaniteraan PN Kendari padactanggal 13 desember 2021 dibawah Reg Nomor : 521/Pdt/2021 dan SelanjutnyaPenasihat Hukum tersebut disebut sebagai PenggugatMELAWANKementerian Agama Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian AgamaSultra berkedudukan di JI Anmad Yani No 6 Kelurahan Pondambea KecamatanKadia Kota kendari melalui pemberi kuasa

Zainal Mustamin , S.Ag, M.A Nip97201162000031001, agama islam, Pekerjaan PNS, alamat JI Ahmad Yani No 6Keluranan Pondambea Kecamatan Kadia Kota kendari selaku Kepala Kantorwilayah kementerian agama Prov.Sultra dalam hal ini telah memberikan kuasakepada Abdul Rajab Sabarudin R, S.H. dan Ajeman, S.H. keduanya Advokat &Konsultan Hukum berkantor di Legal Consultant & Advocate ; ARS & Co * alamatdi JI.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA vs SUNARIATI, dkk

SYAFRUDIN CHATIB , dkk. melawan KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, dkk.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJl. Lapangan Banteng Timur No. 34, Jakarta Pusat, dalam halini diwakili oleh Kuasanya 1. H. Anang Kusmawadi, SH., M.Si,2. Hj. Eddy Yanti, SH., 3. Asas Adi Nugroho, SH., 4. AbdulLatif, SH dan 5.

Muhammad Rudiansyah, SH, kelimanyaPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerja sama LuarNegeri Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan LapanganBanteng Timur No. 34, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 September 2012, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;2. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1.Nendi Heryadi, S.Ag., SH, 2.

,M.H;KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

., tanggal 22 April 2015 tentangPenetapan Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 56/PENHS/2015/PTUNJKT tanggal 23 April 2015tentang penetapan hari dan tanggal Persidangan;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon;Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 339/VIVKIPPSA/2014,tanggal 13 Februari 2015 antara Citra Hartati terhadap Kementerian LingkunganHidup

Lampiran peta seluruh Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentangpenetapan IUPHHKHA dan IUPHHKHT merujuk pada lampiran yangdiberikan oleh Kementerian Kehutanan pada permohonan informasisebelumnatas nama ICEL;Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKT4.

Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajibanmenyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yangakurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawahkewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yangdikecualikan sesuai perundangundangan. Sehingga informasi yang akandiberikan adalah peta yang sudah disahkan dan sudah ditandatangani olehpejabat yang berwenang dalam format hardcopy dan hasil digitalisasinyadalam format JPEG dan PDF;b.

Bahwa dalam keterlibatan secara aktif Pemohon dalam mendorongpenggunaan informasi geospasial dapat dilakukan dengan memberikanmasukan secara langsung terhadap Kementerian Kehutanan denganmelihat pada peta resmi yang sudah diberikan dalam format JPG dan PDFHalaman 25 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKTPosterior) dibandingkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;5) Apabila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananmenyebarluaskan IGT yang belum disahkan, maka KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan melanggar ketentuan Pasal 46 joPasal 62 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang InformasiGeospasial dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuanPasal 68 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011;6) Data peta yang boleh disebarluaskan adalah

Taufik Rigo;Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

P U TT U S$ A NNOMOR: 123/G/2011/PTUN JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan denganpertimbangan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini,dalam perkara antaraTAUFIK RIGO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesia, bertempat tinggal diJalan Sadewa Dalam No. 3 Rt. 014, Rw.005, Tanah

No.123/G/2011/PTUNJKTSEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di JalanPejambon No. 6, Jakarta Pusat. , dalamhal ini memberi kuasa kepada : DIAR NURBINTORO. Direktur HukumKementerian Luar NegerieeRICKY SUHENDAR. Kepala Sub DirektoratPelayan Hukum, Direktorat HukumKementerian Luar NegeriR.l.j eee eee eee eee eeeWAHYU HARI SATRIO. Staf Sub DirektoratPelayanan Hukum, Direktorat HukumKementerian Luar NegeriR.l.j eee ee ee eee eee rereWENDY BUDI RAHARJO.

RAYHAN DUDAYEV, S.H ; KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Dan Jika Diteruskan,Reklamasi Justru Perparah Banjir Jakarta,, diakses 11 Juni 2017);TERDAPAT KOMITE BERSAMA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTALINTAS KEMENTERIAN YANG MENGKAJI KEBNAKAN PROYEKREKLAMASI TELUK JAKARTA;Berkaitan dengan perlu dilakukannya kajian sesuai dengan arahan Presiden,Kementerian Koodinator Kemaritiman di bawah Rizal Ramli pada waktu ituHalaman 5 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUNJ KTkemudian membentuk Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakartamelalui Surat Keputusan Menteri

Komite ini diketuai oleh Kementerian Koordinator Kemaritimannamun berisikan anggota tim yang berasal dari Kementerian Kelautan danPerikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PemerintahProvinsi DKI Jakarta, dan lainlain;Atas dasar hasil kerja Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta, pada 1Juli 2016 Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Kemaritiman memutuskanuntuk membatalkan proyek reklamasi Pulau G, juga Pulau C, D, dan N.Pembatalan tersebut dilandaskan pada kajian yang menyatakan

PLN (Persero), juga dinilai menganggu lalu lintas kapal nelayan(Kementerian Koordinator Kemaritiman: Reklamasi Pulau GDihentikanSelamanya, ,diakses 11 Juni 2017);Sebelum Kemenkomaritim menghentikan reklamasi Pulau G, C, D, dan N diTeluk Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah terlebihdahulu menghentikan sementara pembangunan Pulau C, D, dan G melaluisurat keputusan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 6 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUNJ KTRepublik Indonesia

;Kajian yang disebutkan oleh Menteri Luhut Panjaitan tersebutlah yang kamiminta kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman namun hanya diberikan 1Halaman 7 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUNJ KT(satu) file berjudul Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi PantaiUtara Jakarta yang dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanyaberisi poinpoin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman tanpa adanyakajian apapun;Hasil kerja Komite Bersama hanya rekomendasi 9 (Sembilan) halaman powerpoint

;Bahwa dalam pendapat berbedanya Ketua Majelis Ev Trisulo D. secarajelas mempertimbangkan bahwa terdapat beberapa dokumen yang mejadidasar rekomendasi yaitu Dokumen review terhadap dokumen izinlingkungan Teluk Jakarta dan Dokumen Master Plan NCICD tahun 2014;Bahwa dijelaskan juga bahwa terdapat dokumen lain yang menjadi dasarrekomendasi yaitu dokumen hasil kajian teknis reklamasi detail (untuk 17Pulau) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;Bahwa dengan pendapat berbedanya, Ketua

HASAN ISMAIL VS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, dkk.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN; PT. KARUNA SUMBER JAYA;

Tuney& DEMI KEADILAN BERDASARKAN cegiHaNan YANG MAHA ESAs Ss ks Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan se& memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang &s sys bersidang di gedung Pengtiilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, JalanCikini Raya No. 1173akarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaioPberikut dalam perkara antara :22000 224> Y4 aKEPALABADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN.Nae& Berkedudukan di Gedung E antaif 6, 7, KementerianOo SsSP

Pc Fungsional Karantina Tumbuhanee dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantinan= Pertanian ; *. wa nnn nnn n nnn nnn nn nnn nena enna nn nnn nnn enna ae >GKesemvanyasWarganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertanian, di Gedung s&1 Sr Jl.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA;TAUFIK RIGO;

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini RayaNomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara : Sekretaris Jenderal KementErian Luar Negeri Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada

No. : 26/B/2012/PT.TUN.JKT.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri R.I.

,berkantor/beralamat di Jalan Taman PejambonNomor 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 00527A/HI/07/2011/58, tanggal 5Juli 2011, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGATIPEMBANDING 5MELAWANTAUFIK RIGO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Sadewa Dalam No. 3 RT.014, RW. 005, Tanah Tinggi, Johar Baru, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. AHMAD ZULKIFLI, S.H.; 2. M.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian LuarNegeri Republik Indonesia, Nomor : 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011,tertanggal 28 Januari 2011, Tentang Keputusan Atas KeberatanPenjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadapSaudara Taufik RIQO ; 222222 nne enn n enn n eeeMewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris JenderalKementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor : 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN RI.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; FOREST WATCH INDONESIA

PUTUSANNomor : 123/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarasingkat, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut, dalam perkara antara :SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN' REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala WanabaktiBlok lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta.

,dan Afiat Megoaji, S.Sos, kesemuanya PNS padaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl,beralamat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JenderalGatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. KS.7/IIKUM/2015 tanggal 25 Mei 2015,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATANdahulu TERMOHON INFORMAS!

TRI SASONO;KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

;Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat dari TimAdvokasi Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu,beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan CikiniRaya Nomor 60 Jakarta Pusat, yang bertindak baikbersama sama maupun sendiri sendiri, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Maret 2015, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Tempat Kedudukan : Gedung Kementerian BUMN,Halaman dari 21Halaman.

LAILI ANITA VS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

., MAP : KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Pemohon:
Amik Atmiati
Termohon:
Kementerian Ketenagakerjaan

TONI LAYITNO VS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI ;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN lawan FRANSISCA LANA RIANI dkk

PUTUS ANNomor 497/Pdt/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1.KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, beralamat diKompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2,Jl.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) (Tergugatl) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Adapunalasannya sebagai berikut:a. Bahwa mengenai siapa saja yang akan ditarik oleh Penggugatmemang menjadi hak Penggugat, akan tetapi harus didasari alasanalasan yang benar menurut hukum dan masuk akal;b.

Bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016,Pabuwaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas atas namaTergugat I tersebut merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) telahHalaman 29 dari 54 Putusan Nomor 497/Pdt/2018/PT SMGdialinkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat )kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kemenristek Dikti (Tergugat II) berdasarkan Berita Acara Serah TerimaAset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal Soedirman PurwokertoKementerian

Pendidikan dan Kebudayaan kepada UniversitasJenderal Soediman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh Tergugat III;c.

Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)(Tergugat I) seharusnya sudah tidak lagi menjadi Pihak dalam perkaraini Karena aset Barang Milik Negara (BMN) tersebut telah dialinkankepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(KEMENRISTEKDIKTI) (Tergugat Il) untuk dikelola oleh Tergugat Ill.Dengan adanya dua kementerian (KEMENDIKBUD ~ danKEMENRISTEKDIKTI), maka pengelolaan urusan pemerintahan yangberkaitan dengan Pendidikan Tinggi, yang dulunya berada di bawahKEMENDIKBUD, sekarang

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI CQ. BPSDM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ; LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (LSM P3KN).

,M.H., Pelaksana pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP); dan9. ARIEF SETIAWAN, S.H.

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalahperangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalampemerintahan.Pasal 3 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008, menyatakan:Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2015,menyatakan:1.

Kementerian Negara terdiri atas:(angka 25) Kementerian Kelautan dan Perikanan.Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor2/G/KI/2017/PTUNJKT.Pasal 56 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2015,menyatakan:Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsiKementerian Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.Berdasarkan dalil tersebut di atas Kementerian Kelautan dan Perikanan R.lI.termasuk dalam kategori Badan Publik Negara sebagaimana ketentuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan cqPPID Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menanggapi permintaaninformasi tersebut, kemudian Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publikmengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 11 November 2015 yangdikirimkan melalui pos pada tanggal 12 November 2015 (vide bukti P5 dalamberkas perkara Komisi Informasi), yang ditujukan juga kepada Kepala BPSDMKementerian Kelautan dan Perikanan cq PPID Kementerian Kelautan danPerikanan;Halaman 49 dari 61 halaman Putusan

di Lingkungan Kementerian Kelautan danPerikanan yang menentukan bahwa atasan PPID adalah Sekretaris JenderalKementerian Kelautan dan Perikanan juga kekeliruan penyampaian keberatanbukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan akibatperan Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pasif dan tidakresponsif dengan tidak memberikan surat penjelasan apapun mengenai kemanaseharusnya surat keberatan tersebut ditujukan, hal mana menunjukkan tidakadanya pengelolaan dan pelayanan

Pembanding/Penggugat : PANUT
Terbanding/Tergugat : Kementerian ATR / BPN RI