Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PN MAJENE Perdata
Register : 10-04-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mjn
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
JALALUDDIN
Tergugat:
1.AMELIA
2.SAMLIA
Turut Tergugat:
Pemerintahan RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kab. Majene
81 — 37
  • Penggugat:
    JALALUDDIN
    Tergugat:
    1.AMELIA
    2.SAMLIA
    Turut Tergugat:
    Pemerintahan RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kab. Majene
    Pada intinya bahwa tanah Negara telah dikuasai secara fisik dantidak dalam sengketa, kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah olehpetugas kantor pertanahan Kabupaten Majene berdasarkan asas Kontradikturdelimitasi yaitu pengukuran dilakukan berdasarkan penunjukkan oleh Pemiliktanah dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.Selanjutnya diterbitkan SK pemberian hak, sesuai dengan PeraturanPemerintah nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepalabadan Pertanahan Nasional
    Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,oleh karena penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara yangdilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturanperundang undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat ;4.
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN PURWODADI Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Pwd
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
KASLAN
Tergugat:
1.SUJONO
2.BAMBANG KUSNURI
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG ATR BPN KABUPATEN GROBOGAN
34 — 1
  • Penggugat:
    KASLAN
    Tergugat:
    1.SUJONO
    2.BAMBANG KUSNURI
    Turut Tergugat:
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG ATR BPN KABUPATEN GROBOGAN
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 21-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Krw
Tanggal 15 April 2014 — HARJANTO WIDJAJA LAWANA 1. Ny. JANI IRJANTI WIDJAJA 2. Drg. LINDA IRAJANI WIDJAJA 3. Ir. HARTANTO WIDJAJA
91 — 22
  • Agraria) Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik No.216/Nagasari, tertanggal 09 Maret 1980, dengan SU/GS No 8, tanggal 03 Maret 1977, seluas 268 m2, atas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten Karawang adalah milik HARJANTO WIDJAJA, JANI IRJANTI WIDJAJA, LINDA IRAJANI WIDJAJA, HARTANTO WIDJAJA yang belum terbagi waris; 5.
    ,atlas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h Agraria) KabupatenKarawang, Sertifikat Hak Milik No. 216 / Nagasari, tertanggal 09Januari 1980, dengan SU / GS No. 8, tanggal 03 Maret 1977, seluas268 M?, atas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h Agraria) KabupatenKarawang adalah milik HARJANTO WIDJAJA, Ny. JANI IRJANTIWIDJAJA, Drg. LINDA IRAJANI WIDJAJA dan Ir.
    , atas namaTUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karavang, Sertifikat HakMilik No. 216 / Nagasari, terlanggal 09 Januari 1980, dengan SU/GSNo. 8, tanggal 03 Maret 1977, seluas 268 M?, atas nama TUTANGWIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karawang dari nama TUTANGWIDJAJA alias TAN WIE TJOAN kepada HARJANTO WIDJAJA, Ny.JANI IRJANTI WIDJAJA, Drg.
    , atas nama TUTANGWIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak MilikHalaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Padt.G/2013/PNKrwNo. 216 / Nagasari, tertanggal 09 Januari 1980, dengan SU / GS No.8, tanggal 03 Maret 1977, seluas 268 M?
    , atas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karawang, Sertifikat HakMilik No. 216 / Nagasari, tertanggal 09 Januari 1980, dengan SU / GS No. 8,tanggal 03 Maret 1977, seluas 268 M?
    Agraria) Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik No.216/Nagasari,tertanggal 09 Maret 1980, dengan SU/GS No 8, tanggal 03 Maret 1977,seluas 268 m2, atas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten KarawangHalaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Padt.G/2013/PNKrwadalah milik HARJANTO WIDJAJA, JANI IRJANTI WIDJAJA, LINDAIRAJANI WIDJAJA, HARTANTO WIDJAJA yang belum terbagi waris;5.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 09-10-2023 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 871/Pdt.Bth/2023/PN Mdn
Tanggal 28 Mei 2024 — AAW SIOE KIN
Tergugat:
ABDUL NASIR
Turut Tergugat:
1.ANDI CHANDRA
2.HUSTIATI
3.EVERY
4.GO TIONG TJHO
5.PEMERINTAH R.I cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NAIONAL KOTA MEDAN
6.LIM SUN SAN Alias HALIM TJIPTA SANJAYA
7.OEI GIOK LENG
13 — 13
  • AAW SIOE KIN
    Tergugat:
    ABDUL NASIR
    Turut Tergugat:
    1.ANDI CHANDRA
    2.HUSTIATI
    3.EVERY
    4.GO TIONG TJHO
    5.PEMERINTAH R.I cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NAIONAL KOTA MEDAN
    6.LIM SUN SAN Alias HALIM TJIPTA SANJAYA
    7.OEI GIOK LENG
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 298/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Era Karya Jatayumas
Terbanding/Tergugat II : Suwardi
Terbanding/Tergugat I : Ratna Wiharto
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI cq Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank Danamaon Indonesia Tbk
55 — 28
  • Pembanding/Penggugat : PT Era Karya Jatayumas
    Terbanding/Tergugat II : Suwardi
    Terbanding/Tergugat I : Ratna Wiharto
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI cq Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
    Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank Danamaon Indonesia Tbk
    Kementrian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, diperbaikisehingga susunan para Tergugat menjadi Tergugat Ratna Wiharto, Tergugat11 Suwardi, dan Turut Tergugat PT Bank Danamon Indonesia Tbk.Menimbang, bahwa selain ada perubahan para pihak, KuasaPenggugat menyatakan ada perbaikan petitum gugatan yaitu :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;2.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 348/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 4 Maret 2020 — SARI GAPERI
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
79 — 42
  • SARI GAPERI
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
    2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
    Pemerintah RI C.Q Kementrian Agraria Dan Tata Ruangcq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di JI.Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor,SQDAQAI ..........0:0::eeeeeeeeeeeees Turut Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri
    Seharusnya sebelum membeli tanah PARA PENGGUGAT harusterlebih dahulu melakukan cek bersih ke TURUT TERGUGAT II sebagaiinstansi yang berwenang dalam hal pertanahan/agraria. Padahal secaraterang benderang telah diketahui jika tanah tersebut telah terbit SertifikatHak Guna Bangunan No. 80/Kel. Karadenan, pada tahun 2003 , jauhsebelum PARA PENGGUGAT membeli tanah tersebut dari MADALI danAIP.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 08-09-2022 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Bpp
Tanggal 20 Juli 2023 — Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta cq. Kepala Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda cq. Kepala Kantor Pertanahan/Kepala BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
81 — 56
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta cq. Kepala Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda cq. Kepala Kantor Pertanahan/Kepala BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 31-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Psp
Tanggal 4 Februari 2020 — Pemohon:
Ani
13 — 0

  • M E N E T A P K A N

    1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu: Felix Devoryan (14 Tahun), dan Carissa (7 Tahun) Untuk menjual / mengagunkan dan/ atau mengalihkan tanah berupa Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00619 Tahun 1987 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sitamiang
    SOCHARTONO yang berasal dari warisan orang tua Sochartono berupa sebidang tanah beserta bangunannya yaitu;
    • Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00619 Tahun 1987 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan keseluruhan Luasnya : 300 M2 ( tiga ratus meter persegi).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-10-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 17-02-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 386/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 6 Februari 2023 — Penggugat:
PT Kayan Hydro Energy
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. Pembangkit Indonesia Eta diwakili oleh Danar Widagdo
601 — 278
  • >
  • Menyatakan menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pihak Penggugat;

Dalam Eksepsi

  • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria
    Pembangkit Indonesia Eta;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/419-200/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT.
    Penggugat:
    PT Kayan Hydro Energy
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Intervensi:
    PT. Pembangkit Indonesia Eta diwakili oleh Danar Widagdo
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 16-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tjk
Tanggal 3 Mei 2021 — ., MM
Tergugat:
Sujiono
Turut Tergugat:
Kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota bandar lampung
67 — 31
  • ., MM
    Tergugat:
    Sujiono
    Turut Tergugat:
    Kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota bandar lampung
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 224/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Oktober 2020 — DKK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
252 — 229
  • DKK
    Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Sbs
Tanggal 20 Mei 2021 — MITRA INTISEJATI PLANTATION
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
74 — 47
  • MITRA INTISEJATI PLANTATION
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, yang berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratSurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri
    Selain itu,Pasal 5 huruf J Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria danPengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan PembaharuanAgraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesualdengan prinsipprinsip untuk mengakui dan menghormati hak masyarakathukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dansumber daya alam, dirasa masih sangat relevan;3.
    Bahwa dalam hal ini juga Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai TurutTergugat tidak teliti dalam mengeluarkan HGU atas permohonan Tergugat;15.
    Bahwa Turut Tergugat telan membentuk Panitia B yangseharusnya bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian danpengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantordalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan danHalaman 5 dari 88 Putusan Nomor 29/Padt.G/2020/PN Sbspembaruan Hak Guna Usaha sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 11Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertahananNasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan danTata Cara
    Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor Lembar: 0114.032008 yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Barat tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda T.34;35, Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang TataCara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diberitanda T.35;36.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2023 — Putus : 01-11-2023 — Upload : 06-11-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 234/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Nopember 2023 —
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
68 — 50

  • Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 25-02-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 50/B/2016/PT.TUN. JKT.
Tanggal 4 April 2016 — Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi.; M. Minin Bin Sahi Bin Umun Bin Sinan.;
58 — 39
  • Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang dahulu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi.;M. Minin Bin Sahi Bin Umun Bin Sinan.;
    Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang dahuluKepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi,berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 25Bekasi ;1. Untung Indrayanto, SH. Mka., JabatanKepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Bekasi ;2. Suhudi, A.Ptnh, MH., Jabatan KepalaSub. Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota Bekasi ;3. Purnomo Sudaryanto, SH., JabatanKepala Sub. Seksi Sengketa danKonflik Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Bekasi ;4.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-02-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 110/PDT/2024/PT MDN
Tanggal 19 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat : SOUNGKILON MANIK
Terbanding/Tergugat I : EDISON NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
12 — 2
  • Pembanding/Penggugat : SOUNGKILON MANIK
    Terbanding/Tergugat I : EDISON NAINGGOLAN
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN PARE PARE Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pre
Tanggal 30 September 2021 — Habibah Abubakar, SH
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Kota Parepare
78 — 30
  • Habibah Abubakar, SH
    3.Kantor Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Kota Parepare
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2019 — Putus : 22-02-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PDT/2019/PT.DKI
Tanggal 22 Februari 2019 — NADIA RIZKIANI >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ JANWIL BPN PROV.DKI JAKARTA CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN
56 — 13
  • NADIA RIZKIANI >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ JANWIL BPN PROV.DKI JAKARTA CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN
    1951; Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Gandaria Utara tanggal 28Agustus 1998 No. 251/1.711.72 yang diketahui oleh CamatKebayoran Baru No. 39/KB.I/1998 tanggal 31 Agustus 1998, bahwabidang tanah yang dimohonkan secara fisik dikuasai sepenuhnyaoleh Abdul Somad bin Nusi dan tidak dalam keadaan sengketa;Hal tersebut membuktikan bahwa ahli ahli waris yaitu Abdul Somad binNusi benarbenar menguasai tanah yang dibuktikan dengan DATAYURIDIS dan DATA FISIK sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan MenteriNegara Agraria
    No.43/PDT/2019/PT.DKI10.11.tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyatakanjangka waktu Hak Guna Bangunan paling lama 30 tahun, dan dapatdiperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, sedangkan Hak Miliktidak mempunyai jangka waktu yang terbatas sehingga lebih terjaminkepastian hukumnya, maka PENGGUGAT melalui Dirwani Evy YuswitaHararap, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya JakartaSelatan mengajukan Permohonan Perubahan Hak Atas Tanah yaituHak Guna Bangunan Sertifikat No. 426
    Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 126 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah. Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
    Membayar biaya permohonanberdasarkan surat perintah setor dari TERGUGAT.d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan yang bersangkutan;> FAKTA HUKUMnya adalah : Semua Persyaratan dalamPendaftaran sudah lengkap sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 yaitu MilikWarga Negara Indonesia (Bukan WNA ataupun BadanHukum), Luas Tanah yang ada di sertipikat tersebutadalah 600 m?
    (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3696), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah; Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 tahun 1998tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah utk rumah Tinggal; PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.9 Tahun 1999 tentang
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 07-03-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sel
Tanggal 29 September 2022 — La-Marina
Turut Tergugat:
1.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN LOTIM
2.WIRKASWANDI
64 — 0
  • La-Marina
    Turut Tergugat:
    1.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN LOTIM
    2.WIRKASWANDI
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 27-02-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 151/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 19 Maret 2024 —
Terbanding/Penggugat : RUSTINI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
75 — 19

  • Terbanding/Penggugat : RUSTINI
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 04-08-2022 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 05-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 264/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat:
Yayasan Al Jabr Center
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA
286 — 48
  • Penggugat:
    Yayasan Al Jabr Center
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA