Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi:;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kKuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Sakbertanggal 3 Desember 2019 dan 10 Desember 2019, dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telan cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dinubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sertadalildalil syarak tersebut jis.

Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telahmenghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikahdan calon suamidari anak Pemohon tersebut di depan persidangan untuk didengar keterangannya.Keterangan mana telah didukung oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yangdiajukan di persidangan dan keterangan saksisaksi tersebut saling mendukungsatu sama lain serta bersesuaian dengan

Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor UrusanAgamakecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo akan tetapi ditolak karenaanak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;Menimbang, bahwa dari keterangan anakPemohon serta faktafakta hukumyang diperoleh dari keterangan saksisaksi Pemohon, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudahsamasama memenuhi syaratsyarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6dan 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.Instruksi Presiden RINomor

Pasal 39sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesiatetap membuka jalan dengan memberikan peluangmengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksudmenikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan,tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori baligh;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan denganketerangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sertaketerangan saksisaksi Pemohon, dapat disimpulkan

Selainitu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia denganmewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohondan calonister!

.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sahsebagai suamiistri, telah menikah pada tanggal 13 Mei 2014, di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:Legs Vaal 5 dil GIS 5 Aan bya IS al Cd GHG 5Artinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepadamasingmasing

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dailildalil gugatanPenggugat tersebutharus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;Page 11 of 14Putusan Nomor227/Pat.G/2018/PA Prgi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugatagar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengandemikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat

untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) ReglementBuiteegewesten (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karenajabatannya hakim harus menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Nomor227/Pat.G/2018/PA Prgi.Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri(Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan padaalat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatuhnkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Parigi, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan;Halaman 11 dari 14 hlm., Putusan PA.

Batulicin Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Bicn.Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraiantersebut

diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (2),(3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Bagian Kesepuluh Paragraf 1 Pasal 100 ayat(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang,bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 100Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabatPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil ataudiminta oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 101 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk

pemohon adalah patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Negeri Kendal, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendalberwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makabiaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, HIR, Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Presiden

Kartu Tanda Penduduk pemohon danisteri pemohon, P. 3 Kutipan Akta Nikah Pemohon, P. 4 Kartu KeluargaPemohon dan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui tentang kelahiran anakpemohon tersebut, dan sampai sekarang anak pemohon tersebut belummempunyai akta kelahiran sehingga berdasarkan buktibukti yang diajukanpemohon tersebut, menurut Hakim pemohon telah memenuhi persyaratansebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 52 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut ;Menimbang, bahwa oleh

karena permohonan pemohon telahmemenuhi persyaratan sebagainana yang ditentukan dalam pasal 52 ayat(2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan permohonan pemohontersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonanpemohon tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan,demi tertib administrasi pencatatan kelahiran tersebut, maka diperintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinanpenetepan ini kepada Kantor

kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTemanggung untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itudalam tahun yang berjalan ;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amarpenetapan dibawah ini ;Mengingat dan memperhatikan pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun2006, pasal 65 ayat (1), pasal 51 dan pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008, SEMA Nomor 06 Tahun 2012 serta peraturan lain yangberhubungan dengan

Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 269/PWITahun 1996 Presiden Republik Indonesia, tanggal 29 Mei 1996, bukti P2 ;3. Fotocopy Berita Acara sumpah Nomor Reg. : 515/1996, tertanggal 18 Juli1996, bukti P3;4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 3578121010680005, tertanggal12 Oktober 2010, bukti P4 ;5.

telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P1 sampaidengan P5 dan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dihubungan denganbuktibukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut, Pengadilanmempertimbangkan sebagaiberikut :Bahwa dari bukti P1 yaitu Akte Kelahiran No.1305/WNA/1968, terbukti bahwaPemohon dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1968 dan diberi nama HINGMING anak dari suami istri IE (DJIE), KAN POEN dan OEl, TJOE MOI ;Bahwa bukti P2 dan P3 berupa Petikan Keputusan Presiden

Pasal 93Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yangHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 742/Padt.P/2020/PN Kpnmenyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilanberpendapat permohonan perubahan nama anak Pemohon didalam aktakelahiran anak Pemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturanhukum

yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untukmerubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohonyang semula tertulis MUHAMMAD FALAH KURNIAWAN dirubah menjadi atasnama MUHAMMAD SYAHREZA KURNIAWAN patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatanpelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan denganpermohonan ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahiran anakpemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiranyang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

dua ) orang saksi yang bernama SSURATI dan.NURUL WIDAYANTI ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,keterlambatan mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebutdikarenakan ketidaktahuan Pemohon terhadap masalah pencatatankelahiran tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a UURI No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkanbahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumenKependudukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1)Peraturan Presiden

Pemohon yangbernama RASA ADITYA SAPUTRA, lahir di Madiun pada tanggal 12Nopember 2007 sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor PencatatanSipil dan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon untukmohon ijin mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang telah terlambatdan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan NegeriKabupaten Madiun cukup memenuhi bukti, maka berdasarkan Pasal 32Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang AdmnistrasiKependudukan maupun Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

sehingga dengan demikian petitum ke3Permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara iniMengingat Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,dan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

;TENTANG HUKUMNYA ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatelah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 65 ayat(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menerangkan bahwapencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)

;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dariaspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperolehPenetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangandengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yangdimaksud dalam ketentuan Pasal 51 dan 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 tentang

;Mengingat, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan DaerahKabupaten Nias No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukandan Catatan Sipil serta peraturanperaturan lainnya yang berlaku dan berhubungan denganpermohonan ini.;MENETAPKANe Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2008 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri LubukPakam untuk mengadili perkara permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,disebutkan bahwa Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas

tersebut diatas maka Pengadilan Negeriberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan denganMenetapkan sah peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama TEGAR PRABOWO, yang dilahirkandi BATANG KUIS, pada tanggal 19 SEPTEMBER 2003 dan merupakan anak dari pasangan suami istriyang bernama SUDAR dengan SAMSINAR;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

Deli Serdang untuk segera dicatat peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didalam RegisterAkta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama TEGAR PRABOWO ;Menimbang, bahwa dengan demikian redaksi amar permohonan pemohon tersebut di atasharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 T ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 T ahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,keterlambatan mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebutdikarenakan ketidaktahuan Pemohon terhadap masalah pencatatankelahiran tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a UURI No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkanbahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumenKependudukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1)Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tatacara Pendaftaran

yangbernama RISKA RISTIANI, lahir di Madiun pada hari .... tanggal 24Oktober 1994 sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor PencatatanSipil dan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon untukmohon ijin mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang telah terlambatdan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan NegeriKabupaten Madiun cukup memenuhi bukti, maka berdasarkan Pasal 32Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang AdmnistrasiKependudukan maupun Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

sehingga dengan demikian petitum ke3Permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara iniMengingat Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,dan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatan kelahiran anakpemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Adminstrasi Kependudukan,terhadap persoalan permohonan Pemohon sebagai mana di atas yaitu tentanganak anak yang lahir di luar perkawinan hanya diatur mengenai Pengakuananak (pasal 49) atau pengesahan anak (pasal 50), khusus pengakuan anakmensyaratkan adanya persetujuaan Pemohon dan pengakuan dari ayah/bapakbiologis yang kemudian akan dituangkan di dalam akta pengakuan anak.Sedangkan untuk pengesahan anak diajukan paling lambat 30 hari sejakperkawinan di daftarkan, diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Presiden

untuk menjaga anak agar tumbuhberkembang optimal.Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon sebagaimanadi dalam petitum angka 2 yaitu untuk menambah nama suami Pemohon padaakta kelahiran anak Pemohon bernama Khatan Puvithra, tidak memiliki dasarhukum, oleh karena mekanisme yang tepat adalah mengajukan pengakuananak kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenHal 4 dari 6 Penetapan No. 70/Pdt.P/2017/PN.TPGBintan, oleh karena telah jelas di atur demikian dalam Keputusan Presiden

telah ditolak sehinggamenyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dikenakan untuk membayarbiaya perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimanadisebutkan dalam amar dibawah ini, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;Memperhatikan, pasal 4243 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, Keputusan Presiden

Adminstrasi Kependudukan,terhadap persoalan permohonan Pemohon sebagaimana di atas yaitu tentanganak anak yang lahir di luar perkawinan hanya diatur mengenai Pengakuananak (pasal 49) atau pengesahan anak (pasal 50), khusus pengakuan anakmensyaratkan adanya persetujuaan Pemohon dan pengakuan dari ayah/bapakbiologis yang kemudian akan dituangkan di dalam akta pengakuan anak.Sedangkan untuk pengesahan anak diajukan paling lambat 30 hari sejakperkawinan di daftarkan, diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Presiden

bukankesalahan anak, dan kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak agar tumbuhberkembang optimal.Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon sebagaimanadi dalam petitum angka 2 yaitu untuk menambah nama suami Pemohon padaakta kelahiran anak Pemohon bernama Revan Kanthan, tidak memiliki dasarhukum, oleh karena mekanisme yang tepat adalah mengajukan pengakuananak kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBintan, oleh karena telah jelas di atur demikian dalam Keputusan Presiden

telah ditolak sehinggamenyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dikenakan untuk membayarbiaya perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimanadisebutkan dalam amar dibawah ini, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;Memperhatikan, pasal 4243 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, Keputusan Presiden

., Notaris. diBogor, bahwa DEDY telah melepaskan dan menyerahkanhaknya untuk kepentingan perseroan atas sebidangtanah Hak Milik Adat (Girik) Nomor 5615, terletak diJalan Kapuk Muara, Kelurahan Kapuk Muara, KecamatanPenjaringan, Wilayah Jakarta Utara, kepada WHUSNITEDJA menurut keterangannya dalam hal ini bertindaksebagai Presiden Direktur dari dan sebagai demikianuntuk dan atas nama Perseroan Terbatas P.T.

,Notaris di Bogor, bahwa SURJANTO TANARA telahmelepaskan dan menyerahkan haknya untuk kepentinganHalaman 25 dari 155 halaman Putusan Nomor :104/G/2010/PTUN JKTperseroan tas sebidang tanah Hak Milik Adat(Girik)Nomor 5628, terletak di Jalan Kapuk Muara, KelurahanKapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Wilayah JakartaUtara, kepada HUSNI TEDJA menurut' keterangannyadalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direkturdari dan sebagai demikian untuk dan atas namaPerseroan Terbatas P.T.

,Notaris di Bogor, bahwa KARJANTO TANARA telahmengoperkan dan memindahkan haknya kepada perseroanatas sebidang tanah garapan yang status haknyadikuasai langsung oleh Negara, terletak di JalanKapuk Kamal Gang Swadaya IV Rt.004 Rw. 02, KelurahanKapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Wilayah JakartaUtara, kepada HUSNI TEDJA menurut' keterangannyadalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direkturdari dan sebagai demikian untuk dan atas namaPerseroan Terbatas P.T.

,Notaris di Bogor, bahwa HERWANTO MURDIONO telahmengoperkan dan memindahkan haknya kepada perseroanatas sebidang tanah garapan yang status haknyadikuasai langsung oleh Negara, terletak di JalanKapuk Kamal Gang Swadaya IV Rt.004 Rw. 02, KelurahanKapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Wilayah JakartaUtara, kepada HUSNI TEDJA menurut' keterangannyadalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direkturdari dan sebagai demikian untuk dan atas namaPerseroan Terbatas P.T.

,Notaris di Bogor, bahwa JOHAN KURNIAWAN telahmelepaskan dan menyerahkan haknya untuk kepentinganperseroan atas sebidang tanah Hak Milik Adat (Girik)Nomor 5647, terletak di Jalan Kapuk Muara, Kelurahan4825Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Wilayah JakartaUtara, kepada HUSNI TEDJA menurut' keterangannyadalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direkturdari dan sebagai demikian untuk dan atas namaPerseroan Terbatas P.T.

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;13. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasanpejabat atau kepala daerah merupakan Presiden;14.

Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknaiatasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden;15.

Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Presidensesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3)UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaratertanggal surat 7 Maret 2019 yang dikirim melalui Jasa TIKI tanggal 26Maret 2019 kepada Presiden Republik Indonesia dan telah diterima padapihak kepresidenan tanggal 27 Maret 2019;16.

Bahwa Presiden tempat keberatan diajukan sesuai dengan Pasal42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5Halaman 10 Putusan No. 160/G/2019/PTUNMDNTahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas suratkeberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;17.

Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,mengatur:Halaman 50 Putusan No. 160/G/2019/PTUNMDNPasal 3:(1) Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan PNSberwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkanpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:a. Menteri di Kementerian;b.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BahanBakar Minyak, Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu danHalaman 10 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN SdwJenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf a dan huruf b.2.

,yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikansubsidi.Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BahanBakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin(Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayahpenugasan.Wilayah penugasan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat

Bahwa dapat Ahli jelaskan:Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM,Konsumen Pengguna yang berhak menggunakan BBM Bersubsidi /Jenis BBM Tertentu antara lain : Jenis BBM tertentu Konsumen Pengguna Titik SerahMinyak Tanah Rumah 1. Untuk memasak: Terminal(Kerosone) tanpee Rumah tangga pada wilayah adyang belum terkonversi MinyakLiquefield Petroleum (LPG) (BBM/Depot Terminal2.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan HargaJual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBMjenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan diwilayah penugasan.10.

dan/atau bahanbakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telahdicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan BakarLain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yangdidistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BahanBakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasan