Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutussengketa atas keputusan keberatan, dengan demikian Pengadilan Pajak tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus Surat Banding Nomor 01/ProEx01/PP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012karena banding terhadap Surat Terbanding Nomor S1293/WPJ.06/KP.06/2012 tanggal 18April 2012 bukan atas keputusan keberatan;MengingatMemutuskanbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor01

Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksisaksi nama Hendri bin Effenfi danFitriyani binti Iskandar di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang manaketerangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalildalil gugatanPenggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis

untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapanhukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akandicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;Menimbang, bahwa dengan alasanalasan di atas, maka oleh Majelis Hakimdinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASATENGGARA, Tempat Kedudukan Jalan Raya Ratahan Belang, Kelurahan Wawali, Kecamatan RatahanKabupaten Minahasa Tenggara ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/600.14/XV2014, memberikan kuasa kepada : 1.Nama: DJEFRINICO GERUNGAN, SH.NIP : 19620102 198508 1 001Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan Kantor PertanahanKabupaten Minahasa Tenggara ; 2.Nama: JEFFREE J.

Menyatakan hukum, anak bernama : Ida Bagus Gede Mertayasa, yangmerupakan anak pertama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/IST/1994.BJR dan anak yang bernama : Ida Bagus Kade Mahamulianayang merupakan anak kedua, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :O2/IST/1994.BUR. diasuh Penggugat ;4.

Menyatakan hukum, anak bernama : dda Bagus Gede Martayasa, yangmerupakan anak pertama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/IST/1994. BUR. diasuh oleh Penggugat dan untuk anak bernama : idaBagus Kade Mahamuliana yang merupakan anak kedua, sesuai KutipanAnak Kelahiran Nomor : 02/IST/1994.BJUR. diasuh oleh Tergugat ;4.

KABUPATENPADANG PARIAMAN;Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukundan harmonis kemudian tidak rukun lagi dan akhirnya Pemohondengan Termohon pisah rumah sudah 2 tahun lamanya;Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah karenaada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaPemohon tidak merasa nyaman dalam rumah tangga dan masalahekonomi Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikanPemohon;Hal 4 dari 10 hal putusan nomor01

kalipersidangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh sesuatuhalangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan Pemohon dapat diperiksa tanoa kehadiran Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidanganmaka usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediatorsebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaHal 5 dari 10 hal putusan nomor01

Borneo Mitra Sejahtera tersebut telahdinyatakan tidak sah berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor01/G/2009/PTUN.SMD karena ditandatangani olehorang atau Pejabat yang tidak berwenang ;Bahwa Kuasa Pertambangan yang diberikan kepadaPT.

Aksara Bara Utamatidak pernah menguasai lahan tersebut ;Bahwa terdakwa telah bertindak sebagai kuasahukum = dari Bupati Kutai Kartanegara selakutergugat dalam perkara tata usaha negara Nomor01/G/2009/PTUN.SMD. di Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda antara PT.

Borneo Mitra Sejahterasebagai bukti dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor01/G/2009/PTUN.SMD. di Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda ;Menimbang, bahwa terkait dengan pokokpermasalahan dalam dakwaan penuntut umum tersebut,maka yang pertama tama harus dipertimbangkanadalah apakah benar SK Bupati Kutai KartanegaraNomor : 540/03/DPEIV/XII/2008 tanggal 19 Desember2008 tentang Pembatalan Kuasa PertambanganEksplorasi PT.

/G/2009/PTUN.SMD ;Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara iniberdasarkan keterangan saksi Dyjawi Santoso, SaksiDaniel Uluk yang bersesuaian dengan keteranganterdakwa bahwa terdakwa telah bertindak sebagaikuasa dari Bupati Kutai Kartanegara selaku tergugatdalam perkara tata usaha negara Nomor01/G/2009/PTUN.SMD. di Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda antara PT.

Aksara BaraUtama, Register perkara Nomor01/G/2009/PTUN.SMD ;Menimbang, bahwa dengan adanya adanyapenggunaan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/03/DPE IV/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008tentang Pembatalan Kuasa Pertambangan EksplorasiPT. Borneo Mitra Sejahtera sebagai bukti dalamperkara Nomor : 01/G/2009/PTUN.SMD, jelas49berpotensi menimbulkan kerugian bagi PT. BorneoMitra Sejahtera, yakni dapat berakibat ditolaknyagugatan PT.Borneo Mitra Sejahtera, kendatipun dalamkenyataannya PT.

Advokat dari Kantor hukum yangbernama Fery Saputra, SH dan Rekan sebagaimana suarat kuasa Nomor01/Pdt/KHFS/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadirpada persidangan selanjutnya;Hal 4 dari 13 Put.

Laporan Mediatormenyatakan bahwa proses Mediasi telah diupayakan, namun tidak berhasil(gagal untuk mencapai kesepakan);Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan yang kedua danselanjutnya diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana surat kuasa Nomor01/Pdt/KHFS/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, sebagaimana Pasal 147 R.Bgoleh karena itu, majelis hakim berpendapat kuasa hukum tersebut sah dandapat mewakili pihak Penggugat dalam persidangan;Hal 8 dari 13 Put.

suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Menetapkan merubah datadata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai TebelianKabupaten Sintang dari nama Rohmad Edy Prasetyo SH menjadi namaPemohon Rohmat Edy Prasetyo;3.

Akta kelahiran, Kartu Keluarga,Kartu Tanda Penduduk dan ljazah Pemohon khusus mengenai nama Pemohon;Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan buktisurat dengan kode P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana terurai di atas, buktibukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga formil dapatditerima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenainilaipembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Surat Pemindahan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor01/DB.1/SPPT/VII/2012 antara DEDI ZULKARNAIN kepada orangtua Para Penggugat(Alm) Syafeli bin Mamad pada tanggal 11 Juli2012, dengan memiliki batas batas yang dahulu dan sekarangmasih sama yaitu sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Maspandi Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum Sebelah Timur berbatasan dengan Mamat / Muslim Sebelah Barat berbatasan dengan Raden Guntur Alamb. 1 (satu) bidang tanah rawa dan daratan dengan luas + 3.398

Putusan No.91/Pdt.G/2020/PA.AGMdan sekira tahun 2012 itu juga Ayah Para Penggugat (Alm) Syafeii membelitanah yang terletak di daerah Desa Dusun Baru Kecamatan PondokKubang Kabupaten Bengkulu Tengah dari DEDI ZULKARNAIN berdasarkansurat Pemindahan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor01/DB.1/SPPT/VII/2012 antara DEDI ZULKARNAIN kepada ayah ParaPenggugat (Alm) Syafeii bin Mamad pada tanggal 11 Juli 2012, denganmemiliki batas batas yang dahulu dan sekarang masih sama yaitu sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatasan

yang terletak di Desa Dusun Baru Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikandengan bukti kepemilikan sebagai berikut:Surat Pemindahan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor01/DB.1/SPPT/VII/2012 antara DED ZULKARNAIN kepada orang tuaPara Penggugat(Alm) Syafeii bin Mamad pada tanggal 11 Juli 2012,dengan memiliki batas batas yang dahulu dan sekarang masih samayaitu sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Maspandi Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum Sebelah Timur berbatasan

.,, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Nomor01, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, KabupatenTulungagung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso,S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mayor Sujadi Nomor39 Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni2020, sebagai Pelawan ;LawanPT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.

Putusan No.2733/Padt.G/2019/PA.BjnBahwa nama Penggugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2002 tanggal 02 Januari 2003 adalah Luatul Muanisah binti Subakir;Bahwa nama Penggugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikahtersebut di kemudian hari terdapat perbedaan dengan dokumendokumenPenggugat lain, sehingga nama Penggugat menjadi Penggugat;Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Menyatakan bahwa nama Penggugat Luatul Muanisah binti Subakirsebagaimana dalam yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2003 yang benar adalah Penggugat sebagaimana tercantum dalamKTP Penggugat;3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2002 tanggal 02 Januari 2003 atas nama Luatul Muanisah danSutikno, yang dikeluarkan oleh Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKapas, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522144601840002 tanggal 24Januari 2013, atas nama Luk Atul Muanisah, yang dikeluarkan olehProvinsi Jawa

Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor4/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, tanggal 15 Pebruari 2018 dan atas permintaanbanding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umumsebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 19Pebruari 2018, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor01/Akta.Pid/2018/PN Bjm, jo.

Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT BJMyang menerangkan bahwa Penunitut Umum telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor4/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, tanggal 15 Pebruari 2018 dan atas permintaanbanding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwasebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 20Pebruari 2018, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor01/Akta.Pid

September 2017;e Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman berupa 1 (Satu) paket sabusabu dengan berat bersih 100 gramtidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangkaperawatan dan atau pengobatan;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor01

Berkas perkara dan semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat dengan surat gugatantanggal 28 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Parepare pada tanggal 7 Januari 2016 dalam Register Nomor01/Pdt.G/2016/PN.Parepare, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Mengutip serta memperhatikan halhal yang tercantum dalam salinanresmi putusan Pengadilan Negeri ParePare tanggal 6 Oktober 2016 Nomor01/Pdt.G./2016/PN.Parepare yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi dari Tergugat untuk sebagian;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.104/PDT/2017/PT.MKS.2.

putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalampertimbangaan hukumya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benarsemua keadaan dan alasanalasan yang menjadi dasar putusannya;Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.104/PDT/2017/PT.MKS.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alin dan dijadikanpertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehinggaPutusan Pengadilan Negeri ParePare tanggal 6 Oktober 2016 Nomor01

berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagaiberikut : Orang atau Badan Hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilanyang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.Bahwa Objek Gugatan Dokumen Pemilihan Nomor01

Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020untuk Pengadaan Pekerjaan Konsiruksi Preservasi JalanPadang Solok Sawahlunto yang dibuat dan ditenderkan olehHalaman 7 dari 80 HalamanPutusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDGTERGUGAT, maka pada halaman 56 angka 5 Tentang RencanaKeselamatan Konstruksi (RKK), dinyatakan oleh TERGUGAT:Rencana Keselamatan Konstruksi (RKk): pesertamenyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tableJenis pekerjaan dan identifikasi

Aspal Terkena Aspal PanasPanas Bahwa Tender Pekerjaan berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor :01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untukPengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang Solok Sawahlunto yang dibuat dan ditenderkan oleh TERGUGAT tersebutdimenangkan oleh PENGGUGAT;Bahwa setelah PENGGUGAT menang sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka tanpa ada alasan yang jelas dan tidak sesai denganperaturan perundangundangan, TERGUGAT membatalkan Tenderdengan Dokumen Pemilihan Nomor01

/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untukPengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang Solok Sawahlunto, sehingga PENGGUGAT tidak jadi sebagai pemenangatas tender dengan Dokumen Pemilihan Nomor01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untukPengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang Solok Sawahlunto;Bahwa setelah TERGUGAT membatalkan tender pekerjaan denganDokumen Pemilihnan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021Tanggal : 26 November 2020 untuk Pengadaan

Arpex Primadhamor, No. 24,tanggal 19 November 2019;Bukti P2 Dokumen Pemilihan Nomor01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, tanggal 26November 2020 untuk Pengadaan PekerjaanKonstruksi Preservasi Jalan PadangSolokSawahlunto;Bukti P3 Dokumen Pemilihan Nomor01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, tanggal 6Desember 2021 untuk Pengadaan PekerjaanKonstruksi Paket Preservasi Jalan PadangSolokSawahlunto;Bukti P4 Data dari Ipse.pu.go.id/eproc4/lelang/70635064/peserta, Info Tender, Pengumuman, Peserta, HasilEvaluasi, Pemenang, Pemenang

Bahwa selanjutnya atas Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN.Pwk juncto Nomor 045/2000 Eks,tanggal 25 Juni 2012, Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta(Abner Sirait, S.H., M.H.,) telah melaksanakan sita eksekusi atas tanahseluas 53.734 ha (?), (banhwa terdapat perbedaan luasan antarapenetapan sita eksekusi dengan berita acara sita eksekusi) tersebutberdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.Pwk, tanggal 28 Juni 2012;.

obyek sengketa mengacu pada ketentuantersebut di atas merupakan aset kekayaan negara yang dikelola olehTurut Terlawan yang sepenuhnya tunduk kepada UndangUndang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto UndangUndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto UndangUndangNomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka demi hukum terbuktibahwa Pelawan memiliki kapasitas hukum (/ega/ standing) untukmengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor01

Bahwa atas terbitnya Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN.Pwk juncto Nomor 045/2000 Eks,Tanggal 25 Juni 2012, Pelawan merasa sangat keberatan dan dirugikan,karena berdasarkan fakta di lapangan, areal yang diletakkan sitaeksekusi seluas 53,734 ha oleh Pengadilan Negeri Purwakarta ternyataadalah merupakan aset negara, yaitu berupa tanah hak guna usahamilik PT Perkebunan Nusantara VIll/Turut Terlawan, yaitu ternyatadalam: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.8/HGU/DA/73,tanggal 3

Tetapi bebas untuk menerapkan apa yangditentukan dalam Pasal 378 RV;(M.Yahya Harahap, S.H.: Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta SertaPutusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi; CitraAditya Bhakti, Bandung, Hal. 42 dan 47 48):Bahwa dengan mengacu kepada ketentuanketentuan perundangundanganserta pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka demi hukum terbuktibahwa Pelawan memiliki kapasitas hukum (legal standing) untukmengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor01/Pen.Pdt

/Para Terlawan atas Hak Kepemilikan objek sengketayang telah dimohonkan pelaksanaan eksekusinya sebagaimanademikian Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 07 Juni 2000 Nomor 045/2000/EKS, juncto Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012, junctoBerita Acara Sita Eksekusi Nomor 01BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.PWK tanggal 28 Juni 2012, junctotanggal 23 September 2014 Nomor 045/2000 Eks, sebagai tindaklanjut

dijadikan sebagai tempat usaha Penggugat, hanyaarea Kolam Renang yang dituangkan secara tertulis dalam Surat Perjanjian KerjasamaNomor 01/Outbond/06/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani olehWindiasari yang bertindak untuk dan atas nama Management AWC;7 Bahwa pada sekitar bulan September Oktober 2014, selain kesepakatan kerjasamawahana di lahan area yang dimiliki Tergugat, baik yang dibuat secara lisan maupunyang dibuat secara tertulis sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor01

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum (doktrin) maupun ketentuan dalam KUHPerdata, maka kesepakatan lisan kerjasama usaha Penggugat yang tidak tertuang dalamsurat perjanjian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu : area Flying Fox, areaHigh Rope, area Taman Kelinci, area Mini Golf, serta penyelenggaraan wahanapertunjukan 4 (four) Dimensi, maupun Surat Perjanjian Kerjasama Nomor01/Outbond/06/2014, tanggal 30 Juni 2014, adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 1320KUH Perdata tentang syaratsyarat

Tergugatdapat dikatakan berbuat bertentangan dengan itikad baik, jika ia menghentikanpelaksanaan suatu perjanjian justru pada suatu saat yang sangat merugikanPenggugat, sedangkan keadaan itu diketahui oleh Tergugat;17 Bahwa dengan adanya surat dari Tergugat dalam bentuk Internal Memo tertanggal1 Februari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat, dimana masa kerjasama antara pihakManagement AWC dan pihak Management SWAN, telah berakhir pada tanggal 31Januari 2015, padahal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor01

beroperasihingga akhir Februari 2015 dan akhirnya Pihak Penggugat secarasuka rela melakukan pembongkaran wahana ember tumpahdengan alasan telah berakhimya hubungan kerjasama ini,sementara untuk peralatan kolam renang lainnya dibongkar olehTergugat atas permintaan Penggugat dan peralatan peralatantersebut telah diambil oleh Penggugat;22 Bahwa berdasarkan uraian pointpoint tersebut diatas Tergugatmenolak dalil Penggugat yang mengatakan telah melakukan suatuwanprestasi atas Surat Perjanjian Kerjasama Nomor01

dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkarjanji' (wanprestasi);Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalamjawabannya membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidengan mengatakan bahwa memang ada perjanjian secara tertulis antara Windiasariyang bertindak untuk dan atas nama Management Alam Wisata Cimahi (AWC) denganSwanti yang bertindak untuk dan atas nama Swan Management, namun hanya atas AreaKolam Renang sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor01

perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh ;PEMOHON ASLI I, Umur 24 tahun, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman diDusun SETEMPAT, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon ";PEMOHON ASLI Il, Umur 18 tahun, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman diDusun SETEMPAT sebagai "Pemohon II";Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 2 Januari2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean nomor01

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Daftar Nomor01/PDT.EKS/2014/PN.SGU, pada hari Rabu tanggal 3 September 2014Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atas perintah Ketua PengadilanNegeri Sanggau telah melaksanakan Sita Eksekusi, antara lain:Halaman 1 dari 8 hal.Put.

Nomor 2272 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Daftar Nomor01/Pdt.Eks