Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-05-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 152/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Juli 2023 — Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat
Terbanding/Penggugat I : Saripudin
Terbanding/Penggugat II : Nurhayati
65 — 21
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat
    Terbanding/Penggugat I : Saripudin
    Terbanding/Penggugat II : Nurhayati
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 07-03-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Tjk
Tanggal 5 Desember 2023 — RODIYAH
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
50 — 32
  • RODIYAH
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Januari 2020 — Diwakili oleh LUCY NATALIA KUSSOY
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
417 — 259

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83
    Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya Atas Nama PT.
    Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
  • Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 23 Januari 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya
    Diwakili oleh LUCY NATALIA KUSSOY
    Tergugat:
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    Bugi Riyantoro, S.H, (Analis Perkara Tanah dan Ruang) ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukanpada Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Halaman 2 dari 88 hal.
    SuratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar YangBerasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya seluas86,9649 Ha. Atas Nama PT.
    Putusan Nomor : 150/G/2019/PTUNJKT.untuk segera Membatalkan atau Mencabut Objek Sengketa yaituSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar YangBerasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya seluas86,9649 Ha Atas Nama PT.
    BuktiT 2Surat Keputusan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor :2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 25 April2019, Tentang Penetapan tanah terlantar yang berasaldari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya, atasnama PT.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal DariHak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya Atas Nama PT. ParadiptaHalaman 86 dari 88 hal.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 14-03-2024 — Putus : 02-09-2024 — Upload : 23-09-2024
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tim
Tanggal 2 September 2024 — Penggugat:
Nico Haryanto
Tergugat:
JERNITA SIREGAR
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
3 — 1
  • Penggugat:
    Nico Haryanto
    Tergugat:
    JERNITA SIREGAR
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 16-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 292/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
Als. Go Bie Hiang
556 — 447

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa pemblokiran atas Objek Tanah SHM (SHM) Nomor 259/Kedoya Utara; telah hapus dengan sendirinya/demi hukum dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pencatatan blokir yaitu tanggal 17 Juni 2001 berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 9 Januari 2020 — Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi (para tergugat)
123 — 40
  • Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi(para tergugat)
Pengadilan PN Labuan Bajo
Register : 09-10-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Lbj
Tanggal 14 Oktober 2020 —
79 — 29
  • Yosep Tantu,dkkmelawanMelania Gamut alias Maria Gamut alias Melia Gamut,dkkKantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat
    Kelamin : Perempuan,Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Waemata, Desa Liang Sola,Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebutsebagai Tergugat IX;10.Ferdinandus Nimus, Pekerjaan : Petani, Jenis Kelamin : Lakilaki,Kebangsaan : Indonesia, Alamat dahulu : Perang, Desa Ponto Ara,Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, (Ssekarang tidakdiketahui alamat yang pasti), selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Lbj11.Kantor Agraria
    Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria menyatakan: Untuk menjamin kepastian hukumoleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RepublikIndonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan PeraturanPemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwaPendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi: pemberian suratsurattanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;2.
    lain;Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa tanah sengketa telahbersertipikat atas nama Melania Gamut (Tergugat ) (vide bukti T.1,T.VI,T.VIII1)hal mana dalam proses pendaftaran tanah yang tercantum dalam sertipikattersebut didasarkan atas PRONA sebagaimana Surat Keputusan KakantahHalaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2019/PN LbjKabupaten Mabar tanggal 11 Juli 2015, Nomor 461/PRONA/HM/BPN24.16/2015;Menimbang, bahwa PRONA sebagaimana dimaksud diatur dalamPeraturan Menteri Agraria
    Dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).Dimana pada Pasal 6 ayat (1) mengatur, Ruang lingkup kegiatan Pronameliputi:a) Penetapan lokasi;bCde) Penyuluhan;) Pengumpulan data/alat bukti/alas hak;) Pengukuran bidang tanah;) Pemeriksaan tanah;f) Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat;g) Penerbitan SK Hak/ Pengesahan data fisik dan data yuridis;h) Penerbitan sertipikat; dani) Penyerahan sertipikat;Menimbang, bahwa dari ruang lingkup
    dinyatakanditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti para pihak yang tidakdipertimbangkan, oleh karena buktibukti tersebut menurut Majelis Hakim tidakada relevansinya dengan pembuktian perkara a quo maka buktibukti tersebuttidak dipertimbangkan lebih lan jut;Memperhatikan, ketentuanketentuan Pasal dalam R.Bg, ketentuanketentuan Pasal dalam KUHPerdata, UndangUndang Nomor Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 373/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : SRI WAHYUNI RAHMANIAR
Terbanding/Tergugat : H ANSORY
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kota Depok
51 — 74
  • Pembanding/Penggugat : SRI WAHYUNI RAHMANIAR
    Terbanding/Tergugat : H ANSORY
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kota Depok
    Pasal 95 dan Pasal 96, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,yang menyatakan :Pasal 95Halam 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/PDT/ 2020/PT BDG"(1) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaranperubahan data pendaftaran tanah adalah :a. Akta Jual Beli;b. Akta Tukar Menukar;c. Akta Hibah;d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;e.
Pengadilan PN Mukomuko Perdata
Register : 10-01-2023 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PN Mukomuko Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mkm
Tanggal 28 Februari 2023 — Penggugat:
Jiman
Tergugat:
Sarwan
Turut Tergugat:
Pemerintah Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko
77 — 20
  • Penggugat:
    Jiman
    Tergugat:
    Sarwan
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 26-02-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbs
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
1.BASRIAL
2.MISNAR
3.YENI WATI
Tergugat:
1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
90 — 11
  • Penggugat:
    1.BASRIAL
    2.MISNAR
    3.YENI WATI
    Tergugat:
    1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
    2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATARUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANGKABUPATEN PASAMAN, berkedudukan di JI. Jenderal SudirmanNomor 54 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi SumateraBarat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDANI, S.H.
    Bahwa didalam gugatan juga mengajukan gugatan terhadapBadan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang RepubuklikIndonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan TataRuang Kabupaten Pasaman yang beralamat dan berkedudukan diHalaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN LbsJalan Jendral Sudirman nomor 54 Nagari Pauh, Kecamatan LubukSikaping, Kabupaten Pasaman . Bahwa data Yuridis berkaitanpermasalahan yang diadukan Penggugat Kepada Tergugat dan TurutTergugat.
    dan Tata Ruang Republik Indonesia CQ Kantor BadanPertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.
    Proses penerbitan sertipikat atas nama Amiruddin sudahsesuai dengan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria Pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah,dengan tahaptahap:1) Pengukuran, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran TanahHalaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbs2) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
    Dengan demikianjelas gugatan dari Penggugat error in persona; Bahwa dalam gugatan para Penggugat juga mengajukan gugatanterhadap Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata RuangRepubuklik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria danTata Ruang Kabupaten Pasaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-01-2024 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 16/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 8 Mei 2024 — Penggugat:
Bambang Sugiarto, SH
Tergugat:
Menteri ATR/BPN
113 — 0

  • MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI:

    • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan batal Keputusan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1830/SK-KP.02.08/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator atas nama

    NIP.196606211991031001;

    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1830/SK-KP.02.08/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator atas nama Bambang Sugiarto, S.H.

Pengadilan PN SIGLI Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 07-06-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sgi
Tanggal 7 Juni 2024 — Gani bin Ali
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
35 — 26
  • Gani bin Ali
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
    2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 05-10-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 387/PDT/2023/PT SMG
Tanggal 24 Oktober 2023 —
Terbanding/Tergugat I : TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
58 — 36

  • Terbanding/Tergugat I : TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
    Terbanding/Tergugat II : SUGENG SUSANTO
    Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
Pengadilan PN TANJUNG Perdata
Register : 15-08-2014 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 15-08-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor 158/Pdt.P/2013/PN.Tjg
Tanggal 11 Juli 2013 — TATRA JAYA Tempat lahir di Tabalong, pada tanggal 14 Juni 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Jalan Putri Zaleha No.44 Rt.06, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai----------PEMOHON;
83 — 7
  • - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- Memberi ijin kepada pemohon TATRA JAYA sebagai ayah kandung (wali secara hukum) yang sah dari anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Akbar Habibie serta Rizka Rahmawati untuk menjaminkan atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor:668 dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Tabalong; - Membebankan ongkos permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu
    48 Tahun 2009,Kitab Undangundang Hukum Perdata, serta Kitab UndangundangHukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundangundanganlain yang berkaitan;MENETAPKAN:e Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;e Memberi ijin kepada pemohon TATRA JAYA sebagai ayahkandung (wali secara hukum) yang sah dari anak yangmasih dibawah umur bernama Muhammad Akbar Habibie sertaRizka Rahmawati untuk menjaminkan atas sebidang tanahdengan sertifikat Hak Milik nomor:668 dikeluarkan olehkantor Sub Direktorat Agraria
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 04-01-2022 — Putus : 22-07-2022 — Upload : 22-07-2022
Putusan PN BANTUL Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Btl
Tanggal 22 Juli 2022 — Penggugat:
Fransisca Galuh Ajeng Widaningrum ST
Tergugat:
1.Veronika Setyawati
2.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Bantul
118 — 74
  • Penggugat:
    Fransisca Galuh Ajeng Widaningrum ST
    Tergugat:
    1.Veronika Setyawati
    2.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Bantul
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 12-09-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Plk
Tanggal 17 Januari 2024 — Penggugat:
NI LUH PUTU WIDYASTUTI
Tergugat:
1.AZHAR FAHMI
2.BAINAH
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah cq Kantor Agararia dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
36 — 0
  • Penggugat:
    NI LUH PUTU WIDYASTUTI
    Tergugat:
    1.AZHAR FAHMI
    2.BAINAH
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah cq Kantor Agararia dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN RENGAT Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Rgt
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
ADANG
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
81 — 24
  • Penggugat:
    IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
    Tergugat:
    ADANG
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 21-06-2022 — Putus : 05-12-2022 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Smr
Tanggal 5 Desember 2022 — Penggugat:
ABDILLAH DALIMUNTHE
Tergugat:
SUKARJI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
24 — 0
  • Penggugat:
    ABDILLAH DALIMUNTHE
    Tergugat:
    SUKARJI
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
THAMRIN
Tergugat:
1.ANDI WIJAYA
2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
81 — 13
  • Penggugat:
    THAMRIN
    Tergugat:
    1.ANDI WIJAYA
    2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
    Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN, tempatkedudukan Alamat Jalan Manuntung No.03 Rt.27, KelurahanSepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapantanggal
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 220/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 27 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : HUSNI THAMRIN ACHMAD Diwakili Oleh : ANDRI YULES.SH.Dkk
Terbanding/Tergugat I : SITI AWALIYAH
Terbanding/Tergugat II : IWAN SURAWAN
Terbanding/Tergugat III : SITI MARYAM
Terbanding/Turut Tergugat I : CAMAT CARINGIN
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR-BPN) Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Jawa Barat Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang
43 — 37
  • Pembanding/Penggugat : HUSNI THAMRIN ACHMAD Diwakili Oleh : ANDRI YULES.SH.Dkk
    Terbanding/Tergugat I : SITI AWALIYAH
    Terbanding/Tergugat II : IWAN SURAWAN
    Terbanding/Tergugat III : SITI MARYAM
    Terbanding/Turut Tergugat I : CAMAT CARINGIN
    Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR-BPN) Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Jawa Barat Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia (ATRBPN) Cq Kementrian Agraria danTata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahProvinsi Jawa Barat Cq Kementrian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, yangberalamat di JI.
    Dasar Hukum yang dipakai Kantor Pertanahanadalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo Peraturan Menteri Negara (Permen) Agraria No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.
    Sedangkan PP dan Permen Agraria tersebutmerupakan amanah dari Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Pokokpokok Agraria yang kemudian disingkat dengan UUPA.Selain itu terdapat Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri DirektoratJenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 tentang Dewasa Hukum, yang ditujukankepada semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan semuaBupati/Walikota Kepala Daerah Up.
    Kepala Sub Direktorat Agraria di seluruhIndonesia yang pada Angka 4 Surat Edaran tersebut menyebutkan bagiGolongan Penduduk Pribumi batas Umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun ataumenikah lebih dahulu. Dengan demikian, apabila Penghadap Umurnya dibawah dari 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, maka Notaris / PPAT akanmenolaknya dengan belum dewasa sehingga harus diwakili olehOrangtuanya / Walinya.