Bahwa saksi mengetahui pemohon dan pemohon II bermaksud memperolehpengesahan perkawinan pemohon dan pemohon Il sebagai kelengkapanuntuk mendaftar calon jemaah haji pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten Wajo. Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan pemohon Il syangdilangsungkan pada tahun 1980 di Salopokko, Desa Ugi, KecamatanSabbangparu, Kabupaten Wajo.

memperoleh Akta Nikahkarena pada saat pernikahan imam yang menikahkan pemohon danpemohon II tidak mencatakan pada Kantor Urusan Agama setempat.Muhammad bin Bengnga, umur 53 tahun, agama Islam, setelahbersumpah memberi keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal pemohon dan pemohon II, pemohon dan Pemohon Ilsepupu satu kali saksi.Bahwa saksi mengetahui pemohon dan pemohon II bermaksud memperolehpengesahan perkawinan pemohon dan pemohon Il sebagai kelengkapanuntuk mendaftar calon jemaah haji pada Kantor Kementerian

Kelautan dan PerikananRI berupa daftar nama nama calon penerima BLM PUMPP2HP untukPOKLAHSAR, yang di kirim melalui eMail (kantor Dinas Kelautan danPerikanan Kab.Majene;Bahwa awalnya POKLAHSAR memasukkan Proposal yang ditujukanke kementerian kelautan dan perikanan RI, ke Dinas Kelautan danPerikanan Kab.Majene, yang kemudian di kirim ke Kementeriankelautan dan Perikanan RI, setelah itu dari kementerian mengirimsurat lewat email berupa daftar nama nama calon penerima BLMPUMPP2HP untuk POKLAHSAR, kemudian

Bahwa program tersebut telah dianggarkan oleh Direktur JenderalPengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian KelautanDan Perikanan Republik Indonesia dalam APBN Tahun Anggaran 2012;4.

Surat Keputusan Penetapan kelompok tersebutditeruskan kepada Direktur Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran HasilPerikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.Kemudian Dirjen tersebut menyetujuinya dengan melakukanpembayaran ke rekening kelompok;6.

Surat Keputusan Penetapan10.11.kelompok tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal PengolahanDan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan PerikananRepublik Indonesia.

Surat Keputusan Penetapankelompok tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal PengolahanDan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan PerikananRepublik Indonesia.

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung Djuanda , Jalan Dr. WahidinRaya No. 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta;yang dalam ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LLM,Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Hasya Ilma Adhana, S.H., M.H., DintaCahaya Sari, S.H., Khalis Prayogi, S.H., dan Sofri, S.H., para pegawaipada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15 KementerianKeuangan, Jalan Dr.

Kementerian Keuangan RI sebagai Turut Termohon yangseharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadapputusan Hakim serta ditarik hanya demi lengkapnya suatu gugatan,namun malah dituntut untuk melakukan tindakan yang berkaitan denganpembayaran ganti rugi.

Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap;(3) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan rincianbelanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUNyang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu)Program yang sama atau antarProgram dalam 1 (satu) bagiananggaran Kementerian/Lembaga dan/atau pergeseran anggaranantarsubbagian anggaran dalam BA BUN yang tidak menyebabkanpenambahan atau pengurangan pagu belanja

dan pagupengeluaran pembiayaan.Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka terkait ganti rugi yangdimintakan Pemohon dalam perkara a quo merupakan kewenanganKementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebutdan dalam hal ini bukanlah Turut Termohon (Kementerian Keuangan).Bahwa ganti rugi yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara a quodilakukan melalui mekanisme proses penganggaran yaitu denganmenyampaikan revisi anggaran Kementerian/Lembaga terkait kepadaDirektorat Jenderal Anggaran.Bahwa lebih

Kementerian Keuangan RI sebagai Turut Termohon yangseharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusanHakim serta ditarik hanya demi lengkapnya suatu gugatan, namun malahdituntut untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembayaranganti rugi.

Abadi Jaya Manunggal mendapat teguran baik dariBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Badan Lingkungan HidupPropinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain :1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/833/2012,tanggal 24 Oktober 2012;2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/719/2012,tanggal 28 September 2012;3.

Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B5722/Dep.V/LH/HK/06/2012tanggal 5 Juni 2012; dan5. Sanksi Administrasi paksaan Pemerintah kepada PT Abadi JayaManunggal.> Bahwa berdasarkan Ahli DR. Emil Budianto (Kepala Laboratorium KimiaOrganik FMIPA) Hasil pengujian sampel menjelaskan bahvea bottom ashpembakaran limbah sisa proses produksi benang mengandung logamlogamberacun dan berbahaya seperti Cu, Cr, Pb dan Zn.

Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B5722/Dep.V/LH/HK/06/2012tanggal 5 Juni 2012; dan5. Sanksi Administrasi paksaan Pemerintah kepada PT Abadi JayaManunggal.> Bahwa berdasarkan Ahli DR. Emil Budianto (Kepala Laboratorium KimiaOrganik FMIPA) Hasil pengujian sampel menjelaskan bahve bottom ashpembakaran limbah sisa proses produksi benang mengandung logamlogamberacun dan berbahaya seperti Cu, Cr, Pb dan Zn.

Bahwa berdasarkan ahli FARID MOHAMMAD, ST,M.ENV selaku KasiAudit dan Tindak Lanjut pada Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup danData Informasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dankegiatan Kementerian Lingkungan Hidup RI menjelaskan bahwa limbah B3yang dihasilkan oleh PT.

BALILAB dan pemegang hak atasmerek BALILAB di Indonesia dengan Sertifikat Merek yang diterbitkan olehDIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan NomorPendaftaran IDM000628603, tanggal penerimaan 18 Januari 2016, bahwa adayang menggunakan merek BALILAB di sebuah toko pakaian yang bernamaToko BALILAB yang beralamat di jalan Pantai Berawa No. 33, DesaTibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

S.H : dibacakan di persidangan telah di bawah sumpah saatpenyidikan, keterangan Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan TerdakwaBADRUS SHALEH;Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam memberikan keterangan ahli saat ini, ahlidilengkapi dengan surat perintan dari Kepala Kantor Wilayah KementerianHukum Dan HAM Bali Nomor: W20.UM.02.072836, tanggal 07 Mei 2019;Bahwa Ahli bekerja pada kantor kementerian

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Hak atas Merekdiperoleh setelah Merek tersebut terdaftar;Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undangundang No. 20tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud denganLisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihaklain berdasarkan perjanjian secara tertulis Sesuai peraturan perundangundangan untuk menggunakan Merek terdaftar;Bahwa Ahli jelaskan bahwa untuk perorangan pemohon harus datang kekantor kementerian Hukum

dan HAM Kanwil Provinsi Bali untukmendapatkan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan peraturanperundangundangan setelah melengkapi persyaratan baru permohonandiproses oleh petugas dan pemohon dapat mengajukan pendaftaran keKanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dan bisa melalui konsultanKekayaan Intelektual dan bisa langsung datang ke Direktorat JenderalKekayaan Intelektual;Bahwa sebelum pemohon melakukan pembayaran pemohon mendapatkanbukti nomor registrasi awal terkait dengan permohonan merek

Utara, Kabupaten Badung, dimana saat itu saksi Petermembeli 1 (Satu) potong celana pendek warna hijau yang terdapat hangtagdengan merk BALILAB dan di dalam celana terdapat print nama BALILABHalaman 19 dari 27 Putusan Perkara Nomor 1081/Pid.Sus/2019/PN Dpsdengan huruf B terbalik seharga Rp. 600.000,, setelah itu saksi Peter Scidabertemu dengan saksi Henry Anthony Sanny memberitahukan hal tersebut ; Bahwa benar CV BALILAB sebagai pemegang merek mempunyai sertifikatyang diterbitkan oleh Dirjen HKI kementerian

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (Standard OperatingProcedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2010 tentangStandar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Bidang Perpajakan;Bahwa Konsideran pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik mengatur sebagai berikut:Menimbang:a.

Bahwa Berdasarkan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 200910.11.12.13.maka diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar ProsedurOperasi (Standard Operating Procedure) Layanan UnggulanKementerian Keuangan;Bahwa Bagian Pertama dan Ketiga dari Keputusan Menteri KeuanganNomor 187/KMK.01/2010 berbunyi sebagai berikut:Pertama: Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebutSOP Layanan

Unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatanyang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayananeksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangkukepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administrative yangdisediakan oleh Kementerian Keuangan;Ketiga: SOP Layanan Unggulan digunakan sebagai acuan bagi seluruhunit Eselon , baik di kantor pusat maupun instansi vertikal dan unitpelaksana teknis di lingkungan Kementerian

Keuangan dalam rangkapelaksanaan pelayanan publik;Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 khususnya untuk memperolehkepastian hukum dalam segi pelayanan administratif publik;Bahwa pada KMK Nomor 187/KMK.01/2010 khususnya Lampiran II diatur knhusus Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan(Lampiran 3);Bahwa Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2010tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Bidang Perpajakan merupakan tindak lanjut ataspelaksanaan Lampiran Il Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar ProsedurOperasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan BidangPerpajakan Kementerian Keuangan (Lampiran 4);Bahwa SE Nomor 79/PJ/2010 khususnya angka 1 dan 2 menetapkan:(1) Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)

terdakwa pada bulan Juni 2013 dengancara menjajikan kepada saksi untuk memasukan anak saksi yang bernamasaksi Tofik Subekti menjadi PNS tanpa melalui tes CPNS dengan syaratmenyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,, dan setelah uang diserahkan,maka paling lambat 3 bulan SK CPNS akan turun, namun setelah uangdiserahkan dan sampai dengan batas waktu yang dijanjikan, anak saksibelum juga diangkat menjadi PNS; Bahwa, terdakwa merugikan saksi bersama dengan temannya yang bernamaTaufik, pekerjaan pegawai Kementerian

BRI cabang nomorrekening 03290102170850, yang sejumlah Rp. 5.000.000, saksi serahkanHalaman 15 dari 24Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Clp.langsung kepada terdakwa sebagai pengganti uang transfer atas kekuranganRp. 5.000.000, untuk pengurusan PNS, karena sebelumnya ditransferterlebin dahulu oleh terdakwa dan kemudian sejumlah Rp 5.000.000, lagiuntuk biaya syukuran, saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa; Bahwa, terdakwa mengimingimingi saksi dapat membantu anak saksimenjadi PNS melalui orang kementerian

Dalam Negeri, yang bernamaTaufik, lalu membujuk anak saksi dengan cara mengajak anak saksi kekantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dan bercerita langsungdengan Taufik di ruangannya Taufik; Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Taufik, namunsetelah saksi menyerahkan uang, Taufik meyakinkan saksi dengan caramenjanjikan SK PNS anak saksi akan segera turun dan Taufik pernah bilangkepada anak saksi, apabila SK PNS tersebut tidak turun, maka uang akankembali tanpa potongan

, terdakwa pada waktu itu minta biaya Rp. 90.000.000, namun uangyang diserahkan Darmo Suwito, saksi tidak tahu, karena saksi tidkmenghitung uangnya;Bahwa, awalnya terdakwa mengatakan kalau Rasdoyo akan diterima menjadiPNS 1 bulan setelah penyerahan uang;Bahwa, sampai sekarang Rasdoyo tidak menjadi PNS, seperti janji terdakwa;Halaman 18 dari 24Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Clp.Bahwa, setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah swasta dan menurutterdakwa, terdakwa punya kenalan orang yang bekerja di Kementerian

BRI cabangHalaman 19 dari 24Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Clp.nomor rekening 032901021708502, lalu uang sejumlah Rp. 20.000.000,saksi serahkan langsung kepada terdakwa sebagai pengganti uang transferatas kekurangan Rp. 20.000.000, untuk pengurusan PNS, karenasebelumnya ditransfer terlebin dahulu oleh terdakwa, kemudian uangsejumlah Rp. 5.000.000, untuk biaya syukuran, saksi serahkan secara tunaikepada terdakwa; Bahwa, terdakwa mengimingimingi dapat membantu istri saksi menjadi PNSmelalui orang Kementerian

: 92PID/2019/PT JAPBahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Permen No.26 tahun 2013 tentangperubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 tahun2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah PengelolaanPerikanan NKRI disebutkan persyaratan yang wajib dilampirkan dalammengajukan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang ditujukan kepadaDitjen PerikananTangkap Kementerian

Maflitha> Komisaris Utama Tuan Tiong See Chui> Komisaris Sutarno Sugondo.Bahwa Terdakwa mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaanyang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA), kewenanganpenerbitan SIUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan PerikananPusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)Provinsi Papua namunTerdakwa tetap memproses permohonanHalaman 5 Putusan Nomor : 92PID/2019/PT JAPpenerbitan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasidokumen dengan cara

DKP) Provinsi Papua;Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Permen No.26 tahun 2013 tentangperubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 tahun2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah PengelolaanPerikanan NKRI disebutkan persyaratan yang wajib dilampirkan dalammengajukan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang ditujukan kepadaDitjen Perikanan Tangkap Kementerian

DwikaryaReksa Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Papua pada tahun 2008 tidak semestinya diterbitkan karenawewenang penerbitan SIUP dengan status perusahaan PMA adalah dipusat yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan danPerikanan. sehingga SIUP provinsi tersebut dinyatakan tidak ada danpengoperasian kapal ukuran 10 30 GT oleh PT.

Maflitha> Komisaris Utama Tuan Tiong See Chui> Komisaris Sutarno Sugondo.BahwaTerdakwa mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaanyang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA),kewenanganpenerbitanSlUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan PerikananPusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)Provinsi Papua namun Terdakwa tetap memproses permohonanpenerbitan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasidokumen dengan cara memasukkan nama Ir.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAHPROVINSI KALTIM Cq. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM, karenaHalaman 7 dari 34 halaman putusan No. 32/PDT/2016/PT.SMRmakna dari Cq. menunjukan adanya hubungan hierarkhis dan tanggungjawab diantara instusi instusi yang disebutkan dalam Cq tersebut.Oleh karena makna dari isi "Cq" Menunjukkan adanya hubungan hierarkhisdan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas maka sudah seharusnyadalam menyebutan Cq. Tersebut harus lengkap.

Oleh karena gugatan Penggugat ini salahalamat / ERROR IN PERSONA maka sudah selayak dan wajar apabilagugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.3.2. bahwa dalam perkara a quo tersebut yang perlu diketahui olehPenggugat bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan TimurBUKAN merupakan instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN.Akan tetapi Dinas Perkebunan Prov.

Dan secara de fakto dan de jure tanah a quo tersebut sejak dibellioleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI 1980/1981 selalu dipeliharadan dimanfaatkan terus menerus oleh Tergugat.

Lalu diserahkan pengelolaan dan penggunaannya kepada Tergugat,dansampai sekarang belum ada penyerahan fisik tanah itu dari Dirjen PerkebunanKementerian Pertanian kepada Tergugat sehingga asset tersebut masih tetapterdaftar sebagai milik dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut pihak Tergugattelah mengajukan bukti surat antara lain bukti T2 dimana tercantum bahwabenar ada terdaftar asset berupa tanah seluas 4.400 M2 (Ukuran 44 x 100)Register

Atas nama Susilo, Subandi,Marudut Marpaung,dan bukti T34 dan T35 berupa Surat Pemberitahuan PajakDaerah Terhutang atas nama Marudut Marpaung dan Dasar Susilo, semua buktiitu membuktikan bahwa benar Tergugat ada menguasai tanah perkara yangberasal dari pembelian oleh Dirjen Perkebunan dari Kementerian Pertanian (masalalu) dari Sdr.Hadi Sumitro pada tahun 1982,yang kemudian dibangun rumahrumah dinas dan selanjutnya diserahkan penggunaannya kepada Tergugat.Dengan demikian Tergugat dapat membuktikan

Bank Bukopin Nomor: 140/MtrPIMP/II/2005, tanggal 14 Pebruari 2005, sesuai dengan KeputusanMenteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor: 95/Kep/M.KUM/IX/2002 yang selanjutnya secaraTeknis di tuangkan dalam Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Yangmenerangkan bahwa Fasilitas Kredit yang diterima KSU Kharisma Sejatiadalah dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia berupa KreditPola Penjaminan, artinya secara yuridik Termohon Eksekusi bukanlahpihak dalam Perjanjian Kredit Pola

Tidaklah benar jumlah sisa Kredit Pelawan sebesar Rp.195.551.370,085 karena secara yuridik hutang Pelawan dapat dirinci,sebagai berikut: 3.1.Perincian Droping Dana Kredit Pola Penjaminan Kementerian Koperasiyang masuk kedalam Rekening Pelawan sebagai berikut Pada tanggal 22 FEBRUARI 2005 sebesar Rp. 50.000.000Pada tanggal 12 April 2005 sebesar Rp 7.000.000Pada tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 43.000.000Total keseluruhan ................

Ditemukanselisin setoran Bunga sebesar Rp. 275.033.13; 3.1Pada tanggal 10 Juni 2005 Droping Pronot Dana dari Kementerian Koperasisebesar Rp. 43.000.000; 3.1Pada bulan Juni tahun 2005, Pelawan mencairan kredit sebesar Rp.26.000.000, Sehingga jumlah yang sudah dicairkan atau diterima Pelawan menjadi sebesar Rp.79.000.000,; Adapun perhitungan Bunga perbulan menjaRp.79.900.000 X 1,083,33 % = Rp 873.570,67.

pihak TerlawanRp.7.338.325,66 ;Berdasarkan rincian pada perhitungan Transaksi yang terjadi di dalamRekening Koran Pelawan pada Terlawan dari tahun 2005 sampai bulanFebruari 2005, bahwa Terlawan telah melakukan Wan Prestasi ataumelawan hukum (pemperkaya diri) dengan cara menaikkan suku BungaKredit secara sepihak dengan tidak pernah menyampaikan pemberitahuankepada pihak Termohon Eksekusi secara tertulis maupun secara lisan,begitu pula memperlambat jangka waktu pencairan Kredit Dana Penjaminandari Kementerian

Kharisma Sejati, tim Evaluasi Kreditdana Penjaminan Kementerian Koperasi telah memerintahkan kepada pihakBank Bukopin yang pada saat itu diwakili oleh salah seorang Pegawai BankBukopin Mataram bernama Ditio agar Plafond Kredit Anggota KSUKharisma Sejati ditambah sejumlah Rp100.000.000 sebagi tambahan modalkerja Anggota Koperasi dengan sumber dananya dari dana PenjaminanKementerian Koperasi Republik Indonesia, sehingga pada bulan Februari2008 telah di Droping Dana Kedalam Rekening KSU Kharisma Sejati

., Kepala bagian BantuanHukum Ill Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;4. SUGENG APRIYANTO, Kepala Subdirektorat Peraturan danBantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;5. YACOBUS AGUS WAHYUDIONO, Kepala Bidang PelayananPabean dan Cukai III KPU Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok:Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/20156. M. LUCIA CLAMAMERIA, S.H.,M.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum IIIA Biro bantuan Hukum KementerianKeuangan,7.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;8. PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IIIC Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;9. KINGSOSPOL SIREGAR, S.H.,M.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum IIID Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan,10. AGUS AMIWIJAYA, Kepala Seksi Bantuan Hukum DirektoratJenderal Bea dan Cukai;11.SYUKRI YANTO, Kepala Seksi Tempat Penimbunan KPUBea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;12.BAGUS PINANDOYO B, S.H.

., Pelaksana Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;13.ADIMAS ARYO NKP, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;14.RORY ALAMSYAH, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;15.RIKSI A. SOMPIE, Penangan Perkara Tingkat IV DirektoratJenderal Bea dan Cukai;16.

AMRIL NURDIANSYAH, Pelaksana Pemeriksa KPU Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok;Semuanya berkantor di Kantor Biro Bantuan WHukumKementerian keuangan Republik Indonesia, beralamat di gedungDjuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr.

akan dilelang bilaKewajiban Kepabeanannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60(enam puluh) hari sejak disimpan di TPP;Pasal 4 ayat (2) Per Menkeu Nomor 62/PMK.04/2011:Barang tidak dikuasai yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannyasetelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atautempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ....ditetapkan untuk dilelangoleh Kepala Kantor Pabean;Bahwa dengan tidak dilaksanakannya atau tidak diindahkannyaPeraturan yang justru dibuat sendiri oleh Kementerian

,Kepala Biro bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan, 2. Didik Hariyanto, S.H., M.M.,Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal kementerian Keuangan, 3. SugengMeijanto Poerba, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IA pada Bagian bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal kementerian Keuangan, 4.Fransiskus Mangambe, S.H.

IV pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA,Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 976 k/Pdi/2015Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal kementerian Keuangan, 8. Hemin Wakhyudi, S.H.

,Penangan perkara IA Tk.V pada Sub Bagian Bantuan HukumIA, Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berkantor diJalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding Il, , dan III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat juga memperjelas terkaitbuku inventaris bangunan milik Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I,yang mana dalam daftar inventaris dimaksud hanya dipergunakan untukkeperluan sebatas daftar asset administrative, dan tidak menjadi buktikepemilikan hak atas tanah, dan saat mediasi di kantor Tergugat II (BPNKota Bandung) menyatakan bahwa ada oknum yang tidak bertanggungjawab menerbitkan Hak Pakai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ,dan cukup jelas dalam daftar inventaris asset di Kementerian

Pertahanandan Kementerian Keuangan, Pemohon Kasasi mengetahui bahwa tanaha quo bukan/tidak masuk dalam buku asset dari Negara.

Surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan SekretariatJenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S18/SJ.2/2016 tanggal 15 Januari 2016 Hal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas;4.

DirekturAudit memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat definitifdalam melaksanakan UndangUndang Kepabeananberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 110/PMK.01/2014 tentang Pejabat Pengganti DiLingkungan Kementerian Keuangan;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PeraturanMenteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tanggal 9 Juni2014 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan KementerianKeuangan, pada diktum Memutuskan: Menetapkan: tercantumPeraturan Menteri Keuangan tentang

Pejabat Pengganti DiLingkungan Kementerian Keuangan", dan Pasal 1 angka 2menyatakan:Pejabat Pengganti adalah Pegawai/pejabat yang dengan SuratPerintah ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi padasualu jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangansesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenaiOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, gunaHalaman 15 dari 63 halaman.

Surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan SekretariatJenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S18/SJ.2/2016 tanggal 15 Januari 2016 Hal Kewenangan PejabatPelaksana Tugas;Bahwa Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan SekretariatJenderal Kementerian Keuangan sependapat dengan BadanKepegawaian Negara terkait kKewenangan Pejabat PelaksanaTugas (Plt) pasca berlakunya PMK 117/PMK.01/2009berwenang untuk menetapkan dan menandatangani SuratPenetapan terkait tarif dan/atau nilai pabean;Bahwa

Putusan Nomor 1443/B/PK/PJK/2017e Bahwa Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan SekretariatJenderal Kementerian Keuangan menegaskan bahwakewenangan Pelaksana Tugas telah disebutkan dengan jelasdalam Surat Badan Kepegawaian Negara dan UndangUndangNomor 30 tahun 2014 yaitu Pejabat Pelaksana Tugas (PIt)memiliki tugastugas sebagaimana pejabat definitif yangdigantikan kecuali beberapa kewenangan dalam bidangkepegawaian;h.

., Kepala Bagian PerencanaanStrategis Pengadaan dan Tata Kelola, Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,Kementerian Perhubungan R.I.;Yustinus Danang R, S.H., M.Sc., Kepala Bagian Perjanjian,Advokasi dan Sosialisasi Hukum, Biro Hukum, KementerianPerhubungan R.I.;Sugiyanto, S.Si.T., M.Si., Kepala Bagian Layanan Pengadaan,Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara, Kementerian Perhubungan R.1.

., Kepala Sub BagianLayanan Pengadaan Transportasi Udara dan Penunjang,Kementerian Perhubungan R.I.;Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., Kepala Sub BagianAdvokasi, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan, R.I.;Agustinus Firlianto, S.H., Staf Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan R.I.;Niko Arief Setyawan, S.H., Staf Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan R.I.;Halaman 2 dari 212 halaman. Putusan Nomor: 226/G/ 2019/PTUNJKT.

Harno Trimadi, Kepala Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian PerhubunganR.I.;3. Nasution Bin AS, S.H., M.H., Kepala Bagian PerencanaanStartegis Pengadaan dan Tata Kelola, Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,Kementerian Perhubungan R.I.;4. Sugiyanto, S.Si.T., M.Si., Kepala Bagian Layanan Pengadaan,Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara, Kementerian Perhubungan R.1.;5.

Taufan Isharmawan, S.H., M.MTr., Kepala Sub BagianLayanan Pengadaan Transportasi Udara dan Penunjang,Kementerian Perhubungan R.I.;Halaman 3 dari 212 halaman. Putusan Nomor: 226/G/ 2019/PTUNJKT. (e court)7. Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., Kepala Sub BagianAdvokasi, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan, R.I.;8. Agustinus Firlianto, S.H., Staf Biro WHukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan R.I.;9.

(Fotokopi dari fotokopi);Summary Report, Nama Tender Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Nabire, Satuan Kerja Unit PenyelenggaraPelabuhan Nabire, dihasilkan oleh server pada 17Desember 2019LPSE Kementerian Perhubungan.

,yang disahkan dalam Daftar Yayasan Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHUAH.01.08520 tanggal 30 Juni 2011 Jo.Tambahan Berita Negara Republik tanggal 16 Agustus 2011 Nomor 65 dan Nomor147/AD;3 Bahwa Dr.

Akta Rosida Rajaguguk Siregar,SH., MKn., No. 27 tanggal 23 September 2010, yang telah disahkan dalamDaftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM No.

Akta Rosida RajagugukSiregar, SH., MKn., No. 27 tanggal 23 September 2010, yang telahdisahkan dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM No.AHU.01.08574 tanggal 1 Oktober 2010.Jo.Akta Notaris Rosida RajagugukSiregar., SH., MKn Nomor 15 tanggal 5 Nopember 2008 yang terdaftarpada Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM Republik IndonesiaNomor AHUAH.01.0885 tanggal Februari 2011;Bahwa Dra. Hj.

,Mkn yang telah memperoleh pencatatan di Kementerian Hukumdan HAM No.

,Mkn cacat hukum dan bahkan Kementerian Hukum dan HAMtelah mengeluarkan surat pencatatan yang dimasukkan dalam Daftar YayasanNo.

Kepahiang SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017

basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian

Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;

Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;

puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah),dimana alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari DanaAPBN Kementerian PUPR;Bahwa terdakwa menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPK)sudah 2 (dua) kali;Bahwa sebelum menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPk),terdakwa di Dinas PUPR Prov.

Darma Mitra Anugerah TA. 2016;4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP7/2016 tanggal 30November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X(sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan(SKPDTP) Dinas PU Prov.

Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat TA.2017;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP7/2017 tanggal 6 Februari2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULPHalaman 230 dari 295 Putusan Nomor 5 /Pid.SusTPK/2020/PN Bgl72.73.14,75.76.V7.78.79.80.81.82.83.84.Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP7/2016 tanggal 30 November 2016tentang penugasan kelompok kerja (Pokja

Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat TA.2017;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP7/2017 tanggal 6 Februari2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULPHalaman 283 dari 295 Putusan Nomor 5 /Pid.SusTPK/2020/PN Bgl12.73.74.75.76.Th78.79.80.81.82.83.84.Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP7/2016 tanggal 30 November 2016tentang penugasan kelompok kerja (Pokja

BengkuluDirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat TA.2017;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP7/2017 tanggal6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusanKepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP7/2016 tanggal30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja(Pokja) X (Ssepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah TugasPembantuan (SKPDTP) Dinas PU Prov.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU.352 AH.04.03-2021 tertanggal 10 Mei 2021, beralamat kantor di Kantor Hukum Akhmad Fajrin & Rekan, Jl. H.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-570AH.04. 03-2021 tertanggal 27 Oktober 2021, beralamat kantor di Jl. H. Nawi Raya No.10 B, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;
Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT. United Metal Indonesia;

, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Aditya Fazri Alias Aditiya Bin Bambang Suherman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan Pelatihan Kerja (Rehabilitasi Psikososial) selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Kementerian

Sosial RI di Pekanbaru dan kepada Anak Muhammad Nurul Azam Alias Azam Bin Sugiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan Pelatihan Kerja (Rehabilitasi Psikososial) selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI di Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan

DOK KODJA BAHARIGALANGAN I memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidupuntuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh PT. DOK KODJABAHARI GALANGAN I.e Bahwa yang lebih mengetahui tentang perizinan mengenai limbahdari PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN yaitu Terdakwa I,Ir.

DOK KODJA BAHARI GALANGANI memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pengelolaan limbahyang dihasilkan oleh PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.Bahwa yang lebih mengetahui tentang perizinan mengenai limbah dari PT. DOKKODJA BAHARI GALANGAN I yaitu Terdakwa I, Ir.

DOK KODJA BAHARIGALANGAN I memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidupuntuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh PT. DOK KODJABAHARI GALANGAN I.e Bahwa yang lebih mengetahui tentang perizinan mengenai limbahdari PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I yaitu Terdakwa I,Ir.

DOK KODJA BAHARI GALANGANI memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pengelolaan limbahyang dihasilkan oleh PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.e Bahwa yang lebih mengetahui tentang perizinan mengenai limbah dari PT. DOKKODJA BAHARI GALANGAN I yaitu Terdakwa I, Ir.

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Ach Mizan yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3527031603550008 tanggal 27-03-2018, Kartu Keluarga Nomor : 3578140809170006 tanggal 09-09-2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan nama Madmisan yang ditulis di Paspor Republik Indonesia Kode Negara IDN Nomor paspor 1320394 yang diterbitkan tanggal 30-05-1986 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia