Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut;

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI

Bahwa dalil posita halaman 2 butir 5, halaman 3 butir Il, halaman 4 butir14, halaman 4 butir Ill, halaman 5 butir 17 dan petitum gugatan butir 2menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum,karena melakukan penebangan kayu baik di dalam maupun di luar IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman (IUPHHKHT),dengan demikian jelaslah perkara a quo masuk ke dalam ruang lingkupperkara kehutanan, oleh karenanya menurut hukum menjadikewenangan Kementerian Kehutanan bukan Kementerian

LingkunganHidup atau tegasnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalamperkara 4 quo;Halaman 24 dari 48 hal.

Salah satu tugas Kementerian Kehutananmenurut Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitumelakukan perencanaan kehutanan secara trasparan, bertanggunggugat, partisipatif, teroadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasidaerah.

Sedangkan salah satu tanggung jawab Kementerian Kehutananmenurut Pasal 59 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan adalah melakukan kegiatan pengawasan kehutanandimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaanpengurusan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimaldan sekaligus merupakan umpan batik bagi perbaikan dan/ataupenyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

jawab dari KementerianKehutanan R.I. di bidang kehutanan, sebaliknya Penggugat mengambilalin kewenangan Kementerian Kehutanan R.. dengan menabrak ramburambu paraturan hukum, sehingga semakin mengacaukan mekanismeaturan prosedur penyelesaian suatu perkara di bidang kehutanan,khususnya terkait kedudukan dan kepentingan hukum sebagaiPenggugat, oleh karena itu kedudukan dan kepentingan hukum (/ega/standing) Penggugat dalam perkara a quo mohon dinyatakan tidak sahdan tidak memenuhi syarat hukum;B.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA;PT. GREAT GIANT LIVESTOCK;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukanKantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, Vdan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa1 Suharyanto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian; 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Purba, S.H., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; 7 Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan KarantinaPertanian ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII,Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8494/TU.220/L/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012, selanjunya disebutsebagai TERGUGAT / PEMBANDING; MELAWANPT.

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negarayang diterbitkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.b, Nomor2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir

NADZIF PUTRAKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, KALIMANTAN SELATAN;

Bahwa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatantelah menyelenggarakan Lelang Paket Pengadaan Konsiruksi lembagaPemasyarakatan Banjarbaru Tahun Anggaran 2014 yang diikuti oleh beberapapeserta, termasuk diikuti olen Penggugat..

Menyatakan Surat Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan Nomor W.19.PL.02.041887, tanggal 03 Juni2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam An. PT. NADZIF PUTRAadalah SAH MENURUT HUKUM;3. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan taat atas Surat PenetapanKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan SelatanNomor W.19.PL.02.041887, tanggal 03 Juni 2014 tentang PenetapanSanksi Daftar Hitam An. PT. NADZIF PUTRA;4.

Bukti P.8 Fotocopy sesuai dengan copynya Surat darikelompok kerja Pengadaan konstruksi LAPASBanjarbaru, ULP pada Kanwil Kementerian Hukum danHAM9.

Bukti T.1 Fotocopy sesuai Asli Surat KepalaUnit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan tanggal 23 Mei 2014Nomor : 12/KONSTRUKSI/LPBJB/V/2014 perihalUsulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan PencairanJaminan Penawaran2. Bukti T.2 Fotocopy sesuai Asli Surat Pejabat PembuatKomitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHAM Kalimantan Selatan tanggal 28 Mei 2014 Nomor :W.19.PL.02.041.837 perihal : Usulan penetapan sanksiDaftar Hitam dan Pencairan Jaminan Penawaran.3.

Bukti T9 Fotocopy sesuai Asli Kelompok KerjaPengadaan Pekerjaaan Konstruksi Lapas BanjarBaruULP pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM KalSelTahun Anggaran 2014.10. Bukti T10 Fotocopy sesuai dengan hasilUnduhan dari Internet berupa lampiran;11.Bukti T.11 Fotocopy dari copy Surat Kuasa No.017/SKNP/V1I/201412.Bukti T.12 Fotocopy sesuai dengan copy SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan No.

Pemohon:
PERKUMPULAN KEMAH INJIL GEREJA MASEHI INDONESIA KINGMI DI TANAH PAPUA
Termohon:
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA

Mediasi tanggal 07 November 2017 di Kantor Kementerian Agama KanwilPapua, (terlalmPit);~= n nnn nomen nner nnnnmnmannninnnnn. Mediasi tanggal 13 November 2017 di Kantor Kementerian Agama KanwilPapi. (fel ann pit)jsssseees eee erecta eee eee He.

sesual denganASIINYA) ; nne nen on nnn nn ene n nn nn eneSertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya)Surat Pendaftaran Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 14 Februari 2012,(fotokop! sesual denganASIINYA) j ene nen ene n renee nee n eneKoreksi Surat Pencatatan Ciptaan, tanggal 09 Oktober 2016,(fotokop!

P19: Surat Rekomendasi Pendaftaran Pelayanan Tetap No.Kw.26.4/1/BA.01.1/1554/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yangditerbitkan oleh Kementerian Agama Provinsi Papua KepadaGereja Kemah Injil Indonesia (fotokopi darifotokopi);20.

Ijin Oprasional Kepada Kemah InjilGereja Masehi Indonesia (KINGMI)/Tim 9 (Sembilan),ditujukan kepada Kanwil Kementerian Agama ProvinsiPapua, (fotokopi sesual denganaslinya) Surat Direktur Jenderal Kementerian Agama RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatKristen Nomor: Dj.lll.1/BA.03.2/2421/2015, tanggal 18Desember 2015, Perihal Permohonan Pendaftaran,ditujukan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) SinodeKemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) Di TanahPapua, (fotokopi sesuai

Agama Nomor 138 Tahun2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru Dan Pendaftaran Ulang IndukOrganisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatKristen Kementerian Agama RI.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN VS TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN KEHUTANAN RI MELAWAN BUPATI KEPAHIANG

Menyatakan pengakuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam suratTergugat No.910/11.UM/2007, tanggal 11 September 2007, yangmenyatakan tanah objek sengketa adalah asset Departemen Kehutanandan surat Tergugat No.5.4/11.UM/2014, tanggal 7 Januari 2014 yangHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2015/PTBGLmenyatakan objek sengketa adalah milik kementerian kehutanan adalahtidak sah;7. Menyatakan sah pencabutan pengakuan Penggugat yang seolaholahmengaku tanah sengketa sebagai milik Tergugat;8.

Kementerian Kehutan;Menghukum Termohon/Penggugat untuk membayar baiaya dan ongkosperkara;Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, pihak Penggugat/Terlawan/Terbanding telah mengajjukanKontra Banding tertanggal 11 September 2015 yang telah diterima oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 5 Oktober 2015 dan telahditerima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 8Oktober 2015 yang menyebutkan sebagai berikut:1.

Selain itu Termohon/Penggugat telahmelacak ke Pemda Propinsi Bengkulu, ke BPN Rejang Lebong, KanwilPertanahan Bengkulu dan Kantor Pertanahan Kepahiang bahkan hingga keKementerian Kehutanan di Jakarta namun tidak ada yang tahu mengenaialas hak tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut tidak terdaftar sebagaiaset kementerian Kehutanan. Lebihlebin lagi Pembanding dalampersidangan Verzet tidak mau karena tidak mampu menunjukan dimanalokasi dan batasbatas tanah objek sengketa.

Oleh karenanya dapat dipastikanHalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2015/PTBGLSertipikat No. 07.01.01.12.4.00008 Tahun 1997 adalah Sertipikat bodongatau aspal (asli tapi palsu);Terbanding/Penggugat tegaskan kembali bahwa terhadap bukti P5ternyata setelah adanya perkara ini barulah buruburu tanah sengketadimasukan dalam daftar aset Kementerian Kehutanan padahal sebelumnyasampai dengan bulan Mei 2013 tidak pernah terdaftar dalam asetnya; danyang paling aneh dan lucu karena ketahuan rekayasa

S.4/ll.UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 yangmenyatakan objek sengketa adalah milik Kementerian Kehutanan adalah tidaksah dan pada amar poin 7 menyebutkan menyatakan sah pencabutanpengakuan Penggugat yang seolaholah mengaku tanah sengketa sebagaimilik Tergugat;Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2015/PTBGLMenimbang, bahwa karena yang disebut pada amar poin nomor 6dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Kph., tersebut merupakan suatu suratyaitu surat Tergugat No.

Pembanding/Tergugat : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : Vishin Kumar Chellani

PUTUSANNomor 12/PDT/2019/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telan menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTURJENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTAPUSAT CQ. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMAJAKARTA GAMBIR TIGA, berkantor di Jalan K.H.

MENTERI PADA KEMENTERIANPENDlDIKAN NASIONAL R.I. vs Tn. WAHIDIN

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL R.I., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IIPEMERINTAH R.I. Cg. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. GUBERNURKEPALA DAERAH TINGKAT RIAU, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Perbaikan menjadi :PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I. Cg.

MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I. Cg. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT RIAU Cq.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KAMPAR, Cq. PANITIAPEMBEBASAN TANAH DAERAH TINGKAT II KAMPAR, berkedudukandi Jalan HR. Subrantas S, Bangkinang, selanjutnya disebut sebagaiTergugat V;PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq.UNIVERSITAS RIAU, berkedudukan di Jalan Raya PekanbaruBangkinang Km 12,5, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai TergugatVI;Perbaikan Menjadi :PEMERINTAH RI cq.

Berdasarkan Surat Keputusantersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkanSertifikat Hak Pakai Nomor 14/Simpang Baru atas namaPemerintah Propinsi Riau.Bahwa Ahli waris Almarhum Hajjah Adelinsyah (Tergugat ) adalahsalah satu pihak Penjual yang dipersengketakan oleh Penggugat.Kepala Daerah Tingkat Propinsi Riau adalah pihak prinsipal(berkepentingan langsung) atas Sertifikat Hak Pakai Nomor14/Simpang Baru, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasionaladalah pihak prinsipal (berkepentingan

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL R.I., tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentangHal. 37 dari 38 hal. Put.

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R..tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Pembanding II untukmembayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh Prof.Dr.H.AbdulManan,SH.,S.IP.,M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H. dan SoltoniMohdally, S.H.,M.H.

PT NATIONAL SAGO PRIMA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dkk lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dkk

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, beralamat diKompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung ALt.2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Rocky Yohanes, S.H. Staf padaBagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jend.Kementrian Pendidikan danKebudayaan yang beralamat di JL.Jend.

Untung Gunawan alias FranciscusXaverius Untung Gunawan, sedangkan Para Tergugat adalahKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (TergugatIl), Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat).Kemudian dalam Perkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwt, yangmenjadi Pihak Penggugat adalah Fransisca Lana Rianisedangkan Para Tergugat adalah Kementerian Pendidikan DanKebudayaan (Tergugat l), Kementerian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)(Tergugat I) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkaraini.

31, Putusan Nomor 487/Pdt/2018/PT SMGTinggi/Kemenristek Dikti (Tergugat Il) berdasarkan BeritaAcara Serah Terima Aset dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(KEMENDIKBUD) Tergugat seharusnya sudah tidak lagimenjadi pihak dalam perkara ini karena aset Barang

Fakta yang sebenarnya adalah meskipun Sertifikat HakPakai No.00016 masih atas nama Kemendikbud (Tergugat l), namunpada kenyataannya Barang Milik Negara tersebut telah dialinkankepada Kemenristek (Tergugat Il) berdasarkan Berita Acara SerahTerima Aset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke UniversitasJenderal Soedirman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016 untuk dikelola oleh Tergugat Ill,Halaman 41 , Putusan

SUHAJI, M.Si. vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, JabatanKepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren padaKantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Tempat tinggalJalan Sidotopo Wetan 1I/48, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ;Selanjutnya disebut .......... eee) PENGGUGAT ;KEPALA KANTOR WILAY AH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,Tempat Kedudukan Jalan Raya Juanda, KecamatanGedangan, Kabupaten Sidoarjo ; Dalam

SAMSUL ANAM, S.Ag., M.Pdl, Kepala SubbagianOrtala dan Kepegawaian pada Bagian Tata UsahaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa2. MACHSUM ZAIN, S.Ag., M.Si., Kepala SubbagianInformasi dan Humas pada Bagian Tata Usaha KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 3.HIKMAH .....3. HIKMAH RAHMAN, SH., Kepala Subbag Hukum danKUB pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 4.

., Analis KepegawaianMadya pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur ; 5. SAMSUN NIAM, SH., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 6.

Bahwa, baru menjabat sekitar 7 bulan Penggugat sudah dipindahkan keKantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dengan Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014,tanggal 11 Agustus 2014, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drs.SUHAJI, M.Si NIP. 19630717 199403 1 003 Pembina (IV/a) Kepala SeksiPondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok PesantrenKanwil Kementerian Agama Prov.

Jawa Timur, selanjutnya memindahkandan mengangkat dalam jabatan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah danPondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo,yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa TimUl; 22+ 222220 eee noone3.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS TENGKU DJALIL SAHMENAN ANAK KANDUNG ALM. TENGKU SAHMENAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara IIcq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan PertanahanHalaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Padt/2018/PT MDNNasional cq.

Dari sisi kelembagaan, antara Pembanding semula Pelawan(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dengan Turut Terbanding semula Turut Terlawan (Direktorat Jenderal Pajak cq KantorPelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai)merupakan 2 (dua) unit eselon Idibawah Kementerian Keuangan yangberbeda tugas dan fungsinya.

Siswo Sujanto, DEA, selaku Ketua Tim Penyusunan PaketRancangan UndangUndang Keuangan Negara, Rancangan UndangUndang Perbendaharaan Negara dan Rancangan UndangUndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara,tentang perbedaan antara Kementerian Keuangan selakuBendahara Umum Negara (BUN) / Pengelola BMN denganKementerian Keuangan selaku Pengguna Barang.d.

Pasal 1158 PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Keuangan:Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangbarang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaannegaralainlain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.6) Pimpinan Kementerian Negara / Lembaga adalah Pengguna BarangMilik Negara yangberwenang untuk menggunakan Barang MilikNegara, sesuai

Kementerian Badan Usah a Milik Negara, Republik Indonesia.2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara,Republik Indonesia.3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara,Republik Indonesia.

Kementerian Badan Usah a MilikNegara, Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 diJakarta ,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jin. Gatot Subroto No. 49 diJakarta, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I.2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha MilikNegara,Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 di Jakarta,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jin. Gatot Subroto Nomor 49 di Jakarta,Cq.

Kementerian Badan Usaha MilikNegara,Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 di Jakarta,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jalan Gatot Subroto Nomor 49 di Jakarta,Cq.

KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN VS Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH, DKK

PUTUSANNomor 327 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN,yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Djuanda Lantai 3, JalanDr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, dalam hal ini member!

., dan kawankawan, Para Pegawai pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I,Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin RayaNomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1. Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH;2. PRIAJI RAMADHANI NASUTION;3.

Kuto Nasution tapihingga sekarang kewajiban itu tidak dilaksanakan;Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam putusan Judex Juris yang menolak kasasi Tergugat danputusan Judex Facti yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian karenadidukung dengan buktibukti cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN tersebutharus ditolak;Halaman 5

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKemball KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGANtersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ; KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS)

Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasanPPID (saat ini selaku Pemohon Keberatan) Nomor: B28/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016 telah menindaklaniutisurat Termohon Keberatan yang pada intinya menyampaikan bahwaKementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dan menguasai informasidimaksud;3.

Tangga Kepresidenan, Sekretariat WakilPresiden, dan Sekretariat Militer Presiden) sebagaimana ketentuan Pasal5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005;Bahwa pelaksanaan tugas masingmasing satuan organisasi/unit kerjaberdasarkan surat masuk yang diterima di Kementerian Sekretariat Negaradan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;Bahwa sesuai dengan bukti Pemohon Keberatan informasi yaitu agendasurat masuk tahun 2005, Kementerian Sekretariat Negara terbukti tidakpernah menerima

hasil laporan TPFKMM, sehingga pelaksanaan tugasmemberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden atas hasiltersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara;Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidakmempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikanTPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah RepublikIndonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi KementerianSekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2005

Negara, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Peraturan PresidenNomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan PeraturanHalaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara), yangberkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus lou Kota Jakarta,maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatifmaupun absolut berwenang

/atau diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara RI selaku PemohonKeberatan /dahulu Termohon Informasi ?

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia), tanggal 4 Oktober 1980;Dengan demikian sebenarnya Judex Facti telah yakin dengan faktabahwa:1) Tergugat menjual sebagian objek sengketa seluas 12.640 m?kepada Tergugat II pada tahun 1973;2) Atas objek sengketa seluas 12.640 m? tersebut, Tergugat Ilmembuat Perjanjian Pelepasan Hak kepada Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Tergugat III pada tanggal 4 Oktober 1980;c.

Bahwa berdasar faktafakta dan ketentuanketentuan tersebut seandainyabenar (quod non) Sertifikat Hak Pakai Nomor 146 Tahun 1998 tanggal 7 Mei1998 atas nama Kementerian Keuangan in casu Pemohon Peninjau Kembalimerupakan bagian dari objek perkara a quo, maka sangat tidak beralasanhukum apabila Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum dan menyerahkan objek sengketa tersebutkepada Termohon Peninjauan Kembali;e.

Novum Pertama:Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU.4.AH.10.0153, tanggal 21 April2014 Perihal Permohonan Informasi Status Kewarganegaraan Tan LiangHin (Bukti PKI);a. Surat ini ditemukan pada tanggal tanggal 25 April 2014, oleh karenanyamasih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuaiketentuan undangundang;b.

, yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual Belitahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan Nomor 177 yangdikeluarkan dari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasaiTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan IV, dengan batasbatas secara global yang sudah di pagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il;Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;Timur Tanah Masyarakat;Hal. 67 dari 83 hal.

yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual BeliTahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan 177 yang dikeluarkandari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasai Tergugat danTurut Tergugat Ill, dengan batasbatas secara global yang sudah dipagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il; Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.1.; Timur Tanah Masyarakat;b.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk.;

Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketaANtALa : nnonane nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn necesDIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 4042Jakarta Selatan 12190, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. Dr. Drs. P.M. John L. Hutagaol, M.Ec.(Acc),M.Ec. (Hons). Ak.;Direktur Peraturan Perpajakan II; 2. Drs.

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIANKETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA vs PT. BINA SARANA SUKSES

Putusan Nomor 488 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:LeMengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohon Penggugattersebut;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor: KEP.001/PPKNKJ/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Ulang Hakhak Pekerja/Buruh BerupaUpah

Menyatakan sah Keputusan Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Rl NomorKEP.001/PPKNKJ/I/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupaUpah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Amos Mulyadi, Dkk. (6 orang)Pekerja/Buruh PT. Bina Sarana Sukses Alamat Jalan AW SyahranieSamarinda Periode Tahun 2012 s.d. 2015;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/20183.

Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untukmelaksanakan Keputusan Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Keputusan Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI NomorKEP.001/PPKNKJ/I/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupaUpah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Amos Mulyadi, Dkk. (6 orang)Pekerja/Buruh PT. Bina Sarana Sukses Alamat Jalan AW SyahranieSamarinda Periode Tahun 2012 s.d. 2015;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGAWASKETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDOSESIA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Dr.

BAMBANG HARYANTO ; KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan Nomor108/IV2016 tentang melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa PusatKoperasi Kementerian Pertahanan, tertanggal 12 Februari 2016 adalahsebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking)dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yangmembuatnya (e/nmalig);3.

Bahwa Surat Perintah No. 108/I/2016 tentang melaksanakan RapatAnggota Luar Biasa Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan olehKepala Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan, tertanggal 12Februari 2016 jelas sudah bersifat kongkrit, individual dan final dengandasar sebagai berikut :a.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat kongkrit karenayang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidakHalaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2016/PTUNJKT.absrak, tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkanperintah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa, yangmengakibatkan Penggugat kehilangan Jabatannya sebagai KetuaPusat Koperasi Kementerian Pertahanan, padahal JabatanPengugat telah diangkat oleh rapat anggota sebagai Ketua PusatKoperasi Kementerian Pertahanan

Dengan demikian surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifatfinal dan telah menimbulkan akibat hukum;Bahwa Surat Keputusan Tergugat a guo menimbulkan akibat hukum, yakniPenggugat nyatanyata dipaksa melepaskan jabatannya sebagai Ketua PusatKoperasi Kementerian Pertahanan yang mana Penggugat sudah dipilih secarahukum oleh Rapat Anggota Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan sampaidengan akhir 2016;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Biro UmumSetjen Kementerian Pertahanan

Bambang Haryanto (Penggugat)sebagai Ketua Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan dilakukanmelalui mekanisme penunjukan oleh Pimpinan di LingkunganKementerian Pertahanan, sebagaimana diatur dalam AnggaranDasar Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan yang menyatakanbahwa Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PengurusKoperasi Kementerian Pertahanan dapat melalui Rapat Anggotadan/atau melalui Penunjukan Pimpinan di Lingkungan KementerianPertahanan.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHKLAWANPT.KASWARI UNGGUL,