- MENGADILI:- Menghukum kedua belah pihak, Penggugat BUPATI Kepulauan Selayar, yang diwakili oleh Hj.MIMI JULIANTI, SH, MH. MUHAMMAD YUSUF, SH. SAENUDDIN P, SH dan ANDI BAHTIAR EFENDY, SH dan Tergugat I SUHURIAH dan Tergugat II SUKRIADI tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;

- BUPATI KEPULAUAN SELAYAR;- MELAWAN;- SUHURIAH, dkk;

BUPATI Kepulauan Selayar, yang diwakili oleh Hj.MIMI JULIANTI, SH,MH. MUHAMMAD YUSUF, SH. SAENUDDIN P, SH dan ANDIBAHTIAR EFENDY, SH menurut surat gugatan tersebut ialah sipenggugat,danIl.

SUHURIAH ( diwakili oleh ROHANI anak Tergugat I ) bertempat tinggal diBenteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayardan SUKRIADI, bertempat tinggal di Dusun Ballabulo Desa Bontojati,Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar menurutsurat gugatan dalam perkara Daftar no. 7 / Pdt.G/ 2017 / PN.SLR, ialahtergugat.Dalam perkara ini Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus danpersetujuan tertulis melakukan Mediasi kepada : Hj.MIMI JULIANTI, SH, MH.MUHAMMAD YUSUF, SH.

tetap mengakui kebenaran dan menyetujui untukmelanjutkan maksud pernyataan dari Basse Pendek tertanggal 9 Januari 2017;Bahwa jika anak Tergugat I ( ROHANTI ) dan Tergugat II telah diterima menjadiCalon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang tanpa memandangwilayah penempatan kerja, maka para Tergugat termasuk ahli warisnya dari BassePendek melepaskan hak kepemilikan secara sukarela atas tanah yang ditempatibangunan Sekolah Dasar INPRES Ujung I;Bahwa jika kemudian hari Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Tahun 2016Mengadili:Menghukum kedua belah pihak, Penggugat BUPATI Kepulauan Selayar, yangdiwakili oleh Hj.MIMI JULIANTI, SH, MH.

Pembanding/Penggugat : JENI KARTIN
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Cq. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

,M.H, dan Pius Batmomolin, S.H,di tingkat banding memberikan kuasa kepada Oktovianus Maskikit, S.H,Advokat/ Pengacara, dan Konsultan Hukum, yang beralamat pada Law OfficeOktovianus Maskikit, S.H & Partners, jalan Mathilda BatlayeriKomplexKampung Babar Bawah/ Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, KabupatenKepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/Pdt/VII2021/OMtanggal 24 Juli 2021, sebagai Pembanding semula Pembantah;LawanPemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar cq.

Bupati Kepulauan Tanimbar,bertempat tinggal di JI. Ir. Soekarno Saumlaki dalam hal ini diwakili oleh:1. S. Ranbalak, S.H., M.Hum.2. Cansus Layan, S.H.3. Thomas A. Rumwarin, S.H.,M.H.berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Februari 2021 dan surat tugas tanggal30 Maret 2021, di tingkat banding diwakili oleh S.Ranbalak,S.H.,M.Hum,Cansus Layan,S.H, berdasarkan Surat Kuasa NomorHalaman 1 dari 19 halaman.

RAHMI KOMALAWATI MELAWAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepulauan Riau,berkedudukan di Komplek Perkantoran PemprovKepri, Pulau Dompak, Tanjung Pinang;2 UPIK, SH., MT, Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Pemprov. KepulauanRiau, berkedudukan di Komplek PerkantoranPemprov Kepri, Pulau Dompak, Tanjung Pinang ;3 AGUS HILMAN M, SH, Jabatan Staf BagianBantuan Hukum Pemprov.

Kepulauan Riau,berkedudukan di Komplek Perkantoran PemprovKepri, Pulau Dompak, Tanjung Pinang;Memilih domisili hukum di Kantor Pengacara H.Masrur Amin & Rekan beralamat di Hotel 89 OrchardOffice hall Lt.2 Jalan Pembangunan Penuin, KotaBatam Provinsi Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau (Bukti P1). Selanjutnya disebut obyeksengketa, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, dalam halsebagai berikut; I1DASAR HUKUM GUGATAN. =2ennnn nenBahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Bintan Prov.

2013, Tanggal 3 Juni 2013 Tentang Proses Pengesyahan pemberhentianAnggota DPRD Kepulauan Bintan.

PelaksanaanSurat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 690 Tahun 2013IBUKTI P10 IBUKTI P11IBUKTI P12IBUKTI P13IRUKTI P14Mukti P15 Halaman 37 dari 5!

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345

Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;

Pembanding/Penggugat : CORINUS LUKAS GAITIAN
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Cq. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

,M.H. berdasarkan surat kuasasubstitusi tanggal 26 Maret 2021 yang kemudiandicabut pada tanggal 26 April 2021, lalu yangbersangkutan memberikan kuasa substitusi kepadaPius Batmomolin, S.H. berdasarkan surat kuasasubstitusi tanggal 27 April 2021, yang selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Pembantah;LawanPemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar cq. Bupati KepulauanTanimbar, bertempat tinggal di Jl. Ir. SoekarnoSaumlaki dalam hal ini diwakili oleh:1. S. Ranbalak, S.H., M.Hum.2.

Penggugat:
JENI KARTIN
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Cq. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

,M.H. berdasarkansurat kuasa substitusi tanggal 26 Maret 2021 yangkemudian dicabut pada tanggal 26 April 2021, laluyang bersangkutan memberikan kuasa substitusikepada Pius Batmomolin, S.H. berdasarkan suratkuasa sSubstitusi tanggal 27 April 2021, yangselanjutnya disebut sebagai Pembantah;LawanPemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar cq. Bupati KepulauanTanimbar, bertempat tinggal di Jl. Ir. SoekarnoSaumlaki dalam hal ini diwakili oleh:1. S. Ranbalak, S.H., M.Hum.2. Cansus Layan, S.H.3. Thomas A.

Urlik Baumase, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa antara para pihakkarena dulu pernah menghadiri sidang pemeriksaan setempatterhadap perkara yang sebelumnya pernah disidangkan diPengadilan Negeri Saumlaki dengan objek yang sama denganperkara ini; Bahwa saat itu Saksi bekerja sebagai asisten advokat dikantor advokat milik Pembantah; Bahwa objek tanah tersebut terletak di desa Ridool,Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Bahwa saksi tidak mengetahui

Penggugat:
JENI KARTIN
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Cq. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

,M.H. berdasarkansurat kuasa substitusi tanggal 26 Maret 2021 yangkemudian dicabut pada tanggal 26 April 2021, laluyang bersangkutan memberikan kuasa substitusikepada Pius Batmomolin, S.H. berdasarkan suratkuasa sSubstitusi tanggal 27 April 2021, yangselanjutnya disebut sebagai Pembantah;LawanPemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar cq. Bupati KepulauanTanimbar, bertempat tinggal di Jl. Ir. SoekarnoSaumlaki dalam hal ini diwakili oleh:1. S. Ranbalak, S.H., M.Hum.2. Cansus Layan, S.H.3. Thomas A.

Urlik Baumase, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa antara para pihakkarena dulu pernah menghadiri sidang pemeriksaan setempatterhadap perkara yang sebelumnya pernah disidangkan diPengadilan Negeri Saumlaki dengan objek yang sama denganperkara ini; Bahwa saat itu Saksi bekerja sebagai asisten advokat dikantor advokat milik Pembantah; Bahwa objek tanah tersebut terletak di desa Ridool,Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Bahwa saksi tidak mengetahui

LEONARDUS TAMBALAWANBUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Penggugat:
CORINUS LUKAS GAITIAN
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Cq. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

,M.H. berdasarkansurat kuasa substitusi tanggal 26 Maret 2021 yangkemudian dicabut pada tanggal 26 April 2021, laluyang bersangkutan memberikan kuasa substitusikepada Pius Batmomolin, S.H. berdasarkan suratkuasa substitusi tanggal 27 April 2021, yangselanjutnya disebut sebagai Pembantah;LawanPemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar cq. Bupati KepulauanTanimbar, bertempat tinggal di Jl. Ir. SoekarnoSaumlaki dalam hal ini diwakili oleh:1. S. Ranbalak, S.H., M.Hum.2. Cansus Layan, S.H.3. Thomas A.

Eksekusi No. 01/BA.EKS/2019/PN Sml;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketadalam gugatan Pembantah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Pembantah;Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Pembantah telahmengajukan gugatan Perlawanan/Bantahan terhadap Penetapan Sita EksekusiNo. 01/Pen.Pdt/SITA EKSEKUSI/2019/PN Sml tertanggal 27 Mei 2019sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/BA.EKS/2019/PN Sml denganmenarik Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Bupati Kepulauan Tanimbar sebagai Terbantah dan objeksengketa berupa sebidang tanah hak milik berdasarkan Sertifikat Hak MilikNomor 371 Tahun 1987 yang di atasnya terdapat 1 (Satu) bangunan rumahtinggal yang terletak di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, denganbatasbatas : Timur berbatas dengan Lermatin Jesayas Barat berbatas dengan Acong Utara berbatas dengan Jalan Raya Selatan berbatas dengan Samuel Gaitian, SHMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat dalildalil

PT.Revanza Graha Prakarsa melawan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Cq Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Mentawai

PemerintahKabupaten Kepulauan Mentawai cq.

Unsur Direksi Pekerjaan yaitu: Sumadi, ST, M.Si (Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai), AsmenPutusan No.: 136/ PID.B/2014/PN.PDG. halaman 13 dari 45Simanjorang, S.ST (Pejaat Pembuat Komitmen Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kepulauan Mentawai), Kafrizen, S.ST (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pokai Sirilanggai),Roni Saragih (Pengawas Kegiatan Peningkatan Jalan PokaiSirilanggai).b.

., (vide surat bukti T1) tidakdimasukan sebagai Tergugat dalam perkara ini melainkan hanya PemerintahKabupaten Kepulauan Mentawai Cq Dinas Pekerjaan Umum (PU) KabupatenKepulauan Mentawai sebagai Tergugat, hal ini adalah sudah tepat karena AsmenSimanjorang selaku Pejaba Pembuat Komitmen hanya bertindak untuk dan atasnama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga tidaktepat ianya digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan suatusengketa yang terjadi.

Oleh karena itu dalam kasus ini orang yang ditarik sebagaiTergugat sudah semestinya adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan MentawaiCq Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkantor diJalan Raya Tua Pejat KM 4 Sipora Utara Kabupaten Kepulauan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penggugattelah tepat menggugat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawaisebagai Tergugat dalam perkara ini, untuk itu gugatan penggugat tidak dapatdikatakan cacat diskualifikasi

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai) telah melakukanperjanjian Kontrak Kerja dengan No.600.20/SP07/PPK15.10/DPUKKM/VII2012 tertanggal 05 Juli 2012 terhadap pembangunan Peningkatan Jalanyang berlokasi PokaiSirilanggai Kabupaten Kepulauan Mentawai denganpanjang 7.80 KM dan lebarnya 4,50 meter dengan nilai kontrak sejumlahRp.2.952.438.000, dengan masa pelaksanaan pekerjaanya selama 150 hari;2.

Penggugat:
CORINUS LUKAS GAITIAN
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Cq. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

,M.H. berdasarkansurat kuasa substitusi tanggal 26 Maret 2021 yangkemudian dicabut pada tanggal 26 April 2021, laluyang bersangkutan memberikan kuasa substitusikepada Pius Batmomolin, S.H. berdasarkan suratkuasa substitusi tanggal 27 April 2021, yangselanjutnya disebut sebagai Pembantah;LawanPemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar cq. Bupati KepulauanTanimbar, bertempat tinggal di Jl. Ir. SoekarnoSaumlaki dalam hal ini diwakili oleh:1. S. Ranbalak, S.H., M.Hum.2. Cansus Layan, S.H.3. Thomas A.

Eksekusi No. 01/BA.EKS/2019/PN Sml;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketadalam gugatan Pembantah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Pembantah;Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Pembantah telahmengajukan gugatan Perlawanan/Bantahan terhadap Penetapan Sita EksekusiNo. 01/Pen.Pdt/SITA EKSEKUSI/2019/PN Sml tertanggal 27 Mei 2019sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/BA.EKS/2019/PN Sml denganmenarik Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Bupati Kepulauan Tanimbar sebagai Terbantah dan objeksengketa berupa sebidang tanah hak milik berdasarkan Sertifikat Hak MilikNomor 371 Tahun 1987 yang di atasnya terdapat 1 (Satu) bangunan rumahtinggal yang terletak di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, denganbatasbatas : Timur berbatas dengan Lermatin Jesayas Barat berbatas dengan Acong Utara berbatas dengan Jalan Raya Selatan berbatas dengan Samuel Gaitian, SHMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat dalildalil

MAHADIR BASTI VS GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Palembang telahmenjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara:MAHADIR BASTI kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan BangkaBelitung, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT. 020, RW. 009, DesaLesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung,Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini memberi kuasakepada Yunanto, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatyang beralamat di Jl.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/I/2011,tanggal 11 November 2011 berisifat individual karena tidak ditujukan kepadaumum tetapi khusus ditujukan kepada pribadi Penggugat;c.

Bahwa Tergugat meskipun telah mengetahui adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukumyang diajukan Penggugat, Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2011 tetap mengeluarkanSurat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/I/2011 (objekgugatan dalam perkara aquo).

PP / 596 /2011 Tentang Pemberhentian SaudaraMahadir Basti Sebagai Ketua DPC dan Anggota Partai BulanBintang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtertanggal 24 Agustus 2011. (sesuai dengan photo5. Bukti P. 5. Bukti Surat Pembatalan Nomor : A 067 / PWBB Sek / 09 /1432 dari DPW Partai Bulan Bintang Propinsi kepulauan BangkaBelitung Yang di tujukan Kepada DPP Partai Bulan Bintang diJakarta tertanggal 26 Agustus 2011. (sesuai dengan photo6.Bukti P.6.

Surat Nomor : 01 / YNT/ SKL / XI / 2011 , dari Kantor Yunanto ,sh & Partnerstertanggal 03 nopember 2011 Tentang Pemberitahuan adanya gugatan PerdataPerbuatan melawan Hukum Di Pengadilan Negeri Tanjungpandan Yangditujukan Kepada Gubemur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

ANDI MUHAMMAD AMIN VS BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PUTUSANNomor 583 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ANDI MUHAMMAD AMIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Cakalang Nomor 1, RT.002 RW.001,Kel/Desa Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, KabupatenKepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KEPULAUAN SELAYAR, tempat kedudukan diJalan Jenderal

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNo. 325/V/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Andi Muhammad Amin, NIP.19640717 198603 1 025, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK. I/Ill d,Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 09Mei 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KepulauanSelayar No. 325/V/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHalaman 1 dari 5 halaman.

I/Ill d, Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar,tertanggal 09 Mei 2017;4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan kedudukan dan hakhakpenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 53/G/2017/PTUN.MKS.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNo. 325/V/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Andi Muhammad Amin, NIP.19640717 198603 1 025, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK. I/Ill d,Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 09Mei 2017;4.

Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 325/V/TAHUN 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Atas Nama Andi Muhammad Amin, NIP. 19640717 198603 1 025,Pangkat/Golongan Ruang Penata TK. I/IIl d, Staf Sekretariat DaerahKabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 09 Mei 2017;5.

SUPRAYATNO VSWALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

., selanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING; = M E LAWAN WAEHKCOTABS WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU Berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1 Kota Batam Provinsi KepulauanRiau; Dalam hal ini telah memberi Kuasa Hukum kepada:1.Demi MHasfinul Nasution, SH, M. Si,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Batam; . Nurul Yuni, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan PenyuluhanHukum Sekretariat Kota Batam;Sutjahjo Hari Murti, SH.

LEONARDUS TAMBALAWANBUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

:::::seeeeeeseeeteeteeeeees PENGGUGAT;MELAWANBUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, berkedudukan di Jalan RayaTuapejat Km.5, Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai PropinsiSumatera Barat, dengan ini memberi kuasa kepada :1. Nama : Serieli Bawamenewi, SHJabatan : Kasubag Peraturan PerundangundanganBagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Kepulauan Mentawai.2. Nama : Zamzami, SHJabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Kepulauan Mentawai3.

Kepulauan Mentawai4. Nama : Kornelius, SHHalaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUNPDGJabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah.Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor180/48/HUK2016, tanggal 03 Agustus 2016ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Mentawai ;Selanjutnya disebut SCDagal... ..........::cecccccccscceeeeeeeeees TERGUGAT ;DANBALDUIN PURBA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JI.

Raya TuapejatKm.0 Kabupaten Kepulauan Mentawai, pekerjaan wiraswasta;Untuk selanjutnya disebut sebagadi..........

MAHADIR BASTI VS GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : 67.Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata UsahaNegara antara: MAHADIR BASTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenBelitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT. 020,RW. 009, Desa Lesung Batang, Kecamatan TanjungPandan, Kabupaten Belitung, Propinsi KepulauanBangka Belitung.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/I1/2011, tanggal 11 November 2011 berisifatkonkret artinya tidak abstrak tetapi berwujud dalamsuatu. bentuk Surat Keputusan yang tertulis yang berisipemberhentian Penggugat dari Jabatan Publik sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Belitung;b.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 berisifatindividual karena tidak ditujukan kepada umum tetapikhusus ditujukan kepada pribadi Penggugat;c.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBelitung Masa Jabatan 2009 2014.3.

Bahwa benar Tergugat telah menetapkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/884/1/2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 20092014 dariPartai Bulan Bintang pada tanggal 11 November 2011(Bukti 1T.1)3 +++3.

Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1411 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama NOPIAN ROPITA, S.Sos; II. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; III. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Satyalancana Karya Satya XXTahun pada tanggal 9 April 2013 Bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Kepulauan Riau No. 729 tahun2013 tentang kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil dalam jabatanPelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, t.m.t 1Oktober 2013 PENGGUGAT dinaikkan pangkatnya dari golongan Ill/cmenjadi Ill/d, jabatan Kasubbag Pendataan Biro AdministrasiPerekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau Bahwa kemudian dengan adanya Putusan Pengadilan

SURAT KEPUTUSANGUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1411 TAHUN 2018Tanggal 28 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAKDENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATASNAMA NOPIAN ROPITA, S.

BuktiP19 : Keputusan Gubemur Kepulauan Riau Nomor: 1211 Tahun 2017tentang Pengurus Forum Corporate Social ResponsibilityProvinsi Kepulauan Riau periode 20172021; (Fotokopi sesuai dengan aslinya); 20.

BuktiT26 :Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepadaBupati/Walikota cq.

Kepulauan Riau, telahmengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang merupakan AnalisStatistik di Sub Bagian Koordinasi urusan Kominfo, Persandian dan Statistik padabiro administrasi perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yangdipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA) an.

Penggugat:
SITTY ENDANG
Tergugat:
1.KADIS PERINDAGKOP UKM TIDORE KEPULAUAN
2.WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
3.KASAT POL PP TIDORE KEPULAUAN

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 101/141/Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kapitalaung Dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 29 Mei 2017.;-----------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 101/141/Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kapitalaung Dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 29 Mei 2017.;----------------4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat pada kedudukan semula yaitu sebagai Kapitalaung Kampung Kalama Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe.;--------------------------------------------5.

Penggugat :SANTOSO KAINGATTergugat : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PUTUSANNomor 49/B/2018/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraantara:Nama Jabatan : BUPATIKEPULAUAN SANGIHE;Tempat Kedudukan: Jalan Malahasa Nomor 1 KelurahanSoataloara Il, Kecamatan Tahuna,Kabupaten Kepulauan Sangihe,Provinsi Sulawesi Utara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara, dalampenyelesaian perkara alamat Jalan KAMPUNG TALOARANE, KECAMATANMANGANITU, KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN KAMPUNGKENDAHE Il, KECAMATAN KENDAHE, KABUPATEN KEPULAUANSANGIHE;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT;melawan:Nama : SANTOSA KAINGAT;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat tinggal :Desa Kalama, Kecamatan Tatoareng,Kabupaten Kepulauan Sangihe, ProvinsiSulawesi Utara;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Dalam perkara

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor101/141/Tahun 2017 + Tentang Pemberhentian Kapitalaung DanPengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama KecamatanTatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 29 Mei 2017;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KepulauanSangihe Nomor 101/141/Tahun 2017 Tentang Pemberhentian KapitalaungDan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama KecamatanTatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 29 Mei 2017;Hal 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 49/B/2018/PTTUN Mks4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat padakedudukan semula yaitu sebagai Kapitalaung Kampung Kalama KecamatanTatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe;5.

Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan,Pengangkatan Dan Pemberhentian Kapitalaung Serta Perangkat KampungKapitalaung, secara hukum bahwa nama Jabatan Kepala Desa menurutketentuan peraturan dimaksud dapat disebut juga dengan nama lain, incasu untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepala Desa disebutdengan nama Kapitalaung;Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, dalil jawaban serta buktibukti,maka menurut Majelis Hakim Banding permasalahan hukum yang perludilakukan pengujian hukum (toetsing

Pemohon:
Asriadi
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan