Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor12/Kelurahan Jatingaleh, tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur Nomor8

, atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/KelurahanJatingaleh, tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur Nomor8/Jatingaleh/2003, tanggal 9 Desember 2003, luas 480.197 m?

Memperhatikan pasal 378 dan pasal 372 KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;M E N G A D I L I ; Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 535/Pid.B/2016/PN.Rhl,tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut; M E N G A D I L I S E N D I R I1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor8/Pdt.G/2021/PN.Tjk. tanggal 17 Juni 2021 ;Menimbang, bahwa dari alasanalasan kontra memori banding yangdiajukan Kuasa Terbanding/semula Tergugat pada pokoknya memohon kepadaPengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA TanjungkarangNomor Register : 8/Pdt.G/2021/PN Tjk tanggal 17 Juni 2021 ;2.

2021/PT TJK.Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding Pembanding/semulaPenggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dariTerbanding/semula Tergugat tidak ada hal hal yang baru yang dapatmelemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh MajelisHakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2021 Nomor8

Lahir Lapao, 01 April 1964, AgamaIslam, Status Kawin, pekerjaaan Wiraswasta, WargaNegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ghoyui,Kelurahan Ghoyui, Kecamatan Urei Faisei, KabupatenWaropen, Provinsi Papua;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.......... PENGGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MINA NUMBERI, SH. Advokat /Pengacara, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Saireri(LBH SAIRERI), JI.

BankPembangunan Daerah Papua Kantor CabangPembantu Urfas beralamat di Jalan Inpres Urfas,Distrik Urai Faisei, Kabupaten Waropen;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.............. TERGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALEXANDER SIMSON MEBRI, dkkyang merupakan Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua diJayapura dan PT.

Hal. 3 dari 5 halamanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukanpermohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw..Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukansebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Farida Hanim, M.H.

Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampaiputusan ini sebesar Rp. 6.921.000,00 (enam juta sembilan ratus duapuluh satu ribu rupiah);Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Witp, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 8/Pdt.G.Plw/2019/PNWip tanggal 5 September

2019;Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Wtp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari KuasaPara Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secarasah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan padatanggal 11 September 2019;Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaPembanding semula Para Pelawan tertanggal 14 Oktober 2019, yang diterimaWakil

Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Oktober 2019sebagaimana ternyata di dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MKSMembaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 8/Pdt.G/2019/PN Witp yang ditandatangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan memoribanding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara

sah dan seksama kepada Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2019;Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan tertanggal 21 Oktober 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Oktober 2019sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Wtp yang ditandatangani

Undangundang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yangkedua kalinya dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009, pasalpasal dalam RBg, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula ParaPelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor8

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkVerklaard);e Meghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesarRp2.091.000,00(dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);Telah membaca Akta pernyataan permohoanan banding yangdiabuat oleh Panitera Pengadilan Negei Kendari yang menyatakan bahwapada tanggal 30 Juni 2016 kuasa hukum Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohoan agar perkaranya yang diputusoleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2016 Nomor8

Para Tergugat;Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPengugat pada tanggal 16 Agustus 2016 dan surat memori bandingtersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada paraTerbanding semula Para Tergugat 18 Agustus 2016;Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Agustus 2016 dan surat kontra memoribanding tersebut telah diberitahukandengan sahdan seksama padatanggal 30 September 2016;Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor8

ABDUL HAKIM ~ sebelah Timurberbatasan dengan JALAN/ LORONG, dan tanahbidang,sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JAMAL, MULYATI danRESTIsebelah Barat berbatasan dengantanah SURUNUDDIN;Menimbang, bahwa bukti putusan Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. yang diajukan oledh Terbanding semulaTergugat yaitu. bukti TIl5 yang dalam pertimbangannya denganmengacu hasil pemeriksaan setempat dihalaman 16 disebutkan bahwaantara tanah obyek sengketa bidang dan bidang II adalah satukesatuan atau saling berdampingan :e

batas Timur tanah sengketaBidang Il sebagiannya berbatasan langsung dengan tanahsengketa Bidang ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama terhadap Bidang tidak menyebutkan batas sebelah Timurdan Selatan, dari tanah bidang tersebut, demikian pula dengantanah Bidang II hanya menyebutkanbatas Selatan dan Timur, sedangkan batas Barat dan Utara danSelatan tidak disebutkan;Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan Penggugatpada perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. dan perkara Nomor8

sekarang ini batas batasnya sudah berubah, sehingga MajelisHakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut menyatakanbahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvanklijk Verklaard,dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut tidak keliru bahkan sudah tepat dan benar denganmencermati hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 11 April 2016 tersebut,seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatanberpedoman pada hasil pemeriksaan setempat perkara Nomor8

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO;1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid.B/2019/PN.Bilyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkanHal. 4 dari 10 hal. Put.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr.

banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukanHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/2019permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ternyata dariPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pat.G/2018/PN Stg juncto Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019:Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;2.

ARON HIN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Padt.G/2018/PN Stg tanggal 28Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas oleh Penuntut Umum yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo hari Selasa tanggal 30 Maret2021, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas pada hari Senin tanggal 29Maret 2021, terhadap putusan Pengadilanh Negeri Andoolo Nomor8/Pid.Sus/2021/ PN Adil;Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh Undangundang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secaraformal

banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yangmenjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacamempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidanagn, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Maret 2021 Nomor8/Pid.Sus/2021/PN Adl maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehinggapertimbangan

pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada halhal yang dapat dijadikanalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan ataumemperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikarenakan sudahdipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka olehkarenanya putusan tersebut beralasan dan patut untuk dipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021 Nomor8

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporHal 6 dari 9 Hal.

Bumbupada tanggal 28 Januari 1994 diubah menjadi nama DWI MASITAH,lahir di Sepunggur, tanggal lahir 28 Mei 1995;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor8/Pdt.G.S/2020/PN Dpu telah terjadi perdamaian;2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isiKesepakatan Perdamaian tersebut;3.

., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor8/Pdt.G.S/2020 PN Dpu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantuoleh Siti Rahmah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebutdan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim,Siti Rahmah Ricky Indra Yohanis, S.H.Perincian biaya:1.

KEDUA/DEBITUR & Il menyatakan akanmenjual dengan harga yang minimal sehingga dapat menutupiseluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA/DEBITUR & Il atauPIHAK KEDUA/DEBITUR & II menyatakan penyerahansepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 164 Batu PutihAn ERENS PALAMIA kepada PIHAK PERTAMA/BANK.Setelahn Surat Perdamaian tanggal 13 Juli 2020 tersebut dibuat danditandatangani, maka atas persetujuan Penggugat dan Para Tergugat, isi SuratPerdamaian tersebut diambil alin menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor8

Menghukum para pihak/ Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaatiSurat Perdamaian tertanggal 13 Juli 2020 yang telah disetujui tersebut,sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor8/Pdt.G.S/2020/PN Bit;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp531.000, (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN tanggal 13 Juli 2020 olehkami HERMAN SIREGAR, SH.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya(Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IIItidakmemberikan jawaban;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 08 Agustus 2019 berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:I. DALAM PROVISI Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;ll.

Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Kuasa Penggugat Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri TebingTinggi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, telah memberitahukankepada Awaluddin Rangkuti, S.Ag, SH., MH.

Kuasa Para Pembanding semulaPenggugat I, Il, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 8 Agustus 2019, dan kepadanya diberiHalaman 47 dari 60 Putusan Nomor 487/Pdt/2019/PT MDNkesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelahpemberitahuan isi putusan ini;.

dan Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri TebingTinggi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, bahwa memori bandingdari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, Il tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding IIIsemula Tergugat III;Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PNTbt yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula TergugatIl yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tht, tanggal 8 Agustus 2019 tersebut;3.

Nomor 222/PDT/2017/PT.MTRMembaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yangmenyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2017 #Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Mtr. permohonan Pembanding semula Penggugat tersebuttelah diberitahukan secara sah dan seksama masingmasing kepada KuasaHukum Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula ParaTurut Tergugat ;;Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semulaPenggugat tertanggal 29

September 2017 yang telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Oktober 2017, memori banding tersebuttelah diberitahukan secara seksama masingmasing kepada Kuasa HukumTerbanding semula Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula ParaTurut Tergugat masingmasing pada tanggal 11 Oktober 2017 Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, telahmengemukakan sebagai berikut :I.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Mtr;Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 222/PDT/2017/PT.MTR2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;3. Menyatakan bahwa :a.

Nomor 222/PDT/2017/PT.MTRditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2017,kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama padatanggal 26 Oktober 2017 masingmasing kepada Kuasa Hukum Pembandingsemula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para TurutTergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram , kontra memoribanding tersebut dengan alasan sebagai berikut :1.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor8/PDT.G/2017/PN.MTR tanggal 12

/PDT.G/2017/PN.Mtr, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah datangmempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram padatanggal 7 Nopember 2017, dan berdasarkan Surat Keterangan dari PaniteraPengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Desember 2017 Nomor8/PDT.G/2017/PN.Mtr, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan ParaTurut Terbanding semula Para Tutur Tergugat, tidak datang mempergunakanhaknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMataram sebelum berkas

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

KARNA BRATA ~~ LESMANA, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kemang Utara Nomor8, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Bangka, KecamatanHalaman 1 dari 18 halaman.

Gugatan a quo mengandung permasalahan dan pokok gugatan yangsama dengan gugatan yang sedang diperiksa dan dipertimbangkan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan (exceptio litisoedentie);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor8/G/2017/ PTUN.DPS., tanggal 26 Oktober 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 8/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggalHalaman

21November 2018 dan tanggal 3 Desember 2018, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali , Il, Ill dan IV diajukan permohonanpeninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebutmasingmasing pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 27 Mei 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali , Il dan Ill disertai dengan pengajuan novum yangditemukan pada tanggal 2 Maret 2019 sebagaimana Berita Acara Nomor8

Mutiara Sulawesi dan TermohonPeninjauan Kembali V/Tergugat II Intervensi 2/Karna Brata Lesmana,objek gugatan 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor01/P/FP/2016/PTUN.Dps, tanggal 12 Mei 2016 yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor8/G/2017/PTUN.Dps; Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali /Penggugattidak dapat

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

di Kotabaru tanggal 14 Oktober 1984 sehingga terjadikesalahan nama dan tempat tanggal lahir di paspor ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahHalaman 9 dari 11 penetapan perdata nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bin.Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8