KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KANTORWILAYAH JAWA TENGAH, berkedudukan di JalanDr.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmengganti kendaraan yang menjadi obyek jaminan fiducia sesuaidengan nilai yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fiducia NomorW40571 AH.05.01.TH.2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah JawaTengah, yakni dengan nilai penjaminan sebesar Rp158.500.000,00(seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);4.

BPRS Meru Sankara berdasarkanAkta Pendirian yang dibuat di hadapan Wahyu Wiryono SarjanaHukum Notaris di Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2009 Nomor 62dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum danHak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU82598 AH01TH.2008 tanggal 06 November 2008, Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT BPRSHalaman dari 8 halamanPenetapan Nomor:365/Pdt.G/2018/PA.Mkd.Meru Sankara tanggal 13 Juli 2015 Nomor 41 yang dibuat dihadapan Elizabeth Sri

Murtiwi SH MH Notaris di Magelang yangtelah disyahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi ManusiaRepublik Indonesia nomor : AHUAH.01.03.0951240 tanggl 14 Juli2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegangsaham Luar Biasa PT BPRS Meru Sankara tanggal 25 Januari2016 Nomor 62 yang dibuat di hadapan Elizabeth Sri Murtiwi SHMH Notaris di Magelang; Selanjutnya disebut Penggugat;LAWANXXXXXX, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir tanggal 1 Desember 1970,jenis kelamin perempuan, beragama Islam, bertempat

Photocopy Tanda Setoran BPIH pada Bank BRI Cabang Muntilan dari CalonHaji UMI TOYIBAH, tertanggal 08 Maret 2011, diberi tanda (P4);Photocopy Surat Keterangan Pergi Haji No. 521/kk.11.08/2/Hj.02/02/2017,yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang,tertanggal 13 Pebruari 2017, diberi, tanda (P5) ;Menimbang, bahwa suratsurat bukti berupa foto copy bertanda P1 sampaidengan P5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir dandiberi materai secukupnya, sehingga suratsurat

Mertoyudan, Kabupaten Magelang;Dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungankeluarga; Bahwa saksi bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang,menjabat sebagai Kasi Haji, dan Pemohon terdaftar sebagai peserta yangakan menunaikan ibadah haji tahun 2017; Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan inidalam rangka mengurus persyaratan untuk ibadah perjalanan Haji; Bahwa saksi mengetahui bahwa di dalam

, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU-46 AH.04.03-2019 tanggal 13 Maret 2019, beralamat di Jl. Cut Meutia Raya, No. 56, Bekasi, dari Kantor Hukum Patria Law Office; dan;

, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU.AH.04.03-248 tanggal 6 Desember 2016, beralamat di Level 38 Tower A Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya No 88, Jakarta 12870 dari Kantor Hukum RADS Law Office,

Pekerjaan Umum, agar hakhak Penggugatsegera dibayarkan oleh Kementerian Pekerjaan umum, yang mana hasildari pembayaran tersebut akan digunakan untuk pembayaran angsuran/cicilan pelunasan sisa utang Penggugat kepada Tergugat.

Akan tetapipihak Kementerian Pekerjaan Umum belum membayar hakhakPenggugat tersebut;11.Bahwa oleh karena pihak Pemerintah Republik Indonesia cq DepartemenPekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga, serta DirektoratJalan dan Jembatan Wilayah Barat Umum belum juga membayar hakhak Penggugat atas pelaksanaan proyek pengerjaan peningkatan jalanuntukpaket Simpang Tanah PutihBagansiapiapi (A107) dan paket DumaiSepahat (A108), Provinsi Riau, yang telah diselesaikan oleh Penggugat,akhirnya Penggugat

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;Menyatakan bahwa belum dilunasinya hutang Penggugat kepadaTergugat bukan diakibatkan oleh kelalaian dan/atau wanprestasiPenggugat, melainkan diakibatkan belum dibayarnya hakhak Penggugatoleh Kementerian Pekerjaan Umum;Menyatakan Penggugat masih sanggup untuk membayar lunas sisahutang Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000,(Tiga milyar lima ratus jutaRupiah) tersebut kepada Tergugat tanpa denda dan bunga;Menyatakan bahwa pelunasan sisa hutang

Petitum Gugatan Angka 6 (enam) Gugatan a quo yang memintaPengadilan untuk menyatakan PENGGUGAT masih sanggup untukmembayar lunas sisa hutangnya sebesar Rp. 3.500.000.000, (tigamilyar lima ratus juta rupiah) tergantung dari pembayaran hakhakPENGGUGAT oleh Kementerian Pekerjaan Umum ;13.5.

Menyatakan bahwa belum dilunasinya hutangPenggugat kepada Tergugat bukandiakibatkan oleh kelalaian dan/atauwanprestasi Penggugat, melainkandiakibatkan belum dibayarnya hakhakPenggugat oleh Kementerian PekerjaanUmum;5.

No. 475 K/Pid.Sus/2016Bahwa ketika dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian PolresBekasi Kota yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwamemiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkaittindakannya membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu dan ganja, Terdakwamenyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin Sama sekali dariKementerian Kesehatan Republik Indonesia;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

di dalamnya terdapat :4 (empat) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan beratnetto seluruhnya 316,1000 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaansecara laboratoris menjadi seberat 315,3000 gram adalah benar ganja yangterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 8 (delapan) pada lampiranUndang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa ketika dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian PolresBekasi Kota yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwamemiliki ijin dari Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia terkaittindakannya menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenisganja, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin sama sekalidari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;DAN KEDUABahwa Terdakwa JAMIL FIRDAUS Bin H.HALIMI pada hari Jumat,tanggal 17 April 2015, sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaktidaknya masihpada waktu

Bahwa ketika dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian PolresBekasi Kota yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwamemiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkaittindakannya menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenisshabu, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin sama sekallidari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indra (DPO)memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabusabu kepada Terdakwadengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menjual, menjadi perantara dalam jualbeli, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabu tersebut;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN DumBahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

Indra (DPO)memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabusabu kepada Terdakwadengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menawarkan untuk menjual, menjadiperantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabutersebut;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN DumAtas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

memberikan 3 (tiga) paketnarkotika jenis sabusabu kepada Terdakwa;Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabusabu dari Sadr.Indra (DPO) adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Joker (DPO)Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dumdengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwamemperoleh keuntungan berupa paket sabu untuk digunakan sendiri; Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam penjualan sabu ini baruselama 1 (satu) bulan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian

Indra(DPO) adalah untuk dijual Kembali kepada Saudara Joker (DPO) denganharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperolehkeuntungan berupa paket sabu untuk digunakan sendiri; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menjual, menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabu tersebut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika No.

dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembanganilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2)menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijindari Kementerian

Bahwa mereka terdakwa secara bersama sama melakukan penyalahgunaanNarkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut, tanpa resep dokterdan tanpa izin pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI. dan bukanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP;ATAUKEDUABahwa mereka terdakwa

Irma Sarihanya ikut bersamasama menggunakan sabusabu dikamar kos Terdakwa II; Bahwa Terdakwaterdakwa tidak ada yin menggunakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI; Hal. 9 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid. Sus/20 16/PN.

Irma Sarihanya ikut bersamasama menggunakan sabusabu dikamar kos Terdakwa II;Bahwa Terdakwaterdakwa tidak ada iin menggunakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni : (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu)sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu; (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat

Irma Sarihanya ikut bersamasama menggunakan sabusabu dikamar kos Terdakwa II;Bahwa Terdakwaterdakwa tidak ada iin menggunakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yakni : (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan (satu)sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu; (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1

Nasrun alias Nasadalah miliknya;Bahwa Terdakwaterdakwa tidak ada iin menggunakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI;Bahwa para saksi dan Terdakwaterdakwa membenarkan barang bukti yangditemukan dalam perkara ini yakni : (satu) bungkus rokok class mild berisi 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu)sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Kristal sabu; (satu) buah helm dinas Polri warna cokelat yang terdapat 1 (satu) buahtempat

edar Raitorario (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar Nexcentury merupakan obat tanpa izin edar Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar Ervolene merupakan obat tanpa izin edar Kojic merupakan obat tanpa ijin edar Aqua Radiance merupakan obat tanpa ijin edar Raitoro merupakan obat tanpa ijin edar Biological Pharmaceutical merupakan obat tapa izin edar DOASA merupakan alat kesehatan)izin di Kementerian

DOASA merupakan alat kesehatan)izin di Kementerian Kesehatan30.

Raitorario (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar Nexcentury merupakan obat tanpa izin edar Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar Ervolene merupakan obat tanpa izin edar Kojic merupakan obat tanpa ijin edar Aqua Radiance merupakan obat tanpa ijin edar Raitoro merupakan obat tanpa ijin edar Biological Pharmaceutical merupakan obat tapa izin edar DOASA merupakan alat kesehatan)izin di Kementerian

Satu) buah jilid buku daftar pelanggan TV Kabel;)5(((( 1 (Satu) buah spliter merk Falcom warna silver;(((( 1 (satu) buah buku iuran bulanan Bagas Vision;( 2 (dua) buah parabola merek Matrix;1 (satu) gulung kabel RG 6 warna hitam merk Falcom;yang menghasilkan 19 siaran televisi yaitu RCTI, TVRI, MNC, TV One, GlobalTV, Metro TV, Trans 7, Trans TV, Net TV, Aswaja, RTV, LBS, SCTV, Indosiar, News, Siaran Arab, JTV, Jak TV, dan Facetoon, tanpa memiliki izinpenyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementerian

Komunikasi danInformatika RI; Bahwa lembaga penyiaran berlangganan baik melalui satelit, kabel maupunteristerial wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan yangdikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui KomisiPenyiaran Indonesia; Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 19.30 witaTerdakwa ditangkap oleh saksi AKBAR FIRDAUS SRIWIEZAYA dan saksi ANDIFAHRUAL M.

dibebankan kepada pelanggan antara lain pemasangan TVkabel berlangganan pelanggan membayar kepada Terdakwa antara Rp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000, (tigaratus ribu rupiah) sesuai jarak jauh dekatnya dengan rumah Terdakwa, daniuran Rp 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) per bulan; Bahwa lembaga penyiaran berlangganan baik melalui satelit, kabel maupunteristerial wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan darinegara yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Kementerian

Lembaga penyiaran berlangganan baik melalui satelit, kabel maupunteristerial;Bahwa lembaga penyiaran berlangganan terdiri dari satelit, kabel, danteresterial;Bahwa dalam menyelenggarakan penyiaran tersebut, lembaga penyiaranwajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari negara melaluiKomisi Penyiaran Indonesia (KPI);Bahwa pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin penyiaran tersebutadalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang regulasinya melaluiKPID masingmasing provinsi;Bahwa dasar

Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izinpenyiaran tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yangregulasinya melalui KPID masingmasing provinsi (diatur dalam Pasal 33 ayat(1) UU No. 32 Tahun 2002 dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 52 Tahun 2005).Adapun syarat untuk pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalahharus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan tidak boleh dalam bentukperseorangan atau badan hukum selain Perseroan Terbatas (PT).

., perbuatan tersebut dilakukanHalaman 2 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnddengan caracara sebagai berikut: Berawal dari informasi tentang adanya dana bantuan pengembangan SMK Ungguldi daerah khusus TA 2012, yang berasal dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan, kemudian pihak SMK Negeri 1 Talaud mengisi format yang telahdisediakan selanjutnya diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,setelah itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan tim untukmelakukan survei

Bahwa selanjutnya pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanmemerintahkan pihak SMK Negeri 1 Talaud mengajukan proposal kepadaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya Terdakwa serta saksiRUDY AIMBU menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dirincikankedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikirim ke Kementerian Pendidikandan Kebudayaan. Bahwa dalam RAB yang diajukan oleh Kepala sekolah SMK Negeri 1 Talaud kepadaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut: No.

Aimbu dan tim pembangunan/rehabilitasi diketuai oleh saksi Klorus Pido sesuai Surat Keputusan Kepala SMKN1 Talaud Nomor 421.B/SMKN1/68a/V2012 tertanggal 24 Mei 2012, yangkemudian mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan danKebudayaan dan selanjutnya Terdakwa serta saksi Rudy Aimbu menyusunRencana Penggunaan Dana (RPD) dan dirincikan kedalam Rencana AnggaranBiaya (RAB) yang dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Bahwa dalam RAB yang diajukan oleh Kepala sekolah SMK Negeri 1 Talaud

Tim tersebut kKemudian mengajukanproposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Sarana Rp 130.000.000,00Pendukung Total Bantuan Pemerintah Rp 2.562.087.000,00 Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Nomor :333/D4.3/KU/ 2016 tanggal 11 Februari 2016, yang dibuat danditandatangani oleh saksi SURYA FITRI NURULHUDA, SE, M.Si selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas namaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat JenderalPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI dengan

Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI pada TA. 2016, sebesar +Rp 700.268.445, (tujuhratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empatpuluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutPerbuatan terdakwa HELMI bin M.

Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI pada TA. 2016, sebesar +Rp 700.268.445, (tujuh ratusjuta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluhlima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan terdakwa HELMI Bin M. YUSUF sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo.

;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direktur PembinaanSekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar danMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor57.2/D4/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Tenaga AhliBangunan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016;Hal. 31 dari 59 hal.

;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direktur PembinaanSekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar danMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan NomorHal. 45 dari 59 hal.

Bahwa pada proses pergantian sebagaimana tersebut di atas,Terlapor pernah mengajukan Surat Persetujuan kepada MenteriDalam Negeri, namun hingga proses pelantikan dilaksanakan,Kementerian Dalam Negeri tidak pernah membalas ataumengeluarkan surat persetujuan dimaksud;f.

Berdasarkan hasilkonsultasi dan arahan tertulis dari KPU RI, Tergugat diperintahkan untukmelakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait denganada tidaknya persetujuan Kementerian Dalam Negeri dalam penggantianPejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara olehGubernur Provinsi Maluku Utara, dimana berdasarkan keterangan tertulismaupun lisan diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeritelah memberikan persetujuan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utarauntuk melakukan

Terhadap surat Sekertaris Daerah ProvinsiMaluku Utara tersebut, Tergugat mengirimkan suratnomor:143/PY.03.01SD/82/Prov/XI/2018 yang berisi permintaan data fisikpendukung dokumen ijin Kementerian Dalam Negeri terhadappenggantian Pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara(Bukti T.11).

Bahwadalil Para Penggugat mengenai hal ini menjadi tidak berdasar karenaberdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeri telahmemberikan persetujuan tertulis kepada Gubernur Maluku Utara,sebagaimana terbukti dari suratsurat berikut ini:a.

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia terkait permasalahan dimaksud.5.

PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANGKESEPAKATAN BERSAMA ANTARA = KEMENTERIAN ~~ BUMN,KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAMMENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMAOLEH PARA PENGGUGAT10.

BUMN, Kementerian Departemen Tenaga Kerja danKementerian Perhubungan, dengan besaran uang pesangon yang telah sesuaidengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) can Ayat (4) UU No. 13 Tahun2003, serta ditambahkan dengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (GoldenShake Hand), hal mana atas dasar itu Tergugat telah meLay Off karyawanpada bertahap sehingga pada keseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000, (limaribu) karyawan dalam rangka program penyehatan Perum PPD (Tergugat) yangtelah memperoleh legitimasi

PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANGKESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN ~ BUMN,KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAMMENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMAOLEH PARA PENGGUGAT10.telahnamunBahwa putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. judex factisalah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukumkeliru dalam hal penerapannya terkait dengan tidakdipertimbangannya besaran uang pesangon yang telah ditetapkanoleh

No. 649 K/Pdt.Sus/2012PPD (dan ditambah unsurunsur dari perwakilan pekerja), Kementerian BUMN,Kementerian Departemen Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan,dengan besaran uang pesangon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, serta ditambahkandengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (Golden Shake Hand), hal mana atasdasar itu Tergugat telah meLay Off karyawan pada bertahap sehingga padakeseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000, (lima ribu) karyawandalam

Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan bahwa meskipun padaformil kesepakatan bersama antara Tergugat (Perum PPD) denganSerikat Pekerja Perum PDD (ditambah dengan unsurunsur dariperwakilan karyawan) dan dengan Kementerian BUMN, KementerianDepartemen Tenaga Kerja serta dengan Departemen Perhubungantidak mengikuti format sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004, namun padasubstantif (materil) bahwa kesepakatan a quo identik dengan apayang dimaksud dengan dalam Pasal

di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan (PIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan PencatatanSipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, ISNUEDHI WIJAYA selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia(PNRI), DIAH ANGGRAENI selaku Sekretaris Jenderal Kementerian DalamNegeri, SETYA NOVANTO Selaku Ketua Fraksi Partai Golkar dan DRAJATWISNU SETYAWAN selaku Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa dilingkunganDirektorat Jenderal

Pada awal bulan Februari 2010 setelah mengikuti rapat pembahasananggaran Kementerian Dalam Negeri, BURHANUDIN NAPITUPULU selakuKetua Komisi I DPR RI meminta sejumlah uang kepada IRMAN, agarusulan Kementerian Dalam Negeri tentang anggaran proyek penerapanKTP berbasisNIK (KTP Elektronik) dapat segera disetujui olen Komisi IIDPR RI. Atas permintaan tersebut, IRMAN menyatakan tidak dapatmenyanggupi permintaan BURHANUDIN NAPITUPULU.

Dalam pertemuantersebut disepakati bahwa guna mendapatkan persetujuan anggaran dariKomisi Il DPR RI, akan diberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi IIDPR RI yang akan disediakan oleh Terdakwa yang merupakan pengusahayang terbiasa menjadi rekanan di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pertemuan tersebut IRMANmenyampaikan kepada WINATA CAHYADI untuk menyisihkan 8% darianggaran Proyek EKTP untuk keperluan pengeluaran ke pimpinan,maksudnya adalah Menteri Dalam Negeri / GAMAWAN FAUZI danSekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri maksudnya adalah DIAHANGGRAENI.

Dalam kesempatan ituMUSTOKO WENI menyampaikan bahwa Terdakwa yang akanmengerjakan proyek KTP elektronik karena sudah biasa mengerjakanproyek di Kementerian Dalam Negeri dan sudah familiar dengan Komisi IlDPR RI.

untuk mendapatkan sejumlah uang; Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebutbelum ada dipergunakan oleh Terdakwa dan Usip Neno juga belum adadiberikan kepada orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabudimana keduanya bersamasama dengan Usip Neno; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabudari Aris dan keduanya selalu bersama dengan Usip Neno; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

lain untuk mendapatkan sejumlah uang;Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebutbelum ada dipergunakan oleh Terdakwa dan Usip Neno juga belum adadiberikan kepada orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang;Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabudimana keduanya bersamasama dengan Usip Neno;Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabudari Aris dan keduanya selalu bersama dengan Usip Neno;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

;Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa danSaksi gunakan bersamasama;Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki rencana untuk menyerahkannarkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain untuk mendapatkansejumlah uang;Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN MalBahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu dariAris dan keduanya selalu bersama Saksi;Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang becak;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Aris tersebutrencananya akan Terdakwa pergunakan bersamasama dengan UsipNeno; Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk menyerahkan narkotikajenis sabu tersebut kepada orang lain untuk ditukarkan dengan sejumlahuang; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Arisdan selalu bersama Usip Neno; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabubersamasama dengan Usip Neno; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAcq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAJAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG KOTA SURABAYA, yangHalaman 1 dari 7 hal. Put.

Yang berkedudukandi Surabaya Jalan Diponegoro Nomor 159 Surabaya, cq Bank Mandiri(persero) Kantor cabang Pembantu Tuban dan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia cq Direktorat Jenderal kekayaan Negara Jawa Timurcq.

Muhammad Rasyid nomor: 15PC0135544 yangdikeluarkan Kementerian Penddikan dan Kebudayaan RI, tanggal 23Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;3.

Muhammad Rasyid nomor:15PC0135544 yang dikeluarkan Kementerian Penddikan dan Kebudayaan RI ,tanggal 23 Agustus 2013, serta bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarganomor: 6311022803080291 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 07 April 2015, bukti tersebuttelah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebutmerupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

Chik DitiroBanda Aceh, diwakili oleh Hadiyanto selaku SekretarisJenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini memberikuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. selakuKepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dankawankawan, beralamat di Gedung Keuangan Negara C,Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020Lantai 1, Jalan Tgk.