Jaafar (Pewaris II), Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pewarisadalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalberdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris danharta peninggalan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Mahidin Saman bin M. Saman) dan Pewaris II (Zalmah binti E.

beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi RevisiTahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidangkewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya diPengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila

Perkara No. 0055/Pdt.P/2019/PA.Bkls.pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok ahli waris terdiri dari:a Menurut hubungan darah:O golongan lakilaki terdiri dari: ayah, anak lakilakisaudara lakilaki, paman dan kakek;O golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,saudara

meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung, yaituPEMOHON , perempuan, agama Islam (Pemohon 1), PEMOHON Il,perempuan, agama Islam (Pemohon II), PEMOHON Ill, lakilaki, agama Islam(Pemohon Ill), Siti Rahmi binti Mahidin Saman, perempuan, agama Islam(Pemohon IV), Siti Rodhiyah binti Mahidin Saman, perempuan, agama Islam(Pemohon V), dan Siti Zulha binti Mahidin Saman, perempuan, agama Islam(Pemohon VI), dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 hurufa dan b, Pasal 173 serta Pasal 174 Instruksi Presiden

suamiisteri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Padt.P/2018/PA.TbhMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:ald! alates!

51.5 UiarsclsArtinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon

ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,jab dan kabul, di persidangan Pemohon dan Peohon Il telah dapatHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbhmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon 1) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2011 Tergugat telah pergimeningggalkan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Perkara No. 0480/Pdt.G/2015/PA Jmb.dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh faktabahwa Tergugat tidak cukup memberi nafkah Penggugat;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yangdisebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yangmenyatakan Tergugat telah melanggar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat,maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jo.

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat(pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut :1.

Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat seringmuncul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli 2017Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa salingmenjalankan kewajiban sebagai suami istri;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke PengadilanAgama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam

Pasal14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islamyang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukumagama Islam;Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampaidengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidakmempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadapmana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonanitsbat

Pasal 14 dan 7 ayat (3)huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi HukumIslam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patutuntuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilaksanakan pada 27 Juli 2005 di Kecamatan Ranteangin,Kabupaten Kolaka Utara;Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat jugamengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akandipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturHalaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PAMdndalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PAMdn. bertanggal 2911 2019 dan tanggal 19 Juni 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P. dan faktadari keterangan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

bercerai dan mencobakembali membina rumah tangga yang rukun, dan harmonis dengan Tergugat namunternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehinggadengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam pasal 65 Undangundang Nomor 50tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama Jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975tentang pelaksanaan Undangundang Nomor tahun 1974 Tentang perkawinan Jispasal 115 Instruksi Presiden

Tergugat juga sering mengeluarkan katakata kasar .Akibat pertengkaran yang berkelanjutan antara Penggugat dengan Tergugat sejakAgustus 2013 telah pisah rumah.Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namuntidak berhasil.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinntah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi pertama dan saksikedua Penggugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalilHal. 11 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 0784/Pdt.G/2014/PA Jmb.dalil syarak jis.

karena berkaitan untuk merubahpeningkatan status dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00311 tertanggal19 Mei 2005 menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama para ahli waris, salahsatunya adalah pemohon.Bahwa orang tua pemohon sudah meninggal dunia.Bahwa adanya ketidaksesuaian antara nama pemohon pada Sertifikat hakGuna bangunan, KTP, KK, dan Akta Lahir pemohon.Bahwa TOAN GIE dan SUGIANTO adalah orang yang sama.Bahwa alasan pemohon memiliki 2 (dua) nama karena pada jaman orde barudi era kepemimpinan Presiden

Perkara Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bms Halaman 4Bahwa adanya ketidaksesuaian antara nama pemohon pada Sertifikat hakGuna bangunan, KTP, KK, dan Akta Lahir pemohon.Bahwa TOAN GIE dan SUGIANTO adalah orang yang sama.Bahwa alasan pemohon memiliki 2 (dua) nama karena pada jaman orde barudi era kepemimpinan Presiden SUHARTO, nama Tionghoa harus digantidengan nama Indonesia.Bahwa Akta Lahir Pemohon masih menggunakan nama TOAN GIE.Bahwa kemudian nama pemohon diubah menjadi SUGIANTO oleh orang

adalahpemohon; Bahwa orang tua pemohon sudah meninggal dunia; Bahwa telah ada perbedaan nama pemohon pada Sertifikat hak GunaBangunan, KTP, KK, dengan Akta Lahir pemohon dimana pada Sertifikat HakGuna Bangunan No.00311 tertanggal 19 Mei 2005 tertulis SUGIANTO NAMADAHULU TOAN GIE, dalam KTP dan KK bernama SUGIANTO, sedangkandalam Akta Kelahiran bernama TOAN GIE; Bahwa TOAN GIE dan SUGIANTO adalah orang yang sama; Bahwa alasan pemohon memiliki 2 (dua) nama karena pada jaman orde baru diera kepemimpinan Presiden

April 1973dan dengan SUGIANTO NAMA DAHULU TOAN GIE dalam Sertifikat Hak GunaBangunan, yakni Pemohon, yang selanjutnya Pemohon berkeinginan agarKutipan Kelahiran Nomor : 20/1965 tanggal 23 April 1973 dirubah namanya dariTOAN GIE menjadi SUGIANTO Alias TOAN GIE;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa namaPemohon sejak lahir adalah TOAN GIE, sebagaimana yang tercantum dalamKutipan Kelahiran Nomor : 20/1965 tanggal 23 April 1973, namun karena padajaman orde baru di era kepemimpinan Presiden

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IlPenetapan Nomor 0279/Pdt.P/2016/PA Dgl 9 dari 13tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, KabupatenSigi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor

UrusanAgama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhiruntuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, tidak termasuk pihak dalamberperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agamasejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih keMahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun2004, serta

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSills AaNL ALN 18) adaArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agjilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086

Ilsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,ijad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa seperangkat alat shalat, maka menurut Majelis Hakimtelah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak oktober 2013 Tergugat telah

Perkara No 0695 /Pdt.G/2014 /PA Jmb.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugatyang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi olehsikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telahdiucapkan

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

halaman 304, danmengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:boa Qaida: Mot Lrgrq: 289 daa, lb gle yogArtinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, makatalak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas,dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang iwadh sejumlah yangdiperjanjikannya, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat(2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnyaperkawinan, dan talak dengan tebusan atau khulu merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan

Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatansebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P,, sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:Leuwls awl oLS5 aisicn So MS all yz ay (858% OliArtinya:"Jika kKeduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepadamasingmasing

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khususberkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanAgama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutHalaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.BkIsdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil

Dan Allah Maha LuasKaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalamPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam dan dalildalil syarak jis.

Putusan Nomor 0159/Pat.G/2015/PA Mtpdengan Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan sertakomunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi keharmonisan dankelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaandan komunikasi dalam suatu rumah tangga, maka dapat dianggap telah terjadiperselisinan yang terjadi antara suami istri, dan dalam perkara ini, dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, dan hal tersebut jugadikuatkan oleh para saksi yang diajukan dipersidangan, yang mana keterangannyamendukung semua dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 309 R.Bg;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat yang sebelumnya telah disumpah sesuai dengan Pasal173 dan Pasal 174 R.Bg jo.

Pasal 1911 KUHPerdata , sehingga diperolehketerangan yang saling bersesuaian dan faktafakta tetap (vaststaande feiten) yangpada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10(sepuluh) bulan, sehingga kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteritidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antaraseorang lakilaki dan seorang wanita sebagai suami istri, yang menurut Pasal 2 danPasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi

Kalau kKemudian dalam suasana ikatan bathin yangsudah pecah masih tetap dipaksakan untuk bersatu hal ini akan berakibat tidak baikbagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, maka jalan yang terbaik untukmengatasi krisis rumah tangga ini adalah perceraian sesuai dengan Pasal 113 huruf(6) dan huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan, dan dalam hal ini prasangka menurut

Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam jo.

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernahn hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa

talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)Putusan No. 489/Pdt.G/2018/PA.Lbt Halaman 13 dari 16huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali Suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Signatures of Officials Authorized to Issue Certificateof Origin of The Peoples Republic of China dari Zhejiang EntryExit Inspection andQuarantine Bureau of The Peoples Republic of China;bahwa sehubungan dengan perbedaan tand atangan pejabat yang berwenangmenandatangani Form E dengan specimen tanda tangan dan stempel dari negara China,maka disampaikan halhal sebagai berikut:bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara neg aranegara ASEANdan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor: 48Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of South East Asian Nation And The Peoples ofChina (Persetujuan Kerangka Kerjasama Mengenai Kerja Ekonomi Menyeluruh AntaraNegaranegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik RakyatChina) yang diubah denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Comprehenssive EconomicCoOperation

Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yangterdiri dari Saidina Abu Bakar sebagai kepala keluarga, dan Lidia Permata Saribinti Saidina Abu Bakar sebagai anak, maka Hakim menilai bukti P.2merupakan akta otentik yang memiliki kKekuatan pembuktian sempurna danHal. 15 dari 24 Hal.

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama LidiaPermata Sari binti Saidina Abu Bakar saat ini baru berusia 18 (delapan belas)tahun 9 (Sembilan) bulan adalah anak kandung pasangan Saidina Abu Bakardengan Hermeli dan calon suami bernama Rendi Putra bin Nalhadi saat iniberusia 18 (delapan belas) tahun yang mana dari segi umur juga belummemenuhi syarat minimal

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, LidiaPermata Sari binti Saidina Abu Bakar saat ini berstatus gadis dan RendiPutra bin Nalhadi berstatus jejaka serta keduanya samasama beragamaIslam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi LidiaHal. 19 dari 24 Hal.

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama RendiPutra bin Nalhadi saat ini baru berusia delapan belas tahun. Hakimberpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama Rendi Putra binNalhadi juga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimanaketentuan Pasal UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, anakkandung Pemohon yang bernama Lidia Permata Sari binti Saidina AbuBakar dan Rendi Putra bin Nalhadi atas dasar suka sama suka dan bukankarena adanya unsur paksaan.

Republik Indanesia No.32/K Tahun 2013 dan Lampiran IIKeputusan Presiden Nomor 32/K tahun 2013 adalah sdr Hafni selaku isteri yangsah, maka dengan demikian sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Sabang yangmemeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut,karena perkara tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata UsahaNegara.Bahwa Gugatan Penggugat KaburBahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat tidak menguraikan secarajelas dan rinci berapa gaji Pensiunan Tergugat

Bahwa Tergugat dengan telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil olehPresiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden RepublikIndonesia No 32/K tahun 2013 tanggal 9 April 2013 , maka sejak saat itulah PPNo.10 tahun 1983 yaitu pasal 8 ayat 2 yang dikutip oleh Penggugat tidak bisadiperlakukan kepada Tergugat, karena Tergugat bukan lagi sebagai PegawaiNegeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam PP No.10 tahun 1983 tersebut;.

Bahwa tidak ada dasar hukum Pengadilan Negeri Sabang memerintahkan TurutTergugat untuk membayar 1/3 dari gaji pensiun kepada Penggugat, karenadisamping Tergugat bukanlah sebagai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalamPP No.10 tahun 2010 tahun 1983, dan Penggugat tidak termasuk sebagaiisteri dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 32/K tahun 2013tanggal 9 April 2013 , sedangkan isterinya adalah sdr.

Bahwa TERGUGAT berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32/K Tahun 2013tanggal 9 April 2013 telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013.b. Bahwa surat keputusan pemberian hak pensiun kepada TERGUGAT tersebutmerupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual,dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.c.

Bahwa sesuai asasasas umum pemerintahan yang baik(AUPB) TURUT TERGUGAT tidak dapat serta merta atau memiliki hak ataukewenangan untuk melakukan pemotongan atau penyerahan sebagian atau setidaktidaksejumlah 1/3 (sepertiga) uang pensiun yang menjadi hak TERGUGAT sebagaimanatersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 32/K Tahun 2013, tanggal 9 April 2013 danmenyerahkan atau membayarkan kepada PENGUGAT.

Nurlaela Komalasari baru pulang dari sekolah danmelewati rumah terdakwa, lalu terdakwa menyapa dan mengajak berbicaramengenai bisnis yang dilakkukan oleh terdakwa dengan orang luarnegeri bahkanterdakwa menceritakan bisnis dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Hj.

Nina istri dariterdakwa dan istri Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa suka bisnis;Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN CjrBahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira jam16.00 WIB pada saat saksi pulang dari sekolah ada terdakwa yang sedangmenyiram jalan menyapa saksi dan kemudian saksi mengobrol masalahbisnisnya dengan orang luar negeri yaitu Singapura dan Malaysia bahkandengan bapak wakil presiden Yusup Kala pun menjalin hubungan bisnis,kemudian terdakwa meminta

2016Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Cjrsekitar jam 10.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa menyerahkan uangRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang yangsaksi berikan kepada terdakwa berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah); Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya dan mau meminjamkanuang terhadap terdakwa karena terdakwa meyakinkan saksi bahwaterdakwa bisnis dengan orang luat negeri yaitu orang Singapura danMalaysia bahkan dengan wakil presiden

Nurlaela menulis perincian uang yangsudah terdakwa terima dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang ituada uang orang lain dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwasudah menerima uang tersebut dan terdakwa sudah menandatangani dicatatan perincian uang yang ditulis oleh saksi korban tersebut; Bahwaterdakwa menceritaka kepada korban mengenai bisnis di Singapuradan di Malaysia itu benar memang terdakwa punya rekan bisnis disananamun dengan wakil presiden Yusup Kalla itu tidak ada hubungan samasekali

Nina istri dari terdakwa dan istriTerdakwa mengatakan bahwa terdakwa suka bisnis;Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira jam16.00 WIB pada saat korban pulang dari sekolah ada terdakwa yang sedangmenyiram jalan menyapa korban dan kemudian korban mengobrol masalahbisnisnya dengan orang luar negeri yaitu Singapura dan Malaysia bahkandengan bapak wakil presiden Yusup Kala pun menjalin hubungan bisnis,kemudian terdakwa meminta dan mengajak saski untuk mencarikan orangyang

Termohon PKtertanggal Januari 2009 dan audit yang dilakukan oleh Termohon PKberdasarkan Surat BKN tanggal 31 Agustus 2009 serta pemeriksaanyang dilakuakn oleh BKN melalui Surat Perintah BKN No.904/SP/SEMA/2009 tertanggal 1 September 2009 harus dinyatakan cacathukum karena tidak sesuai dengan pedoman Peraturan Kepala BKNNo.15 Tahun 2008 dan justru membiarkan dan mengabaikan ratusantenaga Honorer yang Keputusan pengangkatan Honorernya melanggarPeraturan Perundangundangan, antara lain:1 Keputusan Presiden

RI No. 251 Tahun 1967 tentang harihariLibur.2 Keputusan Presiden RI No. 148 Tahun 1968 tentang perubahankeputusan Presiden RI No.251 Tahun 1967.3 Keputusan Presiden RI No.3 Tahun 1983 tentang perubahanPerubahan kedua keputusan Presiden RI No.251 Tahun 1967.4 Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, danMenpan No.461 Tahun 2002, No.KEP.21.5/MEN/2002 dan No.01/SKB/M.PAN/XI/2002 tentang Harihari Libur Nasional dan Cutibersama Tahun 20022003.5 Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga

Kerja danMenpan No.357 Tahun 2003, No.KEP.191/MEN/2003 dan No.03/SKB/M.PAN/7/2003 tentang hari Libur Nasional dan Cuti BersamaTahun 2004.6 Keputusan Presiden RI No.55 Tahun 2004 tentang Penetapan HariPemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PresidenTahun 2004.7 Keputusan Presiden No.68 Tahun 1995 tentang Harihari kerja.8 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.08 Tahun1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari kerja, dimana dalamkeputusan tersebut diberikan pengecualian kepada Unit

Bahwa tata cara, prosedur terbitnya suatu Kuasa (dhi, disebut KuasaPengguna Anggaran) dari pejabat tertinggi kepada pejabat dibawahnyadalam menggunakan Anggaran baik itu. mengenai Tugas danKewenangan termasuk mengenai Etika dari masing masing pihak(antara Pengguna Anggaran dengan Kuasa Pengguna Anggaran) mutlaktunduk dan taat terhadap ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 20120 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.A.

TENTANG HAK DAN KEWENANGAN BETINDAK DARI PANITIAPENGADAAN BARANG / JASA ( P P B J ) BERDASARKANPERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH :10. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau PPBJ sebenarnya adalahistilah yang dipergunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Thn 2003)yang kemudian setelah diberlakukannya Perpres No. 54 Tahun 2010 telahHal. 6 dari 44 hal.

Bahwa dalildalil PENGGUGAT di huruf B (butir 5 s.d. 9 halaman 67pada gugatan) tentang Hak dan Kewenangan Bertindak dari PejabatPembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwadalam materi gugatan yang pada intinya menyatakan PPK hanyadimungkinkan teratriobusi apabila PPK terlebih dahulu memenuhiprasyarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaknimemiliki

PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TH 2010 TENTANG PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH. cetakan ....................Janna nnn nnnnnnnn = dimateral secukupnya dan dinazegelen, diberi tanda a Bukti ini merangkan : Sesuai dengan ketentuan pasal 12, ayat (2), hurufg junto Pasal 17, ayat (1), huruf f telah ditegaskan ditetapkansebagai PPK harus memenuhi persyaratan sertifikasikeahlianpengadaan barang/Jasa.6.

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DKIJAKARTA NOMOR : 4/SE/2012 TANGGAL 28 FEBRUARI,Copy dari Copy, dimaterai secukupnya dan dinazegelen, diberi tanda : P6.Bukti ini merangkan : Ketentuan dalam Surat Edaran (SE) tersebut benarbenar besesuaan dngan isi Peraturan Presiden (lihat bukti P..)Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Sela No. 276/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim(?) SURAT TERGUGATV NOMOR : 1383/089.44 TANGGAL 27 APRIL2012 YANG DITUJUKAN KE LKPP.