,Pelaksana Tugas Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia;. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA.,DirekturPerdata, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum;. MAFTUH.,Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;. HENDRA ANDY SATYA GURNING.,Kepala SubDirektorat Hukum Perdata Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;. AMIEN FAJAR OCHAM.,Kepala Seksi PendapatHukum dan Advokasi Keperdataan;. IWAN SETIAWAN.

TRIANA NURHASANAH. , Tenaga Kontrak Sie.Pendapat Hukum dan Advokasi;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS pada Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, berkantor di JalanH.R. Rasuna Said Kav 67 Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: M.HH.HM.07.0340 tertanggal18 Nopember 2015, selanjutnya = disebut:TERGUGAT/TERBANDING;2. YAYASAN HAJI ABDUL HAKIM NASUTION, dalam hal ini diwakilioleh NAJAMUDDIN, S. AG.

dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebin jauh melanggar norma hukum dan norma agama makaperceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahanantara Penggugat dengan Tergugat;te Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan izin bercerai sesduai dengan surat Persetujuan IzinPerceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian

untuktetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidakberhasil;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negari Sipil pada KantorKementerian Agama Kabupaten Murung Raya telah menyerahkan surat izinbercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian

suatu halangan yang sah,sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengandidasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg., maka Tergugat yang telahdipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatanPenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikatdengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintahnomor 45 tahun 1990, telah menyampaikan surat ijin perceraian yangdikeluarkan oleh Kepala Kementerian

Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator BidangPerekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunanHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 131/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan olehKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uangtunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatanTergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggalmilik Ayah Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uangtunai pengganti

hak dari Penggugat telahHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 131/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapatmenerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 makaperbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzalam;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian

melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yait terhadap saksi korban Dewi Liandikayang dilakukan dengan terdakwa cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal dari terdakwa pada hari Selasatanggal 12 Juni 2012 sekitar jam : 20.30 Wib terdakwa Hendry Kurniawan yangsudah 2 bulan tidak pulang kerumah saksi korban Dewi Liandika ( yangmerupakan istri sah terdakwa yang menikah pada tanggal 24 Juni 2011 dan telahtercatat di Kantor Kementerian

DEWI LIANDIKA :: Bahwa benar saksi korban adalah istri sah dari terdakwa yang menikah pada tanggal24 Juni 2011 dan telah dicacatkan di Kantor Kementerian Agama kecamatan TapenKabupaten Bondowoso Nomor ; 125/05/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2011 sekitar jam : 20.30 Wib terdakwa sudah2 tahun meninggalkan saksi korban bahwa sebelum kumpul kembali dinikahkan lagi( memperbaruhi nikah) oleh orang tua saksi korban .Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012

Bahwa akibat dengan kejadian ini saya mengalami luka luka sesuai dengan VisumEt Revertum Nomor : 449/09/430.10.2.21/2012 tanggal 26 Juni 2012.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanMenimbang bahwa, selanjutnya di persidangan telah didengar pula keteranganterdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa benar saksi korban adalah istri sah dari terdakwa yang menikah pada tanggal24 Juni 2011 dan telah dicacatkan di Kantor Kementerian Agama kecamatan TapenKabupaten Bondowoso

Nomor 449 PK/Pdt/2018.Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor1, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepadaTio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum pada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangandan kawankawan, beralamat di Gedung Djuanda Lantai 3, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. WahidinRaya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Februari 2017;3. PT.

(bukti P6) ;Bahwa atas pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas pemberian Fasilitaspembiayaan Konsumen dari Penggugat kepada Tergugat sudah didaftarkan diKantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana salinan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kantor Pendaftaran JaminanFidusia Nomor : W10.00526213.AH.05.01.

Fotocopy salinan Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW10.00526213.AH.05.01, Tahun 2014, tanggal 08092014, yang dikeluarkanoleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , KantorWilayah DKI Jakarta, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusiaditandai sebagibukti bertanda P8 ;Bahwa, kedelapan foto copy surat bukti di atas, kesemuanya telahdicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata cocok dan bersesuaian sertabermeterai cukup (kecuali bukti P6 tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berada ditangan

Bahwa berdasarkan bukti P8 berupa SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIANomor : W10.00526213.AH.05.01 Tahun 2014 ,tanggal 08092014, diketahuibahwa Jaminan Fiduasia di atas, telah didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, KantorPendaftaran Jaminan Fidusia ;Menimbang bahwa memperhatikan suratsurat bukti di atas, berhubunggugatan Penggugat didukung 8 (delapan) surat bukti yang saling bersesuaian satusama lain, dan dari suratsurat bukti tersebut ternyata

Mashill Internasional Finance.Nomor : W10.00526213.AH.05.01, Tahun 2014, tanggal 08092014, yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Kantor Wilayah DKI Jakarta, dimana sesuai Pasal 15 ayat (2) UU.RI NO.42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia adalahmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap , maka berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, olehkarena petitum keenam

- Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-299AH.04.03-2020, tanggal 12 Agustus 2020; dan,b.Sdr. Ainul Wafiq, S.H.

, - Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-266A-H.04.03-2019, tanggal 14 Oktober 2015;

BOLLO;

PUTUSANNomor 2301 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, diwakili oleh Hadiyanto, selakuSekretaris Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, berkedudukan di JalanLapangan Banteng Timur Nomor 24, JakartaPusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDr.

., dan kawankawan,Para Pegawai' Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, berkantor di GedungDjuanda Kementerian Keuangan Lantai 15Jalan Dr.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGADIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN,PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAHSATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOLWILAYAH Il PENGADAAN TANAH JALAN TOLBALIKPAPAN SAMARINDA cq PEJABAT PEMBUATKOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLBALIKPAPAN SAMARINDA I, berkedudukan di JalanBalikpapan Baru, Cluster Toronto, JD 12, Kelurahan DamaiBaru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Herry Susanto, S.T.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT JALANBEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALANDAERAH SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOLWILAYAH II PENGADAAN TANAH JALAN TOL BALIKPAPAN SAMARINDA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAANTANAH JALAN TOL BALIKPAPAN SAMARINDA lI, tersebut: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 137/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 12 November 2018;MENGADILI SENDIRI: Menolak keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya; Menghukum

Pelaksana (Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota), tempat penduduk berdomisili untukditerbitkan akta kematian.Pencatatan/penerbitan kutipan akta kematiandilaksanakan dengan persyaratan,yaitu Surat keterangan kematian dari KepalaDesa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilanterhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotocopy Kartu Keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukandan Pencatatan Sipil Kementerian

karenanya permohonan Pemohontersebut haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkanseluruhnya maka biaya pemeriksaan perkara yang timbul dalam permohonan inimenurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon sebesar yang tersebutdalam amar penetapan ini;Memperhatikan pasal 44 dan pasal 56 UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

., Kurator dan Pengurus dari AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03179,tanggal 27 September 2016 dari Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Rl, berkantor diSpartans & Co, Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88 Jakarta Selatan12810 dan;2.

., Kurator dan Pengurus, dengan SuratBukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU69.AH.04.032018, tanggal 18 Januari 2018, dari Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, berkantor di JalanRaya Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250;sebagai Tim Kurator;Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapbkan kemudian setelahKurator selesai menjalankan tugasnya;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hariHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Aceh Tengah TA 2011 ;10. 1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;11. 1 (satu) buku Asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial DirjenSarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;12. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal TanamanPangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan danPengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian KementerianPertanian 2011 ;13. 1 (satu) buku Photocopy dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah

, DinasPertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ;14. 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan SawahTahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Saranadan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;15. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danTanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada SatkerDinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor :50/2011 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping

Harapan Nomor 521/322/2011 tanggal28 Nopember 2011.- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPKmengenai permohonan pencairan dana tahap VII nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 103.150.000,-.- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapansebesar Rp. 103.150.000,-.- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VIIan.Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal15 Desember 2011;32. 2 (dua) lembar Photocopy Surat dari Kementerian

Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur JenderalPengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihalTanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ;33. 1 (satu) lembar Photocopy Surat dari Kementerian Pertanian DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 227/LB.110/B2.4/4/12tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten AcehTengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah

Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Ketua :BAHGIAPada tanggal 21 Oktober 2010 diajukan proposal masingmasing kelompok tanitersebut kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah.Bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menerima danayang bersumber dari Dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pertanian RepublikIndonesia sebesar Rp. 6.866.500.000, (Enam Milyar Delapan Ratus Enam PuluhEnam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan DIPA Kementerian PertanianNomor 0862/01808.01

Aceh TengahLuas : 125 Ha ;1 (satu) eksemplar asli DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Aceh Tengah TA 2011 ;1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;1 (satu) buku Asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dirjen Saranadan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 ;1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan(Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan LahanDirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian

Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S6303/PBr/2010,tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan danAir Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi HasilPemeriksaan BPK RI ;1 (satu) lembar Photocopy Surat dari Kementerian Pertanian DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 227 / LB.110/ B2.4 / 4/ 12Hal 69 Nomor: 5 /Pid.Tipikor/2016/PTBNA34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian

Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S6303/PBr/2010,tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan danAir Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi HasilPemeriksaan BPK RI ;1 (satu) lembar Photocopy Surat dari Kementerian Pertanian DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 227/LB.110/B2.4/4/12tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten AcehTengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah TA. 2011 ;2

Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur JenderalPengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihalTanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI;1 (satu) lembar Photocopy Surat dari Kementerian Pertanian DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 227/LB.110/B2.4/4/12tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten AcehTengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah TA. 2011 ;2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAc.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq. KANTOR WILAYAH DKJN DKI JAKARTA c.q.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA V, dkkdanBADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKIJAKARTA c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTASELATAN

KANTOR WILAYAH DKJN DKI JAKARTA c.q.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA V, berkedudukan di Jalan PrapatanNomor 10 Jakarta Pusat, diwakili olen Hadiyanto, selakuSekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, dalam halini memberi kuasa kepada Obor P. Hariara, S.H., dankawankawan pagawai pada Biro Bantuan HukumSekretarial Jenderal Kementerian Keuangan RI, berkantordi Gedung Djuanda lantai 15 Jalan Dr.

., Pedan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;KEMENTERIAN KEUANGAN CQ.

KANTOR PELAYANANKEKAYAAN DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA,berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141,Surakarta, diwakili oleh Susiwijono, selaku Plh SekretarisJenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., KepalaBiro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 Mei 2016;WASIMAN, bertempat tinggal di Gombang Alas, RT 04, RW04, Gombang, Cawas, Klaten;Para Termohon Kasasi;Halaman

., Notaris, di Jakarta, dan telah terdaftarpada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. YA.5/245/8., tanggal 23Maret 1982, akta perubahan terakhir No. 03, dibuat di hadapan R.M. IndiartoBudioso, S.H., Notaris, di Jakarta, pada tanggal 20 September 2018,pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

G/2014/PTA.Mdn,UM get 1S, 3Cr eae =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Pembatalan Perkawinan antara :PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahuluKepala KUA Kecamatan Sayur Matinggi sekarangKasubbag TU Kementerian Agama, bertempat tinggal diKABUPATEN TAPANULI SELATAN, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat / Pembanding

Cerai Nomor 29/AC/2003/PA.Psp tanggal 15 April 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, pembatalandiajukan oleh pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinanmenurut undangundang, dalam gugatan perkara a quo Penggugat / Pembandingpada saat mengajukan gugatannya bukan lagi dalam jabatannya sebagai KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Sayur Matinggi, tetapi sudah berkedudukansebagai Kasubbag TU Kantor Kementerian

hukumnya;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimanatersebut di atas yaitu pada pokoknya memohon penetapan pengadilan atasmertua perempuan Pemohon yang bernama Mattjing Lili atau Maijing Lili atauAnastasia Lie Hoo Li yang telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktorat JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan NegeriMakassar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar untuk menerbitkan AktaKematian Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, ketentuan surat Direktorat Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, C.q. Direktorat Jenderal Bina Marga c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Pengadaan Tanah Jalan Tol Ciawi - Sukabumi I
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

:cccceeeeeeeeeeeeees Turut Tergugat ;Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada CAHYOPURNOMO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 2020 dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri CibadakNomor : 67 / SK / VI / 2020 / PN Cbd pada tanggal 11 Juni 2020 ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADANPERTANAHAN NASIONAL, CQ.

RACHMAD
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Republik Indonesia, Cq Kakanwil BPN Jawa Tengah, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (dalam kedudukannya selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak)
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq Direktorat Jenderal Bina Marga, Cq Diah Rahmawati dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang Demak dan Semarang Harbour
4.PT.