., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Nomor : AHU.AH.04.0342tanggal 8 April 2015, serta Sdr.

., Pengurusdan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Nomor :AHU.AH.04.0363 tanggal 18 Mei 2015 dan Sdr. Rudy Indrajaya, SH.,MH.,Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Perpanjangan PendaftaranNomor : AHU.AH.04.0342 tanggal 8 April 2015 serta Sdr.

,M.Hum., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti PerpanjanganPendaftaran Nomor : AHU.AH.04.0363 tanggal 18 Mei 2015 dan Sdr. RudyIndrajaya, SH.,MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti PerpanjanganPendaftaran Nomor : AHU.AH.04.0342 tanggal 8 April 2015, serta Sdr.

,Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Perpanjangan PendaftaranNomor : AHU.AH.04.0363 tanggal 18 Mei 2015 dan Sdr. Rudy Indrajaya,SH.,MH., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti PerpanjanganPendaftaran Nomor : AHU.AH.04.0342 tanggal 8 April 2015 serta Sdr.

MartinErwan, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti PerpanjanganPendaftaran Nomor : AHU.AH.04.0364 tanggal 18 Mei 2015 sebagai TimHalaman 13 Putusan Nomor: 21/PAILIT/2016/PNNIAGA SbyPengurus apabila Para Termohon mengajukan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU);5.

Mumun binti Muhdi Sailan telah meninggal dunia padatanggal 27 Juni 2019 sesuai dengan surat kematian nomor: 474.3/II/2020dari Desa Jonggol dikarenakan Kasus Pembunuhan di Arab Saudiberdasarkan surat yang dikeluarkan dari Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesia Nomor: 01688/WN/02/2020/66;Bahwa bapak Kandung dari Alm.

Fotokopi surat dari Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat JenderalProtokol Dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, tertanggal 7 Februari2020, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup serta telahdinazegelen, (kode P.8);Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 334/Padt.P/2020/PA.Cbn.

Fotokopi Terjemahan Nota Diplomatik, Kementerian Luar Negeri KerajaanArab Saudi Cabang Propinsi Madinah Almunawwarah, tertanggal 7 Februari2020, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup serta telahdinazegelen, (kode P.9);Bukti Saksi :1.

Bahwa yang berhak untukmengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan adalahperkumpulan yang memiliki badan hukum, dasar hukumnya dapat merujuk pada:e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang PedomanPendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian DalamNegeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 angka 2 berbunyi: Pendaftaran adalahProses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, diKementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang masingmasing dandiberikan Surat Keterangan Terdaftar;e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang PedomanPendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian DalamNegeri dan Pemerintah Daerah.

Putusan Nomor 224 K/TUN/2013berbunyi : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjutidengan penerbitan surat permintaan dokumen dari Menteri Keuangan kepadainstansi Pemerintah/Pemilik dokumen dimaksud;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LingkunganKementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 5 ayat(4) berbunyi: Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian DalamNegeri

PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANGKESEPAKATAN BERSAMA ANTARA = KEMENTERIAN ~~ BUMN,KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAMMENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMAOLEH PARA PENGGUGAT10.

BUMN, Kementerian Departemen Tenaga Kerja danKementerian Perhubungan, dengan besaran uang pesangon yang telah sesuaidengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) can Ayat (4) UU No. 13 Tahun2003, serta ditambahkan dengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (GoldenShake Hand), hal mana atas dasar itu Tergugat telah meLay Off karyawanpada bertahap sehingga pada keseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000, (limaribu) karyawan dalam rangka program penyehatan Perum PPD (Tergugat) yangtelah memperoleh legitimasi

PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANGKESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN ~ BUMN,KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAMMENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMAOLEH PARA PENGGUGAT10.telahnamunBahwa putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. judex factisalah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukumkeliru dalam hal penerapannya terkait dengan tidakdipertimbangannya besaran uang pesangon yang telah ditetapkanoleh

No. 649 K/Pdt.Sus/2012PPD (dan ditambah unsurunsur dari perwakilan pekerja), Kementerian BUMN,Kementerian Departemen Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan,dengan besaran uang pesangon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, serta ditambahkandengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (Golden Shake Hand), hal mana atasdasar itu Tergugat telah meLay Off karyawan pada bertahap sehingga padakeseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000, (lima ribu) karyawandalam

Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan bahwa meskipun padaformil kesepakatan bersama antara Tergugat (Perum PPD) denganSerikat Pekerja Perum PDD (ditambah dengan unsurunsur dariperwakilan karyawan) dan dengan Kementerian BUMN, KementerianDepartemen Tenaga Kerja serta dengan Departemen Perhubungantidak mengikuti format sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004, namun padasubstantif (materil) bahwa kesepakatan a quo identik dengan apayang dimaksud dengan dalam Pasal

Reg 283 tgl 1 Juli 2010 yang diuraikan dalam surat ukurnya No.749/Qa tanggal 23 Desember 2015 yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal telah hilang di dalam perjalanan dalam kota Cilacap pada tanggal 04 Mei 2021;
3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas II Cilacap untuk menerbitkan Salinan

Memerintahkan pejabat Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi PelabuhanKelas II Cilacap untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal IIhamPutra7 No. Reg 283 tgl 1 Juli 2010 pengganti yang hilang tersebut ;4.

Memerintahkan pejabat Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi PelabuhanKelas II Cilacap untuk menerbitkan Salinan Grosse Akta balik nama kapalIlham Putra7 No. Reg 283 tgl 1 Juli 2010 pengganti yang hilangtersebut ;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp.110.000,(Seratus sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Cilacap, padahari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Republik Indonesia Nomor 25tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatanSsipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan ataupelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telahmelampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 628/Pdt.P/2020/PNKpnMengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

B36/K/DPPPKS/1437 tanggal 2Maret 2016 tentang perbaikan susunan anggota Tergugat Ilyang diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 10Maret 2016 ;k.

Bahwa persidangan yang dilakukan oleh Tergugat Il secarayuridis formal tidak sah dan/atau batal demi hukum karenakeberadaan Tergugat II belum terbentuk dan belum mendapatpengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI ;m.

Artinya,disampaikan olehpimpinan partai politik kepada kementerian., Kementerian kemudianmengesahkan dan mencatat hal ini. selama hal ini belum ada, makakeanggotaan mahkamah partai itu dikatakan cacat hukum. cacatHal. 109 dari 163.

Diterima oleh Biro Umum Tata Usahakementerian , Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2016, bukti PT23,sesual dengan aslinya ;Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tertanggal 25April 2016, ditujukan kepada Presiden dan Sekjen Partai KeadilanSejahtera, Perihal : Komposisi Majelis Tahkim (Mahkamah Partai).

Hukum dan HAM RI, dansampai saat ini tidak pernah ada pengesahan dari Kementerian Hukum danHAM RI atas perubahan susunan kepengurusan dari Partai KeadilanSejahtera ;Menimbang, bahwa jikaberpatokan pada keterangan dari ahli Prof.

Satu) buah jilid buku daftar pelanggan TV Kabel;)5(((( 1 (Satu) buah spliter merk Falcom warna silver;(((( 1 (satu) buah buku iuran bulanan Bagas Vision;( 2 (dua) buah parabola merek Matrix;1 (satu) gulung kabel RG 6 warna hitam merk Falcom;yang menghasilkan 19 siaran televisi yaitu RCTI, TVRI, MNC, TV One, GlobalTV, Metro TV, Trans 7, Trans TV, Net TV, Aswaja, RTV, LBS, SCTV, Indosiar, News, Siaran Arab, JTV, Jak TV, dan Facetoon, tanpa memiliki izinpenyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementerian

Komunikasi danInformatika RI; Bahwa lembaga penyiaran berlangganan baik melalui satelit, kabel maupunteristerial wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan yangdikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui KomisiPenyiaran Indonesia; Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 19.30 witaTerdakwa ditangkap oleh saksi AKBAR FIRDAUS SRIWIEZAYA dan saksi ANDIFAHRUAL M.

dibebankan kepada pelanggan antara lain pemasangan TVkabel berlangganan pelanggan membayar kepada Terdakwa antara Rp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000, (tigaratus ribu rupiah) sesuai jarak jauh dekatnya dengan rumah Terdakwa, daniuran Rp 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) per bulan; Bahwa lembaga penyiaran berlangganan baik melalui satelit, kabel maupunteristerial wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan darinegara yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Kementerian

Lembaga penyiaran berlangganan baik melalui satelit, kabel maupunteristerial;Bahwa lembaga penyiaran berlangganan terdiri dari satelit, kabel, danteresterial;Bahwa dalam menyelenggarakan penyiaran tersebut, lembaga penyiaranwajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari negara melaluiKomisi Penyiaran Indonesia (KPI);Bahwa pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin penyiaran tersebutadalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang regulasinya melaluiKPID masingmasing provinsi;Bahwa dasar

Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izinpenyiaran tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yangregulasinya melalui KPID masingmasing provinsi (diatur dalam Pasal 33 ayat(1) UU No. 32 Tahun 2002 dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 52 Tahun 2005).Adapun syarat untuk pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalahharus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan tidak boleh dalam bentukperseorangan atau badan hukum selain Perseroan Terbatas (PT).

, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU-46 AH.04.03-2019 tanggal 13 Maret 2019, beralamat di Jl. Cut Meutia Raya, No. 56, Bekasi, dari Kantor Hukum Patria Law Office; dan;

, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU.AH.04.03-248 tanggal 6 Desember 2016, beralamat di Level 38 Tower A Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya No 88, Jakarta 12870 dari Kantor Hukum RADS Law Office,

1 (Satu) bungkusplastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode A s.d kode C) berisikankristal warna putin dengan berat netto selurunnya 0,2407 gram, dengan sisalabkrim berat netto seluruhnya 0,2298 gram dengan hasil pemeriksaan adalahpositif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35tentang Narkotika.Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpoa memiliki izindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

UtrMetamphetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentangNarkotika.Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.wine nen nnn nn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Utrgram, 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisi narkotika jenis shabudengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode Cberisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,21 gram yang sebelumnyadisimpan di bawah karpet lantai kamar yang dihuni oleh para terdakwa. yangmana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin daripihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang

(satu)bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode A s.d kode C)berisikan kristal warna putin dengan berat netto seluruhnya 0,2407 gram,dengan sisa labkrim berat netto selurunnya 0,2298 gram dengan hasilpemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika; Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

Bahwa, Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (PPLPM),bersama 2 (dua) Pengurus Cabang LPM Cililin, Gununghalu danSindangkerta, pada saat itu dengan modal dasar 33 (tiga puluhtiga) satuan pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah Muslimin,yang sekarang dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah MusliminHistoris, pada tahun 1955/1956, mendapat sumbangan ataubantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (KAGRI),dan atas kesepakatan organisasi yang telah diatur dalam AD/ARTLPM, sebagian sumbangan tersebut

danfungsi madrasah sesuai hirarki struktur organisasi LPM (LembagaPendidikan Muslimin).2.Bahwa Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (PPLPM),Bahwa, yang seharusnya tertulis adalah sebagai berikut :bersama 2 (dua) Pengurus Cabang LPM Cililin, Gununghalu danSindangkerta, pada saat itu dengan modal dasar 33 (tiga puluhtiga) satuan pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah Muslimin,yang sekarang dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah MusliminHistoris, pada tahun 1955/1956, mendapat sumbangan ataubantuan dari Kementerian

Huk/ P/ 83/ 49, tanggal 31 Desember 1949,Saksi mengetahui karena sering berhubungan dengan parapendirinya ;e Bahwa ke 33 (tiga puluh tiga) satuan pendidikan dasar MadrasahIbtidaiyah Muslimin, yang sekarang dikenal sebagai MadrasahIbtidaiyah Muslimin Historis, pada tahun 1955/1956, mendapatSumbangan atau bantuan dari Kementerian Agama RepublikIndonesia (KAGRI), dan atas kesepakatan organisasi yang telahdiatur dalam AD/ART LPM, sebagian sumbangan tersebut diatas,diterapkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan

pengelolaan pendidikan di Komplek LembagaPendidikan Muslimin Jalan Palasari Nomor. 9 Jalan Patuha No. 36,Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung,serta LPM terus berkiprah membenahi sekolah / MadrasyahMuslimin yang berada di Kota Bandung, kabupaten Bandung danKabupaten Bandung Barat dan meningkatkan kerja pengelolaanpendidikan dengan lembaga lain yang bersifat menunjang untuktercapainya maksud, tujuan dan usaha LPM ;e Bahwa perubahanperubahan kepengurusan belum pernahdiajukan ke Kementerian

parapendirinya dan saksi menjadi pengurus Cabang Lembaga PendidikanMuslimin (LPM) sejak tahun 1960 s/d 2013, dan menjadi AnggotaPenasehat Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (LMP) sejak tahun2013 s/d sekarang berdasarkan Mukhtamar V/2013 dan pula saksimengetahui bahwa sejak pendiriannya disetujui oleh MenteriKehakiman, maka Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) telahmendirikan 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Musliminmulai tahun 1952 s/d tahun 1956, dengan bantuan dana yang diberikan oleh Kementerian

Simbolon, di bawah sumpah pada BAP Penyidikdipersidangan dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dipekerjakan di BPH MIGAS dengan jabatansebagai Kepala seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi dan sebagai penyidik PNSbidang Migas 2006 sampai dengan sekarang;Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.PrnBahwa ahli menjelaskan bahwa yang bisa mendapatkan izin

usaha pengolahan,usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga adalah harusberbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izinusaha tersebut dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(kementerian ESDM) melalui Direktur Jenderal Migas.

usaha bahan bakar minyak;Bahwa ahli menjelaskan bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yangdibenarkan sesuai ketentuan UndangUndang yaitu menggunakan truk tangkipengangkutan yang harus memiliki/dilengakapi DO (Deliveri Order) atau LO(Loading Order) dari badan Usaha yang menjual bahan bakar minyak juga disertaldengan surat jalan yang ditujukan kepada konsumen akhir, dan untuk agen atautransportir yang memiliki truk tangki harus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian

pasal 23 UNDANG UNDANG REPUBLIKINDONESIA No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan badan usahaHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Prndapat memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari Kilang Minyak Dalam Negerimaupaun Import;Bahwa berdasarkan uraian dari hasil pemeriksaan penyidikan ahli jelaskan yangdilakukan terhadap Terdakwa merupakan kegiatan niaga dan atau pengangkutanbahan bakar minyak, oleh karena itu Terdakwa haruslah memiliki izin dariPemerintah knususnya Kementerian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAcq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAJAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG KOTA SURABAYA, yangHalaman 1 dari 7 hal. Put.

Yang berkedudukandi Surabaya Jalan Diponegoro Nomor 159 Surabaya, cq Bank Mandiri(persero) Kantor cabang Pembantu Tuban dan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia cq Direktorat Jenderal kekayaan Negara Jawa Timurcq.

Muhammad Rasyid nomor: 15PC0135544 yangdikeluarkan Kementerian Penddikan dan Kebudayaan RI, tanggal 23Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;3.

Muhammad Rasyid nomor:15PC0135544 yang dikeluarkan Kementerian Penddikan dan Kebudayaan RI ,tanggal 23 Agustus 2013, serta bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarganomor: 6311022803080291 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 07 April 2015, bukti tersebuttelah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebutmerupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

Chik DitiroBanda Aceh, diwakili oleh Hadiyanto selaku SekretarisJenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini memberikuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. selakuKepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dankawankawan, beralamat di Gedung Keuangan Negara C,Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020Lantai 1, Jalan Tgk.

Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Paten,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,yang diwakili oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak SirkuitHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 435 K/Padt.SusHKI/2018Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan H.R.

., dan kawankawan,Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual Cq.

Dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ;- Base Camp PT. Senniu Mining Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308479 dan sumbu Y : 9569357 dalam lahan Pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.

Emin Indonesia,terdakwa kemudian menyewa alat berat berupa excavator dan buldozerberikut operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang danmerobohkan pohonpohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer.Bahwa kemudian Tim dari Kementerian Kehutanan mendapatkan laporan darikepada UPTD yang melaporkan ada perusahaan yang melakukanpenambangan didalam lokasi hutan, maka menindaklanjuti laporan tersebutTim dari Kementerian Kehutanan turun ke lokasi dimana PT.

EMIN Menimbang, bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan mencocokkandengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/MenhutIIJ/2011 tanggal 9Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutanseluas + 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi KawasanHutan seluas + 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi SulawesiTenggara, dan ternyata dari titiktitik kordinat yang diambil masuk dalam kawasan

AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus2013 yang terletak di Desa Muara Lapao Pao, Kecamatan Wolo KabupatenKolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi terbatas Muara Lapao pao,Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Teluk Lapao Pao, Sebelah Baratberbatasan Dengan Teluk Pondaipah, dan Sebelah Timur Berbatasan denganAPL Desa Muara Lapao Pao.Dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ;Base Camp PT.

Komplek BSD Blok AH 2 No. 7B Kelurahan RawaBuntu Kecamatan Serpong dan terdakwa dijanjikan akan diberiimbalan sebesar Rp. 1.000.000 oleh Dado.Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika golongan , yang beratnya lebih dari 5gram adalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupunPejabat yang berwenang.Diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkan.Atas keterangan saksi terdakwa tidak

Komplek BSD Blok AH 2 No. 7B Kelurahan RawaBuntu Kecamatan Serpong dan terdakwa dijanjikan akan diberiimbalan sebesar Rp. 1.000.000 oleh Dado.Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika golongan , yang beratnya lebih dari 5gram adalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupunPejabat yang berwenang.Diperlinatkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkan.Atas keterangan saksi terdakwa tidak

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika golongan , yang beratnya lebih dari 5gram adalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupunPejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gramadalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yangberwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gramadalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yangberwenang.Demikian unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya lebihdari 5 gram telah terbukti secara

346/Pid.Sus/2015/PN.Bjn6.000.000, (enam juta rupiah) yang kemudian dikurangi dengan biayaoperasional sehingga terdakwa mendapat penghasilan bersih untuk setiapharinya sebesar Rp. 250.000, sampai dengan 350.000,e Terdakwa mengelola penambangan pasir sudah berlangsun sejak tahun 2014sampai dengan sekarang tanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur pihak yangberwenang memberi ijin penambangan pasir golongan C dan wilayah dasarsungai bengawan solo bukan merupakan wilayah penambangan yangditentukan oleh Kementerian

dariterdakwa setiap harinya sebesar Rp. 75.000,; Bahwa saksi bersama Tim dapat mengamankan barang bukti berupa :e 1 (satu) mesin desel merk Power Onee 1 (Satu) mesin desel merk Sharke 2 (dua) karet Ban Player;e Bahwa Terdakwa mengelola penambangan pasir sudah berlangsung sejaktahun 2014 sampai dengan sekarang tanpa seijin dari Gubernur Jawa Timurpihak yang berwenang memberi ijin penambangan pasir golongan C danwilayah dasar sungai bengawan solo bukan merupakan wilayah penambanganyang ditentukan oleh Kementerian

terdakwa setiapharinya sebesar Rp. 75.000,;e Bahwa benar saksi bersama Tim dapat mengamankan barangbukti berupa :1 (satu) mesin desel merk Power One;1 (satu) mesin desel merk Shark;2 (dua) karet Ban Player;Bahwa benar Terdakwa mengelola penambangan pasir sudah berlangsunsejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tanpa seijin dari Gubernur JawaTimur pihak yang berwenang memberi ijin penambangan pasir golongan Cdan wilayah dasar sungai bengawan solo bukan merupakan wilayahpenambangan yang ditentukan oleh Kementerian

(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa Terdakwa mengelola penambangan pasir sudahberlangsun sejak tahun 2014 sampai dengan sekarangtanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur pihak yangberwenang memberi ijin penambangan pasir golongan Cmaupun dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDMKabupaten Bojonegoro.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 2(dua) buah mesin diesel merk Power Rone, 2 (dua) lembar ban player dan 1(satu) buah jap;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap

,Amd. bin Sunaryo adalah kegiatan penambangan mekanis dan masuk dalampertambangan golongan C;Menimbang, bahwa Terdakwa Kamijan bin Parto Tamban mengelolapenambangan pasir sudah berlangsun sejak tahun 2014 sampai dengan sekarangtanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur pihak yang berwenang memberi ijinpenambangan pasir golongan C maupun dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDMKabupaten Bojonegoro;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur melakukan usahapenambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat