AMBO MASSE dan TerdakwaIl HARTATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangiseluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa denganperintah Terdakwa segera ditahan;Barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor02/RPG/II/2008 tanggal 18 Februari 2008; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Batas Nomor01/RPG/II/2008 tanggal 2 Februari 2008; 1 (satu) rangkap fotocopy AJB Nomor 16/BP/CB/XII/1997 tanggal 6Desember 1997; Fotocopy Putusan Pengadilan

HARTATItersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam DakwaanTunggal Penuntut Umum;Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan PenuntutUmum;Memulihkan hakhak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya.Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor 02/RPG/II/2008 tanggal 18 Februari 2008; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Batas Nomor01

pekerjaanBertani, tempat tinggal di Desa Sipenggeng,Kecamatan Batangtoru, Kabupaten XxxxxxxXXxXXXXXXXX,sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta saksisaksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 2 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor01

tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II hadir secara in person di persidangan dan Majelis Hakim telahmemberikan pandangan serta nasehatnasehat tentang perkara yangdiajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yangberlaku, namun Pemohon dan Pemohon Il menyatakan tetap denganpermohonannya;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon Il tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register nomor01

Penetapan Nomor : 01/Pdt.P/2019/PA.PspPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan,terlebin dahulu permohonan Pemohon dan Pemohon II diumumkan padaPapan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empatbelas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor01/Pdt.P/2019/PA.Psp, tertanggal 07 Januari 2019, dimana bagi pihak

., tanggal 20 Maret 2015oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok antara;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi Nomor01/Pen.Pdt/Aanm.Eks.Ht/2015/PN.Dpk., tanggal 20 Maret 2015 oleh KetuaPengadilan Negeri Depok antara;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta ( Uitvoerbaar bij voorraad) , meskipun ada verzet, banding atau kasasi:Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Il, Ill, IVdan Turut Tergugat ;SUBSIDAIRJika Hakim

:MENGADILIDALAM POKOK PERKARAPRIMAIRMengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Termohon Kasasi , Il, Ill/Terbanding , Il, Ill/Tergugat , Il, & Illbukan merupakan pihak yang mempunyai hak atas permohonan eksekusi;Menyatakan telah terjadi kekeliruan yang nyata dan Membatalkan PenetapanEksekusi Nomor 01/Pen.Pdt/Aanm.Eks.Ht/2015/PN.Dpk., tanggal 20 Maret 2015oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi Nomor01

yang timbul berdasarkan Permohonan SitaEksekusi Pemohon eksekusi/Terlawan adalah tidak mempunyaikekuatan hukum.Menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 43/Eks.Pdt/2014 Juncto Nomor 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.tanggal 9 Juni 2015 Juncto Penetapan Perbaikan Sita Eksekusi Nomor43/Eks.Pdt/2014 Juncto Nomor 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 30Juli 2015 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertabatal demi hukum:Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor01

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor01/Del/Eks/2014/PN.Jmb Juncto Nomor 43/Eks.Pdt/2014 Juncto Nomor341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Juni 2016 cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;9. Membatalkan lEksekusi atas putusan perkara perdata Nomor341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi(Terlawan) karena telah terjadi salah objek (eror in objekto) dalampelaksanaan Sita Eksekusi;10.

Bahwa Pelawan dalam dalil gugatan perlawanan point 1 s/d point 6 padapokoknya bahwa meminta kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untukmencabut dan membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2019/PN Sml jo.

JEFRY TANDRA,dengan demikian kedudukan Pelawan sebagai pihak ketiga tidak tepat danPenetapan Sita Eksekusi Nomor : 01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2019/PN Sm,tertanggal 27 Mei 2019, Jo.Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/BA.Eks/2019/PN Sml atas tanah yang dijual berdasarkan perjanjian jualberli tertanggal, 23 Oktober 2019 tidak merugikan pihak Pelawan, sehinggabukan merupakan perbuatan melawan hukum.4.

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/BA.Eks/2019/PN Sml, oleh Pengadilan Negeri Saumlaki mengikatPelawan.5. Mempertahankan Penetapan Sita Eksekusi Nomor:01/Pen.Pdt/SitaEksekusi/2019/PN Sml, tertanggal 27 Mei 2019 jo Berita Acara SitaHalaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2019/PN SmlEksekusi Nomor : 01/BA.Eks/2019/PN Sml, oleh Pengadilan NegeriSaumlaki.6.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaijin Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupayamelakukan pencarian ke tempat tempat yang biasa didatangiTerdakwa ke daerah Cipanas dan Cianjur dan ke rumahsaudaranya di Asrama Yonkes Kostrad Bogor, namun tidakberhasi diketemukan, selanjutnya pihak kestuanmengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor01/Dpo/V/2008 tnggal 9 Mei 2008..4.

DaftarPencarian Orang (DPO) Nomor01/DPO/V/2008 tanggal 09 Mei 2008.Nama lengkap : Noiran Eren Kosakay; Pangkat/NrpSerka / 620955; Jabatan : Ba Min Raima; KesatuanYon Armed5/105 Tarik Kodam III/Slw; Tempat/tanggallahir : Menado/23 Nopemeber 1968; KewarganegaraanIndonesia; Jenis kelamin : Laki laki; Agama: Islam;Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed5/105 TarikKodam III/SIw.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut1.

Menetapkan barang bukti berupa surat surat 3 (tiga) lembar daftar absensi terhitung mulai tanggal10 April 2008 sampai dengan 22 Agustus 2008 atas nama PradaRustam Umasugi NRP. 31071150850386, Ta Rai ma Yon Armed 5/105Tarik Kodam III/SIw, 1 (satu) Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor01/DPO/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 dari Dan Yon Armed5/105Tarik, 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwaatas nama Prada Rustam Umasugi dari Subdenpom III/1 1 Cianjurtanggal 17 Agustus 2008,Tetap dilekatkan

KSR DadiKusmayadi No.24 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong,Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/VIII/859/Pdt.G/2019/PA.Bgr, tanggal 1 Agustus 2019,sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;melawanDn, Umur 34 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkedianan (jj (iii asEE sNo. 23, Bogor Barat, Kota Bogor, sebagaiTermohon konvensi / Pemohon rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Hal. 1 dari 20 Hal.

Menyatakan Penetapan Sita Jaminan tertanggal 8 Juni 2015 Nomor01/Pdt.G/2015/PN Mdn., terhadap 1 (satu) unit bangunan rumahpermanen berlantai 1 (satu) berikut tanah pertapakannya yang terletak diJalan Sakti Lubis Nomor 8/12, Lingkungan VII, Kelurahan Sitirejo Il,Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;5.

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama memori kasasidan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung berpendapat bahwaPengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan alasansebagai berikut:Bahwa Pembantah sebagai Pembantah pihak ketiga/darden verzetatas sita jaminan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor01

Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara iniberpendirian lain maka mohon putusan yang adil dan patut;Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapatditerima oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Putusan Nomor01/Pdt.G/2016/PN.

,tanggal 14 November 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi padatanggal 22 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 398/Pdt/2017/PT SMG., juncto Nomor01/Pdt.G/2016/PN PkI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPekalongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padatanggal 04 Februari 2010, yang dicatat PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanLaren, Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 25/04/11/2010 tertanggal 04 Februari 2010sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2011 ; tanggal 04 Januari 2011;.

kedua tanggal 16 Maret 2011 ;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil , makadibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak dapat didengarjawabannya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupae Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan Nomor01

Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon tersebut dijambi pada tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan Akte nikah Nomor01/01.3/V1/2018.4. Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri pemohontersebut belum pernah bercerai dan belum pernah mendapatkan gugatan daripihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN TIk5.

nikah Nomor 01/01.3/V1/2018;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan telah disebutkan Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan faktafakta dipersidangantelah terbukti bahwa Pemohon SEPTERMAN MANALU dengan isterinya bernamaDINA MARIANA BR PANGGABEAN dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2018 diJambi sesuai dengan Bukti P3 tentang Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah Nomor01

Nomor 304 K/PDT/2015Pontianak dengan Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.PTK tanggal 5 September2014 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding (Semula Tergugat); Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor01/Pdt.G/2014/PN.MPW tanggal 2 Juni 2014 yang dimintakan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI : Menyatakan gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima(niet ontvanklijke verklaara); Menghukum Pembanding (semula Tergugat) untuk membayar biayaperkara dalam

gugatan Pemohon yang semula Pengggugat/Terbandingadalah kurang pihak adalah putusan tersebut telah keliru dengan salahmenerapkan hukum dan mengenyampingkan kaedahkaedah hukum yangberlaku;Bahwa telah terungkap melalui persidangan Pemeriksaan Setempat yangmana tidak satupun ada bangunan rumah tinggal ditanah terperkara kecualiTermohon yang semula Tergugat/Pembanding yang menumpangmenggarap tanah terperkara dan tidak mau meninggalkannya, hal tersebuttertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor01

Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak a quo pada halaman 3 alineake1 dan 2, pada pertimbangan hukumnya yang mengabulkan permohonanbanding dari Pembanding (semula Tergugat) telah diajukan masih dalamtenggang waktu menurut cara yang ditentukan oleh Undangundang,sebagaimana dalam memori banding yang diajukan pada tanggal 20 Juni2014, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor01/Pdt.

Tim, Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 19 September 2006, yang amarnya termasukMenyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 30/P.Gadung/1992tanggal 25 September 1992, dibuat oleh Fransiscus Jacobus Mawati, Notaris/IPPAT di Jakarta, dinyatakan cacat hukum, sehingga Putusan Nomor01/Pdt.G/2006/PN. Jkt.

Menyatakan perbuatan Tergugat Ny.Sri Suharti Ahli Waris Dan/ataupara Ahli Waris M.Said Daud menggunakan Akta Jual Beli Nomor30/P.Gadung /1992 tanggal 25 September 1992 Notaris /PPAT FransiscusJacobus Mawati dalam gugatan sebagaimana dalam Putusan Nomor01/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim tanggal 19 September 2006 Pengadilan NegeriJakarta Timur Jo.

Tim), dalam petitum gugatannya antara lainmeminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01/Pdt.G/2005/PN.Jkt. Tim, tanggal 19 September 2006 Jo. PutusanPengadilan Tinggi DKI Nomor 295/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 19Desember 2008 Jo.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 September 2006 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ataupun denganSertifikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian NegaraRepublik Indonesia seluas 20168 M2, Sertifikat Hak Pakai NomorHal. 36 dari 47 Hal Putusan No. 140/PDT/2017/PT.DKI1150/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia seluas6610 M?

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 September 2006 Jo. PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 34/2010 Eks Jo.

Sudiyono dengan Surat Ukur Nomor01/Margorejo/2003 tanggal 18 Januari 2003 menjadi atas nama EdiKurniawan;6.

Sudiyono dengan Surat Ukur Nomor01/Margorejo/2003, tanggal 18 Januari 2003, seharga Rp230.000.000,00 (duaratus tiga puluh juta rupiah) dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara : Sumarno. Selatan : Jalan Adipati. Barat : Jalan Gang.

Sudiyono dengan Surat Ukur Nomor01/Margorejo/2003, tanggal 18 Januari 2003, seharga Rp230.000.000,00(dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara : Sumarno.1 Selatan : Jalan Adipati. Barat : Jalan Gang.f Timur : Dwi Atmoko.2. Apakah benar menurut hukum bahwa Kuitansi Jual Beli, tanggal 17 Maret2016 antara Dewi Yuniarti, Bsc (Tergugat) sebagai penjual dengan EdiKurniawan (Penggugat) sebagai pembeli adalah sah dan berkekuatanhukum?

Sudiyono dengan Surat Ukur Nomor01/Margorejo/2003, tanggal 18 Januari 2003 menjadi atas nama EdiKurniawan;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp2.042.000,00 (dua juta empat puluh dua ribu rupiah);zlMenolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, olehYusnawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arista Budi Cahyawan, S.H.

Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2017 Pelawan mendapatkan surat panggilanrelas (aanmaning) untuk pertama kalinya, dengan dilampiri surat penetapanKetua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor01/EKS.SHT/2016/PA.Kab.Mn tanggal 27 Desember 2017 yang amarnyaberobunyi sebagai berikut :MENETAPKAN Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas; Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1766/2014 tanggal 12September 2014 berserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :43/2014 tanggal 12 September 2014 dan

No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.2016 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor01/EKS.SHT/2016/PA.

., tanggal 27 Desember 2016;Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan tidakmenyampaikan tanggapan apapun karena Terlawan tidak hadir di muka sidang;Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa substansi perlawanan Pelawan tersebut ditujukanterhadap penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor01/EKS.SHT/2016/ PA.

MOEIS ditindaklanjuti peruntuhannya dengan pembagian warisanmelalui adanya penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 oleh Alm. Abdul MoeisNasution; Bahwa terhadap penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 adalah merupakan sikaptindakan dari Alm. Abdul Moeis Nasution kepada keturunanya menimbulkanperselisinan kepada sesama keturunan Alm.

Abdul Moeis Nasution sepakatmenyelesaikan perselisihan dengan membuatkan akta perdamaian Nomor : 40tanggal 23 Juni 2011; Dengan didasari penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 dan penerbitan aktaperdamaian Nomor : 40 tanggal 23 Juni 2011 adalah suatu cerminan hukumyang beriringan dan tidak bertentangan sesuai Pasal 1266 KUHPerdata syaratbatal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik,andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya

Abdul Moeis Nasution sepakatmenyelesaikan perselisihan dengan membuatkan akta perdamaian Nomor : 40tanggal 23 Juni 2011; Dengan didasari penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 dan penerbitan aktaperdamaian Nomor : 40 tanggal 23 Juni 2011 adalah suatu cerminan hukumyang beriringan dan tidak bertentangan sesuai Pasal 1266 KUHPerdata syaratHalaman 10 dari 37 Putusan Nomor 937/Pid.B/2018/PN Kisbatal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal

MOEIS ditindaklanjuti peruntuhannya dengan pembagian warisanmelalui adanya penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 oleh Alm. Abdul MoeisNasution; Bahwa terhadap penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 adalah merupakan sikaptindakan dari Alm. Abdul Moeis Nasution kepada keturunanya menimbulkanperselisihan kepada sesama keturunan Alm.

Woltermonginsidi Nomor01 Tenggarong, Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1.NamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIP: ARIEF ANWAR, SH., M.Sl.222220=: 197207272000031008. 2220+: Kepala Bagian Hukum Sekretariat KabupatenKutai Kartanegara.: HJ: ASNANI, SH:MHpsssssseeenecenssrencenncennnesne* 11959101 01988092004.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor01/G/2017/PTUN Abn. Tanggal 6 Juni 2017;3.

Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B sertasurat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkaraseperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor01/G/2017/PTUN Abn. pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 dalam perkaraantara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1.

pihak yang kalahdibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di keduatingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkandalam amar putusan;Memperhatikan, Ketentuan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan UndangUndang Nomor51 tahun 2009 serta ketentuanketentuan hukum lainnya yang berkaitan;MENGADILI: Memerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor01

, atas nama Bachtiar Karim;Sertipikat Hak Milik Nomor 05/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor01/Sirungkungon/2017, luas 19.920 M?, atas nama Erlina, S.H.;Sertipikat Hak Milik Nomor 06/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor09/Sirungkungon/2017, luas 17.100 M?, atas nama Bachtiar Karim;Halaman 3 dari 9 halaman.

, atas nama Bachtiar Karim;Sertipikat Hak Milik Nomor 05/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor01/Sirungkungon/2017, luas 19.920 M?, atas nama Erlina, S.H.;Sertipikat Hak Milik Nomor 06/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor09/Sirungkungon/2017, luas 17.100 M?, atas nama Bachtiar Karim;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2021g.

MOEIS ditindaklanjuti peruntuhannya dengan pembagian warisanmelalui adanya penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 oleh Alm. Abdul MoeisNasution; Bahwa terhadap penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 adalah merupakan sikaptindakan dari Alm. Abdul Moeis Nasution kepada keturunanya menimbulkanperselisinan kepada sesama keturunan Alm.

Abdul Moeis Nasution sepakatHalaman 4 dari 37 Putusan Nomor 936/Pid.B/2018/PN Kismenyelesaikan perselisihan dengan membuatkan akta perdamaian Nomor : 40tanggal 23 Juni 2011; Dengan didasari penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 dan penerbitan aktaperdamaian Nomor : 40 tanggal 23 Juni 2011 adalah suatu cerminan hukumyang beriringan dan tidak bertentangan sesuai Pasal 1266 KUHPerdata syaratbatal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal

Abdul Moeis Nasution sepakatmenyelesaikan perselisihan dengan membuatkan akta perdamaian Nomor : 40tanggal 23 Juni 2011; Dengan didasari penerbitan akta pembagian warisan Nomor01/P3HP/2003/PN.Medan tanggal 30 Januari 2003 dan penerbitan aktaperdamaian Nomor : 40 tanggal 23 Juni 2011 adalah suatu cerminan hukumyang beriringan dan tidak bertentangan sesuai Pasal 1266 KUHPerdata syaratbatal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik,andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya