Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 10-06-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
Erwin Parningotan Hutabarat
Tergugat:
Suryadi Panjaitan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kab Tapanuli Utara
79 — 0
  • Penggugat:
    Erwin Parningotan Hutabarat
    Tergugat:
    Suryadi Panjaitan
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kab Tapanuli Utara
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN PALU Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Pal
Tanggal 18 Februari 2019 — AGUSTINA AHMAD
Tergugat:
1.PT SINAR WALUYO
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
108 — 29
  • AGUSTINA AHMAD
    Tergugat:
    1.PT SINAR WALUYO
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 24-08-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 03-03-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 28 Februari 2023 — Penggugat:
HERSON PATRICIA
Tergugat:
HADIYANTO MALLAWI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
78 — 34
  • Penggugat:
    HERSON PATRICIA
    Tergugat:
    HADIYANTO MALLAWI
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 03-02-2020
Putusan PN Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2019*/PN Psw
Tanggal 18 Nopember 2019 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. BUTON sebagai Turut Tergugat;
107 — 0
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. BUTON sebagai Turut Tergugat;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — HASAN ISMAIL ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
108 — 60
  • HASAN ISMAIL ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    Dari Amar Putusan sebagaimana telah dikutip pada posita angka 5dimuka, dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, PT CMNPharus melengkapi Berita Acara Pelaksanaan lEksekusi dariPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal50 ayat 4 huruf d dari Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan
    Pasal 50 ayat 5 dari PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Halaman 13 dari 138 Halaman Putusan Nomor : 99/G/2017/PTUNJKT.Surat Keputusan Tergugat juga cacat administratif karenamenimbulkan tumpang tindin hak atas tanah seperti dimaksud Pasal106 ayat 1 huruf g dari Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999dengan alasanalasan sebagai berikut:a.
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubahmenjadi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNo.8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3 Tahun 1999 jo.
    Peratuan Menteri Negara Agraria /KBPN No.3 tahun 1997 jo.
    AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIANKASUS PERTANAHAN YANG TIDAK RELEVAN DIJADIKAN DASAR UNTUKMEMBATALKAN OBYEK SENGKETA8.
Pengadilan PN SERANG Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg
Tanggal 26 September 2019 — Said Maluru
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
2 — 2
  • Said Maluru
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DAME Br SIRAIT, DKK lawan ROBINSON TAMBUNAN dan KEPALA DESA LUMBAN HUALA
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAS AGUNG MANURUNG), dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR, tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ~ cqMENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBASAMOSIR, diwakili oleh Eduard Hutabarat, S.H., selakuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,berkedudukan di Balige, dalam hal ini memberi kuasakepada Daniel Sepdiares Sagala, S.SiT., S.H., dan kawankawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara KantorPertanahan
    Nomor 1177 K/Pdt/2016Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara dan dahululeluhur Para Termohon Kasasi hanya mempunyai hak numpang karang dilokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013;Bahwa menurut hukum adat termasuk hukum adat Batak sebagai theliving law in society, seseorang pemilik tanah dapat mengjijinkan oranglain mendirikan rumah di atas tanah pemilik tanah yang disebut sebagaihak numpang karang;Bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia didasarkan pada hukumadat:Bahwa
    hukum agraria dan hukum adat tersebut berdasarkan asaspemisahan horizontal, bukan asas vertikal dalam bidang pertanahan;Bahwa dengan demikian pendirian rumah leluhur Para Termohon Kasasidi atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013 tidak sertamerta melahirkan hak milik atas tanah dimana rumah tersebut didirikan,sehingga tanah bersertifikat Nomor 19 Tahun 2013 adalah milik ParaPemohon Kasasi sedangkan rumah yang berdiri di dalam areal tanahbersertifikat tersebut merupakan milik Para Termohon
    Kasasi:;Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama di Pengadilan Negeri Baligejelasjelas telah menciderai hukum agraria dan hukum adat yang berlakudi Indonesia;Bahwa dalam fakta persidangan saat sidang lapangan terlihat jelasberdiri tugu lelunur Para Pemohon Kasasi (dahulu ParaPembanding/Para Tergugat asal) di areal tanah perkara.
    Juga sudah menjadiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bahwa ruma gorga hanyadapat dimiliki oleh pemilik tanah atau sipukka huta, namun hukum adatyang masih berlaku ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh JudexFacti di tingkat pertama dan juga tingkat banding;Bahwa Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria yang menyatakan bahwa:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 01-06-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 16 Nopember 2015 — Hasan Anoez Sebagai Penggugat II Intervensi Melawan : - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Sebagai Tergugat I - Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar Sebagai Tergugat II - Peter David (Pieter David Phie) Sebaai Tergugat II Intervensi
387 — 325
  • Hasan Anoez Sebagai Penggugat II IntervensiMelawan :- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Sebagai Tergugat I- Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar Sebagai Tergugat II- Peter David (Pieter David Phie) Sebaai Tergugat II Intervensi
    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di jalanNn nA FP W NWNCendrawasih No. 438 Makassar;Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya masingmasingbernama :Gunawan Hamid, A.Ptnh, MH;Muhammad Nur Fajar Infansyah, SH; Dwi Juanita, SH;Waliana Mattewakang, S.ST;A.
    Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanKota Makassar, Berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani No.8 Makassar; DalamDan:3. Peter David123hal ini diwakili kuasa hukumnya masingmasingbernama :1. Muhallis Mence,S.Sit,MH; 2. Yuyun Novisal;3.
    (Delapan Ratus Enam Puluh MeterPersegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 atas nama DokterHasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas namakerena Cacat HukumAdministrasi ;KEDUA :KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
    Margaretha Tjandra ditandatangani oleh Kepala KantorKementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar (vide buktiP4=bukti T.II1) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankanurusan pemerintahan, sehingga syarat dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTata Usaha Negara telah pulaterpenuhi ;3.
    Kewenangan Pengadilan; Menimbang, bahwa mengenai Obyek Sengketa ke 1 bahwa setelah mencermatilebih lanjut sengketa a quo, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukumyang menerangkan bahwa Obyek Sengketa I ditandatangani untuk dan atasnama Tergugat in casu (Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional) oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan bernama Dr.H.S.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 624/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Januari 2021 — Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : YADI MULYADI
Terbanding/Penggugat : PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Turut Terbanding/Tergugat I : Zumhoir
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
84 — 102
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : YADI MULYADI
    Terbanding/Penggugat : PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
    Turut Terbanding/Tergugat I : Zumhoir
    Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
    Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala KantorWilayah Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan DKIJakarta, beralamat di Jalan Taman Jatibaru No. 1 Tanah AbangJakarta Pusat dalam hal ini memberi Kuasa kepada YADIMULYADI, JAJA YUDAFRAJA,,SH.MH, IIM ROHIMAN,SH,.MH,.DEWI MASITOH,SH,.MH,.AGHA SETIA PUTRA,SH,. TIMBULHARI MUKTI,SH,.
    Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. KepalaKantor Wilayah Tata Ruang dan Kepala BadanPertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,beralamat di Komp. Perumahan Taman Permata Buana,Jl. Kembangan Utama No. 1 Jakarta Barat, dalam hal inimemberi Kuasa kepadaberalamat di Komp. PerumahanTaman Permata Buana, JI.
    mengandung cacat hukumAdministrasi dalam proses pengakuan haknya, sehingga sesuaidengan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No 11 tahun 2016tentang Kasus Pertanahan serta merta dapat dimohonkanpembatalannya.Bahwa TERGUGAT II Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Barat tidak menerbitkan sertifikat hak milik atas namaTergugat ZUMHOIR karena jelas tidak memenuhi prosedur hukumatau administrasi yang sah.
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional RI. Cq.
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor Wilayah Tata Ruang danKepala Badan Pertanahan DKI Jakarta menyatakan banding kepadapihak lawannya yang telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 13 Juli2020 kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor WilayahTata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 26-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Tte
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
Lulu Bachmid
Tergugat:
Firja Bachmid
Turut Tergugat:
Mentri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Ternate
40 — 10
  • Penggugat:
    Lulu Bachmid
    Tergugat:
    Firja Bachmid
    Turut Tergugat:
    Mentri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Ternate
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 19-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 67/PDT/2023/PT JMB
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Tergugat : jawasi sinurat
Terbanding/Penggugat : ratna dewi sitanggang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
41 — 32
  • Pembanding/Tergugat : jawasi sinurat
    Terbanding/Penggugat : ratna dewi sitanggang
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 01-09-2023 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Pbr
Tanggal 26 Februari 2024 — Penggugat:
RIVAI SUTAN MANGKUDUN
Tergugat:
1.MUSLIWARTI
2.ROSMAWAR
3.HASAN ZAINI (SUAMI ROSMAWAR)
Turut Tergugat:
Kepala Pertanahan Kota Pekanbaru
43 — 41
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bukti yang diajukan Penggugat berupa Kwitansi Jual Beli dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat III Sah dan Berharga;
    3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III tersebut terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 272 Desa Sukamulia surat ukur tanggal 28 Agustus 1981 No 466/1981 luas 216 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Pekanbaru atas nama
    MUSLIWARTI (Tergugat I) yang terletak di Jalan Hang Jebat KP Kelapa No 52 A RT 005 RW 006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dari Tergugat III sebagai pemiliknya adalah Sah dan Berharga;
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 272 Desa Sukamulia surat ukur tanggal 28 Agustus 1981 No 466/1981 luas 216 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Pekanbaru atas nama <
    Hang Jebat KP Kelapa No 52 A RT 005 RW 006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
  • Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Putusan Ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru selaku Turut Tergugat untuk mencatatkan, memproses peralihan hak atas tanah objek jual beli dengan membalik namakan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No 272 Desa Sukamulia surat ukur tanggal 28 Agustus 1981 No 466/1981 luas 216 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria
Pengadilan PN SIGLI Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 07-06-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sgi
Tanggal 7 Juni 2024 — Al Farisi
5.Bahrul Halim
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Mentri Agraria cq/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
2.Pemerintah RI cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng.
34 — 20
  • Al Farisi
    5.Bahrul Halim
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI cq Mentri Agraria cq/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
    2.Pemerintah RI cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-07-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652 K/Pdt/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, dk VS HERMA MAKALEW, dkk
142 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dan 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq SATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, PADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI, tersebut;
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, dk VS HERMA MAKALEW, dkk
    PUTUSANNomor 1652 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cqBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESIUTARA cq PANITIAPEL AKSANA PENGADAAN TANAHJALAN TOL MANADO BITUNG , berkedudukan di Jalan 17Agustus Menado, diwakili oleh Ir.
    Nomor 1652 K/Pdt/2017 Bahwa dengan demikian maka permohonan keberatan dari Para PemohonKeberatan tersebut harus ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlumempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwaterdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasdari Para PemohonKasasi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA cg BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PEL AKSANA
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIAPEL AKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dan2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT~ cqSATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENT ERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALANTOL MANADOBITUNG, PADA BALAI PELAKSANAAN JALANNASIONAL XI, tersebut;2.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 68/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 30 September 2020 — CIPTA CAKRA MURDAYA
Terbanding/Penggugat : EDI SUSANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
151 — 63
  • CIPTA CAKRA MURDAYA
    Terbanding/Penggugat : EDI SUSANTO
    Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
    Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
    ., yang selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) WILAYAH PROPINSILAMPUNG, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, TelukBetung, Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakilioleh Ir.
    ;selaku pegawai pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Lampung dan Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat KuasaNomor MP.03.02/Sku.1579.18/XI/2019 tanggal 25November 2019, yang selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding semula Tergugat Konvensi II;KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATENLAMPUNG SELATAN, berkedudukan di Jalan IndraBangsawan Nomor 2, Kalianda, Lampung Selatan, yangdiwakili oleh R. AHMAD SALEH MARDANI, A.Ptnh.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 28-03-2023 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PT MANADO Nomor 75/PDT/2023/PT MND
Tanggal 9 Mei 2023 — Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
49 — 9
  • Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
FANNY WIDIANTI
Tergugat:
1.TAN SAMUEL
2.ALLENTIN TANUJAYA
3.AMELIANA TANUJAYA
4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
6.NANIRICH TANUJAYA
7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
10.PT.
98 — 51
  • Penggugat:
    FANNY WIDIANTI
    Tergugat:
    1.TAN SAMUEL
    2.ALLENTIN TANUJAYA
    3.AMELIANA TANUJAYA
    4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
    5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
    6.NANIRICH TANUJAYA
    7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
    8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
    9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
    10.PT.
Pengadilan PN SALATIGA Perdata Wanprestasi
Register : 25-11-2021 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN SALATIGA Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Slt
Tanggal 17 Mei 2022 — Penggugat:
Wahyono
Tergugat:
Kuswaeni
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan tata ruang Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga
82 — 11
  • Penggugat:
    Wahyono
    Tergugat:
    Kuswaeni
    Turut Tergugat:
    Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan tata ruang Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-01-2024 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 17-01-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 3/PDT/2024/PT SMG
Tanggal 17 Januari 2024 — Andriyani Diwakili Oleh : ALFRED MICHEL SARMAUW
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria / BPN Kota Salatiga
Terbanding/Turut Tergugat : Gunawan Lagaida Prabowo
20 — 11
  • Andriyani Diwakili Oleh : ALFRED MICHEL SARMAUW
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria / BPN Kota Salatiga
    Terbanding/Turut Tergugat : Gunawan Lagaida Prabowo
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 19-03-2024 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan PN KLATEN Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kln
Tanggal 3 Juli 2024 —
2.Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
20 — 11

  • 2.Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten