21 Nopember2008 seluas 2.999 M2 atas nama Erliyanto.Halaman 15 Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUNMDN8.10.11.Bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sangatmerugikan Penggugat dan penerbitan objek sengketa tersebut bertentangandengan pasal 2 dan pasal 11 ayat (2) Undang Undang Darurat Nomor : 8Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan OlehRakyat, pasal 9, pasal 13, pasal 19, pasal 28, pasal 29 Undang undangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Tentang Gugatan Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)Bahwa mencermati gugatan aquo yang hanya menggugat tunggalKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanpa menarik pihakMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional selakuPejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam meneribitkan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002/tanggal 29 November 2002 dan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua merangkap

Bahwa dengan terbitnya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria tanggal 24 September 1960, makahak hak atas tanah yang ada pada perusahaan perkebunan seperti hakerpacht, hak konsesi, dan hak sewa dikonversi menjadi Hak Guna Usaha;16.

Bahwa ada Ketentuanketentuan mengenai konversi akta konsesi ada antaralain; Pada Pasal IV ketentuan konversi UUPA antar lain dinyatakan bahwapemegang konsesi dan sewa untuk perkebunan besar harus mengajukanpermohonan Hak Guna Usaha terhitung satu tahun sejak beralkunyaUndang Undang Pokok Agraria.

BerdasarkanSK Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tanggal 10 juni 1965 telah diberikanHGU kepada PPN Tembakau deli seluas 59.000 Ha dari eks tanah konsesisemula 250.000 Ha, dimana termasuk didalamnya lahan objek perkaradalam Sertipikat HGU No. 92/Sei Mencirim, Kebun Sei Semayang PTPN II;Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas setelah dilakukan peleburanPT. PerkebunanIX dan PT. PerkebunanIl menjadi PT. PerkebunanNusantara Il (Persero) (I.c.

oleh judex factie pada Pengadilan Tinggi Medan;Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 572/Pdt/2021/PT MDNBahwa demikian juga dengan pertimbangan Judex Factie pada halaman 16alinea ke 3 garis penghubung ketiga yang menyebutkan Menimbang, bahwadengan demikian sertifikat sertifikat yang ada pada Tergugat diterbitkan secaratumpang tindih, yaitu diterbitkan terhadap bidang tanah sudah ada terlebihdahulu melekat hak atas tanah diatasnya, hal ini tentu saja tidak dapatdibenarkan dalam ketentuan hukum Agraria

DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa judex factie telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbanganhukumnya pada halaman 15 alinea kesatu yang menyebutkan Menimbang,bahwa terhadap tanah yang mempunyai alas hak yang bersumber dari tanahhak adat, maka Undang Undang Pokok Agraria dengan tegas menyatakanmengakui dan menghormatinya, sehingga untuk tertibnya UUPA untukmengakomodir keberadaan hak hak tanah yang berasal dari hukum adat yangberlaku. dengan cara mendaftarkan hak hak tanah tersebut melaluiPenegasan

keberatan dengan pertimbanganjudex factie pada halaman 19 alinea ke 2 dan ke 3 yang menyebutkan: alienake 2 Menimbang, bahwa Penggugat d.R/Tergugat d.k untuk menguatkandalilnya sebagai pemilik dari tanah objek terperkara telah mengajukan buktiberupa Sertifikat No. 121, 137, 122, 132, dan 124, namun dengan melihat dariwaktu/tanggal penerbitannya adalah diterbitkan setelah atau lebin kemudiansetelah adanya Surat Keterangan No. 543/KAGDA/II/1964 tanggal 19September 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria

dengan eksepsiPembanding/Tergugat masuk dalam ranah pokok perkara yang telah diperiksaoleh judex factie sesuai dengan putusannya, dan oleh karenanya telah tepatdan beralasa huku Judex Factie menolak eksepsi Pembading/Tergugat;BERKENAAN DENGAN KEBERATAN PEMBANDING DALAM POKOK PERKARA.TERBANDING MENANGGAPINYA SEBAGAI BERIKUT :Bahwa telah tepat dan benar Judex Factie pertimbangan dalam putusan yagmenyatakan terhadap tanah yag mempunyai alas hak yang bersumber daritanah hak adat maka UndangUndang Pokok Agraria

Penggugat d/r.Tergugat d/k tidak dapat melumpuhkan hak dariTerbanding/Tergugat d/r.Penggugat d/k;Bahwa keliru dalil Pembanding/Penggugat d/r.Tergugat d/k yang menyatakandengan mengesampingkan waktu atas suatu perolehan hak, telah jelas sesualdengan fakta persidangan kalau Pembanding/Penggugat d/r Tergugat d/k telahmembangun apareteman diatas hak Terbanding/Tergugat d/r Penggugat d/kyang terlebih dahlu memperoleh hak atas objek tanah miliknya tersebutberdasarkan hak yang diakui oleh UndangUndang Pokok Agraria

secara hukum dijumpai adanya hubungan antarasubjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain.Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itusendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusanadministrasi.Bahwa berdasarkan dalil uraian Tergugat diatas proses menerbitkan Sertipikata quo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan olehPasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 700/Merdeka beralin kepada Doktor HonorisChausa Sulta Raja Darianus Lungguk Sitorus di KTP tertulis Darianus LunggukSitorus berdasarkan akta jual beli Nomor 3/2015, tanggal 26 Pebruari 2015yang dibuat oleh Abidin Soaduon Panggabean, SH selaku PPAT;Dari uraianuraian tersebut diatas jelaslah penerbitan Sertipikat a quo telahmemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Vide Pasal19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu tidak ada alasan bagiPenggugat untuk menyatakan Sertipikat a quo batal atau tidak sah;Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya MejelisHakim a quo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa DarianusLungguk Sitorus, supaya pemegang Sertipikat a quo mempunyai kesempatanHalaman 15Putusan No.57/G/2017/PTUNM

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ;Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadapsertipikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria jo.

Tergugat juga tidak cermat dalamproses pendaftaran tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurutpendapat Majelis Hakim secara formal prosedural terbitnya seripikat hak milik incasuobjek sengketa telah melanggar Peraturan PerundanganUndangan yang berlakuterutama ketentuan Pasal 11,Pasal 12 dan Pasal 23, Pasal 24 serta Pasal 25Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertaketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria

Foto Copy Sertifikat Hak Milik Buku Tanah Desa Metuk No. 439 yang dikeluarkanoleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Boyolali, diberi tanda P.1.2 3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Buku Tanah Desa Metuk No. 361 yang dikeluarkanoleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Boyolali, diberi tanda P.1.2 4. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 1623 Desa Metuk, Kecamatan Mojosongoyang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, diberi tanda P.1.2 5.

Foto Copy Sertifikat Hak Milik Buku Tanah Desa Metuk No. 439 yang dikeluarkanoleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Boyolali diberi tanda bukti3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Buku Tanah Desa Metuk No. 361 yang dikeluarkanoleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti4. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 1623 Desa Metuk, Kecamatan Mojosongoyang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti5.

Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 361, Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo,Kabupaten Boyolali yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria KabupatenBoyolali, diberi tanda11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 439 Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo,Kabupaten Boyolali yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria KabupatenBoyolali, diberi tanda12.

Tergugat tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis tanah yangdimohonkan pendaftarannya tersebut, Dengan tidak dilakukan penggumuandata fisik dan yuridis tanah objek Keputusan a quo tersebut Penggugattidak dapat mengetahui informasi tentang keabsahan data dari tanah objekKeputusan a quo tersebut, Dan Penggugat merasa tidak diberikankesempatan untuk menyanggah kesalahan objek keputusan dari Tergugat;Dengan demikian perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturanMenteri Agraria / Kepala

F, terletak di Jorong Kubang DuoKoto Panjang Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, KabupatenAgam Provinsi Sumatera Barat adalah untuk kepastian hukum yang syarat syarat ( alas hak ) dan prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku dibidang pertanahan (Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1960,Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 dan Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun1997 tentang

Jadi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang yang berlaku di bidang pertanahan ( Undang Undang Nomo.5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 danPeraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ) dantidak melanggar azasazas umum pemerintahan yang baik, sehingganyaKeputusan

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undangundang Nomor. 5 Tahun 1960tentang pokokpokok Agraria pada intinya bahwa: Halaman 34 dari 78(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yangdiatur dengan Peraturan Pemerintah.(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;Cc. pemberian suratsurat

tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat 22222202 2 on nnn ne nnn n ne(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara danmasyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomis serta kemungkinanpenyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biayabiaya yang bersangkutan denganpendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyatyang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran dari biayabiaya tersebut

., menerangkan sebagai berikut:* Saksi dahulu pegawai Kantor Pertanahan setelah purna, saksi menjadiPengajar/ Dosen Hukum Agraria Khusus Bidang Hakhak atas tanah danPendaftaran atas Tanah;% Sebelum perang kemerdekaan tanahtanah di Indonesia tunduk padaHalaman 16 dari 24 hal. Put.

Nomor 140 k/Pdt/2015hukum Barat sedangkan setelah kemerdekaan berlaku Undang UndangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;* Terhadap tanah Eigendom terhadap subyeknya WNI pada tahun 1961tanah tersebut dikonversi menjadi Hak Milik, pendaftaran konversi setelahtahun 1961 menjadi Hak Guna Bangunan dan berakhir pada tanggal 24September 1980; Sedangkan khusus pendaftaran tanah di atur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Nomor 24 Tahun 1997serta Peraturan Menteri Agraria

Nomor 140 k/Pdt/20151011.12.* Bahwa terhadap tanah Eigendom terhadap subyeknya WNI pada tahun1961 tanah tersebut dikonversi menjadi Hak Milik, pendaftaran konversisetelah tahun 1961 menjadi Hak Guna Bangunan dan berakhir padatanggal 24 September 1980; Sedangkan khusus pendaftaran tanah di aturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Nomor 24 Tahun1997 serta Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan pemberian danpembatalan

Tata cara mekanisme pencatatan penegasan konversipendaftaran ini lebih rinci diatur dalam PP (peraturan Pemerintah) Nomor10 tahun 1961 yang selanjutnya diubah dan diganti dengan PP Nomor 24tahun 1997, sedang aturan pelaksanaannya diatur dalam PMNA(Peraturan Menteri Negara Agraria)IKBPN (Kepala Badan PertanahanNasional) Nomor 3 Tahun 1997;Bahwa sebaliknya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka hakeigendom tersebut demi hukum berubah (konversi) menjadi hak gunabangunan yang berlangsung selama

Bahwa seluruh biaya pengeluaran berkaitan dengan pengurusanpengukuran tanah oleh AGRARIA Kabupaten Kupang, terhadap tanahsengketa tersebut semuanya di tanggung oleh Penggugatsebagaimana bukti kwitansi tanggal 13 Agustus 1979, dan buktikwitansi tanggal 7 September 1979 dan pajak, tahun 1980 sampaidengan sekarang, Penggugat yang membayar biaya pajak bumi danHalaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pat.G/2014/PN.Kpgbangunan, atas tanah yang dimaksud : Adalah tidak benar yangdimaksud pada

Bahwa sertifikat Hak Milik No. 13 tahun 1979 tertanggal 26 Maret 1985dimana Turut Tergugat telah memprosesnya sudah sesuai ketentuanPeraturan Perundangundangan dan hukum Agraria, namun ada kelalaiandari Penggugat yang tidak berusaha mengambil sertifikat Hak Milik No.13/1985 dengan Surat Ukur No. 611/1979 dari ayah atau suami paraTergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk memproses balik namaatas nama Penggugat/HENRY JENER NOMSEO, sebab kalau dilihat daribatas batas tanah sertifikat/GS No

Bahwa sertifikat Hak Milik No. 13 tahun 1979 tertanggal 26 Maret 1985dimana Turut Tergugat telah memprosesnya sudah sesuai ketentuanPeraturan Perundangundangan dan hukum Agraria, tetapi ada kelalaian dariPenggugat yang tidak berusaha mengambil sertifikat Hak Milik No. 13/1985dengan Surat Ukur No. 611/1979 dari ayah atau suami para Tergugat , Il, Ill,IV, V, VI dan Tergugat VII untuk diproses balik nama atas nama Penggugat/HENRY JENER NOMSEO, sebab kalau dilihat dari batasbatas tanahsertifika/GS No

Pembayaran1982 diberi tanda T.15 ;16.Foto copy Bukti Pembayaran1983 diberi tanda T.16 ;17.Foto copy Bukti Pembayaran1984 diberi tanda T.17 ;18.Foto copy Bukti Pembayaran1985 diberi tanda T.1 ;luranluranluranluranluranluranPembangunanPembangunanPembangunanPembangunanPembangunanPembangunanDaerahDaerahDaerahDaerahDaerahDaerahTahunTahunTahunTahunTahunTahun19.Foto copy Tanda Pelunasan Pembayaran IMB Tahun 1983 diber itanda T.19 ;20.Foto copy Bukti Penerimaan Nomor : 57/1985, yang dikeluarkan olehkantor Agraria

Bahwa sertifikat Hak Milik No. 13 tahun 1979 tertanggal 26 Maret 1985dimana Turut Tergugat telah memprosesnya sudah sesuai ketentuanPeraturan Perundangundangan dan hukum Agraria, namun ada kelalaiandari Penggugat yang tidak berusaha mengambil sertifikat Hak Milik No.13/1985 dengan Surat Ukur No. 611/1979 dari ayah atau suami paraTergugat I, Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk memproses balik namaatas nama Penggugat/HENRY JENER NOMSEO, sebab kalau dilihat daribatas batas tanah sertifikat/GS

yang terletak di Jl.Veteran Madya Barat Kelurahan Gending, KecamatanKebomas, Kabupaten Gresik yang diuraikan dalamGambar Situasi tanggal 15111982 Nomor : 7142,berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan olehKantor Agraria (Kantor Pertanahan) Kabupaten Gresiktertanggal 19111982 atas nama M.

yang terletak di Jl.Veteran Madya Barat Kelurahan Gending, KecamatanKebomas, Kabupaten Gresik yang diuraikan dalamGambar Situasi tanggal 15111982 Nomor : 7145,berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan olehKantor Agraria (Kantor Pertanahan) Kabupaten Gresiktertanggal 19111982 atas nama M.

(Baca Buku Hukum Agraria Indonesia, Sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Jilid 1Hukum Tanah Nasional, Prof. Boedi Harsono, halaman 440)Berdasarkan asas vergelijkende beslag yang diatur Pasal 463Rv, terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidakboleh diletakkan sita jaminan.

Veteran Madya Barat Kelurahan Gending, KecamatanKebomas, Kabupaten Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal15111982 Nomor : 7142, berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan olehKantor Agraria (Kantor Pertanahan) Kabupaten Gresik tertanggal 19111982atas nama M. SOLICHIN.

Veteran Madya Barat Kelurahan Gending, KecamatanKebomas, Kabupaten Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal15111982 Nomor : 7145, berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan olehKantor Agraria (Kantor Pertanahan) Kabupaten Gresik tertanggal 19111982atas nama M. SOLICHIN. Selanjutnya terhadap sertifikat tersebut terbitSertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 2717/2010 tanggal 11 Mei 2010;4.

Bahwa ketentuan yang mengatur bekas hak barat adalah Pasal 1ketentuanketentuan konversi UndangUndang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, disebutkansebagai berikut ;(ayat 1):Halaman 11 dari 50 Hal.

sejakmulai berlakunya Undangundang ini menjadi hak guna bangunantersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yangbersangkutan selama siSa waktu hak opstal atau hak erfpachttersebut di atas, tetapi selamalamanya 20 tahun ;(ayat 5):Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebanidengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yangmempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstalatau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedomanyang ditetapkan oleh Menteri Agraria

Bahwa sehubungan dengan angka 4 (empat) di atas bunyi Pasal21 Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan sebagaiberikut :(ayat 1):Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik ;(ayat 2):Oleh Pemerintah ditetapkan badanbadan hukum yang dapatmempunyai hak milik dan syaratsyaratnya ;Halaman 12 dari 50 Hal.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan LainLainnya, Yang Aktanya Belum Diganti, disebut dalam Pasal 1 :Konversi hak eigendom atas tanah, yang aktanya belum digantiberdasarkan Ordonnantie noodvoorzieningen overschrijving enteboekstelling 1948 (Staatsblad 1948 No. 54), menjadi salah satuhak menurut UndangUndang Pokok Agraria, dilaksanakan olehKepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan (selanjutnyadisebut : KKPT) atas permohonan

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dengan memenuhi asas kontradikurdelimitasi, yaitu para pihak yang berbatasan bertanda tangansebagai bentuk persetujuan batas dengan obyek bidang tanahyang dimohonkan dan terhadap pemeriksaan data fisik dan yuridisoleh Panitia A juga telah sesuai dengan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang PanitiaPemeriksaan Tanah ;4.

Bekas tanah milik adat yang belum atau tidakdilengkapi dengan alat bukti tertulis;Bahwa yang dimaksud dengan suratsurat bukti hak menurut PeraturanMenteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2/1962 adalah:a. Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan PeraturanMenteri Agraria Nomor 9/1959, ordonantie tersebut dalam S.873 Nomor 38;b.

Tanah sengketa adalah tanah yang (menurutPeraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2/1962) diakui sebagaitanah yang sudah terdapat bukti hak karena sudah terdapat pipil dan persil;Dalam hal ini perlu kami kKemukakan bahwa terdapat fakta yang kiranyasudah tidak perlu dibuktikan (notoir) adalah bahwa sampai saat ini sebagianbesar tanah di Propinsi Nusa Tenggara Barat khususnya pulau Lomboksebagian besar masih bertumpu pada hak kepemilikan tradisional yangbertumpu pada pipil dan persil.

No. 1991 K/Pdt/2012Bahwa yang dimaksud dengan suratsurat bukti hak menurut PeraturanMenteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2/1962 adalah:c. Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan PeraturanMenteri Agraria Nomor 9/1959, ordonantie tersebut dalam S.873 Nomor 38;d.

Tanah sengketa adalah tanah yang (menurutPeraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2/1962) diakui sebagaitanah yang sudah terdapat bukti hak karena sudah terdapat pipil dan persil.Dalam hal ini perlu kami kKemukakan bahwa terdapat fakta yang kiranyasudah tidak perlu dibuktikan (notoir) adalah bahwa sampai saat ini sebagianbesar tanah di Propinsi Nusa Tenggara Barat khususnya pulau Lomboksebagian besar masih bertumpu pada hak kepemilikan tradisional yangbertumpu pada pipil dan persil.

Camat Padang Hulu yang10saat itu bernama Drs MINTARSO AR (Tergugat II) adalah batal demihukum oleh karena atas akta pelepasan hak dengan ganti rugitersebut dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang untuk membuatakta pelepasan hak ganti rugi tersebut, bahwa Akta Pelepasan haktersebut sesuai dengan Pasal 15 Undangundang Nomor 30 tahun2004 tentang jabatan Notaris disebutkan : Notaris yang berwenanguntuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan jugaberdasarkan Pasal 95 Peraturan Meteri Negara Agraria

1997 tentang pendaftaran tanah;Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IItentang adanya Akta Pelepasan Hak Ganti Rugi Nomor 196/3/APHGR/PHU/1997 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;Menimbang, bahwa terhadap Pasal Pasal 37 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ada perbuatan hukumlanjutan yang harus dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Ayat(1), (3) Peraturan Menteri Negara Agraria

/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Ayat (1) PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumendokumen lain yangdiperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutankepada Kantor Pertanahan

pihak Kelurahan Gambir, sedangkan Tergugat tidak adakeberatan ke pihak Badan Pertanahan Nasional ketika Penggugat mengajukanpermohonan untuk membuat sertifikat akta tanah serta pihak BadanPertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi terhadap masalah tersebut ke pihakTergugat diundang akan tetapi tidak datang, serta Tergugat tidak pernahmengajukan hak sertifikat tanah ke Badan pertanahan Nasional sehingga apayang diamanatkan dalam Pasal 103 Ayat (1), (3) (4), (5), (6), (7) dan (8)Peraturan Menteri Negara Agraria

Penggugat haruslah dinyatakandapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya;Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkansebagian, maka pihak Tergugat dan Tergugat Il selaku pihak yang kalahharuslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan Pasal 24, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 102, 103 Ayat (1), (3) Peraturan43Menteri Negara Agraria

pula kepada KuasaTergugat dan setelah itu oleh Hakim Ketuadimasukan dalam berkas perkara, diberi tanda : P8copy Berita Acara Rapat Pengurus YayasanStichting Han = Lioe Tanggal 3 Juni 2008,bermeterai cukup ditunjukan pula kepada KuasaTergugat dan setelah itu oleh Hakim Ketua31dimasukan dalam berkas perkara, diberi tanda : P9Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34.Tanggal 14 Oktober 1971 , atas nama Stichting HanLioe yang dikeluarkan oleh Kantor DepartemenDalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria

Prop.Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, KecamatanUngaran, Desa Bandarejo, bermeterai cukupditunjukan pula kepada Kuasa Tergugat dan setelahitu. oleh Hakim Ketua dimasukan dalam berkasperkara, diberi tanda : P10 ;Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35.Tanggal 14 Oktober 1971 , atas nama Stichting HanLioe yang dikeluarkan oleh Kantor DepartemenDalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Prop.Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, KecamatanUngaran, Desa Bandarejo, bermeterai cukupditunjukan pula kepada

September 1980Bahwa pendafataran tanah setelah masa berlakunyahabis masa berlaku selama 20 Tahun, ~ dapatdiajukan perdaftaran kembali segabaimana dalamPeraturan Kepres Nomor 32 Tahun 1979 tentangPokok pokok Kebijaksanaan dalam rangka49Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi HakBarat dan Permenag/KA.BPN No.9/1999 tentangTata Cara Pemberian Hak Atas tanah, jikapengajuannya masa berlakunya habis bisadiajukan namanya pembaharuan permohonan hak;Bahwa proses pengajuannya sesuai dengan PeraturanMenteri Agraria

masa berlakunya HGB habis' bisa diajukannamanya pembaharuan permohonan hak apabila dilakukansetelah batas waktunya berakhir maka yang dilakukanbukan perpanjangan hak tetapi pembaruan hak di BPNdengan mengajukan surat permohonan dan membayar biayapendaftaran dan yang jelas untuk prioritas utamadiberikan kepada pemegang hak dulu/semula,sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan dalam rangkaPemberian Hak Baru atas tanah konversi hak barat danPeraturan Menteri Agraria

kedua HGB tersebut tetapitidak diproses oleh Kantor Pertanahan KabupatenSemarang dikarenakan ada keberatan pihak III yaituKodam IV Diponegoro (Tergugat) , dalam hal tanah obyeksengketa didalam penguasaan Tergugat sebagaimanadalil jawabannya Tergugat mengusai tanah obyeksengketa sejak tahun 1961, namun ternyata HGB No. 34dan HGB No. 35 atas nama Yayasan Stichting Han Lioe(Penggugat) terbit kemudian pada tanggal 14 Oktober641971 yang diterbitkan oleh Kantor Departemen dalamNegeri Direktorat Djendral Agraria

Bahwa atas surat yang di kirim oleh PENGGUGAT kepada BadanPertanahan Nasional di Jakarta, PENGGUGAT mendapatkan respon/tanggapan dari kementrian Agraria dan tata Ruang/Badan PertanahanNasional pada tanggal 17 Januari 2019, dengan mengirimkan surat yangditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Timur di Samarinda, perihal penyelesaian ProsesWaduk Teritip di Balikpapan agar ditindak lanjuti.12.

Bahwa kemudian walaupun sudah adanyainstruksi dariKementrian Agraria dan tata ruang, TERGUGAT dan TERGUGAT II tidakmengindahkan sehingga belum melaksanakan pembayaran ganti rugi danPENGGUGAT juga belum mendapatkan kepastian terkait denganpembayaran ganti rugi atas tanah yang masuk dalam wilayah waduk teritip;13.

Bahwa oleh karena Sertipikat merupakan produk hukum yangdikeluarkan oleh Pemerintah kota Balikpapan melalui Badan Pertanahankota Balikpapan (BPN) dalam hal ini TERGUGAT II sebagaimana dalamundangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Undangundang Pokok Agraria Pasal (2) yaitu Pendaftaran tersebut dalam ayat (1)pasal ini meliputi, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut, pemberiansuratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

Bahwa Tergugat IV telah menjalankan fungsi dan kewenangannyasesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;4.

oleh Atas nama menteri Agraria dan tata Ruang /KepalaBPN/Dirjen Pengadaan Tanah Arie Yuriwin, SH.

Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun1986, yang mengatakan :a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan yang81011Baik ; Bahwa dari ditolaknya permohonan pencatatan blokir pada bukuTanah SHM No. 25 Cimangu tersebut telah bertentangan denganPasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria

mempermudah Saudara CHRISTIAN PBHALIM mengajukan permohonan pembatalan/balik nama atas SHMNo. 25/Cimanggu tersebut; 22 Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan permohonanpencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggu atau telahmemutuskan untuk menolak permohonan pencatatan blokir padabuku tanah SHM No. 25/Cimanggu tersebut, maka dengan demikianTergugat telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.Peraturan Menteri Negara Agraria

Mengisi dan menyerahkan blanko Lampiran 13 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional/Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997;Menyerahkan alasanalasan atau buktibukti kepemilikan; Bahwa saksi melihat Penggugat hanya membawa blanko Lampiran 13,akan tetapi saksi tidak tahu apakah blanko tersebut telah diisi atau belum; Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah menyerahkan blankoLampiran 13 yang telah diisi atau belum; Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki putusanputusanPengadilan atas

Mengisi dan menyerahkan blanko Lampiran 13 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;2.

,terbukti Penggugat mengajukan berkas kepada Tergugat, termasukdidalamnya surat tertanggal 3 April 2011, 26 Juli 2011 dan 9 September2011 beserta lampirannya (vide bukti T13), akan tetapi Penggugat tidakpernah mengisi dan atau tidak pernah menyerahkan formulirpermohonan sebagaimana diatur didalam Lampiran 13 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Lampiran

dibawah tangan yang dibuat sepihak oleh Tergugat II Intervensi laludisahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Polewali (bukti P.1O=T.3=TII.Int.2) yang diajukansebagai persyaratan kelengkapan berkas pengajuan penerbitan Peralihan hak/balik namaterhadap Sertipikat aquo hanya merupakan surat keterangan kewarisan yang sifatnya hanyaberupa akta dibawah tangan yang dibuat oleh Hajja Nurhidayah dan disahkan oleh ketuaPengadilan agama sementara menurut ketentuan peraturan Pasal 111 ayat (1) PeraturanMenteri Agraria

1997 ayat (5) menyebutkan Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapapenerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftarperalihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama merekaberdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waristersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (4) Peraturan MenteriNegara Agraria

Nurhidayah dan saksi termasuk dalam salah satu ahli waris H.Jjamaluddin; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat(4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3 Tahun 1997 tersebut di atas, maka secarahukum para penerima waris yang berhak atas Peralihan hak karena Warisan dan SertipikatHak Milik Nomor: 630 Desa Banua Baru Surat Ukur Nomor: 17/Banua Baru/2004 tanggal3 Nopember 2004 seluas 73 m2 dan Jamaluddin menjadi Hajja Nurhidaya, pengesahan DI208 : 2220 tanggal

Sertipikat Hak Milik Nomor: 630 DesaBanua Baru Surat Ukur Nomor: 17/Banua Baru/2004 tanggal 3 Nopember 2004 seluas 73m2 dari Jamaluddin menjadi Hajja Nurhidaya, pengesahan DI 208 : 2220 tanggal02072010, DI 307 : 4923 tanggal 02072010 bertindak secara tidak prosedural danmenyimpang dari ketentuan perundangundangan yang mengatur tentang PendaftaranTanah khususnya dalam penerbitan Peralihan Hak karena Warisan sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Tergugatdalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah bertindak secara tidak procedural danmenyimpang dari ketentuan perundangundangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Centraal Kantoor Voor De Comptabiliteit,Opgave Van Verschuldigde Grondhuur, Nomor 1286/Gr/Bt tertanggaltujuh Juni seribu sembilanratus tigapuluh sembilan (07061939) terdaftardi Propinsi Daerah Khusus loukota Jakarta; Kotamadya Jakarta Pusat;Halaman 9 dari 37 Hal.Putusan No.700 / Pdt.G / Plw/2016/PN Jkt.PstKecamatan Senen; Kelurahan Bungur; setempat dikenal sebagai JalanKalibaru Timur IV Nomor 9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007;Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UndangundangPokok Agraria

Il Ayat 1, menentukan :Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan Hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, seperti yang disebutdengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunyaundangundang ini, yaitu hak agrarische eigendom, milik, yasan andarbeni, hak atas druwe/druwe desa, pesini, Grant Sultan, larderijenbezitreecht, altijddurende Erpacht, Hak usaha atas bekas tanah partikulirdan hakhak lain dengan nama apapun juga akan ditegaskan lebih lanjutoleh Menteri Agraria

, sejak mulai berlakunya undangundang ini, menjadiHak Milik tersebut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yangmempunyainya tidak memenuhi syarat, sebagai tersebut dalamPasal 21 ;Bahwa menurut Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962,yang dimaksud dengan suratsurat bukti hak adalah :a) Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan peraturan MenteriAgraria No. 9/1959, ordonantie tersebut dalam S.873 No. 38 danPeraturan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakartaserta Sumatera Timur,

Riau dan Kalimantan Barat (Pasal 2 PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962) ;b) Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberianhak dari instansi yang berwenang (Pasal 3 Peraturan MenteriPertanian dan Agraria No. 2/1962) ;Bahwa berdasarkan Permendagri No.

diajukan kalau tanah negaraitu biasanya diajukan oleh yang menguasai tanah misalnya Penggarap ; Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut pernah menjadi sengketa ; Bahwa setahu saksi objek tanah sengketa tidak ada penyitaan yang pernahdidaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat atas tanahsengketa tersebut ; Bahwa sepengetahuan saksi ketitir itu sama dengan girik cuma beda istilahsaja dan ketitir atau girik itu hanya sebagai bukti pembayaran pajak ; Bahwa sesuai UndangUndang Pokok Agraria

Pembanding/Tergugat III : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN kota Pasuruan
Terbanding/Penggugat : CHRISTIANA, SE.
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Kelurahan Gadingrejo kota Pasuruan
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. H. SUGIARTO, MM
Turut Terbanding/Tergugat II : Eko Wahyudi

Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango, Dk

3.Kantor Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Wonogiri
4.Bank BRI Wonogiri
5.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
6.SUPARYANTI

Kantor Agraria Dan Tata Ruang, Bpn Kabupaten Wonogiri, tempatkedudukan Jl. Dr. Wahidin No. 1, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heru Eko Marwoto,SH.,MM., SlametSuhardi, S.Sit.

Bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut telah sesuaidengan ketentuan dalam PP no 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo PMNA/Ka BPN 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala BPN nomor 1 Tahun 2006tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah joPeraturan Kepala BPN nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

,itu adalah tidak benar karena Proses Pencatatan Balik Nama yang Tergugatlll lakukan sudah sesuai dengan UndangUndang No. 5, tahun 1960 joPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, semestinya Penggugat cukup dengan mengajukanblokir ke Kantor pertanahan berdasarkan pada Ketentuan pasal 126 (1) dan(2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No.

Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang