Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN SIGLI Perdata Waris
Putus : 29-01-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SIGLI Nomor 04/Pdt.G/2009/PN-SGI
Tanggal 29 Januari 2010 — BANTA LEMAN BIN ABDURRAHMAN, DKK Vs. Pemerintah RI, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Kepala Daerah NAD., cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie, cq. Camat Pemerintahan Kecamatan Geumpang di Geumpang
117 — 15
  • Pidie tanggal 29 JuliBukti T H3, Pernyataan AP Parlindungan seorang pakar hukum Agrariayang dikutip oleh Urip Santoso dalam bukunya Hukum Agraria dan hakhak atas tanah, penerbit Kencana,Jakarta tahun 2006, halaman 117118 ;Bukti T HI2 berupa Photo copy akta hibah nomor 5/PPAT/1983 tanggal21 Nopember 1983 ; Bukti T 7 berupa Photo copy surat hibah tanggal 21 November 1983 no.5/PPA/1983 218 Bukti T 8 berupa Photo copy Peraturan Pemerintah RI nomor 36 tahun1998, tentang penertiban dan pendayagunaan tanah
    terlantar ; 9 Bukti T 9 berupa photo copy buku hukum agraria Indonesia ;10 Bukti T 10 berupa photo copy Keputusan Presiden RI nomor 34 tahun2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan ; 11 Bukti T11 berupa photo copy buku hukum acara dalam teori dan praktek ;12 Bukti T 12 berupa photo copy Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/ daerah ; 13 Bukti T 13, berupa photo copy Proposal bantuan dana programberkelanjutan rehab pembangunan taman kanakkanak
    ILYAS ISMAIL,SH,MH.Bahwa saksi sebagai dosen di bidang hukum Agraria di UniversitasSyiahkuala Banda Aceh ; Bahwa pada saat kuliah di S1, S2 dan S3 , saksi ahli mendalami dibidang hukum Agraria dan saksi ahli telah menyerahkan dipersidangan daftar riwayat hidup tertanggal 15 mei 2009 ; / Bahwa......Bahwa jika terhadap suatu bidang tanah telah dikuasai oleh pihaktertentu secara terus menerus selama 20 tahun, maka pihak yangmenguasai tanah tersebut dianggap paling berhak untuk memohonhak atas tanah
    (UUPA) nomor 5 tahun1960, hukum adat telah dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum agrarianasional, eksistensi dari hukum Adat di dalam UUPA terdapat beberapa tempatpenyebutan* hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasionalyaitu:1 Konsideran di bawah perkataan berpendapat huruf a =; 2 Penjelasan umum angka ll (1) ; 3 Pasal 5 dan penjelasannya ;4 Penjelasan pasal 16 ;5 Pasal 56 ;6 Pasal 58 (secara tidak langsung).
    Bahwa sebagai contoh dapat diuraikan isi dari penjelasan umum angka III (1) UUPAyang menegaskan tentang kedudukan dari hukum adat dalam masalah pertanahan di/Indonesia......Indonesia yaitu : ... dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuaidengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak, oleh karena rakyatIndonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yangbaru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuanketentuan hukum adat itusebagai hukum yang asli ... dst Menimbang,
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Register : 10-04-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 18/PDT.G/2014/PN.SIM
Tanggal 9 Februari 2015 — 1.KASIDI, 2.SUGINO MELAWAN 1.MINNARIA SARAGIH, 2.MARTUAH PARULIAN SARAGIH, 3.RUMONDANG LINDA ASTUTI SARAGIH, 4.RADO SARAGIH
84 — 18
  • Gubernur Kepala daerah Prop.Sumatera Utara, Kepala Direktorat agraria Prop. Sum.Utara, Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Simalungun yang ditandatangani T.B.A.Purba Tambak.Bahwa tanah tersebut diusahai dan dikuasai oleh Alm . Daim bersamadengan Isterinya Kasirah sejak 1974 hingga tahun 1997 di jadikansebagai sawah dan sekarang menjadi tanah perladangan berupa darat.Bahwa pada sekitar tahun 1997 tanah milik Alm.
    Gubernur Kepala daerah Prop.Sumatera Utara, Kepala Direktorat agraria Prop. Sum.Utara, Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Simalungun yang ditandatangani T.B.A.Purba Tambak, digadaikan sebesar Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratusribu rupiah) kepada SARMAN SARAGIH /NURSAIDAH br. PURBA; .Bahwa pada tahun 2000 Daim bersama Kasirah menebus ataumengembalikan uang sebesar Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratus riburupiah) kepada Nursaidah br.
    Sumatera Utara, Kepala Direktorat agraria Prop.Sum.Utara, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Simalungun yaitu T.B.A.Purba Tambak (BP1)Bahwa sebahagian dari tanah tersebut telah dialinkan kepada SYAFTIHADI PRAYITNO seluas lebih kurang 2.432 M? (dua ribu empat ratus tiga puluhdua meter persegi) pada kirakira bulan September 2005, sehingga sisa tanahseluas 3.808 M? (tiga ribu delapan ratus delapan meter persegi) adalah hakmilik para Penggugat sebagai ahli waris Alm.
    Gubernur Kepala daerah Prop.Sumatera Utara, Kepala Direktorat Agraria Prop. Sum.Utara, Kepala SubHalaman 36 dari 47 Putusan Nomor 18/ Pat.G/2014/PNSimDirektorat Agraria Kabupaten Simalungun, yaitu T.B.A. Purba Tambak,dengan mengajukan asli surat tersebut di persidangan, yang menerangkanbahwa DAIM memiliki tanah di Dusun Sijambei Desa/Nagori Talun KondotKecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut Alm.
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 21-08-2009 — Putus : 05-05-2010 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 24/PDT.G/2009/PN.Sky
Tanggal 5 Mei 2010 — WATRO EFENDI Als WITRO EFENDI -lawan- PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA. dk
122 — 38
  • Sentosa Mulia Bahgia diberikanhak guna usaha (HGU) untuk usaha bangunan.Bahwa dari keputusan menteri Negara agraria/kepala badan pertanahan nasionalno.30/HGU/BPN/97 yang =memberikan hak guna usaha (HGU) untuk usahaperkebunan kepada PT.sentosa mulia bahagia,kantor pertanahan kabupaten musubanyuasin mengeluarkan sertifikat hak guna usaha(HGU)untuk usaha perkebunankepada PT.Sentosa mulia bahagia dengan nomor01 tahun 1997,yang kemudiandipecah menjadi sertifikat HGU no.06 tahun 2003 dengan surat ukur
    Berdasarkan surat keputusan mentri negara agraria/kepala BPN tanggal 26 mei1997 nomor 30/HGU/BPN/1997,telah di berikan hak guna usaha kepada PT.SMBuntuk jangka waktu selam 30 tahun.f.
    Photo Copy Surat dari Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.570/26/1339 perihal keberatan PN PERTAMINA terhadap pemberian Hak GunaUsaha atas Nama PT.Sentosa Mulia Bahagia di Kabupaten Musi Banyuasin kepadaDirektur Utama PT.Sentosa Mulia Bahagia Jl.Dr.M.Isa No.1 Palembang tanggal 1April 1999, diberi tanda (P6);13.
    Pada tanggal 30 Mei 1994 PT.SMB telah mengajukan permohonan hak guna usahakepada menteri Negara agraria/BPN melalui kantor wilayah BPN propinsi sumateraselatanb. Atas tanah tersebut telah di ukur secara kadastral seluas 12.612,1 Ha yang di uraikandalam peta gambar khusus No.05/1994 seluas 6.400,5 Ha dan PGK nomor 06/1994seluas 6.211,6 Hac.
    Berdasarkan surat keputusan menteri negara agraria/kepala BPN tanggal 26 Mei 1997Nomor 30/HGU/BPN/1997,telah di berikan hak guna usaha kepada PT.SMB untukjangka waktu selam 30 tahun.f.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 31-01-2024 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 113/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 20 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat III : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN kota Pasuruan
Terbanding/Penggugat : CHRISTIANA, SE.
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Kelurahan Gadingrejo kota Pasuruan
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. H. SUGIARTO, MM
Turut Terbanding/Tergugat II : Eko Wahyudi
19 — 23
  • Pembanding/Tergugat III : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN kota Pasuruan
    Terbanding/Penggugat : CHRISTIANA, SE.
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Kelurahan Gadingrejo kota Pasuruan
    Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. H. SUGIARTO, MM
    Turut Terbanding/Tergugat II : Eko Wahyudi
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN PADANG Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Pdg
Tanggal 24 Februari 2022 — Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
27 — 21
  • Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 22-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 580/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 4 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : WIJANARKO Diwakili Oleh : ANTON SUJARWO,SH
Terbanding/Tergugat I : PT BPR, ARTHA MERTOYUDAN cab.Purworejo
Terbanding/Tergugat II : IMAM SUPINGI, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Prian Ristiarto, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kab.Banyumas
122 — 53
  • Pembanding/Penggugat : WIJANARKO Diwakili Oleh : ANTON SUJARWO,SH
    Terbanding/Tergugat I : PT BPR, ARTHA MERTOYUDAN cab.Purworejo
    Terbanding/Tergugat II : IMAM SUPINGI, SH
    Terbanding/Turut Tergugat I : Prian Ristiarto, SH
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kab.Banyumas
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL (ATRBPN) KABUPATEN BANYUMAS,berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No. 356358, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur,Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah,Indonesia, yang diwakili oleh Muhamad Fadhil, S.H.,M.Hum. (Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas), dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSetya Prayoga, S.H., M.Si., Rut Linggarwati, S.H.,Arief Sedyadi, A.Ptnh., R.
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN WATES Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wat
Tanggal 9 Maret 2021 — ,M.Kn
4.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
109 — 16
  • ,M.Kn
    4.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 14-06-2021 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN BOGOR Nomor 96/Pdt.Bth/2021/PN Bgr
Tanggal 25 Mei 2022 — IPSEN HARDI AKT,
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor,
3.MICHAEL RYAN ADIWINATA,
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Dan Agraria Tata Ruang Kota Bogor,
261 — 54
  • IPSEN HARDI AKT,
    2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor,
    3.MICHAEL RYAN ADIWINATA,
    Turut Tergugat:
    Kantor Pertanahan Dan Agraria Tata Ruang Kota Bogor,
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 27-04-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 14-06-2022
Putusan PN PURWOREJO Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pwr
Tanggal 8 Juni 2022 — Penggugat:
1.SITI ROCHAYAH
2.MUSOFAH
Tergugat:
PT BPR ARTHA SAMBHARA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
85 — 25
  • Penggugat:
    1.SITI ROCHAYAH
    2.MUSOFAH
    Tergugat:
    PT BPR ARTHA SAMBHARA
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Wng
Tanggal 16 April 2020 —
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Wonogiri
4.Bank BRI Wonogiri
5.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
6.SUPARYANTI
217 — 33

  • 3.Kantor Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Wonogiri
    4.Bank BRI Wonogiri
    5.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
    6.SUPARYANTI
    Kantor Agraria Dan Tata Ruang, Bpn Kabupaten Wonogiri, tempatkedudukan Jl. Dr. Wahidin No. 1, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heru Eko Marwoto,SH.,MM., SlametSuhardi, S.Sit.
    Bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut telah sesuaidengan ketentuan dalam PP no 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo PMNA/Ka BPN 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala BPN nomor 1 Tahun 2006tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah joPeraturan Kepala BPN nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
    ,itu adalah tidak benar karena Proses Pencatatan Balik Nama yang Tergugatlll lakukan sudah sesuai dengan UndangUndang No. 5, tahun 1960 joPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, semestinya Penggugat cukup dengan mengajukanblokir ke Kantor pertanahan berdasarkan pada Ketentuan pasal 126 (1) dan(2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No.
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 14-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Skh
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
SRI SAMSITI
Tergugat:
1.MULYONO
2.SURATMI
3.MULYANI
4.SUHARMI
5.JOKO ARI PURNOMO
Turut Tergugat:
1.Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
2.KANTOR ATR/BPN KAB. SUKOHARJO
76 — 5
  • Penggugat:
    SRI SAMSITI
    Tergugat:
    1.MULYONO
    2.SURATMI
    3.MULYANI
    4.SUHARMI
    5.JOKO ARI PURNOMO
    Turut Tergugat:
    1.Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
    2.KANTOR ATR/BPN KAB. SUKOHARJO
    Sukoharjo berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020, yang telah didaftarkan diKepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 31 Agustus20 dengan Nomor:313/SK/2020/PN Skh sebagai Para TergugatJoko Ari Purnomo, bertempat tinggal di Nglawu Rt. 02 Rw. 02, DesaTelukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaiTergugat V;Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KabupatenSukoharjo, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 310, Dk.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN SITUBONDO Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sit
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
BASUKI UTOMO EKO PUTRO
Tergugat:
1.WILLY JOSEP CHANDRA
2.ROSALYNE JOSEP CHANDRA
3.KARTIKA JOSEPHINE CHANDRA
4.WIRATMAN ASTRA ABRAHAM JOSEP
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo
134 — 43
  • Penggugat:
    BASUKI UTOMO EKO PUTRO
    Tergugat:
    1.WILLY JOSEP CHANDRA
    2.ROSALYNE JOSEP CHANDRA
    3.KARTIKA JOSEPHINE CHANDRA
    4.WIRATMAN ASTRA ABRAHAM JOSEP
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SUBANG Nomor 33/Pdt.G/2019/PN SNG
Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat:
PT AGRA WISESA WIDYATAMA Cq Muhamad Ali
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq KemenPUPR cq Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo Palimanan Wilayah I
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
206 — 76
  • Penggugat:
    PT AGRA WISESA WIDYATAMA Cq Muhamad Ali
    Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia cq KemenPUPR cq Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikopo Palimanan Wilayah I
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 03-08-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 271/PDT/2022/PT MKS
Tanggal 25 Oktober 2022 — Kurdin
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kab. Maros
Terbanding/Tergugat III : Balai Teknik Perkereta Apian Wil Jawa Bagian Timur Kantor Pengadaan Tanah Kab. Maros
52 — 0
  • Kurdin
    Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kab. Maros
    Terbanding/Tergugat III : Balai Teknik Perkereta Apian Wil Jawa Bagian Timur Kantor Pengadaan Tanah Kab. Maros
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-12-2022 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4359 K/Pdt/2022
Tanggal 13 Desember 2022 — Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango, Dk
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango, Dk
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata Tanah
Register : 16-03-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN TARUTUNG Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Trt.
Tanggal 28 Nopember 2012 — PERDATA -HANNES LUMBAN TOBING............. PENGGUGAT - BUPATI TAPANULI UTARA .............. TERGUGAT I - TORANG LUMBAN TOBING ........... TERGUGAT II
127 — 27
  • /sebelum berlakunya ketentuan konversi (perubahan status hak) dapatterlihat dari kondisi bangunan Eks Bioskop Tobing tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalil penguasaan tanah dan pemilikan bangunaneks Bioskop Tobing oleh Penggugat, telah berlangsung sejak tahun 1939, maka ketentuanhukum yang berlaku atas tanah adalah tunduk pada Hukum Agraria sebelum berlakunyaUU Pokok Agraria, yaitu:e Hukum Agraria Adat yang hanya mengenal hak atas tanah seperti Hak Ulayat, HakMilik dan Hak Pakai;e Hukum Agraria
    Hak Penguasaan ini kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan kebijaksanaanselanjutnya, dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.
    Berdasarkan ketentuan konversi yangdiatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 inilah baru tercipta istilah ataujenis hak yang disebut Hak Pengelolaan;129Menimbang, bahwa secara tersurat UU Pokok Agraria tidak menyebut HakPengelolaan, tetapi hanya menyebut "Pengelolaan" dalam Penjelasan Umum Angka IINomor 2 UUPA, yaitu "... negara memberikan pengelolaan kepada Departemen, Jawatanatau daerah Swatantra untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masingmasing";Menimbang, bahwa dengan demikian
    Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun1965 menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan lahir tidak didasarkan pada UndangUndang,akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria;Menimbang, bahwa pengertian Hak Pengelolaan dinyatakan dalam Pasal 1 angka2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Guna Bangunan,dan Hak Pakai Atas Tanah, yaitu hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannyasebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
    ,dengan mana dalam perkara ini telah terdapat 2 (dua) hal/objek yang berbeda penerapanhukumnya, sehingga ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 UU Pokok Agraria tidak dapatditerapkan sepenuhnya, setelah memperhatikan berdirinya bangunan eks Bioskop Tobing143yang sudah lebih dahulu ada, sebelum UU Pokok Agraria diterbitkan (Pasal II Ayat (1)Ketentuanketentuan Konversi UUPA);Menimbang, bahwa seyogianya terhadap hal ini PenggugatI dr.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 17-02-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 8/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 23 April 2015 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : EDMUNDUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : BLASIUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : JOHANIS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : TARSISIUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : DAVID MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : HENDRICUS JACOBUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : IGNATIUS FELIX MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA DUMATUBUN LANGGUR Diwakili Oleh : AGUS PRAYOGO, SH (Le
207 — 49
  • Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agrtanggal 7 Januari 1983 yang ditujukan kepada para Gubernur, KepalaDirektorat Agraria se Indonesia dengan berpedoman pada Surat EdaranMendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 permohonanpengembalian tanah atau ganti rugi para bekas pemilik tanah yang tanahnyadiambil oleh Pemerintah Jepang, tidak dapat lagi dikabulkan karena telahkadaluarsa/lampau waktu.
    , juga Hibah Nomor593.2/50/1982 tanggal 4 September 1982 seluas 30 x 50 M2 kepada DjafarBugis (Camat PulauPulau Kei) dan Hibah Nomor 539.2/59/1982 tanggal 22September 1982 untuk Manase Lebetubun Kepala Kantor Agraria MalukuTenggara seluas 50 x 50 M2, bukan menyangkut dalam tanah sengketa atautanah Lanud Dumatubun;.
    Bahwa Para Penggugat terbukti kurang memahami ketentuan tentangperundangundangan di bidang agraria, dimana berdasarkan ketentuan Pasal41 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, menentukan Hak pakai dapat diberikan selamajangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untukkeperluan yang tertentu.
    , juga Hibah Nomor 593.2/50/1982 tanggal 4September 1982 seluas 30 x 50 M2 kepada Djafar Bugis (Camat PulauPulau Kel)dan Hibah Nomor 539.2/59/1982 tanggal 22 September 1982 untuk ManaseLebetubun Kepala Kantor Agraria Maluku Tenggara seluas 50 x 50 M2, bukanmenyangkut dalam tanah Lanud D. Dumatubun sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur yang dibuat BPN Kabupaten Maluku Tenggara dan Sertipikat HakPakai Nomor 04 Langgur Tahun 2003.
    No.8/PDT/2015/PT.AMBpada tanggal 21 Januari 1982, Hibah Nomor 593.2/3/1982 seluas 5 x 100 M2,juga Hibah Nomor 593.2/50/1982 tanggal 4 September 1982 seluas 30 x 50M2 kepada Djafar Bugis (Camat PulauPulau Kei) dan Hibah Nomor539.2/59/1982 tanggal 22 September 1982 untuk Manase Lebetubun KepalaKantor Agraria Maluku Tenggara seluas 50 x 50 M2, bukan menyangkut dalamtanah Lanud D. Dumatubun. Adapun tanah Lanud D.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 22-10-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 103/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 1 Mei 2013 — Ny.IMAWATI alias KHOE TJOEN KIM, dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON, 2. LENYWATI LUKMAN, 3. RONNY HARYANTO, 5. AMING ANGDJAJA
125 — 50
  • dengan mengingat ketentuan dalam PasalBahwa, sehingga oleh karenanya Hak Eigendom Verponding No.3501 seluas 40m2 dan Hak Eigendom Verponding No.1933 seluas 1298 m2 atas nama KHOEENG BAN yang pada tanggal 11 Mei 1906 melalui Akta Perubahan No.167telah diganti menjadi No.4420 atas nama OEY TJOH TJI NIO dan KHOE SWIHO masingmasing setengah bagian, yang kemudian dikonversi menjadi hakmilik berdasarkan Ketentuanketentuan Konversi Pasal 1 Undangundang No.5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
    Di desadesa yangpendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, ayat (1)dinyatakan bahwa :Di desadesa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secaralengkap, maka hakhak atas tanah yang telah diuraikan dalam suatu surathak atas tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat hak tanah yangdibuat menurut overschrijvingsordonnantie (S.1834 Nomor 27),Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1959 dan Peraturanperaturanpendaftaran yang berlaku di daerah Istimewa Yogyakarta, KaresidenanSurakarta
    Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan secaratertulis ;2 Permohonan tersebut harus memuat antara lain, sebagai berikut :a. Pemohon ; 222 01 Jika pemohon adalah perorangan, harus memuat keterangan berupanama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannyaserta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya.Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenaisuaminya ;b.
    DirekturJendral Agraria untuk mendapatkan surat keputusan yang mengakui adanyahak Eigendom yang dimohonkankonverSi;Selanjutnya mengenai proses penerbitan sertipikat Hak No.1024/ Panjunanyang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
    Dalam hal ini seyogyanya Penggugat mengetahui dan tunduk serta patuh padaketentuanketentuan Konversi yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA) yang pada pokoknya mengatur tentang syarat dan ketentuanterkait Konversi Hakhak Barat, terutama perihal syarat bahwa hak Eigendom hanya dapatdikonversi menjadi hak milik apabila pemegang hak Eigendom adalah Warga NegaraIndonesia, tanpa mempunyai kewarganegaraan lain.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 19-06-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 27 September 2012 — S. Agustien S;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Republik Indonesia,2.PT. Buana Estate
63 — 55
  • Bukti T : Surat Walikota Jakarta Timur Sub Direktorat Agraria,tanggal 17 Juli 1975, Nomor : 399/IV/U/1/1975. ( Fotokopi Sesuaidengan Asli ) ; 2. Bukti T : Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9 /36Jatinegara Kaum, seluas 58.762 M2 tercatat atas nama PT.
    Buana Estateberkedudukan di Jakarta. ( Fotokopi Sesuai dengan Asli ) ;Bukti T : Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 123 /Jatinegara Kaum. ( Fotokopi Sesuai dengan Asli ) ; Bukti T : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 53/HGB/BPN/98, tanggal 27 Januari 1998.( Fotokopi Sesuai dengan Asli ) 5.
    Bukti T : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 53/HGB/BPN/98/A/164, tanggal 14 Oktober 1999.( Fotokopi Sesuai dengan Asii ) ; 6. Bukti T : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.42/HGB/DA/76, tanggal 14 Februari 1976. ( fotokopi darifotokopi ) ;7.
    BUANA ESTATE,sebagai perpanjangan HGB No. 9/Jatinegara Kaum. ( Fotokopi SesuaiDengan Asli ) ; 17.Bukti TILINTV : Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 53/HGB/BPN/98 Tentang PemberianHak Guna Bangunan Atas Tanah di Kotamadya Jakarta Timur, DaerahKhusus Ibukota Jakarta, tanggal 27 Januari 1998. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;18.Bukti T..INTV 18 : Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor: 53/HGB/BPN/98/A/164 tentang Ralatdan Perpanjangan
    Direktorat Agraria JakartaTimur.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 28-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 109/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
Suherman Ade Yulimar
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi
381 — 327
  • 3.840 m2;Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 2019/DesaPasirkaliki tersebut merupakan tanda bukti surat yang kuatsebagaimana diatur dalam Pasal 19 bagian c. pemberian suratsurattanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Bahwa artinya berdasarkan uraian riwayat peralinan hak diatas, secarajelas faktanya terbitnya sertipikat tanah yang dimohonkan splitsing olehPenggugat berdasarkan proses peralihan hak yang benar danberdasarkan apa yang diatur oleh peraturan terkait agraria
    , Jangka Waktu Blokir Pasal 13, yaitusebagai berikut:Pasal 13:(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlakuuntuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejaktanggal pencatatan blokir;(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupapenetapan atau putusan;Bahwa berkenaan berakhirnya jangka waktu pemblokiran, Tergugattelah mengabaikan apa yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria
    Kampung Babakan Loa RT. 005 RW. 007, Desa Padalarang, KecamatanPadalarang, Kabupaten Bandung Barat, tertanggal19 Mei 2021 adalah suatupenetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (dalamhal ini Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku (UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria serta peraturanperundangundangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketaini), yang bersifat
    sesuai tujuanpendaftaran tanah itu sendiri;Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftarantanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lainyang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagaipemegang hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c)UndangUndang Pokok Agraria
    Lanud Husein S (bukti T7)sedangkan Permohonan splistsing Penggugat baru diajukan pada tahun 2020,dan Tergugat pada 4 Maret 2020 Tergugat mengeluarkan Tanda TerimaDokumen Nomor Berkas Permohonan 1839/2020 (bukti P3) sehingga Suratblokir dari Komandan Lanud Husein Sastranegara tersebut apabila diterapkanterhadap Permohonan Penggugat itu dalam hal ini proses pemblokiran berlakusurut.Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan pemblokiran harusmelalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria