50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hartani, akan tetapi ayahkandung serta kakek Pemohon tersebut telah meninggal dunia sedangkanPemohon tidak mempunyai saudara laki laki sehingga yang harus bertindaksebagai wali nikah adalah paman Pemohon (saudara laki laki dari ayakPemohon) yang

Hairani ; Bahwa paman Pemohon tersebut menolak untuk menjadi wali nikahPemohon dengan alasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidaksesuai dengan syariat Islam; Bahwa bila wali nikah enggan menikahkan, maka calon mempelaiperempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepadaPengadilan Agama (vide Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 139); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal

Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal standing) dalam permohonan a quo (/egitima persona standiin judicio); Bahwa bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan calon suaminya telahmengajukan permohonan kepada

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo. karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

BoE LIN DA P oR A TIW oO, la hit aLoam oom gaa . tam g gad 0 6 April 2001 2 c BELONYTA c ALY STAsu TJ 10 P RAN TO, lah ir ai Lam on gan, tan egal 21 De sem ber 2003 3DE AN DR A VALE R Y S U TS10 PR AN TO , la hip di S Ura ba ya tan ggatlo% M ce i2007Boa hw oa sua om i pe m o boo TU LU Ss AR DJ oO u T4310 PR AN TO te lah o nin ggadun ia pada tan egal Oo.

7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pulaberupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun danmembina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaikedudukan hukum (/egal standing) Penggugat dalam gugatan aquo sebagaiberikut:Menimbang bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yangmenikah di Kecamatan Pancoran, sesuai dengan buku kutipan akta nikah,Putusan 0603/Pdt.G/2014/PA.JS., Halaman 9 dari 15yang dikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran,sebagai lembaga yang berwenang mencatat yang melakukan pernikahan

Bahwa, sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah memberikannafkahkepada Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadiligugatan a quo, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing),selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat,namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcokan antaraPenggugatdan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

satu sama lain, makahal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalamacara/"vormverzuim" yang dapat mengakibatkan batalnya putusanPengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkatkasasi); Berdasarkan semua uraian di atas maka Putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang lalai (tidak jelas, sulitdimengerti, tidak lengkap dan bertentangan satu sama lain) patutlahdibatalkan;Subyek Gugatan Tidak Keliru;Bahwa Kelian Banjar Dinas Kelodan dan Kelian Adat Banjar Kelodanmemiliki /egal

Berdasarkan Yurisprudensi ini maka Kelian Banjar DinasKelodan dan Kelian Adat Banjar Kelodan memiliki /egal standingsebagai Tergugat dan Tergugat Il;Bahwa terhadap pertanggungjawaban atas suatu kewajiban hukumoleh suatu masyarakat hukum adat, maka pertanggungjawabantersebut diwakili oleh ketua atau pengurus dalam masyarakat adat.Dimana pada masyarakat hukum adat di Bali struktur kelembagaanperkumpulan dan adat yang paling rendah adalah apa yang dikenaldengan Banjar, Banjar ini dipimpin oleh seorang

tersebut, yang bekerja untuk pelayananmasyarakat secara bersinergi, keduaduanya merupakan organisasisosial, sebagai sebuah organisasi tentu kepentingan organisasi itudiwakilkan oleh pimpinan organisasi itu yang disebut dengan Ketua(Kelian dalam bahasa Bali), sehingga tindakantindakan yangdilakukan oleh Kelian Adat dan Kelian Banjar Dinas tersebut sangatidentik dan mewakili dari kehendak anggota/krama banjar tersebut.Dengan demikian Kelian Banjar Dinas Kelodan dan Kelian AdatBanjar Kelodan memiliki /egal

Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum ini dilakukan olehKelian Banjar Dinas Kelodan dan Kelian Adat Banjar Kelodanmaka mereka sudah sepatutnya memiliki /egal standing sebagaiTergugat dan Tergugat II;Dalam Pokok Perkara:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidakmempertimbangkan dalildalil yang diajukan baik oleh Para Tergugat/ParaPembanding maupun yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbandingdalam pokok perkara.

Peng guilt fa=neaseme enemies renee nent nnmenemimnmenreeitmetnes Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat Kota T egal. ; Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus disebabkan Tergugatselingkuh dengan wanita lain. ; Bahwa sejak bulan Pebruari

PENGQUGaL Sass esesse ener eetneeeeneneeteeeenenEBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat Kota T egal. ;Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus disebabkan Tergugatselingkuh dengan wanita lain.

kesempatan oleh Majelis Hakim;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumahPenetapan Nomor 16/Padt.P/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 8 hal.orangtua Pemohon Il, Jalan Jambi Suak Kandis, KM. 16, RT. 08, Desa Tarikan,Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, maka para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istrimemiliki egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalamperkara a quo;Menimbang,

bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugatdan Tergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh

karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan

Chantika Shinka Sinaulan dimana pada saatpermohonan ini diajukan, Kurnia Chantika Shinka Sinaulan masih berusia 18(delapan belas) tahun (vide bukti P4 dan bukti P6) dan belum pernah menikahHalaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pat.P/2021/PN Amr(vide bukti P8), sehingga kedudukan Kurnia Chantika Shinka Sinaulan sebagaiAnak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;enimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan a quo beralasanhukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal

Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Mircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago (vide bukti P5), dengandemikian yang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahMircos Sinaulan

dan Yunike Yultje Katiandago, dengan demikian /egal standingMircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago sebagai Para Pemohon dalampermohonan a quo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau

tahun pembuatan suratkuasa ternyata relevan serta menyebutkan kompetensi relative di PengadilanAgama Medan tempat perkara diajukan;Bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khususPenggugat telah diberi tanggal,bulan dan tahun, sesuai ketentuan Pasal 7angka (5) dan (9) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubahdengan Undnag Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,dengan demikian surat kuasa khusus Penggugat dianggap telah bermeteraidan kuasa Penggugat mempunyai /egal

persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang undang;Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerimakuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jis Pasal1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 atas dasar hukum tersebut, makapenerima kuasa secara formal memiliki /egal

No.1795/Pat.G/2019/PA.Gsdi sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebuttelah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor: 73/KMA/HK.O1/IX/2015, oleh karena itu Advocad/ Pengacara tersebutmempunyai /egal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingiPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 17 Juni 2010, sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor139/33/V1/2010, tanggal 17 Juni 2010, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standinguntuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganjalan menasehati pihak Penggugat agar mencari alamat dan keberadaanTergugat senyatanya;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 Oktober 2019 kuasaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat akanmencari

Berkas perkara banding Nomor 57/G/2013/PTUNBDG. dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 57/G/2013/PTUNBDG. tanggal 27 November 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang Kualitas Penggugat//egal standing;Dalam Pokok Perkara 1.

No. 129/B/2014/PTTUN.JKTdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor 57/G/2013/PTUNBDG tanggal 18 Februari 2014, kontra memoribanding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat /Pembanding belum memiliki kualitas (/egal standing) untuk mengajukangugatan terhadap objek sengketa sudah tepat dan benar sertaberdasarkan hukum dan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

No. 129/B/2014/PTTUN.JKTTerbanding dan Tergugat Il Intervensi / Terbanding Il hal mana tidak adabuktiobukti baru yang dapat membatalkan Putusan yang dimohonkanbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama yang menerima eksepsiTergugat / Terbanding dan Tergugat Il Intervensi / Terbanding Il tentangkualitas Penggugat//egal standing dan menyatakan gugatan Penggugat /Pembanding tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dankedudukan hukum (/egal

Pasal 1970 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon Ilbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehinggaPengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkaraa quo;Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 11 hal.Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon

II adalahpasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1973,namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikahsebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka quod est Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo.

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi register Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai

a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil

untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkaraini, ditunjuk beritaacara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yangmerupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agamasebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa untuk membuktikan /egal

mengenai peristiwaperkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam.Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentikyang bernilai sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewiskracht) danmaterinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon danTermohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki /egal

No. 26/Pdt.G/2017/PA Mrs.dari perspektif kemanfaatan hukum (/egal utility), permohonan Pemohon dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut dimuka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir